Beranda blog Halaman 881

Prediksi Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah hingga Hujan Ringan, Suhu Maksimum 31 Derajat

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta akan bervariasi pada Kamis (14/8), mulai dari cerah, cerah berawan, hingga hujan dengan intensitas ringan.

Berdasarkan informasi yang dirilis melalui laman resmi BMKG, pada pagi hari seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, diperkirakan berawan.

Memasuki siang hari, cuaca cerah diprediksi akan menaungi seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Namun, perubahan kondisi diperkirakan terjadi pada sore hari. BMKG memprakirakan Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara tetap cerah, sementara Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur akan diguyur hujan ringan. Adapun Jakarta Barat diprediksi mengalami cuaca cerah berawan.

Pada malam hari, Kepulauan Seribu diperkirakan berawan, sedangkan wilayah lain di Jakarta akan kembali menikmati langit cerah.

BMKG juga melaporkan suhu udara di Jakarta hari ini berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan mencapai 60–95 persen.

Masyarakat diimbau untuk tetap memperhatikan kondisi cuaca terkini, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan pada sore hari, mengingat potensi hujan ringan di beberapa wilayah Jakarta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lantik 5 PPAT, Kakantah BPN Banyuasin: Integritas Harga Mati

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Lima Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Banyuasin, Dhona Fiermansyah Lubis, S.S.T., M.M., QRMP.
Suasana khidmat pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, pada Selasa 12 Agustus 2025.

“Lima PPAT telah diambil sumpah jabatan. Momentum penting hari ini bukan sebatas seremoni tapi upaya memperkuat pelayanan pertanahan yang berintegritas di wilayah Kabupaten Banyuasin,” tutur Kakantah Kabupaten Banyuasin.

Kakantah Kabupaten Banyuasin mengawali sambutannya.
Pelantikan dan pengangkatan sumpah tersebut disaksikan oleh para pejabat pengawas dan dikukuhkan oleh rohaniawan, menandai sahnya tanggung jawab baru bagi para PPAT.

Lima PPAT yang dilantik yakni:

1. Okta Preliana, S.H., M.Kn.
2. Sherly Oktaviani, S.H., M.Kn.
3. Siti Farah Sikti, S.H., M.Kn.
4. Muhammad Dahlan, S.H., M.Kn.
5. Meylisha Pricilya Pagar Besi, S.H., M.Kn.

Kakantah Kabupaten Banyuasin juga menegaskan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan janji luhur yang akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan negara, tetapi juga di hadapan Tuhan.

“Sumpah ini adalah ikrar untuk menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Jadikanlah jabatan ini sebagai ladang pengabdian, bukan sekadar profesi,” pesan Kakantah Kabupaten Banyuasin dengan nada tegas namun hangat.

Ia juga mengajak seluruh PPAT untuk menjaga sinergi dan kerja sama yang solid dengan Kantor Pertanahan, demi memastikan proses administrasi pertanahan berjalan cepat, tepat, dan transparan.

“Kita bekerja bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk memastikan hak-hak masyarakat atas tanah terjamin secara sah dan adil. Integritas adalah harga mati,” tegasnya.

Salah satu PPAT yang dilantik, Meylisha Pricilya Pagar Besi, menyampaikan rasa syukur atas amanah baru yang diterimanya.

“Alhamdulillah, wasyukurillah, pelantikan hari ini berjalan lancar dan khidmat,” ujarnya.

Ia menyampaikan rasa sukur dan ucapan terima kasih kepada Kepala Kantor ATR/BPN, Kasubbag TU, dan Kasi PHP dan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang telah menjadi saksi dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan.

“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf yang membantu dan membersamai acara ini. Semoga ATR/BPN Banyuasin semakin baik dalam pelayanan kepada masyarakat,” ujar Meylisha Pricilya.

Pelantikan ini, menjadi langkah strategis untuk memperkuat pelayanan publik di bidang pertanahan.
Dengan komitmen yang dibangun sejak hari pertama menjabat, para PPAT diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga kepastian hukum.

