Beranda blog Halaman 90

Hadapi El Nino 2026, Komisi V DPR Desak BMKG Petakan Wilayah Rawan Kekeringan

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mempersiapkan langkah mitigasi yang serius dalam menghadapi ancaman El Nino 2026. Menurut Danang, BMKG memiliki peran krusial dalam memberikan informasi akurat mengenai cuaca dan iklim agar masyarakat dapat melakukan antisipasi sejak dini.

 

“BMKG harus melakukan mitigasi secara komprehensif dengan memetakan daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Informasi tersebut harus disampaikan secara cepat dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan,” ujar Danang dalam  keterangan tertulis dikutip dari Parlementaria di Jakarta  pada Kamis (30/7/2026).

 

Legislator dapil Jawa Tengah III ini berpendapat bahwa fenomena El Nino 2026 berpotensi meningkatkan risiko kekeringan,  kebakaran hutan dan lahan, gangguan terhadap sektor pertanian,  sumber daya air,  hingga mobilitas transportasi.  Terkait hal tersebut, ia  menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus diperkuat agar langkah  mitigasi berjalan efektif.

 

“Mitigasi tidak boleh hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah memastikan seluruh daerah yang berpotensi terdampak telah memiliki peta risiko, rencana kontingensi, dan kesiapan sumber daya untuk menghadapi dampak El Nino,” tegas Politisi Fraksi Gerindra ini.

 

Danang berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak seirama agar dampak El Nino dapat diminimalisasi dengan optimal. “Kesiapan menghadapi bencana dan berbagai situasi sulit menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional, khususnya pada sektor infrastruktur, transportasi, sumber daya air, dan keselamatan masyarakat,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan GCC Perkuat Kerja Sama Ekonomi, 86,7 Persen Naskah FTA Rampung

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri menegaskan bahwa Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) kini menjadi salah satu mitra ekonomi strategis bagi Indonesia di Timur Tengah. Menurutnya, hubungan bilateral yang telah terjalin terus menunjukkan tren positif dan ruang pertumbuhan yang luas. Hal ini disampaikannya saat melakukan pertemuan dengan GCC General Coordinator, Raja Almarzoqi di Jakarta, Rabu (29/7).

“Selain sebagai tujuan ekspor yang penting, GCC kini telah bertransformasi menjadi sumber investasi, kerja sama energi, kolaborasi ketahanan pangan, dan pengembangan industri yang kian signifikan. Kami meyakini, masih terdapat banyak peluang besar untuk memperdalam hubungan ekonomi yang saling menguntungkan ini,” terang Wamendag Roro.

Menurut Wamendag Roro, perekonomian kedua pihak saling melengkapi. Indonesia memiliki keunggulan kompetitif yang kuat di sektor manufaktur dan industri berbasis pertanian, sementara GCC memiliki kekuatan yang signifikan di bidang energi, logistik, pembiayaan infrastruktur, dan investasi negara.

Selain itu, bersama GCC, Indonesia melihat peluang yang sangat besar untuk mendiversifikasi komoditas ekspor ke negara-negara anggota GCC. Menurut Wamendag Roro, Indonesia memiliki posisi kuat untuk memperluas ekspor minyak kelapa sawit beserta produk hilirnya, produk dan komponen otomotif, makanan dan minuman olahan, produk perikanan, produk halal, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, produk kertas, produk berbahan dasar karet, farmasi, serta peralatan listrik.

Di sisi lain, Indonesia sangat menyambut baik komoditas impor dari GCC, khususnya minyak mentah, gas alam cair, pupuk, aluminium, plastik, dan bahan baku industri lainnya yang mendukung sektor manufaktur Indonesia. “Untuk itu, hadirnya Indonesia–GCC Free Trade Agreement tidak hanya akan memfasilitasi arus perdagangan yang lebih besar, tetapi juga mendorong kemitraan investasi yang lebih kuat, kerja sama industri, alih teknologi, serta rantai pasok regional yang lebih tangguh,” imbuhnya.

Wamendag Roro menjelaskan, saat ini, sekitar 86,7 persen dari naskah I-GCC FTA telah dirampungkan. Pencapaian tersebut mencerminkan komitmen kuat serta semangat konstruktif kedua tim perunding. “Melalui momentum positif ini, kami sangat berharap kedua belah pihak akan terus bersinergi dengan baik agar dapat mencapai tujuan bersama untuk merampungkan perundingan dalam jangka waktu yang telah disepakati,” ungkapnya.

