Beranda blog Halaman 898

Al Haris Pimpin Rapat Perdana ADPMET, Fokus Susun Roadmap Migas 2025–2030

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) yang juga Gubernur Jambi, Al Haris memimpin rapat koordinasi ADPMET perdana di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Kamis (7/8/25).

Dalam pertemuan tersebut, para pengurus membahas rencana kerja kepengurusan tahun 2025–2030.

Salah satu fokus utama yang diangkat adalah penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor migas dan energi terbarukan.

“Rapat ini membahas rencana kerja 2025–2030, termasuk juga memastikan para pengurus yang akan bekerja selama lima tahun ke depan,” ujar Al Haris usai kegiatan.

Al Haris menegaskan pentingnya penguatan SDM lokal yang mampu bersaing dalam industri migas yang kian kompetitif.

“Minyak dan gas itu bukan sekadar eksplorasi, tapi juga soal teknologi. SDM menjadi kunci,” jelasnya.

ADPMET juga berencana mendorong kajian-kajian pendidikan yang memungkinkan anak-anak daerah bisa mengenyam pendidikan tinggi dengan spesialisasi di bidang migas.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Program Makan Bergizi Gratis di NTB: Gubernur Miq Iqbal Tegaskan Ini Gerakan Moral

Penulis
Syifa
-
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah sekadar proyek teknis pemerintah, melainkan sebuah gerakan moral untuk menyelamatkan masa depan bangsa.
Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Program MBG yang digelar oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) NTB bersama Pemerintah Provinsi NTB di Ballroom Hotel Lombok Raya, Mataram.
​Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial Kemasyarakatan, Dr. H. Ahsanul Khalik, Gubernur NTB Miq Iqbal menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak-anak sebagai investasi masa depan.
​“MBG bukan sekedar proyek. MBG adalah gerakan moral. Ini adalah ikhtiar luhur bersama agar masa depan anak-anak NTB dibentuk lewat gizi yang seimbang, dari piring-piring yang sehat, dan dari dapur-dapur yang ikhlas serta bertanggung jawab,” ujar Staf Ahli saat membacakan sambutan Gubernur.
​Mengusung tema “Gizi Seimbang dari Bumi Gora, Wujudkan Anak NTB Cerdas dan Bergizi, Lewat Piring Sehat untuk Masa Depan Hebat,” program MBG diposisikan sebagai bagian dari perjuangan panjang bangsa. Jika dahulu pejuang kemerdekaan berjuang dengan mengangkat senjata, hari ini perjuangan tersebut dilanjutkan melalui sendok dan garpu dengan menyajikan makanan bergizi, higienis, dan bermutu kepada anak-anak sekolah dasar.
​Hingga awal Agustus 2025, dari target 623 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebanyak 66 titik telah beroperasi. Sebanyak 16 titik tambahan akan mulai beroperasi bulan ini, sementara 33 titik sedang dalam tahap evaluasi, dan 232 calon SPPG sedang menyiapkan infrastruktur, peralatan, serta sumber daya manusia.
​“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya kepada Badan Gizi Nasional atas perkembangan yang sangat membahagiakan ini. Ini menjadi bukti bahwa kita sedang bergerak bersama, memenuhi amanat sejarah, memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita,” lanjutnya.
​Gubernur Miq Iqbal juga berpesan kepada seluruh pelaksana program agar tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas makanan yang diberikan. Setiap piring makanan, menurutnya, mengandung harapan dari para ibu dan cerminan martabat bangsa.
​
​Pemerintah Provinsi NTB mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, pelaku usaha, hingga media, untuk bersinergi demi kelancaran program ini. Sinergi dibutuhkan untuk menjaga kelancaran distribusi pangan, stabilitas harga bahan pokok, serta memastikan program ini tidak menjadi beban fiskal maupun sosial.
​“Mari kita sinergikan seluruh kekuatan. Karena ketika kita satu suara, satu langkah, dan satu tujuan, tidak ada mimpi yang terlalu besar, khususnya untuk NTB,” ucapnya penuh semangat.
​Menutup sambutannya, Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia dan Badan Gizi Nasional atas dukungan dan inisiatif yang telah digerakkan.
​“Kehadiran Bapak/Ibu semua memberi semangat baru bagi kami, bahwa MBG bukan mimpi kosong, tetapi cita-cita yang bisa kita wujudkan bersama. Mari dari bumi Gora yang subur ini, kita kirimkan piring-piring sehat ke setiap meja makan anak-anak NTB,” pungkasnya.