“Termasuk menumbuhkan kepercayaan publik, dan mewujudkan tata kelola pertanahan yang bersih serta profesional di Kabupaten Banyuasin,” pesan Dhona Fiermansyah Lubis.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Langkah Dedi Mulyadi Wujudkan Jalan Mulus di Jawa Barat dalam 3 Tahun

Penulis
Syifa
-

Pemda Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh infrastruktur jalan di wilayah Jabar dalam kondisi mulus dan berkualitas pada 2027. Program ini menjadi bagian dari visi Jabar Istimewa pasangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan yang mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

KDM – sapaan akrab – Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan, melalui program “Jabar Istimewa Jalan Leucir”, Pemdaprov Jabar mengalokasikan anggaran Rp2,4 triliun untuk percepatan perbaikan dan pembangunan jalan, naik signifikan dari alokasi sebelumnya Rp600 miliar.

“Target saya, pada 2027 seluruh jalan di Jawa Barat—baik jalan nasional, tol, provinsi, kabupaten, maupun desa—terhubung dengan baik dan dalam kondisi mulus. Hal ini akan mendorong sirkulasi dan pertumbuhan ekonomi,” kata KDM

Sebagai langkah pendukung, Pemdaprov Jabar menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejaksaan Tinggi Jabar pada Selasa (15/4/2025) lalu.

Menurutnya, pendampingan hukum dari kejaksaan menjadi jaminan agar pembangunan infrastruktur berjalan sesuai aturan. “MoU ini adalah payung hukum yang jelas, baik antara Kejaksaan Tinggi dengan Pemdaprov maupun Kejaksaan Negeri dengan kabupaten/kota,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan kesepakatan bersama dengan 27 pemerintah kabupaten/kota terkait pengelolaan penerangan jalan umum pada ruas jalan provinsi.

KDM menegaskan seluruh pendapatan dari pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan 100 persen untuk pembangunan infrastruktur jalan. “Infrastruktur jalan mencakup marka jalan, PJU, CCTV, serta taman dan fasilitas penunjang lain demi kenyamanan pengguna,” ujarnya.

Komitmen pembangunan infrastruktur juga kembali disampaikan KDM dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat 2025 di Cirebon, Rabu (7/5/2025). Prioritas meliputi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.

“Setelah jalan provinsi selesai, kami akan membantu kabupaten/kota yang memiliki keterbatasan anggaran. Evaluasi penggunaan anggaran daerah akan menjadi dasar pemberian bantuan,” jelasnya.

Untuk jalan desa, KDM mengingatkan bahwa anggaran tersedia melalui Dana Desa. Namun, Pemdaprov siap memberikan stimulus tambahan bagi desa yang wilayahnya luas atau dananya tidak mencukupi.

“Selama Dana Desa sudah dimanfaatkan secara maksimal, dan masih terdapat kekurangan, maka kami akan hadir dengan stimulus tambahan,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan jalan di Jabar memerlukan kolaborasi lintas pemerintahan—mulai dari desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat—sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.

Dalam aturan tersebut, pemerintah pusat bertanggung jawab atas jalan nasional, Pemdaprov mengelola jalan provinsi melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR), sedangkan jalan kabupaten/kota menjadi kewenangan masing-masing daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jadi Pilot Project School Concierge, Wali Kota Apresiasi Grab Indonesia Dukung Pendidikan di Kota Madiun

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Madiun, Dr. Maidi, menghadiri peluncuran program School Concierge yang digelar di SMPN 1 Kota Madiun, Rabu (13/8). Program ini merupakan kerjasama Pemkot dan Grab Indonesia yang memungkinkan siswa memesan ojek online untuk pulang sekolah tanpa harus menggunakan ponsel.

Wali Kota Maidi menegaskan, kehadiran School Concierge sejalan dengan komitmen Pemkot Madiun untuk terus menyempurnakan layanan pendidikan, termasuk aspek keamanan anak di lingkungan sekolah.

“Program ini memastikan anak-anak bisa dijemput dengan aman. Pemkot tentu mendukung, apalagi kita sudah menjadi smart city. Saya minta sekolah ini menjaga kualitas dan mutu,”ungkapnya.

Program School Concierge diinisiasi Grab Indonesia sebagai wujud dukungan terhadap dunia pendidikan di seluruh Tanah Air. Anthony Suharjono, Regional Head Grab Jawa Timur, menjelaskan bahwa ide ini muncul dari kebijakan larangan membawa ponsel di sekolah.