IGCC FTA diharapkan menjadi instrumen strategis untuk mendorong peningkatan daya saing ekonomi Indonesia. Perjanjian ini diharapkan dapat memperluas akses pasar produk nasional dengan proyeksi pertumbuhan ekspor hingga 17,4 persen, terutama pada sektor peralatan elektronik, kulit, produk logam, manufaktur, dan tekstil. Perjanjian ini juga diharapkan dapat meningkatkan ekspor jasa perhubungan udara dan jasa bisnis ke Timur Tengah, Afrika, dan Eropa.

GCC General Coordinator, Raja Almarzoqi menyampaikan, Indonesia memegang peranan kunci bagi transformasi ekonomi kawasan. “GCC memandang Indonesia sebagai mitra strategis bagi transformasi ekonomi negara-negara Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Kuwait, Oman, dan Qatar. Lebih luas, IGCC FTA akan meningkatkan perdagangan dan investasi di kedua belah pihak secara signifikan,” urai Raja.

Wamendag Roro menekankan, Indonesia terus menyambut investasi berkualitas tinggi yang dapat mendorong pengembangan industri, mendukung industri hilir, memfasilitasi alih teknologi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Kami percaya, melalui dialog dan rasa saling pengertian, kita akan mampu meraih kepercayaan investor, sekaligus penyelesaian IGCC FTA secara tepat waktu,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Perkuat Industri MICE untuk Dongkrak Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Penulis
Reta
-

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia terus memperkuat berbagai sumber pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui sektor pariwisata dan segmen industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Sebagai bagian dari industri penyelenggaraan event, segmen MICE memiliki peran strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, konvensi, dan pameran berskala nasional maupun internasional. Penguatan ekosistem MICE dan industri event mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian melalui peningkatan aktivitas pariwisata, investasi, perdagangan, serta penciptaan lapangan kerja.

“Terlepas dari ketidakpastian dan situasi global yang sulit diprediksi, Indonesia masih mampu tumbuh sebesar 5,61 persen pada kuartal pertama. Dan sektor pariwisata, yang didukung oleh penyediaan akomodasi serta penyediaan makan dan minum, memimpin pertumbuhan sektoral dengan angka dua digit, yaitu 13,14 persen,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Southeast Asia Business Events Forum (SEABEF) 2026 yang mengusung tema Beyond Business Events: Redefining the Future of Events as a Catalyst for Competitive, Sustainable, and High-Value Tourism Growth di Jakarta, Rabu (29/07).

Acara SEABEF 2026 merupakan forum regional tahunan yang mempertemukan para pembuat kebijakan, asosiasi, akademisi, dan pelaku industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) dari berbagai negara. Forum ini menjadi wadah kolaborasi untuk membahas arah kebijakan, tren global, inovasi, serta peluang pengembangan industri event dan MICE sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, daya saing pariwisata, dan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa sektor pariwisata terus menunjukkan kinerja positif. Pada Mei 2026, Indonesia mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1,38 juta kunjungan dan sekitar 106,16 juta perjalanan wisatawan nusantara, yang keduanya meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Menko Airlangga, perkembangan industri penyelenggaraan event global juga menunjukkan adanya pergeseran pasar menuju perpaduan antara kegiatan bisnis dan wisata atau bleisure, bukan sekadar perjalanan wisata. Bleisure sendiri adalah gabungan dari perjalanan bisnis (business travel) dan liburan (leisure travel), di mana seseorang memperpanjang masa tinggalnya di suatu tempat untuk menikmati waktu luang atau berwisata sebelum maupun sesudah urusan kerja. Pergeseran tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk mengintegrasikan penyelenggaraan event dengan berbagai destinasi unggulan, sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi sektor pariwisata sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di daerah.

Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah terus mendorong transformasi sektor pariwisata melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) guna menghadirkan pengalaman wisata yang lebih inovatif, personal, dan berdaya saing. Salah satunya yakni melalui program Pariwisata 5.0.

