Beranda blog Halaman 892

Kolaborasi Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Sosial Hadirkan Sekolah Rakyat di Kawasan Transmigrasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Sosial sepakat memperkuat sinergi program melalui rencana pendirian Sekolah Rakyat di kawasan transmigrasi. Program ini merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi keluarga tidak mampu, terutama di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar).

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Sekolah Rakyat. Ini yang dibutuhkan masyarakat kita di kawasan transmigrasi, terutama di Papua yang angka kemiskinannya masih tinggi,” kata Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam pertemuan bersama Menteri Sosial di Kantor Kemensos, Kamis (7/8).

Menteri Transmigrasi menilai konsep _boarding school_ dalam Sekolah Rakyat sangat tepat untuk kawasan transmigrasi, terutama di Papua. Hal ini menjawab fenomena rendahnya daya serap pendidikan di daerah tersebut.

“Kami tengah menyiapkan pilot project Sekolah Rakyat di Papua Pegunungan, khususnya Wamena dan Yahukimo, serta menjajaki potensi pengembangan di Sumba Timur,” jelas Menteri Iftitah.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyampaikan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan afirmatif negara untuk memuliakan rakyat miskin. Mengingat berdasarkan data Badan Pusat Statistka (BPS), masih ada sekitar 3 juta anak Indonesia yang belum menerima pendidikan secara optimal, sehingga Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret.

“Presiden memberi arahan agar negara membuka akses seluas-luasnya kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk bisa mengenyam pendidikan dengan fasilitas yang optimal,” terang Menteri Saifullah.

Saat ini, sudah ada 63 Sekolah Rakyat yang beroperasi. Per 15 Agustus 2025, ditargetkan mencapai 100 sekolah dan 159 sekolah pada awal September, dengan total daya tampung lebih dari 15.000 siswa. Setiap peserta didik akan mendapatkan makan bergizi tiga kali sehari dan menjalani asesmen untuk medeteksi bakat anak dalam waktu singkat dengan teknologi berbasis AI.

Sebagai informasi, transmigrasi saat ini tidak lagi hanya soal pemindahan penduduk, melainkan melakukan transformasi di kawasan transmigrasi berbasis ekonomi dan investasi. Kementerian Transmigrasi tengah bekerja sama dengan investor seperti PT MSM yang mengembangkan industri tebu hingga 16 ribu hektare untuk pangan dan energi. Proyek ini berpotensi menyerap ribuan tenaga kerja lokal dan akan didukung program pendidikan seperti Sekolah Rakyat.

“Tenaga kerja sudah ada, tinggal kita siapkan pendidikan dan keterampilannya. Ini bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi yang lengkap di kawasan transmigrasi,” tegas Menteri Transmigrasi.

Pertemuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, efektif dan berdampak langsung pada masyarakat. Pendidikan menjadi kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan membentuk SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Kami berharap sinergi ini menjawab tantangan kemiskinan dan pendidikan secara terintegrasi. Sekolah Rakyat adalah miniatur pengentasan kemiskinan terpadu yang akan mengawal generasi muda menuju masa depan yang cerah,” pungkas Menteri Saifullah.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wali Kota Semarang Siap Dialog dengan Pemkab Demak Atasi TPA Ilegal di Perbatasan

Penulis
Syifa
-

Wali kota Semarang, Agustina, menyatakan kesiapannya untuk berdialog dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak guna mencari solusi atas permasalahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ilegal yang berlokasi di area perbatasan antara Rowosari, Tembalang, dan Kebunbatur, Mranggen, yang berdekatan dengan kawasan Brown Canyon.

Agustina menanggapi keluhan masyarakat terkait tumpukan dan pembakaran sampah di wilayah perbatasan tersebut. Menurutnya, koordinasi antar-daerah diperlukan, dan dirinya berharap Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jawa Tengah dapat memfasilitasi pertemuan tersebut.

“Ya kalau (Pemerintah) Provinsi (Jawa Tengah) mempertemukan kita, ya kita ketemu,” kata Agustina pada Selasa (5/8).

