Beranda blog Halaman 88

Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemda Se-Sulteng Sepakati Optimalisasi Kerja Sama untuk Perbaikan Pelayanan Publik, Pengelolaan Aset, dan Pendapatan Daerah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyepakati penguatan kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat penyelamatan aset pemerintah daerah, serta mengoptimalkan pendapatan daerah. Kesepakatan tersebut disahkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah melalui Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang antara Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemda Se-Sulteng pada Rabu (29/07/2026).

“Situasi hari ini memang mengharuskan kita semua berkonsolidasi. Dalam konteks ini, Kementerian ATR/BPN ingin jadi bagian dari Pemda. Program yang kami tawarkan harus menyasar kualitas layanan publik yang memuaskan masyarakat, cepat, pasti, dan memiliki kepastian legalitas,” ujar Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Dedi Noor Cahyanto, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Sulteng, di Kantor Gubernur Sulteng, Kota Palu.

Menurut Dedi Noor Cahyanto, transformasi yang tengah dilakukan Kementerian ATR/BPN diarahkan untuk memperkuat kemitraan dengan Pemda agar berbagai persoalan pertanahan dan tata ruang dapat diselesaikan secara terpadu. Selain menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, kerja sama ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi daerah.

“Setelah layanan publik bagus, itu harus berdampak secara ekonomi kepada Pemda berupa peningkatan pendapatan daerah. Dan yang terakhir, penyelamatan aset Pemda itu suatu keharusan karena jangan sampai sertipikasi aset yang tertunda justru merugikan Pemda dan menghilangkan potensi pendapatan,” lanjut Dedi Noor Cahyanto.

Kolaborasi ini juga melibatkan sejumlah kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing unsur. Inspektur Wilayah II Kementerian ATR/BPN, Tri Wibisono, menjelaskan, KPK berperan dalam koordinasi, supervisi, penguatan integritas, dan pencegahan korupsi; Kementerian Dalam Negeri memperkuat pembinaan Pemda; Kementerian Keuangan mendukung kebijakan fiskal; sedangkan Kementerian ATR/BPN memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan tata ruang.

Sulteng sendiri merupakan provinsi kelima yang telah sepakat memperkuat kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dan KPK. “Ada sembilan macam kerja sama yang ditawarkan. Silakan dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kami berharap Sulteng nantinya dapat menjadi salah satu best practice pelaksanaan kerja sama ini,” ujar Tri Wibisono.

Di kesempatan ini, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan sembilan program kerja sama yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN. “Saya sebagai Gubernur dan para Bupati di Sulteng berkomitmen untuk melaksanakan sembilan program itu dalam rangka memberikan kepastian alas hak bagi aset-aset Pemda di Sulteng. Masih banyak aset Pemda yang belum bersertipikat,” ujarnya.

Ia menyadari, dengan tertib administrasi pertanahan bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, optimalisasi kerja sama yang diteken hari ini akan segera ditindaklanjuti. “Kami Pemda se-Sulawesi Tengah sekali lagi berkomitmen untuk mempercepat proses ini. Nanti akan dikonkretkan apa tugasnya BPN dan apa tugasnya Pemda agar pelaksanaannya berjalan optimal,” pungkas Anwar Hafid.

Penandatanganan komitmen kerja sama dilakukan oleh Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulteng, serta seluruh Bupati/Wali Kota dan Kepala Kantor Pertanahan se-Sulteng. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto; Inspektur Wilayah II, Tri Wibisono; Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto; Wakil Gubernur Sulteng, Reny Lamadjido; dan Sekretaris Daerah Sulteng, Novalina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sambut HUT RI ke-81, Pemprov Papua Minta Masyarakat Kibarkan Merah Putih di Seluruh Wilayah

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Papua mengajak masyarakat berpartisipasi menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih mulai 1 Agustus 2026.

Ajakan tersebut disampaikan Ketua Panitia HUT RI tingkat Provinsi Papua Suzana Wanggai di Jayapura. Ia berharap seluruh warga turut ambil bagian dalam memeriahkan bulan kemerdekaan.

Suzana mengatakan pemasangan bendera merah putih menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan sekaligus wujud cinta tanah air.

“Kalau bendera negara peserta Piala Dunia dipasang besar-besar, bendera merah putih juga harus lebih besar lagi,” ujar Suzana.