“Melalui program unggulan Pariwisata 5.0 kami, Indonesia terus mempercepat transformasi digital di sektor pariwisata. Tahun lalu, kami meluncurkan MaiA, sebuah perencana perjalanan berbasis AI melalui Indonesia.travel, yang mempermudah penemuan destinasi sekaligus menjadikan proses perencanaan perjalanan lebih lancar dan personal,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Pariwisata 5.0 (Tourism 5.0) merupakan pendekatan pengembangan pariwisata yang mengintegrasikan teknologi digital, AI, dan pemanfaatan data untuk menghadirkan pengalaman berwisata yang lebih personal, berkualitas, dan berkelanjutan dengan tetap berpusat pada kebutuhan wisatawan. Sebagai bagian dari transformasi tersebut, Kementerian Pariwisata menghadirkan MaiA (Meticulous Artificial Intelligence of Indonesia) sebagai asisten perjalanan digital yang membantu wisatawan memperoleh rekomendasi destinasi dan menyusun rencana perjalanan secara lebih mudah dan personal. Selain itu, Kementerian Pariwisata juga mengembangkan Event by Indonesia (EBI) sebagai platform digital nasional yang menjadi pusat informasi dan basis data penyelenggaraan event, mulai dari MICE, seni budaya, olahraga, hingga kegiatan pariwisata di seluruh Indonesia.

Transformasi digital tersebut diharapkan semakin memperkuat daya saing industri event nasional sekaligus mendukung penyelenggaraan event yang lebih inovatif, efisien, dan berkelanjutan. Sinergi antara penguatan ekosistem digital, pengembangan destinasi, dan penyelenggaraan event akan mampu memperluas dampak ekonomi sektor pariwisata terhadap berbagai sektor lainnya.

“Indonesia sudah siap. Indonesia sangat kompetitif dalam hal keramahan dan fasilitas, serta pengalaman kuliner dengan kekayaan ragam makanan dan minuman, serta aneka cita rasa dan rempah-rempah,” tegas Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, juga menambahkan bahwa pengembangan industri event dan MICE menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor pariwisata.

“Pengembangan industri event dan MICE dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi sekaligus pengungkit daya saing pariwisata Indonesia. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong penguatan konektivitas, pengembangan destinasi berbasis event, dan pemanfaatan AI guna mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat MICE global,” imbuh Jubir Haryo.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya yakni Sekretaris Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Bayu Aji, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Yustinus Prastowo, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Bambang Arianto, Area Director Indonesia Singapore Tourism Board (STB) Mohammed Hafez Marican, serta Managing Director Tourism, Travel Trade Gazette (TTG) Asia Media Darren Ng.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhaj Mulai Bangun 40 PLHUT di Indonesia, Tiga Daerah Resmi Masuki Tahap Konstruksi

Penulis
Reta
-

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia secara resmi memulai pelaksanaan program pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) secara nasional untuk tahun anggaran berjalan.

Langkah strategis ini dilakukan guna memperkuat infrastruktur pelayanan publik serta memberikan kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi bagi calon jemaah haji dan umrah di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Biro Perencanaan Kementerian Haji dan Umrah, M. Noer Alya Fitra, mengatakan bahwa di dalam struktur pelaksanaannya, penetapan satuan kerja (satker) yang menerima alokasi proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ditentukan bersama oleh Biro Perencanaan Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

“Penetapan satker ini ditentukan bersama oleh Biro Perencanaan bekerjasama dengan Bappenas dan Kemenkeu, sementara untuk seluruh proses pengadaannya berada di bawah koordinasi Biro Umum guna menjamin tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku,” terang Noer Alya Fitra di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Dari total 40 lokasi PLHUT yang direncanakan dibangun se-Indonesia pada tahun ini, sebanyak 3 lokasi telah resmi memulai tahap konstruksi fisik. Seluruh proses pengadaan paket pekerjaan pembangunan tersebut dilaksanakan transparan dan akuntabel melalui sistem E-purchasing Mini Kompetisi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Umum Kementerian Haji dan Umrah, Slamet, menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan di lapangan terus dipantau secara berkala agar berjalan sesuai dengan target kualitas dan efisiensi anggaran.

“Pembangunan PLHUT ini sudah dimulai di 3 lokasi dari total 40 Kabupaten/Kota yang ditargetkan di seluruh Indonesia. Seluruh mekanisme pengadaannya kami jalankan secara ketat dan transparan melalui sistem E-purchasing Mini Kompetisi guna menjamin efisiensi serta kualitas hasil bangunan,” ujar Slamet.

Slamet merincikan, tiga lokasi yang saat ini sudah memasuki tahap pembangunan konstruksi fisik tersebar di dua provinsi, antara lain Provinsi Jawa Barat (Kota Cimahi dan Kabupaten Garut) dan Provinsi Kalimantan Selatan (Kabupaten Hulu Sungai Selatan).

