Beranda blog Halaman 89

Kementerian PKP Tambah Kuota BSPS Brebes 30 Kali Lipat, 783 Rumah Tak Layak Huni Segera Direhab

Penulis
Reta
-

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Komitmen tersebut ditegaskan melalui pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2 Lantai 21, Jakarta, Jumat (24/07/2026).

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa Kabupaten Brebes menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus karena masih memiliki tingkat kemiskinan dan jumlah rumah tidak layak huni yang cukup tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu, penyaluran berbagai program perumahan harus dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, dan berbasis data.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa seluruh bantuan pemerintah harus diberikan berdasarkan data yang valid serta dilaksanakan secara terbuka agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Kepentingan kami membantu rakyat dengan data desil 1–4 yang dilakukan secara transparan dan tolong siapkan dari tempat Ibu untuk aktif dalam pelaksanaannya,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Salah satu bentuk keberpihakan pemerintah adalah peningkatan kuota Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Brebes. Pada tahun 2026, jumlah penerima BSPS meningkat drastis menjadi 783 unit rumah dari hanya 20 unit pada tahun 2025 atau naik sekitar 30 kali lipat dengan persentase kenaikan mencapai 3.915 persen.

Selain itu, Menteri PKP juga menyetujui usulan peningkatan kuota rumah subsidi di Provinsi Jawa Tengah dari 25 ribu unit menjadi 50 ribu unit. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni sekaligus mengurangi backlog perumahan di Kabupaten Brebes yang saat ini tercatat mencapai 109.559 unit.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP juga mendorong implementasi Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan agar masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pelaku usaha mikro seperti nasabah PNM Mekaar, memiliki akses pembiayaan yang mudah, aman, dan terjangkau untuk membangun maupun meningkatkan kualitas rumahnya.

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas hunian, Kementerian PKP juga mengintegrasikan Program Gentengisasi di Kabupaten Brebes ke dalam pelaksanaan Program BSPS. Program tersebut merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti atap rumah yang sudah tidak layak, seperti seng berkarat, dengan genteng produksi lokal sehingga rumah menjadi lebih sehat, nyaman, aman, dan memiliki nilai estetika yang lebih baik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penggunaan produk dalam negeri.

Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PKP terhadap percepatan pembangunan perumahan di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Brebes berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan program serta memastikan seluruh proses berjalan secara akuntabel dan transparan.

“Terima kasih atas dukungan Bapak Menteri PKP untuk audiensi ini dan kami akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaannya dengan cepat dan transparan,” ujar Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Direktur Pengembangan Kawasan dan Permukiman Anggoro Putro, Sesditjen Kawasan Permukiman Musrifah, serta Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jaminan Sosial Pekerja Desa Diperkuat, Pemprov Jateng Targetkan 568 Ribu Peserta Baru BPJS Ketenagakerjaan

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama BPJS Ketenagakerjaan wilayah setempat, membidik perluasan perlindungan jaminan sosial bagi jutaan pekerja di pedesaan, melalui program “Ngopeni Masyarakat Pekerja Desa, Nglakoni Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”.

Program itu diharapkan menjadi pengungkit peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja bukan penerima upah.

Program tersebut diluncurkan bersamaan dengan Pelaksanaan Jamsostek Award 2026, di Patra Jasa Semarang Hotel & Convention, Kota Semarang, Rabu (29/7/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, tantangan terbesar dalam memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan saat ini, bukan lagi pekerja penerima upah yang relatif lebih mudah dijangkau melalui perusahaan, melainkan pekerja bukan penerima upah atau sektor informal.

“Pekerjaan rumah kita yang lebih berat lagi adalah bagaimana meng-cover yang bukan penerima upah. Mereka yang bekerja di sektor informal itulah, yang membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak,” kata Sumarno, seusai peluncuran program, mewakili Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan Wagub Taj Yasin.

Menurutnya, Program Ngopeni Nglakoni menjadi salah satu strategi Pemprov Jateng untuk menjangkau kelompok pekerja tersebut, dengan melibatkan berbagai pihak, terutama pemerintah desa.

“Penduduk kita juga banyak di desa, juga banyak pekerja rentan di sana. Justru itulah yang harus terus kita dorong,” ujar sekda.