Dirinya menegaskan bahwa Pemkot Semarang akan bertanggung jawab sesuai dengan batas wilayahnya. Namun, jika dampak lingkungan, seperti asap dari pembakaran sampah di wilayah Demak, sampai mengganggu warga Kota Semarang, maka penyelesaiannya harus melibatkan Pemerintah Provinsi.

“Kalau kita (Semarang) bagian kita, Demak bagian Demak. Tapi kalau ada pembakaran (sampah) di Demak terus mengenai warga di Kota Semarang, itu yang kita lapor ke provinsi,” tegasnya.

Dirinya juga menghimbau agar masyarakat, khususnya warga di wilayah perbatasan, memiliki kesadaran penuh untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan. Dengan demikian, keindahan dan kebersihan lingkungan dapat terjaga, dan tidak ada lagi TPA ilegal yang meresahkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM Cabut 21 Izin Edar Kosmetik dengan Komposisi Tidak Sesuai dengan yang Didaftarkan

Penulis
Syifa
-

BPOM secara konsisten terus melakukan intensifikasi pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar di pasaran. Dari hasil intensifikasi pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap sarana produksi kosmetik, BPOM menemukan 21 produk kosmetik yang diproduksi tidak sesuai dengan data yang didaftarkan pada BPOM (data notifikasi).

“Selain pengawasan yang dilakukan secara rutin terhadap produk yang beredar, BPOM juga memonitor isu yang beredar di masyarakat. Salah satunya yaitu pemberitaan di media sosial. Belakangan ini merebak kosmetik beredar dengan komposisi yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada kemasan. Untuk itu, kami lakukan intensifikasi pengawasan untuk menindaklanjuti hal tersebut,” jelas Kepala BPOM Taruna Ikrar terkait dengan temuan ini dalam keterangan resminya pada Kamis (7/8).

Ketidaksesuaian yang ditemukan pada produk tersebut adalah adanya perbedaan komposisi bahan dari kosmetik yang diproduksi dengan data komposisi yang disampaikan saat produk didaftarkan ke BPOM, juga berbeda dengan informasi yang dicantumkan pada kemasan produk. Perbedaan yang dimaksud meliputi perbedaan jenis bahan, kadar bahan, atau keduanya. Pelanggaran ketidaksesuaian komposisi ini sebagian besar ditemukan pada produk kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi. Daftar ke-21 produk kosmetik dapat dilihat pada Lampiran.

Ketidaksesuaian komposisi bahan yang diproduksi dengan yang dicantumkan pada penandaan berpotensi berisiko terhadap kesehatan. Risiko yang dapat timbul berupa reaksi alergi bagi pengguna yang sensitif terhadap bahan yang tidak dicantumkan pada penandaan, mengingat tidak adanya informasi kandungan bahan tersebut. Selain itu, ketidaksesuaian komposisi dapat menyebabkan manfaat produk tidak sesuai dengan klaim kegunaan produk yang dinyatakan pada kemasan.

Kegiatan memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetik yang tidak sesuai dengan data notifikasi melanggar Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Sesuai ketentuan tersebut, BPOM telah melakukan tindakan tegas dalam bentuk sanksi administratif, yaitu pencabutan izin edar/notifikasi terhadap ke-21 produk kosmetik serta perintah untuk melakukan penarikan dan pemusnahan kosmetik bagi pelaku usaha.

Kepala BPOM kembali menegaskan kepada pelaku usaha kosmetik untuk selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usahanya. “Pembuatan kosmetik harus senantiasa dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Di dalamnya mensyaratkan pembuatan setiap batch produk kosmetik harus sesuai dengan nama produk serta formula yang diajukan/disetujui notifikasinya,” ujar Taruna Ikrar.

“Selain itu, kepada badan usaha pemilik notifikasi (BUPN) kosmetik juga diimbau untuk senantiasa melakukan upaya konkret untuk memastikan agar produk yang diedarkan memiliki komposisi sesuai dengan yang dinotifikasi,” tambah Taruna Ikrar.

