Beranda blog Halaman 905

Optimalkan Penerimaan Negara, KPK-Kemenhut Selaraskan Tata Kelola Hutan

Penulis
Syifa
-

Sebagai upaya pencegahan korupsi pada sektor sumber daya alam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat upaya pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam (SDA), salah satunya mendorong perbaikan tata kelola kehutanan. Hal ini ditunjukkan melalui rapat koordinasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenhut) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (1/8).

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan pemanfaatan kawasan hutan—baik konservasi, lindung, maupun produksi perlu dilakukan secara bijak dan sesuai regulasi, agar potensi penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat dapat dioptimalkan. Namun, praktik korupsi dalam pengelolaan SDA masih kerap terjadi akibat lemahnya pengawasan dan tumpang tindih kewenangan.

“Masih adanya praktik pertambangan dan perkebunan yang beroperasi tanpa izin sah di kawasan hutan, menunjukkan lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi. Hal ini menjadi ruang korupsi yang perlu segera ditutup,” ungkap Tanak.

Lebih lanjut, KPK bersama Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengidentifikasi tidak adanya peta terpadu antar kementerian/lembaga, menjadi akar berbagai permasalahan. Untuk itu, KPK mendorong implementasi penuh Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) yang mengedepankan satu referensi geospasial, satu basis data, dan satu geoportal nasional.

“Kita perlu satu referensi geospasial, satu basis data, dan satu geoportal nasional. Jika data tersebar dan tidak sinkron, kebijakan yang lahir berpotensi disalahgunakan,” tegas Tanak.

Adapun penerapan kebijakan ini menjadi prioritas Stranas PK periode aksi 2025–2026, khususnya dalam menyelesaikan tumpang tindih izin tambang dan perkebunan di kawasan hutan. Upaya ini meliputi percepatan pengukuhan kawasan hutan, integrasi RT/RW dan RZWP3K, serta penyelesaian konflik lahan.

Tenaga Ahli Stranas PK, Muhammad Isro menjelaskan bahwa proses penetapan kawasan hutan dari penunjukan hingga pemetaan, memerlukan waktu dan ketelitian. Saat ini, progres penetapan kawasan telah mencapai 80 persen serta terus didorong agar segera tuntas guna menjamin kepastian hukum dan kelestarian lingkungan.

“Percepatan penetapan kawasan sangat penting, termasuk penyelesaian konflik lahan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kita juga mendorong penyelesaian izin tambang dan sawit melalui ketentuan Pasal 110A dan 110B dalam UU Cipta Kerja,” terang Isro.

Hingga kini, telah dilakukan analisis spasial terhadap lebih dari 400 ribu hektare aktivitas pertambangan dalam kawasan hutan. Konsolidasi data dilakukan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kemenhut, dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Dengan demikian, jika konflik tata kelola hutan tidak segera diatasi akan berpotensi menghilangkan berbagai insentif guna menjaga kelestarian alam yang masih tersisa. Situasi semacam ini dapat menghambat upaya pelestarian hasil rehabilitasi hutan dan lahan, sehingga penetapan kawasan hutan yang jelas menjadi sangat penting.

Pengawasan Diperkuat, Legalitas Diperjelas

Wakil Menteri Kehutanan, Sulaiman Umar Siddiq, mengapresiasi keterlibatan KPK dalam memberikan supervisi dan asistensi perbaikan tata kelola kehutanan. Ia menjelaskan, progres penetapan kawasan hutan saat ini telah mencapai 87 persen dan Kemenhut telah mengambil langkah korektif berdasarkan hasil penelusuran citra satelit resolusi tinggi.

“KPK turut membantu kami mencocokkan data tambang ilegal dalam kawasan hutan. Kami juga telah menerapkan sanksi administratif sesuai PP Nomor 24 Tahun 2021, termasuk mekanisme denda dan PNBP sektor kehutanan,” ujar Sulaiman.