Ia mengimbau masyarakat tidak menunggu pembagian bendera dari pemerintah untuk mulai berpartisipasi. Menurutnya, keterlibatan aktif warga menjadi kunci dalam menciptakan suasana peringatan kemerdekaan yang semarak.

“Pemasangan bendera merah putih adalah kewajiban kita sebagai warga negara,” katanya.

Pemerintah Provinsi Papua tetap menyiapkan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat sebagai bagian dari dukungan terhadap gerakan tersebut. Jumlah bendera yang dibagikan tahun ini diperkirakan meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Pada peringatan HUT RI tahun lalu, Pemprov Papua membagikan sekitar 1.000 bendera kepada masyarakat. Tahun ini, jumlah tersebut direncanakan bertambah untuk menjangkau lebih banyak warga.

Melalui gerakan ini, Pemprov Papua berharap semangat nasionalisme dan kebersamaan masyarakat semakin tumbuh dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Ossy Ajak Tim Ekspedisi Patriot Dukung Penataan Ruang dan Pendataan Masalah Pertanahan di Kawasan Transmigrasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan, mengajak peserta Ekspedisi Patriot 2026 berkontribusi mendukung penataan ruang dan penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, kedua hal tersebut merupakan peran strategis Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pengembangan kawasan transmigrasi.

“Dalam penataan ruang, Tim Ekspedisi Patriot dapat berkontribusi melalui masukan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan untuk penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah,” ujar Wamen Ossy dalam acara Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/07/2026).

Penataan ruang merupakan instrumen dasar dalam pengembangan suatu wilayah, termasuk kawasan transmigrasi. Penyelenggaraannya mencakup tiga aspek yang saling berkaitan, yakni perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Di dalam aspek perencanaan tata ruang, RDTR menjadi dokumen terinci yang berfungsi sebagai acuan pemanfaatan ruang di daerah.

Menurut Wamen Ossy, keberadaan RDTR juga memberikan dampak nyata terhadap kemudahan investasi. Pasalnya, RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) memungkinkan proses perizinan dan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dilakukan lebih cepat sehingga mampu mendukung iklim investasi dan pembangunan di berbagai daerah.

Dalam kesempatan ini, Wamen Ossy juga mengajak Tim Ekspedisi Patriot yang terdiri dari ribuan mahasiswa dari 10 Perguruan Tinggi Negeri terbaik di Indonesia untuk ikut membantu dalam pendataan masalah pertanahan yang masih dihadapi masyarakat transmigran, seperti masalah penguasaan dan kepemilikan tanah, hingga legalitas aset. Data yang dikumpulkan tim tersebut kelak diyakini bisa mempercepat upaya penyelesaian berbagai permasalahan yang dialami di lapangan.

“Kami memohon kepada Tim Ekspedisi Patriot untuk mendata persoalan dan berkoordinasi dengan Kantor-Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota agar dapat segera ditindaklanjuti. Saya yakin Adik-adik mahasiswa, dibantu dosen dan guru besar, akan mampu menghasilkan kajian yang relevan, aplikatif, dan berdaya guna bagi masyarakat transmigran,” ujar Wamen Ossy yang hadir didampingi Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin.

Kegiatan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot 2026 ini turut dihadiri oleh Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman; Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi selaku Ketua Pelaksana, serta perwakilan sejumlah kementerian/lembaga lainnya. Pada kesempatan ini, beberapa narasumber perwakilan kementerian/lembaga turut memberikan pembekalan kepada Tim Ekspedisi Patriot 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Transformasi Layanan ATR/BPN, Menteri Nusron Tegaskan Penguatan SDM yang Berorientasi Pelayanan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan seluruh jajaran untuk menjadikan pelayanan bagi masyarakat sebagai orientasi kerja di tengah transformasi layanan pertanahan yang dilakukan. Saat menyampaikan pengarahan kepada jajaran di Kabupaten Bandung Barat pada Selasa (28/07/2026), ia meminta agar pegawai mengutamakan kepuasan masyarakat yang sedang mengajukan permohonan layanan pertanahan.

“Layani masyarakat dengan hati. Jangan melayani karena transaksi. Layani dan permudah masyarakat, jangan dipersulit karena esensi daripada pelayanan publik adalah mempermudah rakyatnya,” ujar Menteri Nusron.