Bagi masyarakat, BPOM mengimbau agar lebih cerdas dan cermat dalam memilih kosmetik yang akan dibeli/digunakan agar tidak teperdaya dengan klaim kegunaan yang menyesatkan. Selalu ingat CekKLIK (Cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa): pastikan Kemasan dalam kondisi baik, baca seluruh informasi pada Label produk dan sesuaikan jenis kosmetik yang dipilih dengan kebutuhan, pastikan kosmetik telah memiliki izin edar/notifikasi BPOM, serta pastikan kosmetik belum melewati masa Kedaluwarsa. Masyarakat juga dapat melaporkan segera kepada BPOM melalui Contact Center HALOBPOM 1500533 atau Balai Besar/Balai/Loka POM terdekat apabila mengetahui/memiliki informasi/mencurigai kegiatan produksi/peredaran/promosi kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Ngatiyana Kukuhkan IWAPI Cimahi, Tegaskan Peran Perempuan dalam UMKM

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi menyelenggarakan pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Cimahi pada Rabu (6/8) di Aula Gedung B. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana penuh semangat pemberdayaan perempuan, menandai komitmen bersama dalam menguatkan peran perempuan pengusaha daerah Kota Cimahi. Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, hadir langsung untuk memberikan sambutan sekaligus arahan strategis bagi arah gerak IWAPI ke depan. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi lokal.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ngatiyana menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan awal dari gerakan perempuan pengusaha untuk membawa perubahan nyata di Kota Cimahi. Menurutnya, selama ini IWAPI telah memberikan kontribusi yang signifikan, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan pelaku UMKM perempuan. “Andil ini tidak hanya terbatas pada peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan membuka akses terhadap inovasi dan teknologi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ngatiyana menyampaikan keyakinannya bahwa IWAPI Kota Cimahi dapat menjadi katalisator transformasi ekonomi lokal. Ia menyoroti pentingnya pelatihan, pendampingan, dan penguatan jejaring usaha sebagai kunci dalam menciptakan ekosistem wirausaha perempuan yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan zaman. “Saya yakin IWAPI semakin maju dalam meningkatkan ekonomi Kota Cimahi,” tutur Ngatiyana.

Wali Kota Cimahi juga menekankan pentingnya kesiapan IWAPI dalam menghadapi tantangan era digital, khususnya dalam merespons perubahan perilaku konsumen yang kini lebih banyak bertransaksi secara daring. Ia menyebutkan bahwa pemasaran online berkembang sangat pesat dan menjadi kanal utama distribusi produk barang dan jasa. Oleh karena itu, IWAPI diharapkan mampu menyesuaikan strategi bisnis anggotanya agar lebih responsif terhadap tren pasar dan kebutuhan konsumen.

“Saya berharap, khususnya kepada seluruh anggota IWAPI, untuk menghadapi tren ini dengan menerapkan strategi bisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen,” ujarnya. Ngatiyana juga menegaskan bahwa IWAPI tidak hanya penting secara kelembagaan, tetapi juga merupakan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan dengan perempuan sebagai penggeraknya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Kado HUT RI ke-80 Jadi Bukti Negara Hadir untuk Guru

Penulis
Syifa
-

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi meluncurkan “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru” di Jakarta, Rabu (6/8). Ketiga kado untuk guru itu antara lain adalah Insentif bagi Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN), Bantuan Subsidi Upah bagi Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, dan Bantuan Afirmasi Kualifikasi S-1/D-4 Guru.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa kehadiran program ini menjadi wujud nyata hadirnya negara terhadap peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, yang merupakan ujung tombak pendidikan nasional.

“Program-program tersebut merupakan terobosan pemerintah sekaligus kado Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk para guru. Dengan kado ini, para guru sebagai garda terdepan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi, guna meningkatkan kualitas pembelajaran untuk kemajuan pendidikan dan pembentukan karakter bangsa,” disampaikan Abdul Mu’ti dalam sambutannya.

Mendikdasmen menegaskan bahwa upaya ini juga merupakan bagian dari pemenuhan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia, serta komitmen untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan kesejahteraan guru.