Lebih lanjut, salah satu langkah strategis lainnya adalah penertiban persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) bagi pelaku usaha yang telah menyelesaikan kewajiban sanksi administratif. Hal ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi internal KLHK serta bentuk kehadiran negara dalam menciptakan keadilan tata kelola hutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Brian Ajak Mahasiswa Baru Penerima KIP-Kuliah Bangun Optimisme Hadapi Dunia Kampus

Penulis
Syifa
-

Memasuki tahun akademik 2025/2026, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto memberikan motivasi dan inspirasi bagi mahasiswa baru  untuk menghadapi masa transisi kehidupan kampus, Senin (4/8).

Mahasiswa yang hadir berasal dari berbagai penjuru Indonesia, dengan latar belakang keluarga sebagai petani, buruh, hingga nelayan. Mereka adalah mahasiswa penerima manfaat bantuan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan berhasil diterima di kampus-kampus unggulan nasional. Keragaman latar belakang ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang setara.

“Jangan ragu untuk punya cita-cita besar. Saya dulu sama seperti adik-adik, keluarga saya juga biasa saja, saat kuliah dulu saya tidak mendapat uang lagi dari orang tua, dulu belum ada KIP-Kuliah, saya akhirnya mencoba mencari beasiswa. Hingga saya bisa kuliah S2-S3 di Jepang. Jadi kalau adik-adik ingin meniti karir setinggi-tingginya, punya mimpi, punya tekad kuat, jalani itu terus, konsisten,” motivasi Menteri Brian.

Baca Juga : Ditjen Dikti Gelar FGD Pendampingan Penilaian Mandiri Zona Integritas PTN secara Virtual
Kegiatan ini juga menekankan pentingnya pengembangan diri yang seimbang antara hard skill dan soft skill, partisipasi aktif dalam organisasi, serta membangun relasi yang sehat dengan sesama mahasiswa. Kampus, menurut Menteri Brian, bukan hanya tempat belajar akademik, tetapi juga medan latihan kepemimpinan dan karakter.

“Saya sangat terharu mendengar motivasi dari bapak Menteri dan teman-teman, dari keluarga saya gak ada yang kuliah, mama cuma SMP, bapak cuma SMA, saya lima bersaudara dan saya adalah harapan keluarga, terima kasih Pak Menteri atas program yang membuka jalan mimpi saya,” ujar Made Dea Vio Lantini, mahasiswa asal Bali sebagai salah satu penerima manfaat KIP-Kuliah dari ITB.

Dalam sesi tanya jawab, mahasiswa juga berdiskusi terkait isu-isu hangat antara lain pengelolaan akademik, komunikasi efektif dengan orang tua, dan strategi menghadapi tantangan finansial.

Mendiktisaintek menutup pertemuan dengan pernyataan bahwa mahasiswa berhak untuk berkembang, asalkan memiliki kemauan untuk terus belajar dan pantang menyerah. Kemdiktisaintek berkomitmen menghadirkan program pembinaan dan dukungan psikososial bagi mahasiswa baru, sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia unggul, tangguh, dan siap menghadapi tantangan global untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo untuk menyambut Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menpar Widiyanti: ‘Indonesia Art Motoring II’ Hadirkan Daya Tarik Bagi Wisatawan

Penulis
Syifa
-

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana membuka secara resmi “Indonesia Art Motoring II” sebuah pameran yang menghadirkan deretan koleksi mobil klasik serta ragam karya seni yang mengambil inspirasi dari dunia otomotif.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana saat sambutan di acara “Indonesia Art Motoring II”, sebuah pameran yang menghadirkan deretan koleksi mobil klasik serta ragam karya seni yang mengambil inspirasi dari dunia otomotif di Jakarta, Jumat (1/8).

Menteri Pariwisata Widiyanti dalam sambutannya di acara yang berlangsung di Hotel Four Seasons Jakarta, Jumat (1/8), mengatakan pameran yang berlangsung hingga 8 Agustus 2025 ini menjadi daya tarik yang kuat bagi wisatawan khususnya para pencinta mobil klasik.

“Indonesia Art Motoring II tidak hanya perayaan untuk pencinta mobil klasik, tidak hanya untuk mengagumi keindahan kendaraan yang direstorasi, tetapi juga untuk merayakan sejarah, seni, dan imajinasi yang menyertai di dalamnya,” ujar Menteri Widiyanti.