Menurut Menteri Nusron, faktor sumber daya manusia (SDM), yaitu pegawai ATR/BPN ini jadi kunci penggerak transformasi pelayanan pertanahan. Untuk itu, ia ingin seluruh pegawai yang ada adalah SDM yang kompeten, profesional, dan memiliki semangat pelayanan yang menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama.

“Sebagai contoh pegawai yang berada di lini depan pelayanan/frontliner (petugas loket), hendaknya memiliki orientasi pelayanan yang kuat karena berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai pengguna layanan,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas SDM, Menteri Nusron menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN tengah menjalankan dan akan terus mengembangkan pola karier ASN yang berprinsip pada prestasi, dedikasi, loyalitas, dan integritas. Konsep tersebut dikategorikam ke dalam tour of duty, yaitu berdinas antar unit kerja; tour of area, yaitu pengalaman berdinas di seluruh zona wilayah seluruh Indonesia; serta berdasarkan durasi waktu selama dua tahun.

“Semua pegawai di lingkungan ATR/BPN harus pernah kerja di seluruh zona wilayah Indonesia karena kita adalah instansi vertikal. Tidak boleh jago kandang. Jika pegawai punya 33 tahun masa kerja, sepanjang karier harus punya minimal 11 tahun di zona barat, 11 tahun di zona tengah dan 11 tahun di zona timur,” terang Menteri Nusron.

Pesan tersebut Menteri Nusron sampaikan dalam pembinaan yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat hingga Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Barat. Di kesempatan ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Hasan Basri Natamenggala, juga menyampaikan paparan progres kerja di wilayahnya.

Dalam kegiatan pengarahan ini, Menteri Nusron turut didampingi oleh Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad; serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Maluku Canangkan Gerakan Indonesia Aktif, Ajak Warga Sambut HUT RI ke-81 dengan Gaya Hidup Sehat

Penulis
Reta
-

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie secara resmi mencanangkan Lomba dan Gerakan Indonesia Aktif dalam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun ke-81 Provinsi Maluku Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Tribun Lapangan Merdeka, Ambon, Kamis (30/7/2026), menjadi momentum membangun semangat kebersamaan sekaligus mendorong budaya hidup sehat di tengah masyarakat.

Ketua KORMI Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerissa, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya Gubernur Maluku, atas kepercayaan dan sinergi yang terjalin dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga masyarakat menjelang peringatan HUT ke-81 RI dan HUT ke-81 Provinsi Maluku.

“Kolaborasi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk membangun masyarakat Maluku yang sehat, bugar, produktif, dan berkarakter melalui olahraga masyarakat. Kami meyakini bahwa peringatan hari besar nasional dan hari jadi daerah tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga kegiatan yang mempererat persaudaraan, menumbuhkan semangat gotong royong, serta membudayakan pola hidup sehat,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk berpartisipasi aktif menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan yang telah disiapkan Pemerintah Provinsi Maluku bersama KORMI Provinsi Maluku.

Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Maluku dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terlaksananya pencanangan tersebut sebagai awal dari rangkaian peringatan dua momentum bersejarah, yakni HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-81 Provinsi Maluku.

“Momentum hari ini terasa sangat istimewa karena kita laksanakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia ke-81 sekaligus Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku ke-81. Pencanangan ini bukan sekadar menandai kemeriahan perayaan, tetapi menjadi penguat tekad dan semangat kita untuk terus bekerja mengukir prestasi bagi kemajuan Indonesia dan Maluku sesuai tema ‘Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur’ serta ‘Maluku Bersatu, Maju Membangun Negeri’,” ungkapnya.

Sekda juga menegaskan bahwa Gerakan Indonesia Aktif merupakan program nasional yang bertujuan membudayakan olahraga di tengah masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan produktivitas.

“Melalui Gerakan Indonesia Aktif yang kita canangkan hari ini, pemerintah ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk kembali membudayakan gaya hidup sehat, aktif bergerak, dan produktif. Kesehatan adalah modal utama pembangunan. Dengan masyarakat yang sehat dan aktif, kita akan mampu membawa Provinsi Maluku berlari lebih cepat menuju kemajuan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap seluruh rangkaian perlombaan tidak hanya dimaknai sebagai ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan dan kesatuan, membangkitkan kembali semangat gotong royong serta menghadirkan kegembiraan bagi seluruh masyarakat dalam menyambut hari bersejarah tersebut.