“Tahun ini, pemerintah memberikan insentif bagi 12.500 guru untuk menempuh jenjang pendidikan S-1/D-4 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di 112 perguruan tinggi. Dana yang dialokasikan sebesar 37,5 miliar,” ucap Mendikdasmen.

Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah memberikan bantuan insentif bagi 341.248 guru non-ASN sebesar Rp300.000 per bulan. Pada tahap pertama tahun 2025 ini, insentif diberikan sekaligus untuk tujuh bulan sebesar Rp2,1 juta per guru, dan ditransfer langsung ke rekening penerima. Realisasi transfer insentif, kata Mu’ti, sudah mencapai lebih dari 85%.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 253.407 guru PAUD Nonformal. BSU yang diberikan adalah sebesar Rp300.000 untuk dua bulan. Total anggaran sebesar Rp125 miliar telah ditransfer ke rekening masing-masing guru.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti mengapresiasi semua pihak yang telah membantu mempersiapkan program ini. “Semoga langkah ini menjadi bagian dari ikhtiar besar mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” ucap Suharti saat menyampaikan laporannya.

Dengan diluncurkannya ketiga bantuan tersebut, Kemendikdasmen menegaskan komitmen nyata untuk terus hadir dalam memperkuat layanan pendidikan, mendukung para pendidik, dan memastikan bahwa guru tidak berjalan sendiri dalam mengemban amanah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kawal Program Rakyat, KPK Dorong Sinergi Regulasi dan Pengawasan Koperasi Merah Putih

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya dalam mengawal tata kelola program prioritas nasional. Salah satunya adalah program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) yang diinisiasi pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi rakyat melalui swasembada pangan berkelanjutan.

Keterlibatan KPK tercermin dalam partisipasinya pada rapat koordinasi Satuan Tugas Nasional KMP yang digelar di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (5/8). Fokus utama forum ini adalah penyelarasan regulasi lintas kementerian/lembaga guna memastikan kelancaran operasional dan pembiayaan program KMP, yang didukung melalui skema pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya peran aparat penegak hukum (APH) dalam mengawasi pelaksanaan program agar berjalan transparan dan akuntabel. “Sebagai salah satu program prioritas yang diinstruksikan Presiden, kami para APH berperan penting mengawasi dan memonitor operasional Koperasi Merah Putih agar berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Setyo.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mendorong percepatan harmonisasi regulasi agar pelaksanaan program dapat segera berjalan optimal. “Kami mendorong seluruh kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat penyusunan serta penyelarasan regulasi yang diharapkan dapat diimplementasikan sebelum pertengahan Agustus 2025,” ujarnya.

Menindaklanjuti hal itu, sejumlah kementerian tengah menyusun aturan teknis pendukung. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang merancang Peraturan Menteri terkait persetujuan kepala desa dalam pengelolaan dana koperasi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pihaknya juga tengah menyusun regulasi untuk memperjelas peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pendanaan program KKMP.

“Sampai saat ini, kami tengah menyusun draf Peraturan Menteri terkait dukungan bupati/wali kota atau pimpinan daerah dalam mekanisme pendanaan KKMP. Ini penting agar dasar hukum dan peran daerah menjadi jelas,” ujar Tito.

Sebagai payung hukum awal, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 telah diterbitkan dan kini menjadi rujukan dalam harmonisasi kebijakan lintas sektor.

Tak hanya dalam pengawasan, KPK juga terlibat aktif dalam penguatan sistem pencegahan. KPK mengkaji potensi risiko kelembagaan, memetakan titik rawan korupsi, serta memperkuat integritas pelaksana program di lapangan. Salah satu yang ditekankan adalah pentingnya regulasi yang memungkinkan pemantauan sejak dini serta respons cepat terhadap penyimpangan.

Kehadiran KPK dalam forum ini menjadi wujud nyata untuk memastikan seluruh kementerian/lembaga berjalan dalam satu visi yang selaras dan akuntabel. Sinergi ini turut diperkuat dengan keterlibatan aparat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI sebagai mitra utama dalam fungsi pengawasan.

