Beranda blog Halaman 906

Tingkatkan Ekonomi Desa, Bupati Jepara Dorong Pembentukan BUMDESMA

Penulis
Syifa
-

Bupati Jepara H. Witiarso Utomo secara resmi membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang diikuti seluruh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se- Kabupaten Jepara, di Pendapa Kartini, Selasa, (5/8/2025).

Turut hadir Anggota Komisi XI DPR RI, H. Musthofa, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya, dan Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Daerah BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) RI, Hasolon Manalu.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Anggota DPR RI H. Musthofa dan berharap kegiatan ini dapat membawa Kota Ukir menuju Jepara MULUS (Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius).

Mas Wiwit, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa kegiatan yang bersifat pembangunan desa ini sejalan dengan salah satu programnya yakni Bupati Ngantor di Desa, la menceritakan, dalam setiap minggu dirinya berkeliling ke sejumlah desa guna memastikan aspirasi hingga pelayanan publik masyarakat desa benar-benar terpenuhi. Salah satu permasalahan yang menjadi fokus utama pada program Bupati Ngantor di Desa adalah ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan.

“Di dalam peraturan yang baru mengamanatkan desa harus menyisihkan 20 persen anggarannya untuk ketahanan pangan. Ini menjadi konsen kita, karena 20 persen ini cukup banyak,” tandasnya.

Untuk mengoptimalkan hal tersebut, Bupati H. Witiarso Utomo telah menyampaikan kepada para petinggi untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa). Ia berharap pembentukan BUMDesMa juga didukung oleh para BPD.

Lebih lanjut, menurut Bupati, program ketahanan pangan akan lebih maksimal bila dikelola bersama. Mas Wiwit memberikan contoh, apabila satu kecamatan terdiri dari sepuluh desa, maka BUMDesMa tersebut akan memiliki anggaram Rp 2 Miliar.

“Tapi kalau ini dikelola sendiri, masing-masing desa hanya Rp200 juta, ini agak berat. Kalau disetujui, nanti akan kita beri arahan bentuk ketahanan pangannya ini akan seperti apa,” ujar Mas Wiwit.

Selain BUMDesMa untuk program ketahanan pangan, Mas Wiwit juga menaruh perhatian pada program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi program nasional. Menurutnya, kedua program ini bisa saling bersinergi sehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Terkait workshop tersebut, Mas Wiwit berharap para peserta dapat menerima pemahaman lebih mendalam serta komitmen yang tinggi agar Dana Desa mampu digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Kaltim Siap Salurkan 65.004 Paket Seragam Gratis bagi Siswa Baru SMA/SMK/SLB

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemprov Kaltim terus mempercepat pelaksanaan program pendidikan gratis bagi masyarakat. Salah satu langkah konkret yang segera direalisasikan adalah pembagian seragam sekolah secara gratis bagi siswa baru jenjang SMA, SMK, dan SLB pada tahun ajaran 2025/2026.

Program ini dijadwalkan mulai didistribusikan pada Agustus 2025. Sebanyak 65.004 paket seragam akan dibagikan secara gratis kepada seluruh peserta didik baru, baik yang diterima di sekolah negeri maupun swasta.

Paket seragam yang diberikan mencakup satu set seragam putih abu-abu lengkap dengan tas, topi, dan sepatu. Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, menyatakan bahwa pendataan dan koordinasi dengan seluruh sekolah saat ini terus berlangsung agar program dapat berjalan tepat waktu.

“Distribusi seragam gratis seharusnya sudah dimulai sejak bulan Juli ini. Saya akan cek kembali ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Insyaallah Agustus mulai direalisasikan,” ujar Seno Aji saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, belum lama ini.

Ia menegaskan, bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan orang tua siswa di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim. Diharapkan, tidak ada anak usia sekolah yang terhambat melanjutkan pendidikan karena kendala ekonomi.

Terkait kebutuhan seragam lainnya seperti seragam batik, pramuka, maupun seragam khas sekolah, Pemprov Kaltim menyerahkannya kepada masing-masing orang tua siswa. Namun demikian, Pemprov telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/17701/Disdikbud.III yang menegaskan bahwa sekolah negeri dilarang menjual seragam kepada siswa.