“Saya mengajak seluruh pimpinan OPD, perguruan tinggi, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, dan mahasiswa untuk menjadi motor penggerak Gerakan Indonesia Aktif di wilayahnya masing-masing. Ajak keluarga, tetangga, dan seluruh lingkungan kita untuk bergerak bersama demi Indonesia yang lebih sehat dan kuat,” pungkasnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua KORMI Provinsi Maluku, Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekda, pimpinan OPD beserta ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, pimpinan perguruan tinggi, instansi vertikal, BUMN/BUMD, pimpinan umat beragama, organisasi wanita, Ketua KONI Provinsi Maluku, pengurus cabang olahraga dan induk organisasi KORMI, serta para guru dan siswa SD, SMP, SMA, dan SMK se-Kota Ambon.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kesultanan Ternate Anugerahkan Gelar Adat kepada Kepala BKN dan Kepala LAN RI, Ini Maknanya

Penulis
Reta
-

Kesultanan Ternate menganugerahkan gelar kehormatan adat kepada dua tokoh nasional, yaitu Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Zudan Arif Fakrulloh dan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq. Prosesi pelantikan adat ini dipimpin langsung oleh Sultan Ternate, Jou Kolano Moloku Kie Raha, Hidayatullah Sjah, bertempat di Ruang Utama (Foris Lamo) Keraton Kesultanan Ternate, Rabu (29/7/2026).

Penganugerahan gelar kehormatan ini tertuang secara resmi dalam Surat Keputusan Sultan Ternate Nomor: 06.002.A/KT/VII/2026 untuk Zudan Arif Fakrulloh sebagai Kimalaha Dodego Malamo, serta Nomor: 07.002.A/KT/VII/2026 untuk Muhammad Taufiq sebagai Kimalaha Sabua Malamo.

Prosesi pengukuhan berlangsung secara khidmat di bawah Lampu Caga di ruang Foris Lamo—lokasi yang disakralkan dalam tradisi Kesultanan Ternate. Di tempat ini, para pejabat yang dilantik mengikrarkan sumpah adat untuk senantiasa menjalankan amanah leluhur secara jujur dan lurus tanpa menyeleweng.

Usai prosesi inti di Foris Lamo, rangkaian acara dilanjutkan ke Pendopo Bala untuk penyerahan piagam gelar adat, penyampaian sambutan, serta penjelasan makna gelar adat yang dianugerahkan.

Jo Hukum Soasio Kesultanan Ternate, Gunawan Radjim, menjelaskan bahwa kata Kimalaha berasal dari kata Kie (wilayah atau gunung) dan Malaha (terbaik), yang bermakna “Putra Terbaik” yang diangkat menjadi pemimpin.

1. Kimalaha Dodego Malamo (dianugerahkan kepada Zudan Arif Fakrulloh): Memiliki arti Pemimpin Besar atau Putra Terbaik yang mengurusi jabatan, kedudukan, dan kepegawaian.

2. Kimalaha Sabua Malamo (dianugerahkan kepada Muhammad Taufiq): Memiliki arti Pemimpin Besar atau Putra Terbaik yang memimpin sebuah “rumah besar” (sabua) yang mengurusi serta mengayomi banyak orang.

Gunawan Radjim menambahkan, penobatan ini mengulang jejak sejarah panjang masuknya keturunan Jawa dalam struktur ketatanegaraan Kesultanan Ternate, sebagaimana trah Bobato 18 seperti Fanyira Jawa , Sangaji Jawa, dan Imam Jawa yang telah ada sejak era Sultan Zainal Abidin. Gelar adat ini melekat seumur hidup dan menjadi identitas resmi penerimanya dalam acara-acara kenegaraan.

Dalam sambutannya, Sultan Ternate Hidayatullah Sjah menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas kesediaan pimpinan lembaga negara untuk menerima gelar adat tersebut demi melestarikan budaya dan adat istiadat Moloku Kie Raha di Indonesia. Sultan juga mendoakan agar penganugerahan ini membawa keberkahan serta meninggikan derajat bagi para penerima gelar.

