Beranda blog Halaman 888

Terima Peserta Human Fraternity Fellowship, Menag Jelaskan Program Lintas Agama di Masjid Istiqlal

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menag Nasaruddin Umar hari ini menerima kunjungan delegasi Zayed Award for Human Fraternity di Ruang VIP Masjid Istiqlal. Delegasi ini terdiri dari 10 anggota program Human Fraternity Fellowship yang berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Uni Emirat Arab, India, Amerika Serikat, Burkina Faso, Zambia, Pakistan, dan Bangladesh.

“Kami di sini mewakili Sekretaris Jenderal kami, Judge Mohamed Abdelsalam. Kami sangat bersemangat bisa bertemu dengan Anda sebagai seseorang yang menjadi pejuang dialog lintas agama,” ujar Emily, juru bicara rombongan delegasi tersebut, Senin (11/8/2025).

Delagasi ini mengundang Menag untuk mengajukan nominasi penerima Zayed Award for Human Fraternity 2026, penghargaan global yang diberikan kepada individu yang berkontribusi luar biasa dalam mendorong kerukunan dan kebersamaan di tengah perbedaan.

Menag Nasaruddin menyambut kunjungan delegasi ini. Menag memperkenalkan beragam program lintas agama yang rutin dilaksanakan di Masjid Istiqlal.

“Ada program rutin lintas agama seperti makan bersama yang melibatkan tokoh agama Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan Protestan, serta dialog lintas agama. Istiqlal juga menjadi tuan rumah pertemuan duta besar dari lebih 50 negara, baik Muslim maupun non-Muslim, membahas diplomasi agama,” jelas Menag.

Ia juga menekankan bahwa keberadaan Masjid Istiqlal, yang berseberangan dengan Gereja Katedral Jakarta dan terhubung dengan Terowongan Persahabatan, menjadi simbol kuat kerukunan umat beragama di Indonesia. “Masjid ini juga menjadi simbol toleransi. Lokasinya berseberangan dengan Gereja Katedral Jakarta, dihubungkan oleh terowongan persahabatan,” terangnya.

Lebih lanjut, Menag membagikan kisah kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal pada tahun 2024 lalu. Ia menceritakan bahwa dirinya sempat mencoba berbicara dalam bahasa Arab dan Paus memahaminya.

“Saya mencoba berbicara dalam bahasa Arab, dan Paus mengerti. Saya pernah dengar bahwa sebelum menjadi Paus, beliau sudah mengunjungi beberapa negara Muslim seperti Suriah dan Sudan, sehingga beliau bisa berbicara bahasa Arab,” kenangnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gubernur Kaltim Ingatkan Warga Waspadai Penipuan Aktivasi IKD dan Penyalahgunaan Data Pribadi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemprov Kaltim mengeluarkan peringatan tegas kepada masyarakat untuk mewaspadai maraknya penipuan yang mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terkait aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta penyalahgunaan data pribadi.

Peringatan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Kaltim Nomor 400.12/2204/DISDUKCAPIL/2025 yang ditandatangani Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, pada 5 Agustus 2025.

Dalam edaran tersebut ditegaskan bahwa Disdukcapil tidak pernah menghubungi masyarakat secara personal melalui panggilan video, WhatsApp, Telegram, SMS, maupun telepon untuk melakukan aktivasi IKD.

“Proses aktivasi IKD hanya dapat dilakukan secara tatap muka di kantor Disdukcapil, Mall Pelayanan Publik (MPP), kecamatan, desa/kelurahan, atau tempat layanan resmi lainnya, dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi IKD dari Playstore atau Appstore,” demikian bunyi salah satu poin dalam edaran tersebut.

Gubernur Harum juga mengingatkan bahwa data kependudukan kini menjadi basis berbagai layanan publik, baik pemerintah maupun swasta, sehingga kebocoran data dapat berakibat serius. Masyarakat diminta tidak membagikan atau mengunggah dokumen penting seperti KTP, KK, akta kelahiran, maupun akta kematian di media sosial, aplikasi pesan, atau situs yang tidak resmi.

Selain itu, warga diminta memverifikasi identitas petugas sebelum memberikan data pribadi, tidak menggunakan informasi pribadi seperti tanggal lahir atau tanggal pernikahan sebagai kata sandi, serta selalu memastikan keamanan situs dan aplikasi yang digunakan.

Dalam Surat edaran tersebut juga memuat imbauan untuk menyensor sebagian informasi saat mengirim dokumen kependudukan kepada pihak terpercaya dan mewaspadai situs palsu dengan domain yang menyerupai situs resmi.