​Program MBG merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Makassar Realisasikan Sambungan Air Bersih Gratis untuk Warga

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus merealisasikan komitmennya menghadirkan sambungan air bersih gratis bagi warga Makassar yang membutuhkan. Ia kembali akan segera mengimplementasikan langkah konkret ini dalam menjawab kebutuhan air bersih warga Makassar, khususnya di wilayah utara kota Makassar yang selama ini menghadapi kendala distribusi.

Hal itu ditegaskan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat membuka MaKaPro (Makassar city & Kawasaki city technical cooperation Projects) Wrap Up Seminar, Kamis (7/8/2025) di Hotel Aston Makassar.

Diketahui, seminar ini menjadi penutup dari sebuah kolaborasi teknis selama tiga tahun antara Pemkot Makassar, Pemerintah Kota Kawasaki (Jepang), dan JICA Indonesia dalam rangka memperkuat tata kelola air bersih.

Di sela-sela sambutannya, Munafri menyampakan bahwa dalam waktu dekat, Pemkot akan segera membangun jaringan pipa baru menuju kawasan Pontiku, Kecamatan Bontoala. Setelah proses perizinan Pemkot Makassar dari Balai Jalan rampung.

Menurutnya, wilayah utara Kota Makassar menjadi daerah yang sejak lama telah menghadapi ketimpangan terkait ketersediaan air bersih.

“Sudah ada penyambungan pipa baru untuk wilayah timur Makassar. Tinggal menunggu izin dari Balai Jalan agar kita bisa mengakses sambungan ke Pontiku dan memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita di wilayah utara. Ini sudah bertahun-tahun jadi masalah,” ungkap Munafri.

Diketahui, program ini merupakan wujud janji politik Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Aliyah Mustika Ilham saat mencalonkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.

Sebelumnya, program pemasangan sambungan air bersih gratis juga telah dimulai. Seperti dari lorong-lorong di Jalan Monumen Emmy Saelan, Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini.

Munafri dan Aliyah menginisiasi program ini tak lain untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap air bersih.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wabup Sleman Resmikan Wisata Tracking Susur Sungai di Padukuhan Jetisan Hargobinangun

Penulis
Syifa
-

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, meresmikan Wisata Heritage Tracking Sobo Padesan atau wisata susur sungai Pelang yang berada di Padukuhan Jetisan, Hargobinangun, Pakem, Rabu (6/8). Kegiatan ini merupakan program pengembangan desa kreatif, cerdas, berkelanjutan berbasis komunitas yang digagas di tempat tersebut.

Danang mendukung serta mengapresiasi pembentukan wisata tracking susur sungai yang baru diresmikan di Padukuhan Jetisan ini. Ia berpesan agar kegiatan wisata ini nantinya bisa dikelola dengan baik, sehingga dapat berkembang serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar.

“Saran saya agar dikolaborasikan dengan wisata yang sudah ada di sekitar sini, agar bisa berkembang dan bisa mendatangkan manfaat serta kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut diharapkan peresmian wisata tracking susur sungai tersebut dapat menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya kelestarian ekosistem di wilayah aliran sungai Pelang sebagai sumber kehidupan. Mengingat Kabupaten Sleman merupakan daerah hulu yang mengalirkan air ke seluruh wilayah DIY.

Sementara Budi Santoso, Ketua Kelompok Masyarakat Padukuhan Jetisan, menjelaskan kawasan desa wisata yang ada di Jetisan ini nantinya juga akan mengeksplorasi dan mengenalkan sejarah, warisan budaya dan potensi-potensi lainnya yang ada di kawasan tersebut, sebagai sarana branding dan memberikan kesan positif kepada wisatawan.

“Untuk itu kita juga lakukan pembinaan Karang Taruna agar bisa memberikan pelayanan prima dan story telling sejarah sungai Pelang”, kata Budi.

Dijelaskan pula bahwa pembangunan kawasan wisata ini turut didukung dana CSR serta didampingi oleh Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI). AAMAI juga memberikan perlindungan asuransi public liability bagi peserta tracking susur sungai.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bertemu di Yogyakarta, KDM Sebut Walikota Bengkulu Pemimpin Top

Penulis
Syifa
-

Usai menghadiri pembukaan acara Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Tahun 2025 di Hotel Tentrem, Rabu (6/8) Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Kang Dedy Mulyadi (KDM) di hotel yang sama, namun di acara yang berbeda.

