Beranda blog Halaman 880

Wali Kota Ratu Dewa dan DPRD Palembang Sepakati KUPA dan PPAS-P 2025

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menghadiri Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan (MP) III Tahun 2025 di Ruang Rapat DPRD Kota Palembang, Selasa (12/8).

Sidang ini membahas dua agenda utama, yakni penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025, serta penyampaian tanggapan Wali Kota terhadap Pemandangan Umum delapan Fraksi DPRD atas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan.

Penandatanganan nota kesepakatan KUPA dan PPAS-P ini menjadi langkah strategis Pemkot dan DPRD dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap adaptif terhadap perubahan kebutuhan pembangunan.

“Kesepakatan ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah,” ujar Ratu Dewa dalam sambutannya.

Wali Kota juga memberikan apresiasi kepada DPRD yang telah menelaah secara mendalam dokumen perubahan anggaran.

Menurutnya, sinergi legislatif dan eksekutif merupakan kunci untuk menjaga kesinambungan program prioritas, terutama dalam mendukung visi Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera.

Dalam kesempatan tersebut, Ratu Dewa merespons pemandangan umum fraksi-fraksi terkait empat Raperda strategis, yaitu:

  1. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Kota Palembang – Diharapkan menjadi payung hukum untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan ramah investor.
  2. Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik – Fokus pada pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan sanitasi terpadu, dan pemenuhan target layanan air limbah.
  3. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Sarana Pembangunan Palembang Jaya– Mengatur penguatan peran BUMD dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
  4. Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan serta Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2025–2045 – Menjadi panduan jangka panjang dalam penataan kawasan hunian dan infrastruktur permukiman berkelanjutan.

“Masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi perhatian kami dalam menyempurnakan naskah akademik dan substansi pasal-pasal setiap Raperda, agar regulasi yang dihasilkan benar-benar implementatif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Ratu Dewa.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri, ini berlangsung kondusif, dihadiri para wakil ketua, anggota DPRD, jajaran pimpinan OPD, serta tamu undangan.

Dengan adanya kesepakatan bersama, diharapkan seluruh proses pembahasan Raperda dan dokumen anggaran dapat rampung tepat waktu, sehingga program pembangunan tahun berjalan tidak mengalami hambatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Lakukan Pemeriksaan Kinerja Layanan Peradilan MA untuk Semester II 2025

Penulis
Syifa
-

Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Nyoman Adhi Suryadnayana, memimpin entry meeting Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pelayanan Peradilan pada Mahkamah Agung (MA) dan Badan Peradilan di bawahnya untuk Semester II Tahun 2025, di Jakarta, Selasa (5/8).

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari peran konstitusional BPK untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada hasil, yang akan fokus pada layanan peradilan di peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, khususnya terkait dengan penanganan perkara.

Anggota I BPK mengatakan bahwa pemeriksaan ini dirancang dengan pendekatan risk based audit dan solution-based thinking untuk memberikan pandangan yang komprehensif atas capaian kinerja pemerintah. Pemeriksaan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang tertuang dalam ASTACITA Presiden.

“Dalam konteks peradilan, ASTACITA menjadi landasan untuk penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan adaptif,” ujar Anggota I BPK.

Pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang mendukung implementasi ASTACITA dan visi misi BPK serta MA, yang mencakup meningkatkan layanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan dan memastikan keberhasilan transisi Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke MA.

“Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Anggota I BPK menjelaskan bahwa pemeriksaan pendahuluan ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data terkait layanan peradilan. Tujuannya adalah untuk memahami proses bisnis, mengidentifikasi risiko dan kelemahan sistem pengendalian internal, serta menentukan area kunci yang akan menjadi fokus pemeriksaan lebih rinci.