Masyarakat yang menemukan indikasi penipuan aktivasi IKD atau penyalahgunaan data dapat melapor melalui email: disdukcapil@kaltimprov.go.id, akun Instagram: @disdukcapil_prov.kaltim, atau WhatsApp di nomor 0878 8345 3285.

“Penyalahgunaan data pribadi bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga dapat berimplikasi pada keamanan identitas seseorang. Karena itu, kewaspadaan harus menjadi kebiasaan,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud dalam edaran tersebut.

Salinan digital Surat Edaran ini dapat diunduh melalui tautan resmi Pemprov Kaltim di https://bit.ly/SrtEdaran. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gubernur Kaltim Tinjau Dusun Sidrap, Utamakan Penyelesaian Damai Sengketa Batas Wilayah Kutim–Bontang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud (Harum) turun langsung mengulas Dusun Sidrap Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Senin (11/8/25).

Kehadirannya bertujuan memediasi dan mencari solusi atas permasalahan batas wilayah antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur yang telah lama menjadi perhatian warga.

Dalam dialog terbuka bersama masyarakat, Gubernur Kaltim menegaskan bahwa penyelesaian masalah batas wilayah tidak boleh mengorbankan pelayanan publik bagi warga.

“Semua warga di sini adalah warga Indonesia, warga Kaltim. Jangan sampai perbedaan persepsi batas wilayah membuat ada yang tidak mendapat pelayanan. Mau pilih masuk Bontang atau Kutim, silakan, tapi yang utama adalah dokumen kependudukan yang jelas, pelayanan publik terpenuhi dan hak warga dilindungi,” tegasnya.

Gubernur Kaltim menekankan pentingnya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus tetap berjalan tanpa diskriminasi. Seperti pendidikan, kesehatan, strategi infrastruktur, lapangan pekerjaan, jaminan sosial, keamanan, dan kenyamanan.

Selain itu, Gubernur Kaltim juga menonjolkan aspek administrasi seperti pembayaran pajak, pengelolaan Puskesmas, fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih dan listrik yang selama ini diberikan oleh pemerintah daerah.

Permasalahan batas wilayah, kata Gubernur Kaltim, tidak hanya terjadi di Sidrap, tetapi juga di daerah lain seperti Kutim–Berau, Kukar–Kubar, dan PPU–Paser. Ia mengajak semua pihak untuk tetap menjaga ketenangan meski ada perbedaan pandangan.

“Hati boleh panas tapi kepala harus tetap dingin. Kalau tidak bisa kita sepakati hari ini, maka sesuai aturan akan kita serahkan ke Mahkamah Konstitusi. Apapun keputusannya nanti, harus kita patuhi,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan aspirasi pro dan kontra terkait pilihan pemerintahan untuk bergabung bersama Pemerintan Kota Bontang, atau bertahan dengan Pemerintah Kabupaten Kutim. Disertai dengan pertimbangan sosial, budaya, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta jaminan kesejahteraan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Supervisi Raziras Rahmadillah, Kabiro POD Setdaprov Kaltim Siti Sugiyanti, jajaran kepala Perangkat Daerah, unsur Forkopimda Kaltim, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, serta tokoh masyarakat setempat. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemkomdigi-TNI Kolaborasi Kawal Infrastruktur Digital di Daerah 3T

Penulis
Syifa
-

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya ketersediaan infrastruktur konektivitas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Papua, sebagai bagian dari pertahanan nasional.

Meutya mengatakan sinergi Kemkomdigi dan TNI telah berhasil menghubungkan wilayah-wilayah di Papua dengan konektivitas digital.

“Kemkomdigi membangun konektivitas di daerah Papua bekerja sama dengan teman-teman TNI, khususnya yang bertugas di sana,” kata Meutya dalam Pembekalan Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Pasis Dikreg) LXVI Seskoad TA 2025 di Bandung, Kamis (07/08/2025).

Ia mengapresiasi TNI yang telah berperan dalam menentukan titik-titik strategis yang membutuhkan konektivitas dan mengamankan infrastrukturnya.

“Ini contoh kolaborasi Kementerian Komdigi dan TNI yang akan terus berlanjut,” ujarnya.

Meutya juga mengatakan dinamika geopolitik global telah membuat beberapa negara jatuh ke dalam situasi konflik.