Pembangunan gedung PLHUT di kabupaten/kota ini bertujuan untuk mendekatkan pusat pelayanan administrasi haji dan umrah kepada masyarakat. Gedung PLHUT nantinya akan difungsikan sebagai pusat layanan terpadu satu pintu yang mencakup pendaftaran, bimbingan manasik, hingga koordinasi layanan perbankan penerima setoran haji.

Kemenhaj berkomitmen untuk mengakselerasi proses pengadaan dan pelaksanaan fisik pada 40 lokasi PLHUT lainnya agar target pembangunan nasional tahun ini dapat terealisasi secara optimal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

IKN Bangun SDM Unggul, Program English Preparation Class Cetak Siswa Percaya Diri Berbahasa Inggris

Penulis
Reta
-

 Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui investasi pada kualitas sumber daya manusia. Komitmen tersebut ditunjukkan Otorita IKN melalui program IKN Mengajar English Preparation Class, yang berhasil meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris sekaligus membangun kepercayaan diri peserta didik sebagai bekal memasuki ekosistem pendidikan bilingual di Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) IKN.

Program yang diikuti 66 peserta, terdiri atas 43 siswa SMP dan 23 siswa SMA dari wilayah sekitar IKN ini dilaksanakan selama 24 April hingga 12 Juni 2026. Selama hampir dua bulan, para peserta mengikuti rangkaian pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris sekaligus membangun kepercayaan diri.

Hasil dari proses pembelajaran tersebut menunjukkan capaian yang sangat positif. Berdasarkan evaluasi program, nilai rata-rata peserta meningkat dari 78,74 pada asesmen awal menjadi 91,17 pada asesmen akhir, atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 15,79 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pendampingan yang diberikan tidak hanya efektif meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris peserta, tetapi juga memperkuat kesiapan mereka untuk mengikuti pembelajaran dalam ekosistem pendidikan bilingual.

Selama proses pembelajaran, peserta juga menunjukkan perubahan dalam aspek nonakademik, terutama keberanian untuk berkomunikasi menggunakan Bahasa Inggris serta kesiapan beradaptasi dengan lingkungan belajar bilingual yang akan diterapkan di SNT IKN.

Penerapan metode pembelajaran yang interaktif (effective learning methods) mendorong siswa untuk aktif berdiskusi, bekerja sama, dan menggunakan Bahasa Inggris dalam berbagai aktivitas. Pendekatan ini tidak hanya melatih kemampuan berbahasa, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri serta keterampilan komunikasi yang menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan pendidikan dan dunia kerja di masa depan.

Dampak positif program turut dirasakan oleh orang tua. Salah satunya disampaikan Siti Ramadhani, yang melihat perubahan signifikan pada anaknya setelah mengikuti program tersebut.

“Program IKN Mengajar English Preparation Class ini sangat membantu. Awalnya anak saya kurang percaya diri untuk berbicara dalam Bahasa Inggris. Selama mengikuti program, anak diberikan ruang untuk terus berlatih berbicara. Sekarang dia menjadi jauh lebih percaya diri dan lebih lancar menggunakan Bahasa Inggris,” ujarnya, di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), IKN, Kamis (23/07/2026).

Keberhasilan program ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Sebanyak 25 Fellow Tutor hasil seleksi nasional bersama 3 tutor Direktorat Pelayanan Dasar Otorita IKN mendampingi peserta selama proses pembelajaran. Dukungan akademik juga diperkuat oleh empat mahasiswa magister Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Sains, dan Pendidikan Fisika yang diterjunkan langsung untuk memberikan pendampingan kepada para siswa.

Program ini juga menjadi fondasi bagi pengembangan ekosistem pembelajaran Bahasa Inggris di kawasan IKN. Pendampingan kepada siswa akan terus dilanjutkan melalui berbagai inisiatif, salah satunya Hi 5 Club “English Everywhere”, yang akan hadir di sekolah-sekolah wilayah Sepaku untuk membangun budaya penggunaan Bahasa Inggris dalam aktivitas belajar sehari-hari.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, menegaskan bahwa pembangunan IKN harus menghasilkan masyarakat yang memiliki kapasitas untuk bersaing di tingkat global.

“Melalui program IKN Mengajar, kami ingin memastikan generasi muda di sekitar IKN memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas serta siap menjadi bagian dari ekosistem pembelajaran bilingual di Sekolah Nasional Terintegrasi IKN,” ujar Alimuddin.

Alimuddin menambahkan bahwa Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) IKN yang akan mulai beroperasi pada Juli ini juga tengah melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru.