Dia menjelaskan, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menyosialisasikan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Sebab, masih banyak pekerja yang sebenarnya mampu menjadi peserta secara mandiri, tetapi belum memahami manfaat perlindungan jaminan sosial.

“Mereka bisa dengan sukarela menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan bentuk jaminan. Kalau terjadi sesuatu, ada perlindungan bagi dirinya maupun keluarganya,” tutur Sumarno.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY, Cahyaning Indriasari mengatakan, fokus besar perluasan perlindungan tahun ini memang diarahkan pada ekosistem desa.

Dia memaparkan, dari sekitar 18,9 juta pekerja di Jawa Tengah, hingga Juni 2026 baru 5,62 juta pekerja atau 29,72 persen yang telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Sementara, target pemerintah pada 2026 mencapai 44,3 persen, sehingga masih terdapat sekitar 2,75 juta pekerja yang perlu didorong menjadi peserta.

“Di balik angka itu ada petani di sawah, nelayan yang melaut, pedagang kecil di pasar, pekerja konstruksi, hingga jutaan pekerja informal, yang setiap hari bekerja untuk keluarganya. Perlindungan ini bukan pilihan, tetapi kebutuhan,” ujarnya.

Menurut Cahyaning, potensi pekerja di ekosistem desa di Jawa Tengah mencapai sekitar satu juta orang. Pada 2026, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sedikitnya 568 ribu pekerja desa telah memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Melalui Program Ngopeni Nglakoni, lanjutnya, percepatan perlindungan pekerja desa tidak hanya berhenti pada penyusunan kebijakan, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

Program tersebut juga dirancang sebagai sarana monitoring, evaluasi, sekaligus pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa, yang berhasil meningkatkan perlindungan pekerja di wilayahnya.

Dalam kesempatan itu, Sumarno juga menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis, kepada dua ahli waris pekerja bukan penerima upah, yakni santunan Jaminan Kematian sebesar Rp70 juta kepada ahli waris almarhum Jumeri, pekerja rentan asal Kota Semarang, serta santunan sebesar Rp42 juta kepada ahli waris almarhum Andy Siregar yang bekerja sebagai sopir.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan Jamsostek Award 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha, dan pelaku UMKM yang berkomitmen memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pada kategori pemerintah kabupaten/ kota, Kabupaten Demak meraih Iuara I, disusul Kudus dan Temanggung.

Untuk kategori desa/ kelurahan, Desa Gondosari (Kabupaten Kudus), menjadi Juara I, diikuti Desa Wurut (Kabupaten Semarang), dan Desa Lawu (Kabupaten Sukoharjo).

Penghargaan juga diberikan kepada sejumlah badan usaha serta UMKM, yang dinilai berhasil memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerjanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Era AI Dimulai, Pemprov Jawa Timur Bekali Humas dengan Pelatihan Website dan Media Sosial

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kapabilitas insan humas dan pengelola media informasi publik di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Hal ini ditandai dengan dibukanya kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Website dan Media Sosial untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (29/7/2026).

 

Acara berskala provinsi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur, Ali Kuncoro.

 

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi sinergis antara Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, serta dua entitas media ternama, Suara.com dan Beritajatim.com.

 

Dalam sambutannya, Sherlita menyampaikan bahwa akselerasi teknologi informasi mengharuskan aparatur pemerintah daerah untuk beradaptasi cepat, khususnya dalam mengemas narasi publik secara transparan, akurat, dan inovatif melalui kanal digital resmi.

 

“Kegiatan bimbingan teknis ini merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah dan media dalam menghadirkan tata kelola komunikasi publik yang adaptif. Melalui pemanfaatan media sosial dan website yang optimal, kita pastikan informasi pembangunan dan pelayanan publik tersampaikan dengan baik kepada seluruh masyarakat Jawa Timur,” ujar Sherlita

 

Direktur Bisnis Beritajatim.com, Saptini Darmaningrum, menekankan pentingnya momentum ini sebagai langkah awal integrasi teknologi terkini dalam praktisi kehumasan pemerintah.