Anggota I BPK berharap pemeriksaan ini akan mendorong MA untuk meningkatkan kinerjanya antara lain melalui penguatan peran Badan Pengawas (Bawas) MA, meningkatkan sinergi dan digitalisasi proses bisnis MA.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain Ketua MA, Sunarto, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suharto, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Sarjono, dan para pejabat struktural di lingkungan MA dan tim pemeriksa BPK.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkes Kecam Kekerasan Keluarga Pasien Terhadap Dokter di RSUD Sekayu

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh keluarga pasien terhadap seorang dokter spesialis di RSUD Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Dokter yang menjadi korban adalah dr. Syahpri Putra Wangsa, Sp.PD, yang saat itu tengah menjalankan tugas pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

Diketahui dr. Syahpri dipaksa oleh keluarga pasien untuk melepas masker dan mendapatkan kekerasan verbal.

Tindakan ini telah menghalangi dr. Syahpri dalam menjalankan prosedur pencegahan penularan penyakit infeksius yang merupakan bentuk kekerasan verbal dan berpotensi membahayakan keselamatan semua pihak.

“Kami sangat menyesalkan dan mengecam keras tindakan kekerasan terhadap tenaga medis yang terjadi di RSUD Sekayu,” tegas Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Rabu (14/8).

Menurut Menkes, kekerasan terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan tidak bisa dibenarkan dalam situasi apapun.

“Kami tidak menoleransi adanya kekerasan dalam bentuk apapun terhadap tenaga medis yang sedang menjalankan tugasnya,” tegas Menkes.

Ia menegaskan keselamatan dan keamanan tenaga kesehatan dilindungi oleh undang-undang. Hal itu diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Tenaga kesehatan dan tenaga medis berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, yang dijamin oleh undang-undang.

Ia juga menjelaskan dokter dalam menjalankan tugas berdasarkan standar profesi, prosedur operasional baku (SOP), dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku di masing-masing fasilitas kesehatan.

Fasilitas kesehatan, lanjutnya, harus menjadi tempat yang aman, tidak hanya bagi pasien tetapi juga bagi para tenaga medis yang bekerja di dalamnya. Lebih lanjut, Kemenkes mengimbau masyarakat agar menghormati profesi tenaga kesehatan dan tidak bertindak di luar batas jika merasa tidak puas terhadap pelayanan.

“Jika masyarakat mengalami ketidakpuasan dalam pelayanan, kami mohon agar tidak menggunakan cara-cara kekerasan,” kata Menkes.

Menkes berharap insiden serupa tidak kembali terjadi di fasilitas kesehatan lainnya. Ia mengajak semua pihak untuk menciptakan lingkungan pelayanan yang aman, bermartabat, dan saling menghormati.

Tim Kemenkes saat ini sudah berada di Sekayu sebagai bentuk dukungan terhadap proses hukum yang diambil oleh dr Syahpri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pramono Anung Tinjau Taman Margasatwa Ragunan, Usulkan Parkir Bertingkat dan Bus Keliling

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Kamis (14/8), dalam rangka peningkatan fasilitas dan manajemen. Ia menegaskan, destinasi wisata fauna tertua di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara tersebut harus nyaman bagi pengunjung.

“Saya meminta kepada perangkat daerah terkait untuk segera mempersiapkan pembangunan parkir bertingkat untuk mobil. Kalau motor kan sudah ada. Jadi, dalam waktu dekat, mobil tidak boleh lagi masuk ke dalam,” ujar Gubernur Pramono, didampingi Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Fajar Sauri, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok.

Selain sebagai destinasi wisata edukatif, TMR juga merupakan ruang terbuka hijau yang kelestariannya perlu dijaga. Untuk memudahkan mobilitas pengunjung di area seluas 127 hektare itu, Gubernur Pramono mengusulkan pengadaan bus keliling.

“Selain perbaikan sistem tiket dan parkir, saya meminta pihak manajemen menambahkan sarana bagi pengunjung untuk berkeliling. Dari hal-hal kecil akan kita perbaiki. Saya mengajak semua pihak berkolaborasi membangun TMR menjadi lebih baik,” ujarnya.

TMR selama ini terus berupaya mengembangkan sistem yang lebih modern agar pelayanan kepada pengunjung semakin optimal.