Dengan kolaborasi ini, KPK bersama kejaksaan dan kepolisian menegaskan kesiapan penuh untuk mendukung pelaksanaan program Koperasi Merah Putih yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang tergabung dalam Satuan Tugas Nasional KMP.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Jabar dan DPRD Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama DPRD Provinsi Jawa Barat menandatangani Kesepakatan Bersama atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, sekaligus menyampaikan Pengantar KUA-PPAS APBD Tahun 2026, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (7/8).

Dalam keterangannya usai rapat, KDM – sapaan akrab Gubernur – menyebut pengesahan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 serta pengantar KUA-PPAS APBD 2026 telah rampung, dengan volume anggaran mencapai Rp32,8 triliun.

“Ya, rapatnya sudah selesai untuk pengesahan KUA-PPAS Perubahan Anggaran 2025 dan pengantar KUA-PPAS APBD 2026. Volume APBD KUA-PPAS Rp32,8 triliun, ya naik lah ya,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam sambutan di rapat paripurna, Gubernur KDM menyampaikan apresiasi atas kerja sama DPRD Jabar dalam pembahasan perubahan kebijakan anggaran. Ia menegaskan pentingnya arah kebijakan pembangunan yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya menginginkan pembangunan tidak berakhir dengan kesia-siaan, tetapi menghasilkan output, outcome, dan benefit yang memadai bagi kepentingan publik,” tegasnya.

Gubernur KDM juga menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan daerah. Ia mengungkap adanya negosiasi dengan pemerintah pusat terkait dana bagi hasil dan dana alokasi umum (DAU) yang saat ini dipotong untuk pembayaran utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Saya mengusulkan, sudah lah, dari pada kita harus menunggu dana bagi hasil full dibayar ke Pemerintah Provinsi Jabar, lebih baik dana DAU- nya ngga usah dipotong untuk kepentingan PEN, jadi nanti tinggal dihitung diakhir tahun. Berapa yang harus dibayarkan ke Provinsi dan berapa yang tidak mesti dipotong melalu dana DAU,” ujarnya

Dalam bidang pendidikan, Gubernur KDM menyoroti minimnya pembangunan SMA dan SMK di wilayah perkotaan akibat tingginya harga lahan. Data tahun 2020 menunjukkan tidak ada pembangunan sekolah baru.

“Selama ini kita abai membangun sekolah baru. Tahun 2020, data menunjukkan kita bahkan nol pembangunan sekolah,” ucapnya.

Sebagai solusi, ia mengusulkan akuisisi sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi serta integrasi gedung SMP dan SMA dalam satu lokasi untuk efisiensi lahan. Targetnya, pada 2026–2027, seluruh lulusan SMP dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

“Ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Jabar,” ujarnya.

Selain pendidikan, Gubernur KDM menyoroti tingginya kasus kusta dan TBC, terutama di Kabupaten Bekasi. Ia menekankan bahwa penanganan harus dilakukan dari akar masalah, yakni rehabilitasi rumah dan perbaikan sanitasi lingkungan.

“Biaya pengobatan justru lebih mahal dibanding menyelesaikan akar masalah melalui perbaikan lingkungan,” katanya.

Terkait BPJS Kesehatan, Gubernur KDM mengingatkan adanya lonjakan migrasi peserta dari BPJS mandiri ke BPJS pemerintah. Kondisi ini berdampak pada keuangan rumah sakit daerah karena tetap harus melayani pasien meski klaim belum dibayar.

“Ini masalah sederhana tapi berpotensi menimbulkan kekacauan fiskal,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Jatim Pimpin Misi Dagang ke Lampung, Catatkan Total Transaksi Rp1 Miliar Lebih

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan misi dagang ke Provinsi Lampung yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Kota Bandar Lampung, Kamis (7/8). Total transaksi misi dagang ini mencapai lebih dari Rp1 triliun dengan potensial komoditi berasal dari sektor pertanian dan hasil olahannya, kelautan dan perikanan, perkebunan, industri kreatif, serta bahan baku industri.