“Kita sudah buat edaran di tujukan ke SMA/SMK supaya tidak mengadakan (menjual) di sekolah, dan (pembeliannya) sendiri masing-masing orang tua, atau bisa menggunakan seragam lama yang punya kakaknya juga boleh. Kita tidak mengharuskan membeli baru,” tegas Seno.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah progresif Pemprov Kaltim untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan bebas hambatan biaya, sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam mendukung Program Indonesia Pintar. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati dan Wabup Gresik Paparkan Inovasi 9 Tatanan Kabupaten Sehat, Optimistis Raih Swasti Saba Wistara

Penulis
Syifa
-

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani didampingi Wakil Bupati Asluchul Alif memaparkan sembilan tatanan Kabupaten Sehat dalam Verifikasi Lanjutan Penilaian Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat tahun 2025, Senin (4/8).

Kegiatan berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dari ruang kelas Sekolah Rakyat 37 Gresik, diikuti oleh tim verifikator pusat, Sekda Achmad Washil Miftahurrahman, Perwakilan OPD, serta camat se-Kabupaten Gresik.

Verifikasi lanjutan ini menjadi tahap penting dalam penilaian penghargaan Swasti Saba Wistara, predikat tertinggi bagi daerah yang berhasil menjalankan program Kabupaten/Kota Sehat (KKS).

“Proses menuju Kabupaten Sehat tidak mudah. Setiap tatanan memiliki indikator pokok dan pendukung yang harus dibuktikan secara konkret,” ujar Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani.

Adapun sembilan tatanan tersebut meliputi: Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri; Permukiman dan Fasilitas Umum; Satuan Pendidikan; Tatanan Pasar; Perkantoran dan Perindustrian; Lalu Lintas; Pariwisata; Perlindungan Sosial; serta Penanggulangan Bencana.

Wakil Bupati Gresik, dr. Asluchul Alif menambahkan, Pemkab Gresik telah menghadirkan berbagai inovasi untuk mendukung pencapaian tatanan tersebut. Di antaranya Gresik Urus Stunting, Detak Keris, Centing Seni, Cekal Tanding, Kampung Pudak Ayu, Jamban Sehat, Satu Rumah Satu Biopori, hingga Sekolah Ramah Anak.

“Termasuk penyusunan Perda penataan PKL dan pasar tradisional sebagai bentuk penguatan kelembagaan,” ujarnya.

Dalam proses verifikasi, tim pusat memberikan sejumlah masukan terhadap kelengkapan dokumen pelaporan. Pemkab Gresik menyambut baik hal ini sebagai bentuk pembinaan.

“Kami catat semua masukan sebagai evaluasi. Kami ingin kerja nyata ini terlihat juga lewat dokumen yang lengkap,” tegas Bupati.

Bupati juga memberikan arahan kepada seluruh OPD dan camat agar memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam penyusunan dokumentasi pendukung.

“Laporan kita harus mencerminkan kerja nyata di lapangan. Dokumentasi menjadi bukti nyata,” tambahnya.

Tim verifikator pusat mengapresiasi semangat dan komitmen Pemkab Gresik. Dengan sinergi lintas sektor yang kuat, Gresik optimistis meraih Swasti Saba Wistara, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen membangun kabupaten yang sehat dan berdaya saing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Bogor “Memerah-Putihkan” Bumi Tegar Beriman Sambut HUT RI ke-80

Penulis
Syifa
-

Menindaklanjuti arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih serentak di seluruh kecamatan dari wilayah timur hingga barat, utara hingga selatan Kabupaten Bogor.

Di wilayah tengah, kegiatan dipusatkan di Lapangan RBC, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, yang dihadiri langsung oleh Camat Cibinong bersama para lurah dari Kelurahan Cibinong, Sukahati, Karadenan, Cirimekar, dan Pabuaran Mekar. Selain pembagian bendera kepada warga, kegiatan juga diiringi dengan aksi pemasangan bendera merah putih di kantor-kantor pemerintahan, termasuk Kantor Kecamatan Cibinong, Kantor Lurah Pondok Rajeg, dan titik-titik strategis di lingkungan sekitar.