“Taman Margasatwa Ragunan ini betul-betul ingin saya perbaiki. Saya sedang mempertimbangkan apakah sudah waktunya Ragunan dibuka tidak hanya siang, tetapi juga malam hari. Tempat ini lebih bagus dari Safari, bahkan lebih dekat dan tidak perlu bermacet-macet ke Puncak. Jadi, bisa menjadi pilihan warga Jakarta untuk menikmati TMR lebih lama,” kata Gubernur Pramono.

Sebagai informasi, pengelolaan TMR berada di bawah kewenangan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Saat ini, terdapat 65.000 flora dan 2.279 fauna yang dikonservasi, dengan dukungan 121 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 583 petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mengacu DTSEN, Gus Ipul Sebut Telah Banyak Mengalihkan Bansos ke Yang Lebih Berhak

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan penyaluran bansos saat ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) agar lebih tepat sasaran.

Hasilnya, saat ini telah banyak penerima bansos yang tidak lagi lolos verifikasi karena tidak memenuhi syarat. Mereka langsung digantikan penerima baru yang lebih layak dan berhak.

“Jadi akan ada penerima-penerima baru setiap tiga bulan. Ada yang check-out. Ada yang check-in,” kata Gus Ipul dalam Acara Dialog Pilar-Pilar Sosial di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (13/8/2025).

Untuk memastikan akurasi karena bersifat dinamis, data secara berkala tiap 3 bulan juga akan terus dimutakhirkan salah satunya melalui mekanisme groundchecking oleh Kemensos dan pemerintah daerah lalu divalidasi BPS. Semua ini, kata Gus Ipul, dalam rangka memastikan bantuan tepat sasaran sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Strategi Bapak Presiden adalah menjadikan data-data yang ada di setiap kementerian itu diverifikasi ulang oleh BPS. Kalau dulu kementerian sosial punya DTKS, Bappenas punya Regsosek, banyak data (tersebar) di kementerian dan lembaga,” urai Gus Ipul.

Ia menegaskan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4/2025 tentang DTSEN, semua kementerian dilarang mengelola data sendiri. Data dikonsolidasikan di BPS lalu divalidasi menjadi data tunggal.

Kebijakan ini, lanjutnya, mengakhiri praktik lama Kementerian Sosial yang mengolah sekaligus menyalurkan bansos berdasarkan data internal.

“Kalau dulu, orang kadang-kadang enggak percaya sama datanya Kementerian Sosial, diurus-urus sendiri, setelah itu diintervensi sendiri, habis itu tepuk tangan sendiri,” katanya.

Kini, Kementerian Sosial hanya terlibat dalam pemutakhiran data bersama pemerintah daerah, sementara verifikasi, validasi, dan penetapan desil penerima bansos dilakukan oleh BPS.

“Boleh kita memasukkan data, tetapi yang memverifikasi dan menetapkan desil 1, 2, 3 dan 4 itu adalah BPS. Kita tugasnya hanya menyalurkan saja. Sambil nanti pendamping dan instrumen lain ikut pemutakhiran bersama Bupati, Dinsos setempat, beserta dengan BPS setempat,” jelas Gus Ipul.

Jalur partisipasi publik juga dibuka melalui aplikasi Cek Bansos. Masyarakat dan pendamping sosial dapat mengajukan atau menolak calon penerima atau melakukan usul sanggah dengan bukti yang memadai.

“Boleh (mengajukan usul-sanggah bansos). Bukan tidak boleh. Nanti tetap akan diverifikasi oleh BPS. Nah, BPS akan mengeluarkan hasil validasi itu setiap tiga bulan sekali menjelang penyaluran bansos,” jelasnya.

Penyaluran bansos dilakukan setiap tiga bulan (Januari–Maret, April–Juni, dan Juli–September) dengan daftar penerima bansos yang terus diperbarui setiap periode.