“Pada bulan Juli ini, SNT IKN sedang membuka pendaftaran bagi calon peserta didik jenjang SMP dan SMA. Untuk jenjang SD, penerimaan tetap dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan. Selanjutnya, pada awal Agustus akan dilaksanakan tes skolastik bagi calon peserta didik kelas VII SMP dan kelas X SMA sebagai bagian dari proses seleksi,” kata Alimuddin.

Melalui IKN Mengajar, Otorita IKN menegaskan bahwa pembangunan manusia berjalan seiring dengan pembangunan kawasan. Kehadiran program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris peserta, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas, memperkuat daya saing generasi muda lokal, serta memastikan masyarakat sekitar tumbuh dan berkembang bersama transformasi IKN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM dan BPS Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Integrasi Data Pelaku Usaha Dipercepat

Penulis
Reta
-

BPOM memperkuat komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 melalui penguatan sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Komitmen tersebut ditindaklanjuti dalam audiensi antara Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di National Statistics Command Centre BPS Pusat, Jumat (24/7/2026).

Audiensi tersebut membahas beberapa poin, di antaranya tentang percepatan pendataan pelaku usaha yang berada dalam lingkup pengawasan BPOM, pemadanan data antarinstansi, serta rencana integrasi pengisian kuesioner SE 2026 ke dalam sistem layanan BPOM. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas data pelaku usaha sekaligus mendukung penyusunan kebijakan ekonomi dan pengawasan obat dan makanan yang berbasis data.

Dalam paparannya, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pelaksanaan SE 2026 telah mencapai 62,82% secara nasional. Sementara itu, dari target 189.315 pelaku usaha yang berkaitan dengan BPOM, sebanyak 32.515 pelaku usaha atau 17,18% telah berhasil didata.

Menurut Amalia, tantangan utama saat ini adalah pendataan perusahaan besar yang membutuhkan mekanisme khusus karena adanya prosedur internal perusahaan maupun keterbatasan akses di kawasan industri. Untuk mengatasi hal tersebut, BPS mengusulkan integrasi pengisian kuesioner SE 2026 ke dalam sistem layanan BPOM sehingga pelaku usaha dapat mengisi data sensus sebelum mengakses layanan registrasi atau perizinan.

“Sensus Ekonomi 2026 bertujuan membangun basis data pelaku usaha yang akurat karena kualitas hasil sensus ini akan menjadi rujukan statistik ekonomi Indonesia selama sepuluh tahun ke depan. Kami mengharapkan dukungan BPOM agar pendataan pelaku usaha yang berada dalam pengawasannya dapat berjalan lebih cepat dan lengkap,” ujar Amalia.

Selain integrasi sistem, BPS juga mengusulkan pemanfaatan identitas unik, seperti nomor izin edar (NIE), nomor induk berusaha (NIB), atau nomor induk kependudukan (NIK), sebagai dasar verifikasi pengisian kuesioner. BPS juga mendorong pemadanan data pelaku usaha berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI) agar informasi yang dimiliki kedua instansi semakin akurat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyambut baik kolaborasi dengan BPS sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas data pelaku usaha nasional. Menurutnya, hasil SE 2026 akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan, peningkatan pelayanan publik, sekaligus penguatan pengawasan obat dan makanan.

“BPOM menyambut baik sinergi dengan BPS dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 karena selain memotret kondisi ekonomi nasional, sensus ini juga menghasilkan data pelaku usaha yang terkait dengan BPOM. Data hasil sensus merupakan real data yang sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan, penguatan pelayanan publik, memastikan keberadaan pelaku usaha, memutakhirkan data, serta mengidentifikasi pelaku usaha yang telah tidak ada ataupun yang telah naik kelas,” tegas Taruna Ikrar.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan SE 2026, Kepala BPOM menyetujui penerapan pengisian kuesioner secara mandatory bagi pelaku usaha yang mengakses layanan BPOM, baik untuk pendaftaran baru maupun perpanjangan izin. BPOM juga akan menindaklanjuti integrasi sistem bersama BPS melalui koordinasi antara Sekretariat Utama, Pusat Data dan Informasi, serta unit registrasi pada seluruh kedeputian teknis. Selain itu, BPOM akan mengkaji penggunaan identitas unik yang paling tepat sebagai dasar verifikasi pengisian kuesioner, termasuk kemungkinan penggunaan NIE, NIB, atau NIK, dengan tetap mempertimbangkan keseragaman dan keamanan data.