“Indonesia Art Motoring II” merupakan pameran yang diinisiasi Indonesia Classic Car Owners Club (ICCOC), komunitas pemilik mobil klasik di Indonesia yang didirikan pada tahun 2007.

Mengusung tema “Motion and Reflection”, pameran ini menampilkan 30 karya seni baik dua dimensi maupun tiga dimensi, termasuk karya interaktif seniman dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Pada acara yang sama juga ditampilkan 30 mobil klasik.

Menteri Widiyanti mengatakan, tema yang diusung dalam pameran ini diharapkan dapat membantu semua untuk memaknai ulang bagaimana pola pikir wisatawan. Motion melambangkan bagaimana ketertarikan seseorang untuk menjelajahi tempat baru, bertemu orang baru, dan mendapat pengalaman-pengalaman baru. Sementara Reflection mengajak seseorang berhenti sejenak untuk memahami akar dan kisah-kisah yang membentuk perjalanan hidup sebelumnya.

“Sebagaimana mobil klasik yang membawa sejarah, kami ingin setiap wisatawan yang mengunjungi Indonesia merasakan lebih dari sekadar destinasi. Kami ingin mereka membawa pulang kisah-kisah bangsa kita melalui kekayaan budaya. Pameran ini adalah contoh sempurna tentang bagaimana pariwisata dan budaya dapat dipadukan untuk membangun soft diplomacy, membentuk persepsi, melalui apresiasi, dan pengalaman bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut Widiyanti menjelaskan, pameran ini juga menjadi contoh yang kuat tentang potensi penyelenggaraan event berkualitas di Indonesia. Hal ini sejalan dengan program unggulan Kementerian Pariwisata 2025, yaitu acara-acara yang dibuat dan diselenggarakan di Indonesia, yang dirancang untuk memenuhi standar global.

“Kami berharap acara ini terus mendorong pertukaran budaya, kolaborasi internasional, dan memunculkan daya tarik yang lebih besar dari wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Tidak hanya untuk menghadiri acara, tetapi juga untuk terhubung dengan komunitas-komunitas yang ada di baliknya,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti.

Ketua Umum Indonesia Classic Car Owners Club (ICCOC), Stanley Setia Atmadja, mengungkapkan pihaknya sudah beberapa kali menggelar pameran mobil klasik berskala nasional, di antaranya Indonesia Classic Car Show 2007 di Balai Kartini Jakarta, Indonesia Classic Car Show 2008 di JHCC Jakarta dan Indonesia Art Motoring I 2011 di Galeri Nasional Jakarta.

“ICCOC berharap dengan digelarnya Pameran Indonesia Art Motoring Il dapat meramaikan ranah pariwisata dan industri kreatif tanah air serta penunjang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, sebagai suguhan event bergengsi khususnya dalam bidang otomotif, gaya hidup, dan seni,” ujarnya.

Turut hadir mendampingi Menteri Pariwisata Widiyanti, Deputi Bidang Penyelenggara Kegiatan (Event) Kemenpar, Vinsensius Jemadu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Gorontalo Gandeng Baznas RI Perkuat Ketahanan Pangan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terus berkomitmen dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem. Komitmen tersebut diketahui dalam audiensi antara Kepala Baznas Provinsi Gorontalo Hamka Arbie bersama jajaran dengan Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, Senin (4/8/2025) di ruang kerja Wagub.

Salah satu fokus pembahasan adalah kelanjutan Program Lumbung Pangan Komoditas Jagung, yang sebelumnya diusulkan oleh Baznas Provinsi Gorontalo ke Baznas RI. Program ini merupakan aspirasi lama Idah Syahidah ketika masih menjadi anggota Komisi VIII DPR RI, dan kini mulai terealisasi.

“Alhamdulillah, program yang dulu saya usulkan kini diterima dan ditingkatkan. Dari alokasi awal 25 hektare, kini menjadi 50 hektare. Ini langkah konkret untuk membantu masyarakat miskin ekstrem di Gorontalo,” ungkap Idah Syahidah.