Selain konflik fisik, peperangan juga terjadi di dunia digital sehingga sinergi Kemkomdigi dengan TNI menjadi penting dalam membangun pertahanan digital.

“Dalam konflik geopolitik ini juga terjadi perang-perang dalam bentuk digital. Itu menggambarkan pentingnya pertahanan digital,” tandasnya.

Menurutnya, tantangan dalam pertahanan digital semakin kompleks, seperti munculnya layanan konektivitas satelit Low Earth Orbit (LEO) dari perusahaan asing di Indonesia serta derasnya arus data lintas batas negara yang dapat menimbulkan risiko terhadap pertahanan dan keamanan negara.

“Di situlah pentingnya digitalisasi dikawal tidak hanya oleh para pakar IT tapi juga orang yang ahli dalam strategi pertahanan,” tuturnya.

Selain itu, ada berbagai informasi hoaks yang beredar di masyarakat berpotensi mengganggu stabilitas keamanan negara sehingga peran TNI juga dibutuhkan untuk menangkal isu-isu tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DKI Jakarta Raih Predikat Provinsi Layak Anak 2025 dari Kemen PPPA

Penulis
Syifa
-

Provinsi DKI Jakarta berhasil kembali meraih predikat penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak (PROVILA) yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia dalam acara Penganugerahan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025 di Ruang Auditorium KH. M. Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, pada Jumat (8/8).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengapresiasi para penerima penghargaan. Ia juga menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam mengendalikan penggunaan gawai berlebih pada anak sebagai dampak negatif era digitalisasi, yakni dengan membangun kota yang ramah anak, tidak hanya layak huni, tetapi juga layak dicintai.

“Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang telah menerima penghargaan ini. Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa membangun kota ramah anak adalah tanggung jawab bersama. Tantangannya kini semakin berat di tengah arus digitalisasi yang mengubah pola interaksi keluarga. Rata-rata screen time orang Indonesia sudah mencapai 7,5 jam per hari, membuat anak-anak rentan mengalami masalah psikologis dan penurunan kemampuan kognitif. Karena itu, pengendalian paparan layar harus dibarengi dengan penyediaan jalur sepeda, taman bermain, dan ruang publik yang aman, agar kota kita bukan hanya layak huni, tetapi juga layak dicintai,” ujar Menteri Pratikno.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan, penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kesungguhan para kepala daerah beserta jajarannya dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

“Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kesungguhan para Gubernur, Bupati, Wali Kota, beserta seluruh jajarannya dalam mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang mewajibkan negara untuk memenuhi seluruh hak anak, memberikan perlindungan, serta menghargai pandangan mereka, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan,” ujar Menteri Arifah.

Menteri Arifah mengatakan, mewujudkan KLA bukanlah tugas yang mudah tanpa adanya komitmen kuat dari pimpinan daerah, dukungan kebijakan, serta program terpadu yang berfokus pada pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Untuk itu, beliau berharap, melalui momentum capaian ini, para Kepala Daerah dapat menjadikan isu perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah, guna menghadirkan tempat yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak di wilayah masing-masing, demi mewujudkan Indonesia Layak Anak (Idola).

Pada kesempatan yang sama, mewakili Gubernur DKI Jakarta, Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Iin Mutmainnah, mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang kembali diraih DKI Jakarta sebagai Provinsi Layak Anak. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dan berkomitmen dalam memenuhi hak anak serta memberikan perlindungan khusus bagi anak di DKI Jakarta.

“Dalam kesempatan ini, kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Kemen PPPA atas penghargaan yang diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta. Prestasi ini merupakan hasil sinergi, kolaborasi, dan kerja keras bersama seluruh pihak yang telah berkontribusi dan berkomitmen penuh dalam memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan khusus bagi seluruh anak di DKI Jakarta. Penghargaan ini juga menjadi penguat semangat bagi Pemprov DKI Jakarta untuk terus mewujudkan Jakarta, yang tidak hanya menjadi daerah yang layak huni, tetapi juga layak dicintai, serta menjadi kota global yang ramah anak dan inklusif,” tutur Iin.

Sebagai tambahan informasi, penghargaan PROVILA merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada provinsi yang berkomitmen tinggi dalam mewujudkan lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak, memperhatikan pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta telah berjuang menjadikan seluruh kabupaten/kota menjadi KLA.