Kepala BPOM juga menginstruksikan seluruh unit kerja BPOM, termasuk unit pelaksana teknis (UPT) di daerah, untuk mendukung pelaksanaan SE 2026 melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia. BPOM juga akan melakukan pemadanan data pelaku usaha, khususnya terkait KBLI, agar tidak terjadi tumpang tindih klasifikasi dengan kementerian dan lembaga lain. Pemadanan ini juga menjadi upaya untuk memastikan data pelaku usaha yang berada di bawah pengawasan BPOM semakin akurat.

Sebagai tindak lanjut audiensi ini, BPOM dan BPS sepakat memperkuat koordinasi teknis dalam pengembangan integrasi sistem, pemadanan data pelaku usaha, serta penyempurnaan mekanisme verifikasi. BPS juga akan menyampaikan tautan pengisian kuesioner kepada BPOM sebagai bagian dari implementasi integrasi layanan.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target Sensus Ekonomi 2026 sekaligus menghasilkan basis data pelaku usaha yang lebih lengkap, akurat, dan terintegrasi. Dengan dukungan lintas sektor, hasil sensus diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi penyusunan kebijakan ekonomi nasional dan peningkatan efektivitas pelayanan publik dalam 10 tahun mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan Sjafrie Tinjau Pusdikif Pussenif, Tegaskan Pentingnya Modernisasi Pendidikan Prajurit TNI

Penulis
Reta
-

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan kerja ke Pusdikif Pussenif, Cipatat, Kab. Bandung Barat, Rabu (29/7/2026), untuk meninjau penyelenggaraan pendidikan, kondisi fasilitas, serta kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung pembentukan prajurit infanteri TNI yang profesional.

Kunjungan kerja ini merupakan wujud komitmen Kementerian Pertahanan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan militer sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia pertahanan yang profesional, modern, dan siap menjawab tantangan tugas di masa depan

Setibanya di Pusdikif Pussenif, Menhan beserta rombongan disambut oleh Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Danpussenif) dan dilanjutkan dengan peninjauan pangkalan Pusdikif guna melihat secara langsung kondisi fasilitas pendidikan, sarana latihan, serta infrastruktur pendukung yang digunakan dalam proses pembentukan prajurit.

Selanjutnya, Menhan menerima paparan dari Komandan Pusdikif mengenai kondisi fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, serta berbagai program pendidikan yang sedang berlangsung. Dalam paparan tersebut disampaikan perkembangan peningkatan kapasitas lembaga pendidikan, penyempurnaan kurikulum.

Menhan menegaskan bahwa kualitas prajurit TNI sangat ditentukan oleh kualitas lembaga pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas, modernisasi sarana latihan, serta penyempurnaan kurikulum harus terus dilakukan agar mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika ancaman yang semakin kompleks.

Pada kesempatan tersebut, Menhan juga memberikan pengarahan kepada para peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di Pusdikif. Menhan mengingatkan bahwa pendidikan merupakan tahap pembentukan karakter, mental, disiplin, dan kepemimpinan yang akan menjadi bekal utama dalam menjalankan pengabdian sebagai prajurit TNI.

Menhan mengajak seluruh siswa untuk menjalani setiap proses pendidikan dengan penuh semangat, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Menurut Menhan, setiap tantangan selama pendidikan merupakan bagian dari proses pembentukan prajurit infanteri yang tangguh, profesional, dan siap menghadapi berbagai tugas demi kepentingan bangsa dan negara.

Seorang prajurit, kata Menhan, tidak hanya dituntut memiliki kemampuan militer yang andal, tetapi juga integritas, loyalitas, serta kecintaan yang tinggi kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program MBG Semakin Optimal, BGN Larang Penggunaan MinyaKita dan LPG 3 Kg di SPPG

Penulis
Reta
-

Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian lokal dan menjaga stabilitas harga pangan. Melalui penguatan tata kelola dan kemitraan, Program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi penerima manfaat, pelaku usaha, petani, peternak, serta masyarakat luas.

 

 

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui ekosistem pangan yang sehat dan berkeadilan.

 

 

“Ini adalah upaya bersama. Dampaknya ada dua, yaitu meningkatkan kualitas generasi masa depan sekaligus menjadi revolusi ekonomi bagi ekonomi lokal,” ujar Pak Dar.

 

 

Dalam pelaksanaannya, BGN berkomitmen membangun kemitraan yang sehat dan berkeadilan dengan seluruh mitra penyelenggara Program MBG. Bagi mitra yang telah berinvestasi membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), BGN tengah menyiapkan skema penyelesaian yang memberikan kepastian dan rasa keadilan.