 

“Ini merupakan pertemuan awal yang sangat strategis bagi praktisi humas pemerintah dengan media dalam memasuki era Artificial Intelligence (AI). Workshop ini secara khusus dirancang untuk mengenalkan pemanfaatan AI dalam mendukung pekerjaan humas pemerintah sehari-hari, mulai dari riset ide, produksi konten, hingga analisis respons publik,” ujarnya

 

Bimtek ini diikuti secara antusias oleh puluhan perwakilan instansi pemerintah dari seluruh pelosok Jawa Timur, yang terdiri dari perwakilan Diskominfo Kabupaten/Kota se-Jawa Timur serta staf Humas DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

 

Fokus materi dan pelatihan workshop, yakni teknik memaksimalkan jangkauan pesan di website resmi dan platform media sosial instansi hingga pemanfaatan tools AI untuk humas serta praktik langsung penggunaan tools Google AI untuk efisiensi pembuatan konten informasi publik.

 

Sesi workshop menghadirkan tiga orang trainer berpengalaman dari Google AI Local Media Community Suara.com, yakni Rendy Adrikni Sadikin, Chandra Iswinarno, dan Elga Maulina Putri. Acara kemudian ditutup dengan closing remarks oleh Head of Local Media Community Suara.com, Asep Saefullah.

 

Diharapkan seluruh jajaran Diskominfo dan Humas DPRD se-Jawa Timur memiliki standar kualitas yang tinggi dan seragam dalam mengelola komunikasi digital pemerintah yang responsif, terpercaya, dan berbasis teknologi terkini.

 

Salah seorang peserta workshop, Anita Yudi Jayanti, mengapresiasi materi-materi yang dibagikan oleh ketiga narasumber melalui acara tersebut. Pelatihan tersebut sangat bermanfaat dan berguna bagi humas di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur.

 

“Acara ini sebenarnya kurang panjang durasinya. Meski begitu, ilmu-ilmu yang dishare sejatinya bisa diaplikasikan Ketika kawan-kawan (humas, red) kembali ke wilayah masing-masing. Semoga bisa berkolaborasi,” kata Anita.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bea Cukai Perkuat Sinergi dengan TNI AL dan Polri untuk Tingkatkan Pengawasan dan Cegah Penyelundupan

Penulis
Reta
-

Bea Cukai memperkuat perannya dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum melalui lawatan kerja dan forum koordinasi kedaruratan bencana yang diselenggarakan pada bulan Juli 2026 di Kendari, Tarakan, dan Belawan.

Pada Senin (27/07), Bea Cukai Kendari melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Kendari guna mempererat hubungan kelembagaan dan memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum, khususnya di wilayah perairan dan pesisir Sulawesi Tenggara.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bea Cukai Kendari, Taufik Sapto Harsono, bersama jajaran Lanal Kendari membahas berbagai isu strategis terkait pengawasan dan pengamanan wilayah. Pembahasan difokuskan pada upaya peningkatan koordinasi dalam pengawasan peredaran barang ilegal, pencegahan penyelundupan, serta penguatan kolaborasi melalui pertukaran informasi dan pelaksanaan operasi bersama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan pada Jumat (24/07) melalui kunjungan kerja Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, AKBP Aditya S.P. Sembiring, di Kantor Bea Cukai Belawan. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kedua instansi dalam memperkuat sinergi dan koordinasi guna meningkatkan keamanan di wilayah Pelabuhan Belawan.

Kedua pimpinan instansi, dalam agenda tersebut, membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat kerja sama operasional antara Bea Cukai Belawan dan Polres Pelabuhan Belawan, khususnya dalam pengawasan lalu lintas barang, pencegahan penyelundupan, serta penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di kawasan pelabuhan.

Selain pelaksanaan lawatan kerja, Bea Cukai melalui Bea Cukai Tarakan juga mengikuti forum koordinasi lintas instansi mengenai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD). Kepala Kantor Bea Cukai Tarakan, Wahyu Budi Utomo, menjadi perwakilan yang menghadiri kegiatan Table Top Exercise Rencana Kontingensi KKM-MD yang diselenggarakan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan pada Selasa (21/07).

Forum tersebut menjadi sarana untuk menyamakan persepsi, menguji alur koordinasi, serta meningkatkan sinergi antarinstansi dalam menghadapi berbagai skenario kedaruratan kesehatan di wilayah Pelabuhan Malundung Tarakan.