Selain meraih gelar PROVILA, di tingkat kota, Kota Administrasi Jakarta Pusat juga berhasil meraih gelar sebagai Kota Layak Anak predikat Utama, naik satu tingkat dari predikat sebelumnya, yaitu Nindya. Sementara itu, Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan, berhasil mempertahankan predikat Utama. Diikuti Kota Administrasi Jakarta Barat yang mempertahankan predikat Nindya, dan Kabupaten Kepulauan Seribu yang meraih predikat Pratama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wakil Wali Kota Cimahi Pantau Pembangunan Bunderan Pemkot Cimahi

Penulis
Syifa
-

Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira beserta jajaran dinas terkait Pemerintah Kota Cimahi menggelar Monitoring dan Evaluasi pembangunan Bunderan Pemkot Cimahi, Senin (4/8). Pembangunan menjadi upaya mengurai kemacetan di kawasan tersebut.

“Dalam rangka monev terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan Bunderan Jati atau Bunderan Pemkot sebagai bentuk perhatian Pemkot Cimahi untuk menuntaskan persoalan kemacetan sedikit demi sedikit di Kota Cimahi,” ujarnya di lokasi.

Adhitia menyampaikan, progres proyek pelebaran radius tikung tersebut sudah mencapai 60%. “Pengerjaan sudah sekitar 60 persen, dan hal hal yang sifatnya prinsip sudah diselesaikan yaitu pengerasan jalan dan sebagainya, tinggal nanti penyempurnaan,” ucapnya.

Pada pemantauan tersebut, turut dilakukan uji coba lalu lintas atau traffic test. “Dan hari ini mau dicoba traffic test dulu, untuk menguji coba apakah perlu diadakan rekayasa lalin atau tidak kedepannya setelah bunderan selesai. Nanti kita buka sambil membantu pemadatan jalan, sifatnya hanya sementara untuk bahan evaluasi saja ketika sudah selesai baru dilakukan 100 persen,” jelasnya.

Penyempurnaan kawasan bunderan akan dilakukan dengan pembuatan sejumlah ornamen. “Untuk yang sifatnya ornamen atau penyempurnaan, nanti ada relief perjalanan sejarah Kota Cimahi. Lalu ada public furniture, taman sedikit dan di tengah ada monumen. Nanti juga akan ada meriam, Insya Allah nanti dikasih dari Arhanud,” imbuhnya.

Pembangunan akan rampunh diperkirakan Oktober 2025. “Untuk yang pekerjaan ornamen akan diselesaikan di tahun 2026, tapi untuk bunderan secara fungsi tuntas bulan Oktober nanti sudah bisa dilalui oleh para pengguna jalan. Nanti grand launching kita lakukan di tahun depan setelah semuanya sempurna,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendikdasmen Tegaskan Kedaulatan Bahasa Indonesia sebagai Cermin Peradaban dan Keadaban Bangsa

Penulis
Syifa
-

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan bangsa melalui bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Konsolidasi Daerah tentang Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Provinsi Jawa Timur” di Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur.

Acara ini dihadiri oleh sekitar 230 peserta yang terdiri atas sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, kepala UPT Kemendikdasmen di Provinsi Jawa Timur, kepala sekolah, perwakilan organisasi profesi, dosen, guru Bahasa Indonesia, dan jurnalis.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, kembali menekankan arti penting bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga alat pemersatu bangsa dan sebagai bagian dari cermin peradaban dan keadaban bangsa. “Bahkan, bahasa Indonesia telah menjadi bagian dari perangkat diplomatik, yang sering kita sebut sebagai internasionalisasi bahasa Indonesia. Kita semua memahami bahwa bahasa Indonesia adalah bagian dari kedaulatan negara yang prosesnya melalui sejarah yang sangat panjang,” jelasnya.

Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa ada tiga tonggak penting yang menandai perjalanan bangsa Indonesia. Pertama, kedaulatan budaya yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda, yang di dalamnya terdapat ikrar untuk menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kedua, kedaulatan politik yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Ketiga, kedaulatan wilayah.

Mendikdasmen menuturkan, lewat perjuangan diplomatik yang sangat panjang, Ir. Juanda berjuang melalui berbagai forum diplomasi dunia yang menelurkan Perjanjian Juanda yang menyebutkan pengakuan dunia bahwa wilayah Indonesia diukur dari titik atau pulau-pulau terluar Indonesia sehingga yang di dalam itu adalah wilayah Indonesia. Deklarasi Juanda memberikan “berkah” juga bagi negara-negara kepulauan lain, seperti Filipina dan Thailand.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kecenderungan pragmatisme dalam penggunaan bahasa dapat menggerus bahkan dapat menghilangkan arti penting bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan menegakkan kedaulatan negara dari sisi budaya dan dari sisi berbagai aspek politik. Kedaulatan bahasa Indonesia sebagai sebuah upaya politik untuk memperkuat bahasa Indonesia mengikuti trigatra bangun bahasa, yaitu utamakan bahasa Indoensia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.