 

 

“Kami akan memastikan ada skema yang adil. Mungkin tidak seperti yang dijanjikan sebelumnya, tetapi kami akan berupaya agar mitra yang telah beritikad baik tidak mengalami kerugian dan mendapatkan penyelesaian yang sebaik-baiknya,” kata Pak Dar (27/7).

 

 

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, BGN juga menegaskan bahwa seluruh SPPG dilarang menggunakan minyak goreng MinyaKita, LPG 3 kilogram bersubsidi, maupun beras SPHP dalam penyelenggaraan Program MBG. Kebijakan ini bertujuan menjaga agar komoditas bersubsidi tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.

 

 

“Tidak diperbolehkan memasak untuk MBG menggunakan MinyaKita, gas LPG 3 kilogram, maupun beras SPHP. Apabila masyarakat menemukan pelanggaran, silakan laporkan kepada kami dan akan kami tindak sesuai ketentuan,” tegas Pak Dar.

 

 

Selain itu, BGN mengarahkan seluruh SPPG untuk menyerap komoditas pangan dengan mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah sebagai upaya menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, khususnya petani dan peternak. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah telur ayam, yang merupakan bahan pangan utama dalam menu MBG.

 

 

Menurut Sudaryono, pembelian telur sesuai harga acuan pemerintah merupakan bagian dari komitmen Program MBG dalam menjaga keberlangsungan usaha peternak sekaligus memperkuat stabilitas harga pangan nasional.

 

 

“Kepala SPPG harus membeli telur sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga sehingga para peternak tidak dirugikan. Program MBG juga menjadi instrumen untuk menjaga harga di tingkat produsen,” ujar Pak Dar.

 

 

Melalui penguatan kemitraan, penataan tata kelola pengadaan pangan, serta keberpihakan kepada petani dan peternak, BGN memastikan Program MBG tidak hanya menghadirkan manfaat gizi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang mendukung kesejahteraan pelaku usaha pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jembatan Bailey di Jalan Nelayan Pekanbaru Rampung, Akses Warga Kembali Normal

Penulis
Reta
-

Tim dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera III telah selesai melakukan pemasangan jembatan bailey di Parit Alam Jalan Nelayan Pekanbaru. Di mana sebelumnya jembatan dilokasi ini mengalami kerusakan sehingga dilakukan pemasangan jembatan bailey agar lalulintas masyarakat tidak terganggu.

Kepala BWS Sumatera III Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU Daniel ST MT mengatakan, jembatan bailey yang dipasang dilokasi tersebut sepanjang 24 meter. Jembatan tersebut sudah selesai dipasang pada Ahad (26/7/2026) lalu dan saat ini sudah bisa dilintasi masyarakat.

“Pemasangan jembatan bailey di Parit Alam Jalan Nelayan sudah selesai. Saat ini jembatan sudah bisa dilintasi masyarakat,” katanya, Rabu (29/7/2026).

Meskipun bersifat sementara, namun jembatan bailey tersebut tetap aman dilintasi masyarakat dan lebih kuat dibandingkan jembatan sebelumnya. Namun, demikian masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati saat melintas.

“Tahun depan kami akan usulkan pembangunan jembatan nya. Jika sudah selesai dibangun jembatan baru, jembatan bailey nya akan dibongkar lagi,” sebutnya.

Sebelumnya, Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho juga sudah meninjau lokasi ambruknya jembatan di Jalan Nelayan, Kecamatan Rumbai, Senin (15/6/2026). Jembatan yang menjadi satu-satunya akses masyarakat di kawasan tersebut mengalami kerusakan serius akibat amblasnya tanah penyangga di bagian bawah konstruksi.

Dalam peninjauan itu, Agung didampingi Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera III, Daniel. Keduanya melihat langsung kondisi jembatan yang putus dan berdiskusi terkait langkah penanganan darurat agar aktivitas warga tidak lumpuh terlalu lama.

Agung mengatakan, pemerintah bersama BWS telah mengambil langkah cepat dengan menyiapkan jembatan darurat yang akan segera dikirim dan dipasang di lokasi. Keputusan tersebut diambil mengingat jalan tersebut merupakan akses vital bagi ribuan warga yang bermukim di kawasan Jalan Nelayan.

Menurutnya, jembatan tersebut merupakan aset yang dibangun pemerintah pusat pada tahun 1995. Usia konstruksi yang telah mencapai lebih dari tiga dekade menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan, ditambah terjadinya erosi tanah di bagian bawah jembatan.