Duo Dedy ini langsung bersalaman dan tampak akrab. “Sama-sama Dedy ya,” sapa KDM begitu bertemu dan bersalaman dengan Dedy.

Kemudian KDM menanyakan kegiatan yang dihadiri oleh Dedy, yakni acara Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia.

“Oh ini rombongan para pewaris pusaka ya,” ujar KDM begitu mengetahui acara yang dihadiri oleh para Walikota adalah acara JKPI.

Kemudian Dedy mengatakan bahwa di Kota Bengkulu ada putri Bengkulu yang menjahit bendera pusaka merah putih yakni Ibu Fatmawati.

“Kalau di Kota Bengkulu, sang saka merah putih dijahit oleh putri Bengkulu kang,” ucap Dedy yang membuat KDM mengangguk anggukkan kepala seraya membenarkan hal tersebut.

Kemudian Dedy menanyakan kapan KDM datang ke Kota Bengkulu karena banyak warga Kota Bengkulu yang juga ingin bertemu dengannya.

Mendengar itu, KDM tersenyum sambil menundukkan badannya sambil memeluk Dedy.

“Kita lagi acara JKPI bertemu dengan pak Gubernur KDM. Kalau di Jawa Barat ada KDM, kalau di Kota Bengkulu ada BDW, Bang Dedy Wahyudi,” kata Dedy.

KDM juga bertemu dengan beberapa kepala daerah lainnya yang mengikuti acara JKPI. “Hari ini kita bertemu para pemimpin top, para pewaris pusaka. Semoga pusakanya tetap ada di dalam hati dan pikirannya,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Lampung Fokuskan Publikasi ke Program, Bukan Figur Pejabat

Penulis
Syifa
-

Bandar Lampung Pemerintah Provinsi Lampung menerapkan aturan pembatasan penggunaan foto Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah (Sekda) dalam publikasi media luar ruang. Rabu (06/7/2025)

Aturan ini mencakup berbagai bentuk reklame pemerintah, seperti baliho, billboard, videotron, megatron, dan media luar ruang lainnya. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 000.9.3.3/6674/SJ tentang Penataan dan Pemberian Izin Pemasangan Reklame.

Dalam surat tersebut, ditegaskan pentingnya larangan foto pejabat, menciptakan tata kelola komunikasi publik yang profesional, efisien, netral, dan berorientasi pada pelayanan informasi kepada masyarakat.

Sebagai bentuk implementasi di daerah, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 131 Tahun 2025 tentang Pembatasan Penggunaan Foto Pimpinan Daerah dalam Publikasi Media Luar Ruang di Provinsi Lampung.

Edaran ini mengikat seluruh Perangkat Daerah dan mitra kerja mereka dalam hal publikasi di media luar ruang. Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan bahwa :

1. Melakukan penataan pemasangan reklame yang meliputi papan/billboard, megatron, videotron, Large Electronic Display (LED), reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan/kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slide, reklame peragaan, reklame apung, reklame graffiti, dan jenis reklame lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penataan reklame dalam bentuk publikasi melalui media luar ruang (baliho, billboard, spanduk, umbul-umbul, videotron, dan sejenisnya) yang ditayangkan oleh Perangkat Daerah dan Mitra Perangkat Daerah agar tidak mencantumkan foto pimpinan daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah), diganti dengan menggunakan logo Provinsi Lampung.

3. Desain publikasi harus berfokus pada substansi informasi, seperti program prioritas, layanan publik, atau capaian kinerja.

Penggantian ini bertujuan untuk memastikan netralitas birokrasi dan menghindari kesan politisasi informasi publik. Dengan tidak mencantumkan foto pimpinan, pemerintah Ingin mengarahkan fokus komunikasi pada substansi informasi yang disampaikan.

Langkah ini juga dimaksudkan untuk menghindari personifikasi informasi pemerintah. Dalam banyak kasus, publikasi program atau capaian kinerja pemerintah kerap disertai dengan potret pejabat, yang berpotensi digunakan sebagai ajang pencitraan. Dengan menggantinya dengan logo resmi, informasi publik menjadi lebih objektif dan profesional.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong efisiensi anggaran dan meminimalisasi potensi konflik kepentingan. Tanpa kehadiran foto pribadi pejabat, informasi akan disampaikan secara netral, tanpa mengesankan kepentingan politik atau individu tertentu.