Sementara itu, Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kehormatan diakui sebagai bagian dari keluarga besar Kesultanan Ternate. Rasa haru serupa disampaikan oleh Muhammad Taufiq yang menekankan pentingnya menjaga nguri-uri kabudayan (merawat kebudayaan) serta menghormati sejarah Kesultanan Ternate sebagai salah satu fondasi utama berdirinya Republik Indonesia.

Acara sakral ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Drs. Samsuddin A. Kadir, Kakanreg BKN, Karo Adpim Ali Fataruba, Plt. Kepala BPSDM Syam Sofyan, jajaran perangkat adat dan Bobato Kesultanan Ternate, serta rombongan pejabat dari BKN dan LAN RI.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekolah Rakyat di Landak Berpeluang Dibangun Oktober 2026, Kemensos Proses Usulan Tahap III

Penulis
Reta
-
Kementerian Sosial memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, setelah pemerintah daerah menyelesaikan persyaratan lahan yang sebelumnya menjadi kendala. Usulan tersebut ditargetkan masuk pada pembangunan Tahap III pada Oktober mendatang.
Hal tersebut dibahas dalam audiensi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dengan Bupati Landak Karolin Margret Natasa di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Karolin menjelaskan, usulan Sekolah Rakyat telah diajukan sejak 2025. Saat itu proses belum dapat dilanjutkan karena lahan yang disiapkan merupakan kawasan hutan kota. Setelah penyesuaian tata ruang disetujui, pemerintah daerah kini membawa seluruh dokumen yang dipersyaratkan.
Lahan yang diusulkan memiliki luas 9 hektare dan telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Landak. Lokasinya berada di pusat ibu kota kabupaten agar mudah dijangkau masyarakat, akses air hingga listrik memadai, serta dekat dengan jalan utama dan fasilitas kesehatan.
“Kami memang ingin lokasinya berada di tengah kota. Kalau bangunan semegah itu ditaruh di tengah hutan kan sayang. Dan aksesnya jangan sampai sulit,” ujar Karolin.
Kabupaten Landak yang berada di jantung Provinsi Kalimantan Barat memiliki 400 ribu lebih penduduk dengan tingkat kemiskinan 8 persen. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat 9.802 warga pada Desil 1 dan 10.992 warga pada Desil 2.
“Kalau bicara perlu Sekolah Rakyat, kami termasuk salah satu kabupaten yang memang sangat memerlukan. Karena itu kami berharap usulan ini dapat dipertimbangkan pada tahap pembangunan berikutnya,” kata Karolin.
Agus Jabo memastikan kesiapan lokasi yang diusulkan, antara lain status kepemilikan lahan, akses menuju lokasi, ketersediaan air dan listrik, hingga potensi bencana di wilayah tersebut. Karolin memastikan lahan telah bersertifikat atas nama pemerintah daerah, berada di dekat jalan raya, memiliki akses air bersih dan listrik, serta relatif jauh dari kawasan rawan bencana.
Agus Jabo mengatakan usulan Kabupaten Landak memiliki peluang untuk diproses pada tahap pembangunan berikutnya kerena seluruh persyaratan administrasi telah dinyatakan lengkap.
“Yang jelas syarat administrasinya sudah selesai. Berkasnya nanti diterima oleh Sekretariat Bersama SR untuk dikoordinasikan dengan Kementerian PU. Mudah-mudahan Landak bisa ikut tahap III yang rencananya memasuki proses tender pada Oktober,” kata Agus Jabo.
Sementara itu, perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman meminta Pemerintah Kabupaten Landak segera menuntaskan komitmen pematangan lahan agar proses berikutnya dapat berjalan sesuai jadwal.
“Kalau bisa kesiapan pematangan lahannya ditandatangani hari ini,” ujar Herman. Menanggapi hal tersebut, Karolin menyatakan Pemerintah Kabupaten Landak telah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dan siap memenuhi komitmen tersebut. “Kontur tanah di Kalimantan memang membutuhkan pematangan lahan. Tapi kami siap membereskannya. Yang penting ketika kontraktor datang bekerja, kami siap mendukung semampu kami,” katanya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Medan Rico Waas: Penanganan Narkoba Harus Dimulai dari Penguatan Ekonomi dan Keluarga

Penulis
Reta
-

Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan penanganan penyalahgunaan narkoba dan kriminalitas tidak cukup melalui penegakan hukum, tetapi harus dibarengi penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesehatan sosial, dan ketahanan keluarga. Pesan itu disampaikan Staf Ahli Wali Kota Medan, Adlan, saat menghadiri Seminar Hasil Kajian Masalah Sosial Masyarakat di Aula FISIP USU, Rabu (29/7/2026).