Menurutnya, selama penyaluran bansos triwulan II, Kementerian Sosial telah mencoret banyak penerima bantuan karena tidak lolos verifikasi atau terlibat penyalahgunaan bantuan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sertifikat Merek Kini Bisa Jadi Agunan Pinjaman Bank, Ini Program Baru Kemenkum

Penulis
Syifa
-

Kementerian Hukum (Kemenkum) meluncurkan program Pemberian Kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil Berbasis Kekayaan Intelektual (KI), Rabu (13/8). Dengan program ini, pelaku usaha bisa mendapatkan akses permodalan dari bank dengan menjaminkan sertifikat KI mereka, khususnya sertifikat merek.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan terobosan ini menjawab kebutuhan para pelaku ekonomi kreatif akan adanya akses permodalan. Sertifikat KI menjadi aset produktif yang bernilai ekonomi tinggi dan diakui oleh lembaga keuangan.

“Hari ini kita mengubah paradigma. Sertifikat Kekayaan Intelektual tidak hanya dipajang di dinding, namun sebagai aset yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam akses permodalan,” ujar Supratman dalam acara IPXpose Indonesia di SMESCO, Jakarta.

Sebagai langkah awal, program ini memberikan akses pembiayaan kepada UMKM yang telah memiliki sertifikat merek. Selanjutnya, skema permodalan akan dikembangkan juga bagi jenis sertifikat KI lainnya.

“Ke depan, skema ini akan terus kami kembangkan untuk mencakup Paten, Desain Industri, dan Hak Cipta, membuka gerbang kesejahteraan yang lebih luas bagi para inovator dan kreator di seluruh pelosok negeri,” katanya.

“Kita menjadi negara ke-15 di dunia yang menggunakan sertifikat KI sebagai kolateral pinjaman. Kita menjadi yang ke-3 di ASEAN, setelah Singapura dan Malaysia,” tambah Supratman.

Supratman mengungkapkan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk meningkatkan citra KI Indonesia di panggung internasional. Menurutnya, pengelolaan KI yang profesional akan mendukung investasi dan menguatkan posisi tawar dagang.

“KI merupakan instrumen strategis dalam membangun ekonomi yang berbasis pengetahuan. Dalam ekosistem global yang kompetitif saat ini, negara yang mampu mengelola kekayaan intelektualnya dengan baik akan memiliki keunggulan dalam mendorong investasi, memperkuat posisi tawar dagang, dan menciptakan nilai tambah yang tinggi,” ujar Menkum.

Indonesia juga akan menjadi inisiator dalam pengelolaan royalti internasional di era platform digital saat ini, melalui inisiasi ‘Protokol Jakarta’. Supratman menerangkan kalau Kemenkum menggandeng seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan ‘Protokol Jakarta’, untuk kemudian disampaikan kepada World Intellectual Property Organization (WIPO).

“Gagasan besar ini (Protokol Jakarta) saya sendiri akan menyampaikan dalam pertemuan bersama WIPO Jenewa. Ini bukan hanya untuk kepentingan Indonesia tetapi semua anggota WIPO, khususnya negara-negara berkembang,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Euforia Masyarakat Sambut Upacara Kemerdekaan di Istana, Pengambilan Undangan Fisik Dimulai

Penulis
Syifa
-

Antusiasme masyarakat untuk mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta terasa begitu kuat, bahkan sejak proses pengambilan undangan fisik dimulai. Ribuan warga dari berbagai kota di Indonesia tampak sabar mengantre di Gedung Krida Bhakti untuk mengambil undangan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Salah satunya adalah Azmi, warga Bandung, yang menjadi bagian dari “war” tiket saat pendaftaran dibuka. Ia mengaku beruntung proses pendaftarannya berlangsung tanpa kendala dan bisa mengamankan satu undangan untuk mengikuti Upacara Detik-Detik Proklamasi yang berlangsung pagi hari.

“Besoknya kan ada dibuka lagi tuh, aku nanya temen-temenku buat ngajak mereka. Nah pas aku bantu mereka war itu baru susah. Yang hari pertama sih alhamdulillahnya kebetulan dapat cepat,” ujar Azmi.

Azmi pun mengungkapkan keinginannya untuk merasakan langsung atmosfer perayaan kemerdekaan dari Istana Merdeka.

“Biasanya kan kalau nonton upacara cuma di TV ya dan sekarang pengin coba ngerasain euforianya langsung gitu, vibe-nya di Istana Merdeka ini seperti apa sih upacaranya. Jadi yang memang ingin melihat langsung untuk merayakan kemerdekaan Indonesia yang Ke-80,” imbuhnya.