“Larangan membawa HP memang baik, tapi di sisi lain menimbulkan tantangan saat siswa pulang. Mereka kesulitan menghubungi orang tua. Dengan School Concierge, siswa bisa memesan layanan penjemputan langsung dari sekolah tanpa perlu membawa HP,” terang Anthony.

Menariknya, Kota Madiun menjadi kota pertama di Indonesia yang menerapkan School Concierge secara resmi di tingkat kota. Hal ini dimungkinkan karena dukungan penuh Pemkot, termasuk fasilitas laptop untuk setiap siswa.

“Ketersediaan perangkat itu membuat kami semakin antusias menjadikan Kota Madiun sebagai pilot project,” imbuh Anthony.

Dengan inovasi ini, Pemkot Madiun berharap keamanan, kenyamanan, dan kualitas pembelajaran siswa semakin meningkat, sekaligus memperkuat citra Kota Madiun sebagai smart city yang peduli pendidikan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemko Padang Percepat Program Makan Bergizi Gratis untuk 280 Ribu Penerima

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Padang terus memacu percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen ini ditegaskan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di SDN 24 Ujung Gurun sekaligus mengunjungi dapur MBG di Purus, Selasa (12/8).

Dalam peninjauan yang didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, Maigus Nasir menyampaikan bahwa Kota Padang telah memulai MBG sejak Juli 2025 dengan tiga dapur yang melayani sekitar 10 ribu anak sekolah.

Hingga akhir tahun, Pemko Padang menargetkan 17 dapur MBG aktif di 11 kecamatan.

“Sasaran kita mencapai lebih dari 280 ribu penerima, mulai dari balita, ibu hamil dan menyusui, hingga pelajar dari tingkat SD sampai SMA, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus di SLB. Target 17 dapur di tahun 2025 ini adalah tahap awal untuk mencapai 80 dapur di tahun 2026, sehingga program dapat berjalan 100 persen,” jelas Maigus.

Pemko Padang akan terus mendorong keterlibatan semua pihak dalam penyediaan dapur MBG, termasuk dukungan dari perbankan dan dunia usaha. Badan Gizi Nasional bahkan telah menetapkan MBG sebagai satu-satunya program presiden yang mendapat alokasi anggaran besar, yakni lebih dari Rp200 triliun pada 2025.

“Tidak ada alasan untuk ragu. Pengusaha dan yayasan bisa ikut berkontribusi menyiapkan dapur MBG. Kami sudah sosialisasikan agar semua elemen masyarakat terlibat, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh warga,” tegas Maigus.

Sementara itu, Andre Rosiade menilai pelaksanaan MBG di Sumbar, termasuk Padang, masih memerlukan percepatan karena keterbatasan infrastruktur dan keterlibatan swasta. “Memang agak lambat dibandingkan provinsi lain, tapi kami maklumi. Karena itu saya datang untuk mendorong percepatan,” ujar Andre.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mempermudah pembiayaan bagi pihak yang ingin membangun dapur MBG. Andre optimistis dengan dukungan Pemko Padang, pemerintah pusat, dan dunia usaha, program MBG di Sumbar akan segera berjalan optimal.

“Nanti akan banyak pengusaha dari Sumbar yang ikut tampil sebagai investor. Ini sedang kita proses,” tambahnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bandung Segel Sejumlah Kamar Apartemen yang Diduga Jadi Ajang Prostitusi

Penulis
Syifa
-

Melalui operasi yustisi penegakan hukum, tim gabungan Satpol PP Kota Bandung dan jajaran TNI Polri menemukan dugaan praktik prostitusi dan kegiatan asusila di salah satu apartemen di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, yang memimpin langsung operasi mengatakan, dari hasil monitoring ditemukan tiga pasangan bukan suami istri di dalam kamar apartemen tersebut. Seluruhnya diketahui merupakan warga luar Kota Bandung.

“Ini menandakan tempat ini dijadikan ajang prostitusi. Saya tidak terima dan tidak ridha, warga luar kota datang ke Bandung hanya untuk berbuat maksiat,” tegas Erwin, Selasa 12 Agustus 2025 malam.

Selain pasangan yang terjaring, petugas juga menemukan titik lain di kawasan Panghegar, Kota Bandung yang diduga dipakai untuk praktik “open pijat” serta sejumlah botol minuman beralkohol. Di lokasi kedua, petugas juga mengamankan dua pasangan yang melakukan perbuatan asusila.