Kegiatan misi dagang dan investasi ini terlaksana atas sinergi maupun kolaborasi kuat antara perangkat daerah Pemprov Jatim dan Pemprov Lampung. Peserta yang mengikuti ialah 153 pelaku usaha yang mana 100 pelaku usaha berasal dari Provinsi Lampung dan 53 pelaku usaha lainnya berasal dari Provinsi Jawa Timur. Dalam agenda ini diadakan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan oleh, lima perangkat daerah, satu BUMD, dan empat asosiasi dagang.

Adapun total transaksi Misi Dagang dan Investasi antara Jawa Timur dengan Lampung ini ialah Rp1.055.340.950.000. Diketahui, total transaksi ini mengalami peningkatan signifikan bila dibandingkan dengan gelaran tahun 2023 lalu, yakni 35 transaksi dengan nilai Rp285,52 miliar.

“Capaian ini merupakan hasil sinergi dan kepercayaan antardaerah dalam mendukung produk dalam negeri. Ini adalah bukti nyata bahwa Jawa Timur terus berkomitmen mendorong pemerataan ekonomi nasional dan siap mewujudkan kedaulatan pasar dalam negeri,” jelas Khofifah.

Dia menegaskan, bahwa penguatan sinergi antardaerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional itu penting. Sehingga, dengan dilakukannya misi dagang ini Khofifah mengapresiasi atas kolaborasi antara para pelaku usaha, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan dari kedua provinsi.

“Kerja sama seperti ini bukan hanya berdampak pada nilai transaksi ekonomi, tetapi juga membuka ruang untuk keberlanjutan dan peningkatan nilai tambah lintas sektor, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga pendidikan. Bukan hanya soal transaksi jual-beli, tapi bagaimana membangun keberlanjutan, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat kedaulatan pangan dan kualitas SDM sebagai bekal menuju Indonesia Emas,” tegas Khofifah.

Berbagai bentuk konektivitas dagang yang telah terjalin antara Jawa Timur dan Lampung, disebutkan Khofifah, antara lain ialah perdagangan kopi Robusta dan pisang dari Lumajang yang ditangani melalui trading house di Lampung. Ia juga menyoroti potensi hilirisasi batok arang kelapa di Lampung yang dinilai memiliki teknologi canggih dan sudah dilirik pasar ekspor, seperti Hongkong.

Dalam bidang ketahanan pangan, Khofifah menekankan kontribusi signifikan Jawa Timur. Disebutkannya, bahwa produksi beras dan gula dari Jawa Timur menempati peringkat tertinggi nasional, sementara populasi sapi dan produksi susu juga dominan. Sehingga dirinya mengajak Provinsi Lampung untuk ikut serta dalam program-program nasional seperti inseminasi buatan dan pengembangan peternakan sapi perah.

Khofifah juga mendorong kolaborasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Ia mengundang Gubernur Lampung untuk mengirimkan siswa berprestasi belajar di enam sekolah Taruna yang ada di Jawa Timur.

“Keberagaman yang dimiliki Lampung bisa menjadi kekuatan nasional jika didukung dengan pendidikan karakter melalui sistem boarding dan mentorship yang kuat,” ujarnya.

“Misi dagang ini adalah ikhtiar bersama untuk memperkuat ekosistem ekonomi domestik. Kita ingin memperbesar pangsa pasar komoditas unggulan daerah dan membuka peluang investasi baru antarprovinsi,” sambung Khofifah.

Tak hanya dalam Misi Dagang dan Investasi saja, Khofifah mengungkapkan, bahwa rekam jejak hubungan dagang antara Jatim dan Lampung sangat harmonis. Terbukti dalam data perdagangan antarwilayah tahun 2022, total transaksi perdagangan dua daerah ini tembus Rp13,06 triliun.

Diketahui, Jatim mencatat surplus neraca perdagangan sebesar Rp11,03 triliun terhadap Lampung, menandai tingginya daya saing produk Jatim sekaligus besarnya kebutuhan akan bahan baku dari wilayah Sumatera.

Melihat angka yang istimewa ini, Khofifah pun mendorong optimalisasi konektivitas logistik antarprovinsi. Efisiensi distribusi dan kerja sama muatan berangkat-pulang dinilai menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Transaksi yang berhasil dibukukan dalam misi dagang ini menunjukkan bahwa potensi perdagangan antarprovinsi sangat besar. Ini bukan hanya data statistik, tapi bentuk nyata geliat ekonomi daerah yang terus bergerak,” katanya.