Dalam sambutan yang dibacakan Adlan, Rico Waas mengatakan narkoba, kriminalitas, kesehatan sosial, dan kemiskinan saling berkaitan sehingga perlu ditangani secara menyeluruh melalui pendekatan berbasis data dan lintas sektor. “Kalau kita hanya menyelesaikan satu bagian saja tanpa memperkuat bagian yang lain, hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya.

Menurut Rico Waas, kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dari strategi pencegahan kejahatan. “Menciptakan keamanan tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi juga dengan membuka kesempatan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan masyarakat memiliki harapan untuk masa depan,” katanya. Ia menyebut tingkat kemiskinan Kota Medan pada 2025 sebesar 7,25 persen.

Ia juga menekankan perlindungan generasi muda dari narkoba harus diperkuat mulai dari keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, rumah ibadah hingga ruang publik. Pemko Medan, katanya, siap bersinergi dengan BNN, kepolisian, dunia pendidikan, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat pencegahan.

Kajian BRIDA Medan bersama FISIP USU dilakukan di Medan Helvetia, Medan Sunggal, Medan Tembung, Medan Johor, dan Medan Area. Kajian disusun tim ahli yang diketuai Dr. Fernanda Putra Adela, S.Sos., M.A., dengan anggota Dr. Arief Marizki Purba, S.E., S.Sos., M.Si. dan Eka Prahadian Abdurahman, S.I.Kom., M.K.M., ICAP I.

Hasil penelitian menunjukkan kelima kecamatan masuk kategori Bahaya untuk dimensi narkoba, kesehatan sosial, dan kemiskinan, serta Waspada untuk kriminalitas. Medan Johor memiliki tingkat kerentanan tertinggi, dengan 57,5 persen responden berada pada segmen risiko tinggi. Sabu-sabu menjadi jenis narkoba yang paling dominan diketahui masyarakat, sementara pengaruh teman sebaya menjadi faktor paling dominan yang mendorong penyalahgunaan narkoba.

Kajian juga menemukan penyalahgunaan narkoba tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kriminalitas. Sebaliknya, kemiskinan menjadi satu-satunya prediktor yang berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kriminalitas. Penelitian juga menemukan hubungan kuat antara defisit kesehatan sosial dan kemiskinan.

Atas temuan tersebut, tim peneliti merekomendasikan penanganan masalah sosial secara terpadu melalui penguatan pencegahan narkoba, dukungan ekonomi masyarakat, ketahanan komunitas, dan sinergi lintas sektor. Seminar menghadirkan Dr. Zulkarnain Nasution, M.A., ICAO I., Direktur PIMANSU, sebagai narasumber/pembahas dan Ira Riska Aisyah Lubis, S.Sos., M.Si. sebagai moderator, serta dihadiri Kepala BRIDA Kota Medan Benny Iskandar, perwakilan BNN Sumut, dan sejumlah OPD Pemko Medan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Ekraf Bekali 1.230 Peserta Ekspedisi Patriot 2026, Siapkan Desa Transmigrasi Berbasis Ekonomi Kreatif

Penulis
Reta
-

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, memberikan pembekalan kepada Tim Ekspedisi Patriot Tahun 2026. Menteri Ekraf membekali para peserta dengan metodologi pemetaan potensi lokal, identifikasi subsektor unggulan, serta penyusunan rekomendasi pengembangan kawasan yang akan menjadi dasar pelaksanaan program ekonomi kreatif di daerah transmigrasi.

Program Ekspedisi Patriot 2026 melibatkan 1.230 akademisi dan talenta muda dari jenjang sarjana hingga doktor, didampingi 246 ketua tim (dosen, peneliti, dan guru besar) dari 10 perguruan tinggi mitra. Kehadiran tim riset lapangan ini diharapkan menghasilkan data presisi yang menjadi pijakan intervensi kebijakan antara Kementerian Ekraf dan Kementerian Transmigrasi.