Melalui koordinasi dan kolaborasi lintas instansi ini, Bea Cukai berkomitmen meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum guna mencegah penyelundupan serta peredaran barang ilegal, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Divhumas Polri Gelar Diskusi Publik di Bengkulu, Dorong Transparansi Informasi di Era Digital

Penulis
Reta
-

Di tengah pesatnya arus informasi digital yang diiringi maraknya hoaks dan disinformasi, keterbukaan informasi publik menjadi kunci untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Divhumas Polri menggelar Diskusi Publik di Hotel Mercure, Bengkulu, Kamis (30/7/2026), sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Kegiatan yang mengusung tema “Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Humas Polri sebagai Badan Publik yang Informatif dalam Rangka Menyukseskan Rencana Kerja Polri dan Pemerintah Tahun 2026” ini, menghadirkan sejumlah narasumber yakni, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Junaidi Arfian kasip, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu Nelly Alesa, Praktisi Manajemen Media Universitas Hasanuddin Dr. Sakka Pati.

Dalam sambutannya, Karo PID Divhumas Polri Brigjen Pol. Saptono Erlangga menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak lagi sekadar menjadi kewajiban yang diamanatkan oleh regulasi, tetapi telah berkembang menjadi kebutuhan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Menurutnya, Humas Polri memiliki peran penting dalam mengelola informasi secara cepat, akurat, dan terintegrasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian.

“Keterbukaan informasi harus mampu menghadirkan informasi yang dibutuhkan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan diskusi publik merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan tersebut juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat fungsi kehumasan dalam mendukung rencana kerja Polri dan kebijakan pemerintah sepanjang tahun 2026.

Erlangga menilai keberhasilan berbagai operasi kepolisian, termasuk Operasi Ketupat, menunjukkan bahwa optimalisasi peran kehumasan memiliki dampak signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan. Melalui penyampaian informasi yang terencana, terpadu, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Polri mampu membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung keberhasilan program pemerintah.

Menghadapi tantangan era digital, Erlangga mengingatkan bahwa penyebaran hoaks dan disinformasi menjadi tantangan yang harus diantisipasi bersama. Karena itu, pengelolaan informasi perlu diperkuat melalui sinergi antarsatuan kerja dan satuan wilayah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kehumasan.

Selain itu, transformasi digital disebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Berbagai platform digital Humas Polri, seperti Website Humas Polri, SPIT, Mediahub, TBNews, Polri TV, Portal Humas, PoliceTube, videotron, serta media sosial Humas Polri, terus dioptimalkan tidak hanya sebagai sarana publikasi, tetapi juga media interaksi, edukasi, dan literasi informasi bagi masyarakat.

Menutup sambutannya, Erlangga menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fungsi Kehumasan di Lingkungan Polri, seluruh anggota Polri maupun ASN Polri pada hakikatnya mengemban fungsi kehumasan sebagai duta informasi yang bertugas menyampaikan kinerja dan citra institusi kepada masyarakat.

“Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap anggota Polri adalah bagian dari fungsi kehumasan. Oleh karena itu, mari kita jadikan setiap tindakan, pelayanan, dan komunikasi sebagai cerminan Polri yang Presisi, humanis, dan terbuka. Dengan semangat tersebut, saya yakin kepercayaan masyarakat akan terus tumbuh seiring meningkatnya kualitas pelayanan informasi yang kita berikan,” pungkasnya.

Melalui forum diskusi yang diikuti kurang lebih dari 60 peserta ini, diharapkan mampu menghasilkan berbagai gagasan dan langkah konkret untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Polri. Selain itu, forum ini diharapkan dapat membangun sinergi yang kuat antara Polri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang optimal.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Biro PID Divhumas Polri Brigjen Pol. Raden Saptono Erlangga, Kabag Yaninfodok Kombes Pol. Komang Suartana, Wakapolda Bengkulu Brigjen Pol. Prianto Teguh Nugroho, pejabat utama Polda Bengkulu, dan peserta diskusi publik dari satker polda bengkulu, polres jajaran Polda Bengkulu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian UMKM Dorong Wirausaha Muda Lewat KUMITRA Jambore 2026 di Bandung

Penulis
Reta
-

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggelar KUMITRA Jambore 2026 bertajuk Bertemu, Bermitra, Bertumbuh sebagai langkah memperkuat kemitraan usaha, memperluas akses pasar, serta mengintegrasikan pengusaha UMKM ke dalam rantai pasok nasional. Melalui program ini, Kementerian UMKM juga berupaya mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha muda yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan, inisiatif tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang diperkuat melalui implementasi PRO-KESRA Produktif untuk mendukung terwujudnya 10 juta penduduk berusaha dan bekerja.