Dari Bekasi, dua saudara Tika dan Amin turut ambil bagian dalam pengalaman perdana mereka mengikuti Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi. Tika menyebut proses pendaftaran secara digital sempat membuat deg-degan karena adanya kendala jaringan. Namun dengan kesabaran, mereka berhasil mendapatkan undangan untuk sesi upacara pagi.

“Kirain itu, pertama kan jaringannya lola, loading gitu, loading mulu. Udahlah nunggu aja, nunggu aja. Pas nunggu nyantai sih enggak ngebuka semua itunya, kan biasanya orang ngebuka satu, satu, satu. Saya bukanya cuma satu dah tunggu, tiba-tiba masuk udahlah cepat-cepat diisi aja gitu,” ujar Tika.

Sementara itu bagi Amin, pengalaman kali ini terasa istimewa karena dirinya mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan pengibaran bendera secara langsung setelah sebelumnya hanya sempat mengikuti sesi penurunan.

“Ini juga untuk pertama kalinya pengibaran karena sebelumnya udah dua kali penurunan. Jadi pengen coba ngerasain pagi-pagi repot gitu atau upacara pengibaran bendera di Istana,” katanya.

Senada dengan itu, Rida dan Rassya, dua warga Jakarta yang mengambil undangan pada hari ini mengaku telah menanti momen ini selama bertahun-tahun. Meskipun sempat mengalami kendala teknis saat pendaftaran, mereka akhirnya berhasil mengamankan undangan untuk mengikuti upacara penurunan bendera pada sore hari.

“Sebenarnya sudah wishlist dari beberapa tahun yang lalu, tapi belum kesampaian gitu. Alhamdulillahnya di tahun ini kesampaian dan sebenarnya lebih penasaran mau lihat beberapa pertunjukan yang ada di upacara,” tambah Rassya.

Mereka menceritakan bahwa proses pengambilan undangan juga berjalan baik dan tidak ada kendala. “Sejauh ini untuk pengambilan undangannya terlihat lancar dan berjalan dengan baik, tertib juga. Dan tidak terlalu lama memakan waktu,” ceritanya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangannya usai menyaksikan gladi kotor hari ini, mengimbau agar masyarakat yang telah mendapatkan undangan dapat menyesuaikan waktu. Penyesuaian ini dimaksudkan agar dalam pengambilan undangan tidak terjadi penumpukan.

“Di web maupun akun media sosial, termasuk email, sudah ada semua penjelasannya—jadwal penukaran undangan tersedia sampai 16 Agustus sore. Kami berusaha mempermudah agar masyarakat bisa mengambil dengan nyaman,” ujarnya.

“Jadi yang bisa menukarkan tiket berkesempatan hadir hari ini minta tolong untuk hari ini. Yang luang waktu esok hari minta tolong esok hari untuk ditukar itu dengan undangan fisik. Supaya menghindari penumpukan di waktu atau jam dan hari tertentu. Kami mengerti bahwa masing-masing punya kegiatan, punya kesulitan untuk mengatur. Nah disitulah kita mencoba memberikan ruang supaya semua masyarakat bisa dengan mudah,” ucap Mensesneg.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gladi Kotor Kedua Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI Berjalan Makin Matang, Persiapan Capai 70 Persen

Penulis
Syifa
-

Gladi kotor kedua rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 13 Agustus 2025, berjalan makin mendekati sempurna. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, sejumlah penyempurnaan teknis terus dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara pada 17 Agustus mendatang berjalan lancar dan mengesankan.

“Masih ada beberapa hal yang harus kita perbaiki, terutama misalnya berkenaan dengan ketepatan waktu antara satu show dengan show yang berikutnya itu perlu untuk terus kita sempurnakan gitu. Termasuk tadi ada jeda antara pesawat yang mau kita atur supaya waktu dan koordinatnya jauh lebih pas supaya lebih bagus, enak untuk ditonton,” ujar Menteri Pras dalam keterangannya kepada awak media.