Menteri Mu’ti juga menyoroti ruang-ruang publik yang perlu ditegakkan untuk kedaulatan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus dilakukan dalam sebuah proses. Kedaulatan bahasa Indonesia bisa kita lakukan dengan melibatkan berbagai pihak sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmu dan bahasa yang menggambarkan keadaban dan ketinggian ilmu dari bangsa ini dan simbol kejayaan bangsa dalam pergaulan dunia.

“Komitmen kita untuk bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia harus menjadi komitmen kolektif, terutama kedisiplinan menggunakan bahasa Indoensia di ruang-ruang publik. Sebagai penutup, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk Bangga, Mahir, dan Maju dengan Bahasa Indonesia” pesan Abdul Mu’ti.

Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momen penting sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berkomitmen melaksanakan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan bahasa Indonesia.

“Konsolidasi daerah ini juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia di Provinsi Jawa Timur, baik di lanskap (ruang publik) maupun di dokumen resmi pemerintah dan swasta, termasuk di lingkungan pendidikan,” lanjutnya. Muksin juga menambahkan bahwa konsolidasi daerah di Jawa Timur sebagai tindak lanjut dari Peluncuran Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia pada 24 April 2025.

Konsolidasi daerah ini juga menghasilkan dua hal penting, yakni Komitmen Daerah yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah mewakili kepala daerah masing-masing. Selain itu, telah diserahkannya draf contoh Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah tentang Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Daerah oleh Kepala Badan Bahasa kepada Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Diharapkan, draf contoh SK tersebut dapat segera dapat di SK-kan, baik oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di wilayah kerja masing-masing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Cianjur: Profesi Nakes Adalah Jalan Jihad dan Pengabdian Mulia

Penulis
Syifa
-

Bupati Cianjur dr. Wahyu, secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Service Excellent bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas se-Kabupaten Cianjur, Rabu (6/8), yang berlangsung di Aula Lantai 2 Bank BJB Cabang Cianjur.

Dalam sambutannya, Bupati Wahyu menyampaikan pesan inspiratif dan penuh semangat kepada para peserta pelatihan. Ia menegaskan bahwa profesi tenaga kesehatan merupakan profesi yang mulia, karena tidak hanya menyembuhkan fisik, tetapi juga menyentuh dan menyembuhkan batin pasien.

“Ingat, apapun yang kita lakukan, kita berikan yang terbaik. Ini bisa menjadi jalan jihad kita. Profesi sebagai tenaga kesehatan itu luar biasa mulia,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat adalah “bos” sejati yang harus dilayani dengan sepenuh hati.

“Ayo kita layani bos-bos kita, yaitu masyarakat Kabupaten Cianjur. Mereka yang mengisi rekening kita, jadi layani dengan sepenuh hati, dengan senyum, dengan hati yang tulus,” sambungnya.

Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan tenaga kesehatan dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Cianjur, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan melalui prinsip service excellent.

Kegiatan ini sekaligus menjadi komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang ramah, profesional, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Depok Tekankan Pentingnya Menanamkan Nasionalisme Sejak Dini

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Depok, Supian Suri, menegaskan pentingnya menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada generasi muda sejak usia dini. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Jalan Sehat Qutubul Amin di Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Minggu (10/08/25).

Menurutnya, mencintai tanah air dan menjaga budaya bangsa merupakan bagian dari wujud keimanan. Karena itu, semangat nasionalisme perlu diwariskan kepada anak-anak agar tetap terjaga di masa depan.

“Mudah-mudahan semangat ini akan turun kepada anak-anak kita, karena mencintai tanah air dan budaya negeri kita adalah bagian dari wujud keimanan,” ujarnya.

Bang Supian, sapaan akrabnya, juga mengajak warga untuk memasang bendera Merah Putih di rumah masing-masing. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus simbol kecintaan terhadap tanah air.

“Bagi yang sudah memasang bendera, saya ucapkan terima kasih. Yang belum, mohon kesediaannya untuk memasang, karena ini wujud syukur kita atas nikmat kemerdekaan,” katanya.