Erwin menegaskan, para pelanggar akan diseret ke meja hijau karena melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 17. Sanksi yang dikenakan berupa denda hingga Rp50 juta atau kurungan 3 bulan.

“Kepada pemuda-pemudi ini saya sampaikan, jangan kecewakan orang tua kalian. Kalau benar-benar tobat, hukuman kalian bisa lebih ringan,” ujarnya.

Pemkot Bandung juga meminta pengelola apartemen lebih ketat mengawasi tamu yang datang.

“Tempat tinggal bukan hotel. Jangan sampai ada kamar yang dijadikan tempat keluar-masuk pasangan bukan suami istri,” kata Erwin.

Sebagai langkah tegas, kamar yang digunakan untuk kegiatan asusila disegel.

“Ini wajib disegel sebagai peringatan bahwa kamar tersebut dipakai untuk kemaksiatan,” tambahnya.

Erwin menyampaikan, proses hukum selanjutnya akan diserahkan kepada hukum yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan instansi terkait lainnya.

“Prinsipnya, kami akan menegakkan amar ma’ruf nahi munkar tanpa pandang bulu,” tutur Erwin.

Para pelanggar Perda yang terjaring asusila ini akan disidangkan di kantor Satpol PP Kota Bandung, Rabu 13 Agustus 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Cianjur Dorong Pemanfaatan AI untuk Efektivitas Kerja Pemerintahan

Penulis
Syifa
-

Bupati Cianjur, dr. Wahyu, menegaskan bahwa kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) harus dimanfaatkan sebagai alat untuk mengefektifkan pekerjaan, bukan sebagai pengganti peran manusia.

Hal tersebut disampaikan saat membuka Pelatihan Digital Talent Scholarship (DTS) Government Transformation Academy Pemanfaatan AI di Pemerintahan Kabupaten Cianjur Tahun 2025, Senin (11/8) di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

“AI itu alat untuk mengefektifkan kerja kita. Bukan menggantikan peran bapak-ibu. Kalau diganti, ya percuma ada kita. Maka, manfaatkan AI untuk mendukung kinerja dan jadikan hasil pelatihan ini solusi nyata di pekerjaan sehari-hari,” tegasnya.

Bupati juga mengajak seluruh peserta, baik yang mengikuti secara daring maupun luring, untuk serius dalam mengikuti pelatihan. Menurutnya, keberhasilan transformasi digital di pemerintahan sangat bergantung pada kemauan aparatur untuk mencoba hal baru dan meninggalkan cara-cara lama yang kurang efisien.

“Jangan ragu untuk mencoba. Harus dicoba! Pemerintahan yang efektif dan efisien itu adalah yang mau berubah dan beradaptasi,” tambahnya.

Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mendorong transformasi digital, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan kapasitas aparatur agar mampu memanfaatkan teknologi AI secara optimal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Malang Dukung Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas

Penulis
Syifa
-

Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M menghadiri Pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) di Desa Banturejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang pada Kamis (7/8) pagi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) secara serentak di 23 kabupaten/kota. Kegiatan ini adalah gerakan Kementerian ATR/BPN bersama masyarakat untuk membangun kesadaran akan pentingnya patok batas sebagai awal dari kepastian hukum atas tanah.

GEMAPATAS kali ini dipusatkan di Lapangan Bola Desa Candingasinan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dan dipimpin langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga batas tanah miliknya masing-masing. “Semua yang sudah punya sertipikat, semuanya wajib pasang patok. Diharapkan supaya tidak dicaplok oleh orang lain tanahnya,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Mentri Nusron berharap dengan GEMAPATAS seluruh masyarakat Indonesia yang punya tanah akan memasang patok di tapal batas tanah yang dimiliki. Pemasangan patok tersebut harus dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu dengan pemilik tanah sekitarnya, untuk menghindari potensi konflik di kemudian hari. Patok itu dapat terbuat dari kayu, beton, maupun besi, yang terpenting adalah batas lahan ditandai secara fisik dan jelas.

Menteri Nusron menyebut ada dua jenis konflik yang kerap muncul dalam bidang pertanahan, yakni konflik yuridis dan konflik fisik. Konflik yuridis biasanya dipicu oleh sengketa dokumen seperti letter C ganda. Sementara konflik fisik, seringkali terjadi akibat tidak jelasnya batas lahan karena hanya mengandalkan tanda-tanda alamiah, seperti pohon atau gundukan tanah.