Selain meninjau kesiapan di halaman Istana Merdeka, Menteri Pras juga memeriksa fasilitas hiburan dan area publik di sekitar Monumen Nasional (Monas). Lokasi tersebut akan menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak mendapatkan akses langsung ke dalam kompleks istana.

“Tentunya di sana kita sediakan beberapa tempat yang bisa untuk tidak bosan menunggu. Mungkin ada permainan untuk adik-adik kalau masyarakat ada yang hadir dengan membawa putra-putrinya. Intinya kita ingin meskipun tidak bisa ikut di Istana Merdeka, tapi juga bisa merasakan semangat dan kegembiraan yang sama,” jelasnya.

Empat hari menjelang upacara puncak, Menteri Pras menilai persiapan telah mencapai sekitar 70 persen. Sementara itu, gladi bersih dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis (14/8) esok.

“Terima kasih mohon doanya supaya latihannya lancar sampai hari H-nya semua lancar demi bangsa dan negara. Cuaca hari ini asoy, gak syahdu lagi kayak kemaren ya. Kemaren syahdu, sekarang asoy. Insyaallah lancar sampai hari H-nya,” tutup Menteri Pras.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Samsat Keliling Hadir di 14 Lokasi Jadetabek, Ini Jadwal dan Syaratnya

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Kamis ini. Layanan ini memudahkan masyarakat untuk mengurus pengesahan STNK tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tanpa harus datang ke kantor Samsat.

Berdasarkan informasi resmi dari akun X (Twitter) @TMCPoldaMetro, berikut lokasi dan jam operasional Samsat Keliling hari ini:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat dan Itali Mall Artha Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Barat: Mall Citraland (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran (09.00–15.00 WIB)

  • Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Tangerang: Alun-Alun Cibodas dan parkiran Transjakarta Foodmosphere (09.00–13.00 WIB)

  • Serpong: Halaman parkir Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB) dan ITC BSD (16.00–19.00 WIB)

  • Ciledug: Giant Poris Ruko Batu Ceper dan Fresh Market Green Lake City Cipondoh (09.00–12.00 WIB)

  • Ciputat: Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–11.00 WIB)

  • Kelapa Dua: Halaman GTwon Square Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Bekasi: Pizza Hut Jatiasih (08.00–12.00 WIB)

  • Kabupaten Bekasi: Pasar Central Lippo Cikarang (08.00–12.00 WIB)

  • Depok: Halaman parkir Samsat Depok dan Kantor Kelurahan Tugu (08.00–14.00 WIB)

  • Cinere: Halaman kantor Samsat (08.00–14.00 WIB)

Untuk mengakses layanan ini, wajib pajak perlu membawa dokumen asli dan fotokopi KTP pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK. Selain itu, pastikan tidak ada tunggakan pajak lebih dari satu tahun.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan lima tahunan dan penggantian plat nomor, masyarakat tetap harus datang langsung ke kantor Samsat.

Dengan adanya Samsat Keliling di berbagai titik, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan tanpa antre panjang di kantor Samsat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cek 5 Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini, Buka dari Pagi hingga Siang

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima titik lokasi bagi warga Jakarta yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), Kamis (14/8). Layanan ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Mengutip informasi resmi dari akun X TMC Polda Metro Jaya, berikut daftar lokasi SIM Keliling yang tersedia hari ini:

  • Jakarta Timur: Area parkir depan lobby belakang Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: Lobby Utama LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

Untuk melakukan perpanjangan SIM, pemohon wajib membawa sejumlah dokumen, antara lain KTP dan SIM asli beserta fotokopi, serta mengisi formulir permohonan. Pemohon juga diwajibkan mengikuti tes kesehatan di lokasi layanan.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Jika masa berlaku SIM telah habis, pemohon harus mengajukan permohonan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Adapun biaya perpanjangan SIM mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yakni Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C.

Layanan SIM Keliling ini menjadi salah satu upaya Ditlantas Polda Metro Jaya untuk memudahkan masyarakat dalam memperpanjang masa berlaku SIM tanpa harus datang ke kantor pelayanan utama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...879880881...4,914Halaman 880 dari 4,914