“Seluruh ekosistem pendampingan, legalitas usaha, pembiayaan, hingga akses pasar kini dipadukan melalui platform SAPA UMKM sebagai pintu masuk layanan terpadu berbasis data yang lebih tepat sasaran,” kata Wamen Helvi saat membuka KUMITRA Jambore 2026 sekaligus memberikan Kuliah Umum di Universitas Sangga Buana YPKP, Bandung, Rabu (29/7).

Menurutnya, Jawa Barat merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan potensi kewirausahaan yang sangat besar. Provinsi ini memiliki sekitar 5,4 juta UMKM yang bergerak di berbagai sektor usaha. Namun, sebagian besar masih berada pada skala mikro, belum memiliki legalitas usaha yang memadai, serta belum terhubung secara optimal dengan pembiayaan, teknologi, pasar, dan rantai pasok.

“Tugas kita bukan hanya menambah jumlah pengusaha, tetapi memastikan pengusaha UMKM dan para wirausaha mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, memperluas pasar, serta menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” katanya.

Melalui proses kurasi produk dan penjajakan kemitraan secara intensif, KUMITRA Jambore 2026 di Kota Bandung berhasil membukukan potensi transaksi dan komitmen kemitraan senilai Rp6,88 miliar.

“Capaian senilai Rp6,88 miliar ini bukan sekadar angka. Ini merupakan bukti bahwa produk pengusaha mikro di Jawa Barat memiliki kualitas, kapasitas, dan peluang untuk menembus pasar yang lebih luas,” kata Wamen Helvi.

Ia menegaskan, KUMITRA Jambore 2026 merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem usaha mikro melalui perluasan akses pasar, pengembangan kemitraan usaha, serta penguatan rantai pasok nasional yang terintegrasi.

Program KUMITRA dirancang sebagai instrumen akselerasi yang mendorong pengusaha skala mikro naik kelas melalui kolaborasi lintas sektor. Kemitraan tersebut melibatkan dunia usaha, jaringan ritel modern, sektor perhotelan dan pariwisata, industri pengolahan, marketplace, lembaga pembiayaan, hingga perguruan tinggi sehingga tercipta ekosistem usaha yang saling terhubung dan berkelanjutan.

KUMITRA Jambore 2026 diikuti lebih dari 1.000 peserta yang terdiri atas pengusaha skala mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, PLUT UMKM se-Jawa Barat, komunitas UMKM, serta ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung.

“Saya berharap KUMITRA Jambore dan Kuliah Umum di Kota Bandung menjadi titik awal lahirnya kemitraan baru, terbukanya akses pasar yang lebih luas, serta tumbuhnya wirausaha muda yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Wamen Helvi.

Pada kesempatan tersebut, Wamen Helvi juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Universitas Sangga Buana YPKP, Bank BJB, serta seluruh mitra strategis yang telah berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan KUMITRA Jambore 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Dorong Transformasi Ekonomi Berbasis Koperasi, Barang Subsidi Disalurkan Lewat KDKMP

Penulis
Reta
-

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menegaskan komitmennya untuk mengembalikan arah perekonomian nasional ke ekonomi konstitusi yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 dan Pancasila. Dalam tatanan baru ini, koperasi ditargetkan menjadi pilar dan agensi utama pembangunan ekonomi rakyat.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan bahwa transformasi dan perubahan ideologi ekonomi negara tersebut diinisiasi langsung oleh Presiden. “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden ketika rapat kabinet terbatas, Presiden ingin menetapkan garis ideologi ekonomi negara, langsung mengimplementasikan transformasi ekonomi, serta meletakkan dasar-dasar ekonomi sesuai dengan ekonomi konstitusi dan Pancasila,” ujar Menkop pada acara GREAT Seminar bertema ‘Re-aktualisasi Pasal 33 UUD 1945’ di Jakarta, Selasa (28/7).

Turut hadir Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur hidayat, Ketua Dewan Direktur Great Institute Dr. Syahganda, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Para Deputi Kemenkop, Staf Khusus Menteri Koperasi Wahyono, Direktur Utama LPDB  Krisdianto, Direktur Utama Agrinas Joao Mota, Burhanuddin Abdullah, Ketua Umum APKASI dan Bupati Lahat Bursah Zarnudi.