Program ini bertujuan memberdayakan petani miskin (mustahik) agar bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui penguatan produksi jagung. Lokasi pelaksanaan bersifat fleksibel dan akan ditentukan berdasarkan kesiapan lahan dan kebijakan daerah. Salah satu wilayah yang sedang dipertimbangkan adalah Kabupaten Gorontalo Utara.

Sebagai dasar pelaksanaan, Baznas RI telah mengeluarkan surat resmi. Saat ini, Baznas Provinsi Gorontalo tengah melakukan asesmen lapangan guna memverifikasi calon penerima manfaat. Tim Baznas RI juga dijadwalkan akan turun langsung ke lokasi untuk memastikan kesiapan teknis dan sosial di daerah.

Wakil Gubernur juga merencanakan audiensi lanjutan bersama Baznas RI guna membahas teknis implementasi, termasuk opsi distribusi lahan, apakah seluruh 50 hektare akan difokuskan di satu wilayah, atau disebar di beberapa titik agar manfaatnya merata.

“Yang paling penting adalah program ini menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan, dan pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Meriahkan HUT RI ke- 80, Pemkab Jayapura Gelar Turnamen Basketball

Penulis
Syifa
-

Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, Pemerintah Kabupaten Jayapura secara resmi membuka Turnamen Basketball Kenambai Umbai Bupati CUP 2025. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Dr. Abdul Rahman Basri, S.Sos., M.KP., bertempat di GOR Toware, Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Jumat, 01/08/2025.

Dalam sambutannya, Plt. Sekda Abdul Rahman Basri menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara, peserta, dan pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya turnamen ini.

“Turnamen ini bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga momentum memperkuat semangat kebersamaan dan sportivitas dalam rangka menyongsong kemerdekaan bangsa yang ke- 80,” ujarnya.

Lewat turnamen seperti ini, lanjut Plt. Sekda merupakan salah satu kegiatan positif bagi generasi muda untuk membangkitkan semangat olahraga di Kabupaten Jayapura, secara khususnya ajang untuk mencari bibit-bibit unggul.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Jayapura, Yaan Yoku mengatakan Turnamen Basketball diikuti oleh 47 tim terdiri dari, peserta umum 16 tim putra dan 12 tim putri. Sedangkan peserta pelajar terdiri dari 12 tim putra, 7 tim putri yang diikuti oleh Kabupaten dan Kota Jayapura. Pertandingan ini menggunakan sistem pertandingan setengah kompetisi, mengacu pada aturan standar FIBA 2020.

Kata Yaan Yoku, yang menjadi point penting diselenggarakan Turnamen Basketball yang berlangsung selama 2 minggu ke depan ini, dapat mendorong pengembangan potensi atlet muda di Kabupaten Jayapura, serta aset Pemda dapat digunakan di berbagai kepentingan yang bersifat positif.

“Kita berharap kegiatan turnamen olahraga seperti ini mampu memberikan semangat positif, selain ajang menemukan bibit-bibit unggul, juga dapat terjalin keamanan, ketertiban serta menjadi sumber pemasukan dari pemanfaatan fasilitas olahraga milik Pemerintah Kabupaten Jayapura, karena fasilitas olahraga kita cukup lengkap,” cetusnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Supian Suri Tegaskan Komitmen Penyempurnaan Perda Pajak Daerah Depok

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Depok terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jawaban tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Depok, Supian Suri, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Senin (04/08/25).

Dalam sambutannya, Wali Kota Supian Suri menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan umum terhadap Raperda tersebut.

Ia menegaskan bahwa perubahan peraturan ini merupakan bagian dari upaya penyelarasan dengan kebijakan fiskal nasional dan prinsip otonomi daerah (Otda) yang bertanggung jawab.

“Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saat ini sudah menjadi hukum positif yang berlaku kurang lebih satu tahun sejak diundangkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Supian Suri menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, perda tersebut telah dikirimkan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Evaluasi ini penting guna memastikan kesesuaian dengan kepentingan umum, regulasi yang lebih tinggi, serta aspek teknis operasional.

“Hasil evaluasi dituangkan melalui surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan juga evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kota dan DPRD Depok diwajibkan melakukan penyesuaian terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 dalam waktu maksimal 15 hari kerja sejak surat diterima.