Langkah ini juga memberi ruang bagi masyarakat untuk menilai capaian kinerja pemerintah berdasarkan data dan informasi, bukan pada figur atau wajah tertentu. Dengan begitu, komunikasi publik bisa berjalan lebih efektif dan transparan.

Terkait dengan Surat edaran Gubernur tersebut. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menyatakan dukungan penuh dan dampak positif dalam publikasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi lampung yang lebih substantif dan objektif.

“Dengan adanya pembatasan penggunaan foto pejabat dan lebih menekankan informasi tentang program-program prioritas pemerintah, capaian kinerja dan informasi untuk publik, Gubernur berharap masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja pemerintah secara substansial, bukan hanya menampilkan figur semata” ungkap Ganjar Jationo. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Malang Dampingi Wakapolri dan Wamentan Panen Jagung 200 Ha Program Ketahanan Pangan di Desa Rembun

Penulis
Syifa
-

Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi MM mendampingi Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Prof. Dr Dedi Prasetyo, S.H, M.Hum, M.SI, M.M, Wakil dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, B.Eng., M.M., M.B.A melaksanakan Groundbreaking 205 SPPG Polri dan Launching Operasional 8 SPPG Polri serta Panen Jagung Program Ketahanan Pangan berlokasikan di Desa Rembun Kecamatan Dampit, Rabu (6/8) siang.

Turut hadir pada acara ini Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa dan PDT, Kapolda Jawa Timur, Danrem 083 Baladika Jaya, Bakorwil Malang, Wakil Bupati Malang, Kapolres se Jawa Timur, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Kepala Desa se Kecamatan Dampit, Pimpinan PT Syngenta, serta Kelompok Tani di wilayah Kecamatan Dampit.

Panen raya ini merupakan hasil dari program kolaboratif Polres Malang bersama kelompok tani, Forkopimda, dan sektor swasta, dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.

Total luas lahan yang dipanen mencapai 200 hektare, melibatkan 354 petani lokal. Dengan masa tanam selama 105–115 hari, estimasi hasil panen mencapai 8–10 ton per hektare, dengan rata-rata pendapatan bersih petani tembus di angka Rp55 juta per hektare.

“Panen ini bukan hanya keberhasilan petani, tapi juga hasil sinergi semua pihak. Polri siap terus mendukung program pertanian sebagai bagian dari solusi pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan,” ujar Komjen Dedi.

Bibit unggul jagung dalam program ini disuplai oleh PT Syngenta Indonesia, yang berperan penting dalam mendorong produktivitas petani lokal. Sementara itu, hasil panen dijamin distribusinya oleh Bulog, sehingga petani tidak kesulitan dalam pemasaran.

Bupati Malang menyebut kegiatan ini sebagai wujud dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka.

“Pemerintah Kabupaten Malang bersama dengan Kepolisian Resor Malang berkomitmen untuk ikut berkontribusi pada program ketahanan pangan nasional melalui swasembada jagung di Kabupaten Malang,” tutur Bupati Malang/.

Bentuk sinergi ini diwujudkan melalui kerja sama yang mencakup pengamanan distribusi sarana produksi, pengawasan terhadap praktik budidaya, serta fasilitas pendampingan teknis di lapangan. Dengan tujuannya yakni untuk memastikan jagung hasil panen petani Kabupaten Malang bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi bagi ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah Kabupaten Malang akan senantiasa siap mendukung para petani baik melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penyuluhan, pelatihan, maupun bantuan lainnya,” pungkas Bupati Malang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cegah Pernikahan Dini, Pemkot Blitar Perkuat Edukasi Anak dan Orang Tua

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Blitar mengambil langkah serius dalam mengatasi lonjakan kasus dispensasi nikah karena kehamilan remaja. Hingga akhir Juli 2025, lebih dari 15 anak di bawah usia 18 tahun tercatat mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar, Parminto menjelaskan bahwa kasus pengajuan dispensasi nikah karena kehamilan diluar nikah pada anak masih menjadi PR bersama yang membutuhkan pendekatan lintas sektor.

Menurutnya, setiap permohonan dispensasi tidak bisa langsung dikabulkan. Ada tahapan yang harus dilalui, seperti asesmen psikologis, edukasi untuk pasangan dan orang tua, hingga mediasi di pengadilan.