“Jembatan ini dibangun oleh kementerian pada tahun 1995. Artinya usianya sudah lebih dari 31 tahun. Jadi memang terjadi erosi di bagian bawah sehingga tanahnya ambruk dan mengakibatkan konstruksi jembatan tidak bisa lagi digunakan,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bapanas dan DKP Kota Tangerang Tanamkan Pola Makan Sehat Lewat B2SA Goes to School

Penulis
Reta
-

Sebelum menyantap hidangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ratusan siswa SDN Karawaci 5 Kota Tangerang terlebih dahulu mengikuti edukasi B2SA Goes to School (BGtS) yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (28/7/2026). Melalui kegiatan tersebut, para siswa dibekali pemahaman mengenai pentingnya menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), sehingga tidak hanya menikmati makanan bergizi, tetapi juga memahami kebiasaan konsumsi pangan yang sehat, seimbang, dan aman sejak dini.

Edukasi dikemas secara interaktif melalui pengenalan konsep B2SA, permainan edukatif, hingga ajakan mengonsumsi pangan lokal, buah, dan sayur. Suasana penuh antusias terlihat sejak kegiatan dimulai. Para siswa aktif menjawab pertanyaan, mengikuti permainan, dan berdiskusi menyusun menu isi piringku dengan konsep pangan B2SA.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rinna Syawal, mengatakan bahwa edukasi B2SA Goes to School menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman gizi sejak usia dini. Menurutnya, pemberian makanan bergizi melalui Program MBG perlu diiringi dengan peningkatan literasi pangan agar manfaat yang diterima anak-anak dapat berkelanjutan.

“Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya tentang menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun pemahaman mengenai pentingnya pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman. Melalui B2SA Goes to School, kami ingin menanamkan kebiasaan memilih pangan yang sehat sejak dini sehingga manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan,” ujar Rinna.

Rinna menambahkan, pembiasaan mengonsumsi pangan lokal yang beragam juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas konsumsi masyarakat, mewujudkan kemandirian pangan, sekaligus mengenalkan kekayaan pangan Indonesia kepada generasi muda.

Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, Lisnah, mengatakan B2SA Goes to School tahun ini telah dilaksanakan di sekitar 10 sekolah di Kota Tangerang. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya berharap edukasi yang diberikan dapat membentuk kebiasaan baik pada anak-anak untuk mengonsumsi buah, sayur, serta pangan lokal sebagai bagian dari pola makan sehari-hari.

“Mudah-mudahan kegiatan B2SA Goes to School pada tahun ini yang kita laksanakan di Kota Tangerang, kurang lebih ada 10 sekolah. Anak-anak akan bisa terbiasa dengan makan buah dan sayur setiap hari, makan makanan B2SA, dan juga makan pangan-panganan lokal, dengan kearifan lokal kita,” ungkap Lisnah.

Apresiasi juga disampaikan Kepala SDN Karawaci 5 Kota Tangerang, Eneng Sulastri. Menurutnya, edukasi yang diberikan Bapanas dan DKP Kota Tangerang menjadi bekal penting bagi siswa untuk memahami pola makan yang sehat sekaligus memilih asupan gizi yang tepat.

“Kami dari pihak SD Negeri Karawaci 5 sangat apresiasi terhadap program B2SA Goes to School. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa generasi SD Negeri Karawaci 5 menjadi lebih baik dalam pola makannya dan mampu memilih makanan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizinya,” kata Eneng.

Ia berharap kebiasaan baik yang ditanamkan melalui edukasi tersebut terus terbawa dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membentuk generasi Indonesia yang mandiri, sehat, tangguh, dan siap menyongsong Indonesia Emas.

“Dengan edukasi seperti ini, saya juga berharap ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik (siswa/i) SD Negeri Karawaci 5, yang akhirnya menjadikan anak-anak Indonesia ini menjadi anak-anak Indonesia yang mempunyai kemandirian, tangguh, dan menjadi generasi emas di masa depan” sambungnya.

Melalui B2SA Goes to School, Bapanas bersama Pemerintah Kota Tangerang terus mendorong terbentuknya budaya konsumsi pangan yang sehat sejak usia sekolah. Edukasi yang diberikan sebelum pelaksanaan MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan siswa tentang gizi, tetapi juga membangun kebiasaan mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, serta memanfaatkan potensi pangan lokal sebagai bagian dari gaya hidup sehat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...899091...4,860Halaman 90 dari 4,860