“Setiap kawasan transmigrasi memiliki potensi dan tantangan yang berbeda. Tim Ekspedisi Patriot bertugas mengidentifikasi subsektor ekonomi kreatif unggulan, memetakan kebutuhan penguatan ekosistem, serta menyusun rekomendasi pengembangan yang dapat ditindaklanjuti bersama Kementerian Ekraf dan Kementerian Transmigrasi. Dengan demikian, program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah,” ujar Menteri Ekraf saat memberikan pembekalan pada kegiatan Pelepasan Nasional Tim Ekspedisi Patriot Tahun 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/7).

Dalam arahannya, Menteri Ekraf memaparkan strategi pengembangan ekraf yang mengacu pada Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional (Rindekraf) 2026–2045. Peserta dibekali pemahaman mendalam mengenai 21 subsektor ekonomi kreatif, pendekatan kolaborasi heksaheliks, serta transformasi kawasan melalui tiga program unggulan Kementerian Ekraf yaitu Aktivasi Desa Kreatif, Aktivasi Creative Hub, dan Creative by Indonesia agar hasil pemetaan dapat ditindaklanjuti menjadi program yang berdampak bagi masyarakat.

Selain mengidentifikasi subsektor unggulan, Tim Ekspedisi Patriot juga akan memetakan kebutuhan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berdasarkan delapan pilar pengembangan ekonomi kreatif. Hasil pemetaan tersebut akan dimanfaatkan untuk menyusun rekomendasi strategi pengembangan kawasan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mempercepat terwujudnya desa transmigrasi yang lebih maju dan mandiri melalui ekonomi kreatif.

Menteri Ekraf menilai generasi muda memiliki posisi strategis dalam agenda tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, lebih dari separuh tenaga kerja ekonomi kreatif berasal dari kelompok milenial dan Generasi Z. Modal kreativitas, kemampuan beradaptasi terhadap teknologi, serta semangat kewirausahaan menjadi kekuatan yang dibutuhkan untuk mengembangkan potensi daerah.

“Melalui Ekspedisi Patriot, kami ingin mendorong generasi muda tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi menjadi pencipta lapangan kerja. Kreativitas yang dimiliki harus mampu diolah menjadi nilai tambah ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah transmigrasi,” kata Menteri Ekraf.

Rekomendasi yang dihasilkan Tim Ekspedisi Patriot selanjutnya akan menjadi salah satu dasar pelaksanaan program prioritas Kementerian Ekraf di kawasan transmigrasi. Sinergi tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, memperkuat kapasitas talenta dan pelaku ekonomi kreatif, serta memperluas akses pasar produk kreatif hingga tingkat nasional dan global.

Turut mendampingi Menteri Ekraf dalam kegiatan tersebut yaitu Plt. Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekraf Agus Syarip Hidayat, Direktur Pengembangan Akses Pendanaan, Pembiayaan, dan Investasi Anggara Hayun Anujuprana.

Hadir pada kegiatan tersebut Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, serta para pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian Transmigrasi dan kementerian/lembaga terkait.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Inspiratif! Lulusan Terbaik IPDN 2026 Ungkap Perjuangan Menuju Puncak Prestasi dan Pengabdian

Penulis
Reta
-

Pelantikan Pamong Praja Muda (PPM) Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 di Lapangan Parade IPDN Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Rabu, 29 Juli 2026, menjadi momen bersejarah bagi para purna praja. Di balik prosesi tersebut, tersimpan kisah perjuangan, dukungan keluarga, serta cita-cita besar para lulusan terbaik untuk mengabdi kepada masyarakat.

Pelantikan Pamong Praja Muda (PPM) Angkatan XXXIII menjadi semakin bersejarah karena dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagi para purna praja, momen tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan penghormatan atas perjalanan panjang yang ditempuh dengan kerja keras, doa, dan dukungan keluarga.

Di antara 1.204 lulusan, nama Aji Bayu Ramadhan mencatatkan prestasi sebagai lulusan terbaik pertama. Berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Aji mengaku masih sulit menyembunyikan rasa harunya menjelang pelantikan.

“Saya sangat berasa bersyukur dan juga sangat terhormat pada kesempatan yang sangat berharga ini, kami akhirnya bisa dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo secara langsung. Tentunya kami selaku Angkatan 33 Triantama merasa sangat bersyukur, karena pada momen ini, momen yang sangat kami tunggu-tunggu selama 4 tahun kami akan dilantik langsung oleh Pak Prabowo dan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kami tersendiri,” ujar Aji penuh haru.