“Perlu menjadi perhatian bagi orangtua ya untuk turut serta menjaga putra-putrinya, mengingat bila suatu saat terjadi yang tidak diharapkan proses penerbitan dispensasi nikah tidak serta merta mudah diajukan harus melalui beberapa tahapan dan putusan pengadilan,” ungkapnya.

Melihat tren peningkatan ini, DP3AP2KB Kota Blitar pun ambil langkah untuk memperkuat edukasi untuk pelajar SD – SMP. Materinya seputar batasan pergaulan, perlindungan diri, dan pendidikan seksual sesuai usia.

“Edukasi sejak dini menjadi kunci, kami ingin anak anak tahu mana yang boleh dan tidak boleh dalam berinteraksi, agar sejak dini anak paham tentang menjaga diri dan tidak terpengaruh lingkungan negatif,” terangnya.

Parminto juga menekankan pentingnya peran keluarga dan sekolah sebagai benteng utama perlindungan anak. Pemerintah pun mendorong orang tua untuk lebih terbuka dan aktif mendampingi anak menghadapi masa pubertas dan perubahan sosial yang cepat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati dan Wabup Gresik Dampingi Mensos Kunjungi Sekolah Rakyat, Tegaskan 3 Kunci Gagasan Presiden Prabowo

Penulis
Syifa
-

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani dan Wakil Bupati Gresik, dr. Asluchul Alif mendampingi Menteri Sosial (Mensos) RI Syaifullah Yusuf meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 37 Gresik yang berlokasi di Desa Mriyunan, Kecamatan Sidayu, Selasa (5/8).

Dalam kunjungannya kali ini Mensos yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, didampingi Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, meninjau seluruh fasilitas yang ada di SRMA 37 Gresik. Mulai dari ruang kelas, kamar asrama, ruang guru hingga ruang makan siswa.

Bupati Gresik mengatakan, kunjungan Mensos dan Wamensos ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk memastikan inisiatif pendidikan ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Menurutnya, program ini bertujuan menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pendidikan, dari keluarga desil 1.

“Meski persiapannya hanya dilakukan dalam waktu enam bulan, namun kami yakin program ini akan sukses. Pemkab Gresik telah melakukan pendekatan bonding antara guru, kepala sekolah, dan seluruh pihak terkait, mengingat banyak tenaga pendidik yang baru pertama kali bergabung SRMA, “terangnya.

Bupati menjelaskan pemilihan Sidayu didasari pertimbangan efektivitas. Sebelumnya, fasilitas di wilayah tersebut dinilai kurang optimal karena berdekatan dengan SMP Negeri lain. Kemudian dilakukan pengelompokan, siswa SMPN 30 Gresik diarahkan ke SMPN 6, sehingga fasilitas di SMPN 30 bisa dimanfaatkan untuk sekolah rakyat.

“Informasi ini kami sampaikan ke Kementerian Sosial, dan alhamdulillah mendapat respon positif. Mudah mudahan SRMA 37 menjadi model pendidikan inklusif yang mampu memberi kesempatan lebih luas bagi generasi muda dari keluarga tidak mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik, “tambahnya.

Di tempat sama, Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu, menyampaikan, SRMA 37 Gresik merupakan salah satu dari banyak Sekolah Rakyat yang telah digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu diperlukan persiapan matang agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan optimal.

Salah satu aspek krusial dalam persiapan ini adalah survei lahan. Kementerian menargetkan lahan minimal 5 hektar untuk setiap sekolah, dengan rekomendasi ideal 6 hektar agar dapat menampung hingga 1.000 siswa serta fasilitas asrama dan perumahan guru

“Lahan yang luas sangat penting untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana yang memadai, ” tambahnya.

Gus Ipul menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat memiliki tiga tujuan, yaitu percepatan pengentasan kemiskinan, memuliakan wong cilik, serta memberikan harapan kepada warga miskin dan miskin ekstrem. Bahwa anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak lain, “ungkapnya.

Mantan Wakil Gubernur Jatim dan Walikota Pasuruan itu menyebut, Sekolah Rakyat menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi emas 2045 dari anak-anak kurang mampu. Menurutnya, program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo untuk pemerataan pendidikan dari keluarga miskin bisa melanjutkan di Sekolah Rakyat.