Menkop menjelaskan acara seminar hari ini

berkaitan dengan hari peringatan Hari Koperasi Nasional yang ke-79. “Seminar ini tidak lain adalah ingin menerjemahkan perubahan besar yang ingin dilakukan oleh Bapak Presiden. Kementerian Koperasi bersama Great Institute, Kementerian Lingkungan Hidup dan para narasumber yang hadir ini ingin konsolidasikan gagasan Bapak Presiden,” ucap Menkop.

Lebih lanjut, Menkop menambahkan kembalinya ekonomi konstitusi Pasal 33 dan juga sesuai dengan Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menkop mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah mengambil keputusan krusial untuk menyalurkan seluruh barang bersubsidi langsung melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hal ini mencakup distribusi gas LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, minyak goreng, hingga beras.

“Barang subsidi yang merupakan hak penerima manfaat bisa langsung diterima rakyat dengan harga terjangkau karena distribusinya dikuasai negara lewat koperasi,” tegas Menkop.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat memaparkan skema inovatif berupa kolaborasi ekonomi sirkular dan pasar karbon (carbon market) berbasis koperasi.

Jumhur menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai pemasok oksigen dunia.

Oleh karena itu, pemerintah ingin memastikan agar nilai ekonomi dari pasar karbon dinikmati langsung oleh masyarakat pedesaan dan komunitas lokal melalui wadah koperasi.

“Koperasi bisa menjadi pemilik unit karbon, misalnya ada 1.000 hektar mangrove atau 10.000 hektar hutan yang dikelola koperasi, didaftarkan di Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) seperti emiten di pasar modal. Setelah itu dijual, dan keuntungannya dinikmati oleh koperasi beserta anggotanya,” ujar Jumhur.

Sementara itu, Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan momentum konstelasi geopolitik global saat ini untuk memperkuat diskursus kedaulatan ekonomi nasional.

Ia menilai, kebijakan strategis Presiden saat ini merupakan fondasi penting untuk meruntuhkan ketergantungan pada paham neoliberalisme.

“Kita punya kesempatan untuk membangun tatanan ekonomi baru di mana agensi utamanya adalah koperasi, bukan lagi kekuatan oligarki lama,” terang Syahganda.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR RI Fasilitasi Penyelesaian Aspirasi Pekerja SGN, Bonus dan Remunerasi Capai Titik Temu

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara–PT Sinergi Gula Nusantara (SPBUN-SGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2026). Didampingi Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, pertemuan tersebut menjadi forum penyelesaian berbagai aspirasi ketenagakerjaan yang selama ini disampaikan para pekerja.

 

Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pemberian bonus kinerja, harmonisasi remunerasi, hingga bentuk apresiasi bagi karyawan. Melalui komunikasi yang melibatkan manajemen perusahaan dan serikat pekerja, kedua belah pihak berhasil mencapai titik temu sebagai langkah awal penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan di lingkungan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

 

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menegaskan DPR hadir sebagai fasilitator agar komunikasi antara korporasi dan pekerja berjalan secara terbuka dan konstruktif. Menurutnya, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan hanya dapat dicapai melalui dialog yang melibatkan seluruh pihak terkait.

 

“Jadi ada beberapa aspirasi yang memang kita komunikasikan. Jadi kita komunikasikan dengan DPR, dengan karyawan, lalu kemudian Komisi VI memfasilitasi antara korporasi, antara PTPN, SGN dengan para karyawan dan akhirnya alhamdulillah ketemu di titik temu. Jadi ya memang kita cari kira-kira solusinya seperti apa,” ujar Anggia.

 

Ia menjelaskan, sejumlah aspirasi yang disampaikan pekerja, seperti bonus, standarisasi, dan harmonisasi remunerasi, saat ini tengah diproses melalui komunikasi antara manajemen dan serikat pekerja. Anggia berharap langkah tersebut mampu menjawab berbagai kebutuhan yang selama ini menjadi perhatian para karyawan.

 

“Ada beberapa tuntutan, misalnya ada bonus lalu kemudian ada standarisasi, harmonisasi yang memang sekarang sedang dilakukan. Itu juga akan menjawab semua pertanyaan atau kebutuhan yang dituntut atau yang diaspirasikan oleh teman-teman karyawan,” lanjutnya.