Prestasi tersebut bukan diraih tanpa perjuangan. Menurut Aji, pendidikan di IPDN menuntut keseimbangan antara pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Ketiga aspek itu harus dijalani secara bersamaan dengan disiplin dan dedikasi yang tinggi. Baginya, keberhasilan bukan hanya soal bekerja keras sesaat, tetapi tentang menjaga konsistensi setiap hari.

“Konsistensi lebih tinggi daripada intensitas. Jadi kita ingin melakukan sesuatu, kita tidak perlu harus menggamblengkan semuanya secara full, secara waktu penuh, tapi kita cukup memaksimalkan poin-poin tertentu, kita fokus ke situ dengan konsistensi tiap harinya, membentuk habit ataupun karakter yang akan membangun diri kita lebih baik lagi,” tuturnya, menyampaikan pesan kepada generasi muda Indonesia.

Di balik pencapaiannya, Aji mengaku doa orang tua menjadi sumber kekuatan terbesar. Di tengah jadwal pendidikan yang padat, rasa lelah, hingga kondisi fisik yang terkadang menurun, keluarganya selalu hadir memberikan semangat untuk terus melangkah.

“Pencapaian yang saya dapat sampai saat ini adalah semua berkat doa orang tua. Pribadi, kami juga sangat bekerja keras dan juga disiplin dalam belajar, menempuh segala macam pola pendidikan yang ada di IPDN, dan juga rasanya orang tua selalu mendukung dan selalu berdoa. Setiap ada saya masalah, setiap ada mungkin demotivasi, orang tua selalu memberikan motivasi yang terbaik, mengarahkan lagi dan juga memperkokoh visi saya ke depan agar lebih baik lagi,” imbuh Aji.

Semangat serupa juga terpancar dari Mohamad Toriq Anwar, salah satu lulusan terbaik asal Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sejak pertama kali memasuki IPDN, ia telah menanamkan cita-cita menjadi lulusan terbaik.

“Saya sangat bangga dan bersyukur. Karena setelah sekian lama, pelaksanaan pendidikan selama 4 tahun dengan proses yang panjang, tiba harinya di mana kami akan mulai pengabdian untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, dan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia tentu merupakan suatu kebanggaan dan suatu rezeki bagi kami yang sangat luar biasa, yang harus selalu kita syukuri,” ujar Toriq.

Perjalanan tersebut juga tidak lepas dari dukungan kedua orang tuanya yang selalu menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, sekaligus sumber motivasi selama menjalani pendidikan.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah, berjuang, berdoa, selalu mengharapkan yang terbaik untuk anaknya, selalu menjadi tempat keluh kesah, tempat untuk mengadu, bercurhat, dan sebagainya bagi saya selama di sini, karena tentu dalam laksanakan pendidikan banyak sekali dinamika di lembaga ini,” imbuh Toriq.

Sementara itu, Charina Anggie Simbolon, salah satu lulusan terbaik yang berasal dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, membuktikan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjuangan. Sebelum diterima di IPDN, Anggie sempat gagal pada kesempatan pertama. Alih-alih menyerah, ia kembali mempersiapkan diri hingga akhirnya berhasil lolos pada percobaan berikutnya. Ketekunan itu kini membawanya menjadi salah satu lulusan terbaik Angkatan XXXIII.

“Perasaan saya sangat bahagia, penuh syukur, karena suatu kehormatan bagi kita, lulusan Pamong Praja Muda, untuk dilantik Bapak Presiden dan ini adalah momen yang sangat-sangat kami impikan dan sangat-sangat kami nantikan,” ujar Anggie.

Putri dari seorang prajurit TNI Angkatan Darat berpangkat Pembantu Letnan Satu (Peltu) dan seorang ibu rumah tangga itu mengaku kedua orang tuanya selalu memberikan dukungan penuh terhadap cita-citanya. Impian sang ayah agar anak-anaknya dapat menjadi pemimpin menjadi penyemangat tersendiri selama menjalani pendidikan.

Para Pamong Praja Muda menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kesediaannya melantik Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII secara langsung. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi kehormatan sekaligus penyemangat bagi mereka untuk mengawali pengabdian kepada masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...878889...4,860Halaman 88 dari 4,860