“Kegiatan ini dilaksanakan secara nasional di seluruh Indonesia untuk mengurangi konflik pertanahan, terutama konflik fisik terkait batas tanah,” ucap Menteri Nusron.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Malang , Drs. H. M. Sanusi, M.M mengatakan bahwa melalui program ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan sertipikat tanah yang sah dan diakui negara, tetapi juga mendapatkan jaminan hukum sehingga dapat meminimalisasi konflik pertanahan yang selama ini sering terjadi.

“Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari ini kita melaksanakan Pencanangan GEMAPATAS sebagai langkah awal yang sangat penting sebelum dilakukan pengukuran dan pendaftaran tanah. Dengan memasang tanda batas secara jelas, kita akan dapat mengurangi potensi sengketa antarwarga, mempercepat proses pengukuran, serta mendukung ketertiban administrasi pertanahan,” kata Bupati Malang.

Melalui integrasi antara administrasi pertanahan dengan perencanaan tata ruang, Bupati Malang yakin bahwa program ini akan sangat strategis guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan, mencegah tumpang tindih pemanfaatan lahan, dan menciptakan tertib tata ruang di daerah kita.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pihak, baik Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, maupun seluruh warga, untuk aktif berpartisipasi dalam pemasangan tanda batas, mendukung PTSL, dan memahami pentingnya integrasi tata ruang. Sebab, hal ini akan menjadi langkah konkret kita bersama untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban administrasi, serta pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Malang yang kita cintai,” tandas Bupati Malang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Ipuk Paparkan Sembilan Tatanan Kabupaten Sehat di Hadapan Tim Penilai Pusat

Penulis
Syifa
-

Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang terpilih untuk mengikuti tahap Verifikasi Lanjutan dalam penilaian Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Nasional pada tahun ini.

Dalam kegiatan yang digelar secara virtual pada Senin (11/8/2025) tersebut Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan sembilan tatanan Kabupaten Sehat di hadapan tim penilai KKS pusat.

Verifikasi lanjutan ini menjadi tahap penting dalam penilaian penghargaan Swasti Saba Wistara, predikat tertinggi bagi daerah yang berhasil menciptakan kondisi daerah yang bersih, nyaman, aman dan sehat.

Kegiatan verifikasi lanjutan tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Verifikasi KKS Pusat, Anugerah, dengan diikuti berbagai unsur. Seperti tim pembina KKS Provinsi Jatim, Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono; Plh. Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambodo; Ketua Forum Banyuwangi Sehat, Soekardjo; Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi, Anna Mujiono; serta segenap OPD terkait.

Dalam paparannya, Ipuk menjelaskan bahwa Kabupaten Banyuwangi telah lima kali meraih penghargaan sebagai Kabupaten Sehat Tingkat Nasional. Dua kali di antaranya (tahun 2019 dan 2021), Banyuwangi berhasil meraih predikat tertinggi sebagai Kabupaten Sehat Swasti Saba Wistara.

“Tahun ini kita targetkan bisa kembali meraih Swasti Saba Wistara,” kata Ipuk.

Oleh karena itu, Pemkab terus melakukan berbagai inovasi, terutama pada 9 tatanan yang menjadi kunci terwujudnya kabupaten sehat.

Sembilan tatanan tersebut meliputi: Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri; Permukiman dan Fasilitas Umum; Satuan Pendidikan; Tatanan Pasar; Perkantoran dan Perindustrian; Lalu Lintas; Pariwisata; Perlindungan Sosial; serta Penanggulangan Bencana.

Ipuk pun memaparkan berbagai inovasi yang digulirkan pemkab pada setiap tatanan tersebut. Misalnya, pada tatanan Masyarakat Sehat Mandiri, pemkab berupaya mengubah paradigma masyarakat “sakit” ke “sehat” melalui Mall Orang Sehat.

“Kami mendorong masyarakat untuk ke puskesmas tidak hanya saat sakit. Saat sehat pun mereka bisa berkonsultasi masalah kesehatannya ke puskesmas. Sehingga jika ada potensi sakit bisa segera diantisipasi,” terang Ipuk.