Bagi Khofifah, misi dagang yang dilakukan Pemprov Jatim ini, tidak hanya berorientasi pada nilai transaksi semata, melainkan menjadi instrumen strategis dalam membangun konektivitas ekonomi antarwilayah, memperkuat rantai pasok nasional, dan mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.

“Misi dagang ini bukan semata urusan transaksi jual beli, tapi bagian dari ikhtiar besar kita untuk menghadirkan pemerataan ekonomi nasional. Ini adalah bentuk konkret bagaimana antardaerah saling menguatkan dan membuka akses pasar seluas-luasnya bagi produk unggulan masing-masing,” katanya.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan, Jatim merupakan mitra kerja sama yang strategis. Hal tersebut dikarenakan Jatim telah memiliki ekosistem industri yang kuat dan mampu melakukan hilirisasi berbagai komoditas unggulan, terutama dari sektor pertanian.

Mirzani menekankan pentingnya sinergi antarprovinsi dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Lampung, lanjutnya, membutuhkan dukungan pasokan dan bibit tanaman pangan, khususnya jagung, dari Jatim yang telah terbukti menjadi sentra pertanian yang maju dan produktif.

“Jatim sudah kuat industrinya, bahkan sudah mampu melakukan hilirisasi produk-produk pertanian. Kami di Lampung masih sangat membutuhkan tanaman-tanaman pangan seperti jagung. Kami mohon bantuan untuk bisa mensupport bibit-bibit unggul agar produksi kami bisa lebih maksimal,” pungkasnya.

Dalam Misi Dagang Jatim – Lampung terdapat 10 besar komitmen transaksi. Yakni Perumda Perkebunan Kahyangan Jember menjual kopi kepada PT Rempah Alam Nusantara Semesta Lampung senilai Rp180.000.000.000, Gabungan Pengusaha Rokok/Gapero Surabaya menjual rokok kepada Eratel Prima Lampung senilai Rp175.000.000.000.

Kemudian Gabungan Pengusaha Rokok/Gapero Surabaya menjual rokok kepada PT KTBG / TPSM Lampung senilai Rp152.752.600.000, PT Bumi Menara Internusa Surabaya membeli rajungan kupas dari Yahya Supplier Rajungan Lampung senilai Rp124.250.000.000, Poktan Tunas Harapan Kediri menjual gula merah tebu kepada CV Rizki Abadi Lampung senilai Rp77.760.000.000

Selanjutnya, Riki Utama Mandiri (Rum Seafood) Sidoarjo menjual aneka seafood kepada Berkah Keluarga Nagaraya Lampung senilai Rp54.000.000.000. PT Sapta Karya Megah Jombang menjual anak ayam petelur (DOC & Pullet) kepada PT Sumber Protein Unggul Lampung senilai Rp42.500.000.000.

Perumda Perkebunan Kahyangan Jember membeli Karet lumb dari UPPB Maju Mulya Lampung senilai Rp41.250.000.000. Riki Utama Mandiri (Rum Seafood) Sidoarjo membeli aneka udang dan pangasius fillet dari PT Bima Harapan Panca Utama Lampung senilai Rp28.500.000.000. Koperasi Pedagang Pasar Turi / CV Laris Berkah Surabaya menjual ternak sapi kepada PT Indo Prima Beef Lampung senilai Rp27.000.000.000.

Perlu diketahui gelaran Misi Dagang kali ini merupakan pelaksanaan keenam dari rangkaian Misi Dagang Jatim selama tahun 2025. Sedangkan sejak 2019, total 41 misi dagang domestik telah digelar dengan komitmen transaksi senilai Rp14,68 triliun.