Artinya, perubahan perda tersebut harus sudah diundangkan paling lambat pada 14 Agustus 2025.

“Dengan adanya batas waktu yang ditentukan, serta sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dalam menyempurnakan kebijakan yang adaptif dan partisipatif, kami mohon dukungan dari Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kota Depok untuk bersama-sama melakukan percepatan penyesuaian,” ujar Supian Suri.

Ia juga menanggapi berbagai masukan dari fraksi-fraksi yang dinilai sebagai bahan penyempurna yang akan dibahas lebih detail dalam forum pembahasan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Beberapa tanggapan tadi menjadi penyempurna dan masukan lebih lanjut yang akan dibahas secara lebih mendalam dalam forum Bapemperda,” pungkasnya.

Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan menjadi bagian dari proses formal penyusunan regulasi daerah yang berkualitas, demi tercapainya pelayanan publik yang lebih optimal di Kota Depok.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bandung Segera Tertibkan Bangunan di Sepadan Sungai di Cisaranten

Penulis
Syifa
-

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menegaskan komitmennya menertibkan bangunan di sempadan sungai guna menghindari terjadinya potensi banjir.

Hal ini disampaikan saat ia meninjau lokasi bangunan liar di sempadan sungai terletak di Jalan Cisaranten Kulon VI RT 09 RW 05 Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik, Senin, 3 Agustus 2025.

“Sesuai aturan bangunan akan kita rapihkan. Namun kita data dulu, rencananya bersama DSDAMB (Dinas Sumner Daya Air Bina Marga), lahan ini akan dibuat 3 meter sungai dan kiri kanannya dijadikan ada jalan setapak sesuai fungsinya,” kata Erwin.

Di tempat yang sama, Camat Arcamanik, Willy menyampaikan monitoring kewilayahan ini berkaitan dengan pengaduan warga dengan banyaknya bangunan liar di sempadan sungai yang berpotensi banjir.

“Berdasarkan pengaduan warga banyaknya bangunan liat yang bahkan menutupi kali susukan jangkung, sesuai dengan arahan pak Wakil, kita akan secepatnya mengundang para penghuni, karena sebagian besar yang penghuni ini adalah warga luar namun sudah berKTP Kota Bandung,” ujar Willy.

Camat juga memastikan, penertiban akan dilakukan secara humanis dan memfasilitasi pertemuan dengan warga.

“Ada 23 bangunan sepanjang kali, karena para penghuni bantaran sungai sudah lama dari tahun 2014. Alhamdulillah pendekatannya lebih kepada pendekatan humanis dan kami akan segera memfasilitasi pertemuan dengan warga,” tutur Willy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Diskominfo Kaltim Gelar Bimtek Sertifikat Elektronik

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Diskominfo Kaltim terus mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah. Salah satu langkah nyatanya adalah melalui kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang digelar pada Selasa (05/08/2025).

Kegiatan ini menyasar perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan teknis dalam penggunaan sertifikat elektronik, khususnya untuk mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efisien dan aman.

Mewakili Sekretaris Daerah Kaltim, yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kaltim HM Syirajuddin dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pemanfaatan sertifikat elektronik merupakan bagian dari langkah strategis menuju birokrasi digital yang efektif dan transparan.

“Ini bukan hanya soal mempercepat proses birokrasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap dokumen dan layanan yang dikeluarkan pemerintah. Ini bagian dari komitmen kita untuk menghadirkan tata kelola yang bersih, efisien, dan berbasis teknologi,” ungkapnya saat membuka kegiatan.

Senada, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal juga menekankan pentingnya mindset atau pola pikir digital yang harus dimiliki oleh seluruh aparatur pemerintahan untuk menyukseskan transformasi digital secara menyeluruh.

“Transformasi digital tidak bisa hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada kesiapan manusianya. Salah satunya melalui pemanfaatan sertifikat elektronik ini. Kita harus siap beradaptasi dengan sistem yang lebih cepat, aman, dan akuntabel.
Dengan begitu, pelayanan publik kita akan makin dipercaya masyarakat,” ujar Faisal.