 

Lebih lanjut, Anggia menilai komunikasi yang telah terbangun perlu terus dijaga agar hubungan industrial di lingkungan SGN semakin kondusif. Menurutnya, hubungan yang harmonis tidak hanya memberikan kepastian bagi pekerja, tetapi juga mendukung keberlangsungan operasional perusahaan.

 

Sementara itu, Ketua Umum SPBUN SGN Muchammad Rofi menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, khususnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta Komisi VI DPR RI, yang telah memfasilitasi dialog antara pekerja dan manajemen sehingga aspirasi yang disampaikan memperoleh tindak lanjut.

 

“Jadi aspirasi kami alhamdulillah difasilitasi oleh Pak Dasco, Bu Anggia, dan Pak Nasim dari Komisi VI. Alhamdulillah sehingga apa yang menjadi tuntutan atau aspirasi kami diselesaikan dengan media komunikasi, dengan pihak manajemen sehingga apa yang menjadi aspirasi kami bisa terpenuhi. Terima kasih,” ungkap Rofi.

 

Sebelumnya, SPBUN SGN menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pemberian bonus atau apresiasi kinerja, harmonisasi remunerasi, serta bantuan uang perayaan. Serikat pekerja menilai para karyawan tetap mampu menjaga operasional perusahaan di tengah tantangan industri gula sepanjang 2025 sehingga berharap hak-hak pekerja memperoleh perhatian yang setara dengan subholding lain di lingkungan PTPN Group.

 

Selain itu, SPBUN SGN juga mendorong Holding Perkebunan merealisasikan harmonisasi remunerasi yang telah dijanjikan sejak pembentukan subholding serta memperkuat pengembangan sumber daya manusia. Menurut serikat pekerja, penyelesaian berbagai aspirasi tersebut penting untuk menjaga motivasi pekerja dalam mendukung target swasembada gula dan ketahanan energi nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ketua Komisi XII DPR RI Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi, Bukan Lagi Sekadar Buang-Angkut

Penulis
Reta
-

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendorong pengelolaan sampah di Indonesia beralih dari pola buang-angkut menjadi sistem yang memberi nilai ekonomi. Hal itu disampaikannya saat membuka agenda Bimbingan Teknis Pengurangan Sampah dan Pembinaan Kelompok Masyarakat di Pangkalpinang, Rabu (29/7/2026).

 

Dirinya menilai sampah semestinya dipandang sebagai sumber daya yang dapat diolah dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar limbah yang dibuang begitu saja. Pun, ia mengkritik tata kelola persampahan yang dinilai belum terintegrasi, salah satunya karena sampah yang telah dipilah masyarakat dari rumah kembali dicampur saat diangkut ke tempat pembuangan.

 

“Pengelolaan sampah kita masih bersifat proyek, belum dibangun sebagai sebuah sistem yang utuh,” ujar Legislator Dapil Bangka Belitung itu melalui rilis dikutip dari Parlementaria yang diterima di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

 

Sebagai informasi, dirinya menyebut krisis lingkungan global menuntut perubahan cara pandang terhadap sampah. Kenaikan suhu bumi sekitar dua derajat sejak revolusi industri disebutnya turut memicu meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi, termasuk banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra pada akhir tahun 2025, dengan timbunan sampah yang tidak dikelola dengan baik turut menyumbang emisi gas rumah kaca.

 

Ia menambahkan, sejumlah TPA di Bangka Belitung, termasuk di Pangkalpinang dan Bangka Tengah, masih menerapkan sistem open dumping yang menghasilkan emisi gas metana dan mencemari lingkungan. Sebagai jalan keluar, ia mendorong penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R), dengan menyebut sampah plastik memiliki nilai ekonomi apabila dipilah dan diolah secara benar.