Selain itu, Banyuwangi juga membuat program Puskesmas Asuhan Spesialistik (PAS) yang melibatkan 38 dokter spesialis Obgyn dan dokter spesialis anak untuk mengampu puskesmas.

“Pendampingan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas SDM di puskesmas. Dengan demikian pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi di Puskemas juga semakin berkualitas,” kata Ipuk.

Program pendampingan tersebut juga diharapkan mampu menguatkan jejaring antar fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir.

Pada tatanan Pasar Sehat, pemkab juga banyak membuat inovasi. Salah satunya, melakukan pembatasan pendirian pasar modern baru berjejaring. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberadaan toko kelontong dan pasar tradisional agar tetap eksis.

Berbagai inovasi Banyuwangi tersebut, mendapatkan apresiasi positif dari tim verifikasi pusat. Tim verifikator juga mengapresiasi semangat dan komitmen Pemkab Banyuwangi dalam membangun kabupaten yang sehat.

“Sinergi lintas sektornya sangat kuat. Semoga kerja keras semuanya bisa membawa Banyuwangi meraih predikat Swasti Saba Wistara,” kata Ketua Tim Verifikasi Pusat, Anugerah.

Dalam proses verifikasi tersebut, tim pusat juga memberikan sejumlah masukan terhadap kelengkapan dokumen pelaporan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Gencar Kenalkan Ratusan Produk Hilirisasi Kelautan Perikanan

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berinovasi menciptakan produk turunan hasil perikanan untuk mendukung program hilirisasi, sekaligus meningkatkan angka konsumsi ikan nasional. Langkah ini diikuti upaya pengenalan produk secara rutin ke masyarakat untuk dijadikan peluang usaha maupun menambah pengetahuan ragam cara mengolah hasil perikanan.

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan Perikanan (BBP3KP) KKP telah menciptakan 244 produk inovatif yang mudah diolah di rumah serta berpotensi menjadi peluang usaha. Sebanyak 143 jenis produk olahan diantarnya sudah diadopsi dan dikembangkan oleh para pelaku usaha, di mana yang paling banyak dikembangkan adalah abon lembaran dan bakso ikan.

“Peluang usaha (hilirisasi) ini sangat besar, sekaligus kami ingin membangun kebiasaan konsumsi ikan dengan menghadirkan produk olahan yang inovatif, mudah diolah, dan menarik, sekaligus menghapus persepsi negatif, seperti bau amis, alergi, atau takut duri,” jelas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Tornanda Syaifullah dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Minggu (10/8).

Memaksimalkan Mobil Alih Teknologi dan Informasi (ATI), tim BBP3KP juga rutin menyosialisasikan ratusan produk berbahan baku ikan dan rumput laut hasil hilirisasi ke masyarakat di berbagai daerah. Masyarakat yang disasar meliputi ibu rumah tangga, anggota PKK, hingga pelajar.

Beberapa produk hasil hilirisasi diantaranya abon ikan lembaran, mie kristal berbahan rumput laut, hingga cookies ikan. Ada juga produk biofarmakologi dengan memanfaatkan hasil samping perikanan, seperti albumin dan kolagen yang diekstrak dari kulit dan tulang ikan.

Kepala BBP3KP Rahmadi Sunoko menambahkan, melalui program Mobil ATI, BBP3KP melakukan pendekatan langsung ke masyarakat, untuk memperkenalkan beragam produk hasil hiliriasasi sekaligus manfaat mengonsumsi ikan.

Selama ini literasi gizi menjadi tantangan utama meningkatkan angka konsumsi ikan di masyarakat. “Masih banyak masyarakat yang enggan mengonsumsi ikan karena kurang memahami manfaatnya atau belum mengetahui cara pengolahan yang variatif dan menarik,” bebernya.

Salah satu kegiatan terbaru program Mobil ATI berlangsung di Leuwikaret, Bogor. Pelaksanaannya BBP3KP berkolaborasi dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari STKIP Arrahmaniyah untuk memperluas jangkauan edukasi.

Kampanye makan ikan sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang terus mendorong peningkatan konsumsi ikan nasional melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan makan bergizi gratis menu ikan. Upaya ini akan berdampak positif bagi pemenuhan gizi masyarakat, sekaligus mendongkrak kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan di Tanah Air.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...880881882...4,914Halaman 881 dari 4,914