Lebih lanjut, Faisal berharap para peserta Bimtek tidak hanya memahami secara teknis, tetapi juga termotivasi untuk menyampaikan hasil kegiatan ini kepada masing-masing pimpinan perangkat daerahnya, mengingat keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada dukungan dan peran aktif pimpinan.

“Transformasi digital bersifat menyeluruh, dan peran pimpinan perangkat daerah menjadi sangat penting untuk memastikan implementasi teknologi seperti tanda tangan elektronik ini bisa berjalan optimal,” tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya membangun semangat perubahan, Faisal juga mengungkapkan bahwa saat ini Diskominfo Kaltim tengah menghitung perangkat daerah mana saja yang paling aktif memanfaatkan digitalisasi, khususnya dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Nantinya, perangkat daerah dengan tingkat pemanfaatan tertinggi akan diberikan penghargaan (reward) dan dijadikan testimoni keberhasilan digitalisasi di lingkungan Pemprov Kaltim.

Dalam sosialisasi ini, peserta dibekali pemahaman mengenai konsep dasar, regulasi yang mengatur, serta urgensi penerapan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Materi disampaikan oleh para narasumber dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, serta Tim Verifikator Sertifikat Elektronik dari Diskominfo Kaltim.

Para narasumber juga memberikan pendampingan teknis agar perangkat daerah mampu mengintegrasikan sistem tanda tangan digital ke dalam aplikasi internal masing-masing.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap pemanfaatan sertifikat elektronik dapat segera diterapkan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Selain meningkatkan literasi digital para ASN, kegiatan ini juga menjadi langkah awal menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis teknologi.

Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Untuk itu, partisipasi aktif seluruh perangkat daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan di era digital seperti sekarang. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wali Kota Wahyu Kukuhkan Pengurus PGRI Kota Malang 2025-2030

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengukuhkan kepengurusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Malang masa bakti 2025–2030 di Gedung Guru PGRI Kota Malang, Senin (4/8). Pada kesempatan ini juga dilaksanakan serah terima jabatan dari Ketua PGRI Kota Malang masa jabatan 2023-2025, Anton Henawanto kepada Agus Wahyudi yang kini menjabat Ketua PGRI Kota Malang yang baru.

Dalam arahannya, Wali Kota Malang mendorong PGRI agar bisa menjadi penggerak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas para guru di Kota Malang. “Hal yang menjadi poin penting adalah bagaimana guru bisa meningkat kualitasnya. Seperti peningkatan kapasitas guru sekaligus untuk mengakomodir perkembangan teknologi saat ini. Juga, kita berharap ada peningkatan kesejahteran bagi guru, terlebih melihat kontribusi para guru selama ini,” ujar Wahyu.

Wahyu pun menyampaikan harapannya kepada Ketua PGRI Kota Malang beserta kepengurusan yang baru agar melanjutkan program dan praktik yang telah terlaksana dengan baik, serta melakukan perbaikan dan inovasi berdasarkan hasil evaluasi terhadap program-progrqm yang telah dilakukan sebelumnya.

“Semoga PGRI ini dapat berjalan lebih baik, dan menjadi wadah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru di Kota Malang,” harapnya.

Pada kesempatan ini pula, Wali Kota Malang berterima kasih atas kontribusi para guru dalam mencetak generasi-generasi unggul. Sebagai ungkapan terima kasihnya, Wahyu berkomitmen untuk mengupayakan peningkatan fasilitas, salah satunya memberikan tempat yang lebih representatif untuk PGRI.

“Saya sudah koordinasi dengan Kadisdikbud dan Ketua PGRI, untuk melihat kemungkinan penambahan satu ruangan yang bisa menjadi simbol kewibawaan para guru di Kota Malang. Apalagi Kota Malang ini adalah Kota Pendidikan,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Malang Agus Wahyudi, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Wali Kota Malang yang berkenan mengukuhkan pengurus PGRI yang baru ini.

Agus berharap dari momen ini koordinasi dan sinergi antara PGRI dan Pemkot Malang untuk memajukan pendidikan akan semakin kuat. “Semoga ini akan memupuk sinergi dan kolaborasi supaya perkembangan pendidikan di Kota Malang semakin baik,” ucapnya.

Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa pihaknya berencana akan melaksanakan beragam program. Tak hanya melengkapi jajaran dan menyusun program kerja sesuai kebijakan, kebutuhan, dan metode pendidikan terkini. “Dalam waktu dekat, sesuai program Kemendikdasmen yakni mengintegrasikan prinsip-prinsip coding dan AI (artificial intelligence) ke dalam proses belajar,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Medan Rico Waas Tetapkan 7 Misi Utama untuk RPJMD 2025-2029

Penulis
Syifa
-

Dengan mengusung visi mewujudkan Medan bertuah yang inklusif, maju dan berkelanjutan melalui semangat trasformasi menuju Medan satu data, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menetapkan tujuh misi utama sebagai pedoman strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lima tahun kedepan, yaitu diantaranya misi berbudaya, misi energik, misi ramah, misi tertib, misi unggul, misi aman dan misi humanis.

Hal tersebut disampaikan Rico Waas dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Pendapat Fraksi dan Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan Dengan Kepala Daerah Atas Ranperda Kota Medan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (4/8/2025).

Dihadapan Ketua, Wakil Ketua serta para anggota DPRD Kota Medan, Rico Waas mengatakan melalui misi berbudaya, dirinya ingin mendorong Kota Medan menjadi kota yang berkarakter berbasis budaya multikultural melalui eksplorasi seni dan budaya yang menjadi daya tarik wisata serta melakukan promosi dan menggali potensi kota untuk menjadi pondasi harmonisasi sosial masyarakat yang multikultural.

“Kami juga terus mendorong peningkatan kualitas masyarakat yang semakin berbudaya dan berkarakter melalui penanaman nilai-nilai berdasarkan kearifan lokal,”kata Rico Waas.

Lalu melalui misi energik, Rico Waas ingin meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur kewilayahan dan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Selanjutnya melalui misi ramah, pria lulusan Universitas Bina Nusantara itu berkeinginan menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terbaik berbasis data, riset dan inovasi guna mewujudkan tata kelolah pemerintahan dan pelayanan publik yang ramah dan responsif.

“Dengan tersedianya sistem satu data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat. Kami ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis SDM yang melayani, integrasi teknologi informasi, riset dan inovasi serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah,” bilang Rico Waas.

Selanjutnya lagi melalui misi tertib, Rico Waas menghadirkan penataan kota yang semakin teratur, cantik, rapi, bersih serta mendorong budaya taat peraturan ditengah-tengah masyarakat.

“Ini dapat dicapai melalui peningkatan kualitas penataan ruang kota dan lingkungan hidup, peningkatan kualitas kebersihan, serta pengelolaan limbah kota, peningkatan kualitas sistem transportasi yang efektif dan efisien, sampai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah,” ujar Rico Waas.

Lalu melalui misi unggul, Rico Waas ingin mendorong perwujudan sumber daya manusia dan perekonomian Kota Medan yang berdaya saing dan unggul, baik itu SDM dibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemudan dan olahraga serta peningkatan kualiatas UMKM yang berdaya saing dan bernilai jual tinggi melalui pembinaan dan perluasan akses permodalan dan kesempatan ekspor dan peningkatan iklim investasi.

Sedangkan melalui misi aman, Rico Waas ingin menjadikan Kota Medan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan perkotaan dan lingkungan.

“termasuk mengantisipasi kejahatan begal dan narkoba, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan menghadapi bencana sampai dengan meningkatnya stabilitas pangan di Kota Medan,”lanjut Rico Waas.

Dan yang terakhir melalui misi humanis, suami dari Ketua TP PKK Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas itu ingin mendorong terwujudnya Medan sebagai kota yang humanis dan berkeadilan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“Salah satu cara yang kami lakukan dengan meningkatkan cakupan dan kualitas jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan,” sebut Rico Waas.

Dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman, pimpinan Perangkat Daerah serta para Camat, Rico Waas kemudian menyampaikan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Medan yang telah membahas ranperda tersebut secara komprehensif dan konstruktif.

“Atas nama Pemko Medan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kota Medan yang telah melakukan pembahasan secara komprehensif dan konstruktif terhadap ranperda tersebut,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...904905906...4,918Halaman 905 dari 4,918