Selain itu, ekspansi misi dagang luar negeri juga terus dilakukan, seperti ke Jepang, Malaysia, Arab Saudi, Timor Leste dan Hongkong, dengan potensi transaksi Rp1,6 triliun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Gusnar Minta Alokasi Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan dan Tengkes

Penulis
Syifa
-

Gubernur Gusnar Ismail meminta Alokasi Dana Desa (ADD) harus lebih diarahkan untuk program penanganan kemiskinan, stunting atau tengkes, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu ditegaskannya saat membuka wokshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo, Kamis (7/8).

“Tujuan dana desa itu banyak. Namun dari sekian banyak tujuannya, saya minta pengelolaan dana desa harus dipertajam untuk tiga hal, yaitu menurunkan angka kemiskinan, stunting, dan pemberdayaan masyarakat,” tegas Gusnar.

Gusnar mengungkapkan, berdasarkan data BPS pada Maret 2025 angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan 0,63 persen. Menurutnya, program-program ADD bisa lebih dipertajam agar kontribusinya terhadap penurunan angka kemiskinan akan lebih besar.

“Bapak ibu kepala desa memegang DTKS dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sehingga mengetahui persis warga miskin di wilayahnya. Jadi tinggal memberikan penajaman program apa yang perlu dilakukana bagi warga yang ada di data itu,” ujarnya.

Demikian pula halnya terkait persoalan stunting. Gusnar meminta agar dana desa bisa dialokasikan untuk mengintervensi perbaikan gizi anak stunting dalam jangka waktu tertentu.

“Kalau stunting ini kita tangani bersama dengan dana desa, maka saya kira akan lebih cepat bisa diselesaikan,” imbuhnya.

Sementara itu untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, Gubernur Gorontalo melihat peluangnya melalui kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Masyarakat desa yang punya potensi bisa diberdayakan melalui bidang usaha tani yang hasilnya nanti akan memenuhi kebutuhan dapur SPPG dan KDMP.

“Dapur SPPG itu membutuhkan berkilo-kilo sayur setiap hari untuk MBG. Ayam saja untuk satu SPPG dibutuhkan hingga 220 ekor per hari. Belum kita bicara tomat, cabai, bawang, telur, dan daging. Ini peluang yang bisa kita kembangkan untuk pemberdayaan masyarakat desa,” pungkas Gusnar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Pramono Buka Peluang Kerja Sama Bidang Pangan, Birokrasi, dan Layanan Digital dengan Sulteng

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menerima kunjungan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Kamis (7/8). Pertemuan ini membahas berbagai potensi kerja sama antara Jakarta dan Sulawesi Tengah.

“Kedatangan beliau bertujuan untuk menjajaki kerja sama sekaligus mempelajari beberapa hal terkait birokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan saya juga menawarkan apakah Sulawesi Tengah bersedia mempelajari JAKI (aplikasi Jakarta Kini), karena di era saat ini JAKI menjadi salah satu aplikasi yang sangat dibutuhkan dalam pemerintahan di Jakarta,” jelas Gubernur Pramono.

Gubernur Pramono juga menyampaikan, pihaknya terbuka untuk menjalin kerja sama di bidang pertanian dan perikanan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari Gubernur Pramono di Balai Kota. Ia menyampaikan, tujuan kunjungannya adalah untuk bertukar gagasan dalam membangun daerah.

“Kami di Sulawesi Tengah mengatakan, jika Jakarta sudah mendunia, maka kami ingin menasionalkan diri. Karena itu, beberapa hal perlu kami kerja samakan dengan Pemprov DKI Jakarta, seperti yang sudah disebutkan Gubernur Pramono. Kami ingin meningkatkan kapasitas ASN dan banyak belajar dari Jakarta,” ungkap Gubernur Anwar.

Ia juga menyambut baik tawaran Pemprov DKI Jakarta untuk berdiskusi mengenai pengembangan layanan publik berbasis digital. Menurutnya, kemajuan aplikasi JAKI sangat membantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terlebih di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

“Selain itu, kami juga ingin menjalin kerja sama di bidang BUMD, khususnya sektor pangan, karena kami ingin mencari peluang pasar bagi potensi pertanian dan perikanan yang dimiliki Sulawesi Tengah,” pungkas Gubernur Anwar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...891892893...4,914Halaman 892 dari 4,914