Selain itu, ia berpesan kepada para orang tua untuk memastikan anak-anak tetap bersekolah dan tidak ada yang putus sekolah.

“Perhatikan anak-anak kita, jangan sampai ada yang putus sekolah. Kita punya harapan besar agar generasi ke depan jauh lebih hebat dari kita,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Yogya Gencarkan CSR-Gotong Royong Bedah Rumah di Rejowinangun-Purbayan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot Yogya) Yogyakarta menggencarkan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dan gotong royong masyarakat untuk rehabilitasi atau bedah rumah tidak layak huni (RTLH). Salah satunya dalam kegiatan bedah rumah di wilayah Rejowinangun dan Purbayan pada Minggu (10/8). Bedah rumah itu untuk mewujudkan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat tidak mampu.

Bedah rumah pertama menyasar rumah milik Joyo Setomo di RT 8 RW 3 Gedong Kuning Rejowinangun. Kondisi rumah bagian atap bocor, lantai hanya diplester dan kamar tidur yang berdekatan dengan kamar mandi tanpa sekat layak. Sedangkan bedah rumah kedua di wilayah Kampung Purbayan RT 054 RW 13, d Rukimin dan Sugeng Riyanto. Kerusakan rumah terjadi di bagian atap yang turun dan sebagian rusak.

Penyerahan secara simbolis CSR rehabilitasi rumah tidak layak huni dari Pamella Supermarket kepada ketua pelaksana perbaikan disaksikan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo didampingi warga penerima manfaat.

Bedah rumah RTLH itu menggunakan dana bantuan CSR Pamella senilai Rp 20 juta/rumah, bantuan sejumlah semen dari Anis Co Group, bantuan dana sumbangan swadaya masyarakat di Purbayan. Selain itu Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan PNS dari Dinas Pariwisata serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta juga gotong royong membantu sejumlah semen.

“Atas nama pemerintah daerah maka program bedah rumah harus kita lakukan. Di sini masih banyak (RTLH) yang antre. Kalau diantrekan lama. Oleh karena itu dengan CSR gotong royong ini maka cepat bisa kita lakukan,” kata Hasto saat bedah rumah di Rejowinangun dan Purbayan.

Hasto mengucapkan terima kasih kepada Supermarket Pamella dan Anis Co Group yang telah memberikan bantuan bedah rumah kepada keluarga miskin. Termasuk gotong royong sumbangan para PNS diDinas Pariwisata dan BPKAD Kota Yogyakarta. Hasto menyatakan kehadiran para PNS dari organisasi perangkat daerah Pemkot Yogyakarta pada kegiatan bedah rumah agar bisa merasakan empati masyarakat yang rumahnya tidak layak huni.

“Yang paling baku adalah para PNS datang blusukan ke rumah-rumah tidak layak huni untuk menambah empati kepada masyarakat, kepedulian sosial dan kualitas pelayanan,” paparnya.

Hasto juga mengapresiasi panitia pelaksana perbaikan RTLH di Purbayan yang awalnya alokasi bantuan CSR untuk 1 RTLH akan digunakan untuk 2 rumah RTLH. Di samping itu juga sumbangan swadaya masyarakat di Kampung Purbayan. Dalam kesempatan itu Hasto juga mengingatkan masyarakat untuk mengolah sampah sebelum dibawa penggerobak untuk mengurangi volume sampah di depo.

“Titip kebersihan lingkungan agar sampah bisa dikurangi. Sampah supaya dipilah agar sampah yang depo tidak banyak. Ada program Mas Jos Masyarakat Jogja Olah Sampah,” tambah Hasto.

Penerima manfaat bedah rumah di Rejowinangun Asmuni selaku ahli waris bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Yogyakarta dan Pamella serta pihak terkait yang membantu perbaikan rumah. Selama ini dirinya tinggal satu rumah dengan anaknya karena kondisi rumah dari warisnya kurang layak.

“Ini rumah tinggalan keluarga. Saya ahli warisnya dan kondisinya kruang layak. Bagian atap masih banyak yang bocor,” ujar Asmuni.

Salah satu warga Purbayan penerima manfaat bedah rumah Rukimin juga menyampaikan terima kasih kepada Pamela, Pemkot Yogyakarta dan semua pihak yang mendukung perbaikan rumahnya. Menurutnya bagian atap sudah rusak dan turun sudah sejak lama. “Saya senang sekali sudah dibantu. Atap russk sudah lama karena atapnya sudah tua,” imbuh Rukimin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...887888889...4,914Halaman 888 dari 4,914