Kehadiran program Sekolah Rakyat, lanjut gus Ipul, diharapkan dapat mencetak generasi emas yang berkualitas dengan memiliki pendidikan yang baik. Sehingga dapat memutus mata rantai kemiskinan. Karena itu, Sekolah Rakyat ada tiga kunci gagasan Presiden Prabowo, yakni pertama memuliakan wong cilik atau memuliakan kaum dhuafa yang kurang beruntung dan belum tercover proses pembangunan.

Kedua, kata Mensos, menjangkau yang belum terjangkau dengan banyaknya saudara yang belum dan tidak sekolah serta berpotensi putus sekolah. Diperkirakan anak usia sekolah mulai tingkat SD, SMP dan SMA sekitar 3 juta anak lebih tidak sekolah, putus sekolah dan berpotensi putus sekolah.

“Karena itu, Sekolah Rakyat dapat menjangkau yang belum terjangkau bagi anak-anak yang belum sekolah, putus sekolah dan berpotensi putus sekolah, “ujar Mensos Syaifullah Yusuf.

Pihaknya juga mengatakan kunci ketiga Sekolah Rakyat, yakni memungkinkan yang tidak mungkin karena banyak anak putus harapan, karena tak menyadari orang tuanya tak mampu menyekolahkan anaknya. Dengan Sekolah Rakyat tentu memberikan harapan dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang baik.

“Untuk itu, memungkinkan yang tidak mungkin bagi anak-anak bisa diterima di Sekolah Rakyat, ” jelasnya.

Dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat di Gresik, Mensos Syaifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu, juga menyempatkan berdialog langsung dengan guru, siswa, serta wali asrama Sekolah Rakyat.

Dalam forum terbuka ini, para siswa dan guru diberi kesempatan menyampaikan cerita dan harapan mereka setelah diresmikannya SRMA 37 Gresik oleh Bupati Fandi Akhmad Yani dan Dirjen Kemensos kemarin, (4/8).

Gus Ipul menambahkan, untuk mengetahui fisik dan mental siswa akan diadakan rutin cek kesehatan gratis. Selain itu ada pemberdayaan untuk orang tua siswa seperti modal usaha atau kursus usaha hingga tempat tinggal melalui program bedah rumah.

“Program seperti Sekolah Rakyat dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan, ” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Imron Salurkan Santunan untuk Korban Longsor Gunung Kuda

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menyalurkan santunan kepada warga terdampak bencana longsor di kawasan Gunung Kuda, yang terjadi pada akhir Mei 2025. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (6/8/2025).

Bupati Cirebon Imron mengatakan, santunan diberikan kepada keluarga korban meninggal dunia, korban luka, serta warga yang kehilangan pekerjaan akibat bencana tersebut.

“Masih ada empat orang yang belum ditemukan. Keluarganya juga menerima santunan,” kata Imron.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Bank BJB, yang ikut menyalurkan bantuan senilai total Rp70 juta untuk para korban.

Menurut Imron, aktivitas di kawasan terdampak longsor masih belum dibuka hingga saat ini, karena berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Di wilayah Gunung Kuda tidak ada aktivitas, karena belum dibuka kembali,” ujarnya.

Bagi warga yang kehilangan mata pencaharian, Imron mengatakan, bahwa pihaknya akan menyiapkan program bantuan melalui Dinas Sosial.

“Kita akan bantu lewat program UMKM atau solusi ekonomi lainnya,” ucapnya menambahkan.

Tidak hanya membantu korban, ia pun mendorong evaluasi aktivitas pertambangan di wilayah rawan.

Ia berharap, ke depan, keselamatan kerja di sektor tambang bisa lebih diperhatikan agar kejadian serupa tidak terulang.

Pemkab Cirebon juga terus membuka jalur komunikasi dengan para keluarga korban untuk pendataan bantuan lanjutan.

“Kami ingin masyarakat yang terdampak, tetap kuat dan tidak merasa sendiri. Pemerintah hadir bersama mereka,” tegasnya.

Selain penyaluran bantuan, pemerintah daerah sedang mengevaluasi program pembangunan dan anggaran untuk tahun berjalan dan tahun 2026.

Imron menegaskan, Pemkab Cirebon akan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti perbaikan jalan, pengembangan UMKM, dan perbaikan infrastruktur desa.

“Program prioritas tetap yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Itu yang akan kita dahulukan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...897898899...4,918Halaman 898 dari 4,918