 

Sebab, jelasnya, opsi waste to energy belum realistis bagi daerah dengan volume sampah terbatas karena fasilitas tersebut membutuhkan pasokan sedikitnya 1.000 ton sampah per hari sehingga lebih sesuai diterapkan di kota-kota besar. Maka dari itu, dalam forum tersebut, Bambang menyerahkan bantuan 15 unit motor roda tiga pengangkut sampah dan alat komposter kepada kelompok masyarakat di Bangka Belitung, hasil kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

 

Ia juga mengingatkan agar kendaraan bantuan digunakan sesuai peruntukannya, yakni mendukung operasional pengangkutan sampah. “Kami ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurai persoalan sampah. Sampah yang selama ini dianggap tidak bernilai harus diubah menjadi sumber ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat,” tandas Bambang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kabar Baik untuk Blora, Proposal Air Bersih dan Pengelolaan Sampah Lolos Forum AAWC di Laos

Penulis
Reta
-

 Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III yang meliputi Kabupaten Blora, Grobogan, Pati, dan Rembang, Eva Monalisa, berhasil membawa kabar baik bagi masyarakat Blora melalui forum 2026 Asia National Assembly Water Consultative Board (AAWC) Overseas Project Session di Vientiane, Laos. Proposal pembangunan sanitasi air dan pengelolaan sampah yang diajukannya mendapatkan persetujuan AAWC untuk masuk dalam program pengembangan yang direncanakan dilaksanakan pada 2028.

 

Keberhasilan tersebut diumumkan dalam forum 3rd Roundtable AAWC Overseas Project Session yang digelar di Crowne Plaza Vientiane, Lao PDR, Selasa (28/7/2026). Berdasarkan daftar proyek yang dipresentasikan, proposal Indonesia berjudul “Addressing Structural Water Insecurity through Integrated Water–Energy–Climate Governance in Blora, Indonesia” tercantum sebagai salah satu proyek yang memperoleh status “Development planned for 2028.”

 

Eva menjelaskan bahwa proposal tersebut berfokus pada peningkatan akses air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah terpadu sebagai upaya menjawab tantangan lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Blora.

 

“Alhamdulillah, proposal yang saya kirimkan disetujui oleh AAWC. Proposal Blora berada pada nomor satu dalam daftar pembahasan dan sudah di-approve untuk direncanakan pelaksanaannya pada tahun 2028. Ini menjadi kabar baik karena Blora memperoleh dukungan hibah AAWC untuk program sanitasi air dan pembangunan pengelolaan sampah,” ujar Eva dikutip dari Parlementaria di Jakarta.

 

Menurut Anggota Komisi VII DPR RI tersebut, nilai hibah yang akan diberikan masih akan ditentukan oleh pihak AAWC. Namun, kepastian masuknya proposal Blora ke dalam program pengembangan menjadi langkah penting untuk merealisasikan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.

 

“Kami memang diminta menyusun proposal yang kemudian dipresentasikan dalam forum. Proposal yang kami ajukan berkaitan dengan pemberdayaan air bersih di Blora sekaligus pengelolaan sampah. Alhamdulillah, usulan tersebut diterima dan direncanakan menjadi program tahun 2028,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.

 

Eva juga mengungkapkan bahwa keikutsertaannya dalam forum internasional tersebut merupakan undangan khusus dari AAWC. Seluruh kebutuhan perjalanan dan akomodasi peserta ditanggung langsung oleh penyelenggara.

 

“Ini merupakan undangan khusus dari AAWC. Seluruh perjalanan, hotel, dan fasilitas disediakan oleh mereka. Dari Indonesia yang diundang hanya dua orang anggota DPR, yakni saya dari Fraksi PKB dan Bapak Rokhmin Dahuri dari Fraksi PDI-Perjuangan,” tuturnya.

 

Forum 2026 AAWC Overseas Project Session mempertemukan anggota parlemen dan pemangku kepentingan dari berbagai negara Asia untuk membahas proyek-proyek strategis di bidang air, sanitasi, perubahan iklim, dan ketahanan lingkungan. Selain sesi presentasi proyek, agenda AAWC juga dilanjutkan dengan 9th AAWC Board Meeting & AAWC Climate and Water Roundtable pada 29 Juli 2026 yang membahas penguatan kerja sama lintas negara, laporan kebijakan, presentasi proposal anggota, hingga penyusunan Vientiane Statement sebagai komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola air dan ketahanan iklim di kawasan.

 

Bagi Eva, persetujuan proposal tersebut menunjukkan bahwa aspirasi daerah dapat diperjuangkan hingga forum internasional dan membuka peluang kerja sama global untuk mendukung pembangunan daerah.

 

“Harapan saya, program ini nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Blora melalui peningkatan akses air bersih, sanitasi yang layak, serta sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Ini menjadi bukti bahwa diplomasi parlemen juga dapat menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat di daerah,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...888990...4,860Halaman 89 dari 4,860