Di wilayah barat, seperti Kecamatan Leuwiliang, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Ratusan bendera dibagikan kepada pengemudi angkutan umum, pelaku usaha kecil, dan warga yang melintas di pasar tradisional dan simpul-simpul transportasi.

Camat Leuwiliang, WR Pelitawan menyatakan bahwa pihaknya bersama Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor telah membagikan bendera merah putih kepada jajaran RSUD Leuwiliang, kemudian masyarakat, para pengendara angkutan umum, serta dilanjutkan dengan pemasangan bendera erah putih, umbul-umbul di kantor Kecamatan Leuwiliang. Gerakan ini adalah bentuk konkret menumbuhkan nasionalisme dan rasa cinta tanah air.

“Kami ingin semangat kemerdekaan tidak hanya dirasakan di kantor-kantor pemerintahan, tapi juga di jalanan, pasar, dan kendaraan umum. Merah putih harus hadir di seluruh ruang publik selama bulan agustus,” ujar Camat Leuwiliang.

Sementara itu di wilayah timur, Kecamatan Jonggol dan Kecamatan Cariu juga turut serta membagikan bendera kepada komunitas tani dan kelompok masyarakat desa.

Di wilayah utara, seperti Babakan Madang, pembagian bendera dilakukan kepada para warga secara gratis, para supir angkot dan lainnya.

“Kegiatan ini merupakan bentuk ajakan menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, melalui pemasangan bendera merah putih dilingkungan masing-masing,” Camat Babakan Madang Mamun Nawawi.

Sedangkan di selatan, kecamatan seperti Cijeruk, Cigombong, dan Caringin tak kalah semarak. Di sana, pembagian bendera dilakukan melalui kolaborasi dengan sekolah-sekolah dan komunitas pemuda, dengan sasaran utama anak-anak sekolah dan para pelaku UMKM.

Kegiatan ini dilakukan serentak oleh kecamatan lainnya seperti Rumpin, Nanggung, Tenjo, dan Leuwisadeng, dengan total ribuan bendera telah dibagikan dalam waktu sehari.

Gerakan pembagian dan pemasangan bendera merah putih ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya nasionalisme, persatuan, dan penghormatan terhadap jasa para pahlawan kemerdekaan.

Dengan cara mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk mengibarkan Bendera Merah Putih selama bulan Agustus di rumah, tempat usaha, sekolah, fasilitas umum, hingga kendaraan. Mari bersama merah-putihkan Bumi Tegar Beriman sebagai simbol semangat dan rasa syukur atas kemerdekaan bangsa ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Viva Yoga Apresiasi Warga Konawe Utara Hibahkan 1000 Ha Lahan Untuk Program Transmigrasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi terharu, terkejut, dan penuh rasa syukur ketika para warga masyarakat yang menempati Kawasan Transmigrasi Hialu, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, menghibahkan 1.000 Ha lahannya untuk program transmigrasi, baik transmigrasi lokal (80 persen) maupun transmigrasi dari luar provinsi (20 persen).

Sikap mulia para transmigran itu diceritakan saat dirinya hadir dalam Pengukuhan dan Rapat Kerja Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia (DPD PATRI) Sulawesi Tenggara Masa Bakti 2025-20230, Kendari, Sulawesi Tenggara, 3/8/2025.

Hibah lahan untuk program transmigrasi menurutnya merupakan inisiatif para warga sendiri. “Hibah lahan untuk transmigrasi bisa menjadi role models transmigrasi ke depan”, ujarnya. “Hibah yang dilakukan memberi maslahat kepada orang lain yang pahalanya akan mengalir terus”, tambahnya. Hibah yang diberikan juga menghindarkan dari konflik sosial.

Para warga di sana menghibahkan lahan yang sudah dimiliki bahkan sebagian sudah bersertipikat SHM karena prospek yang bagus dari pengelolaan lahan yang mereka miliki. “Mereka butuh tenaga kerja untuk mengolah sawah. Di kawasan itu masih kurang tenaga kerja”, ujar Wamen Viva Yoga.

Tanah yang subur bukan hoax, saat dirinya berkunjung ke Konawe Utara yang didampingi oleh Bupati Ikbar dan Wakil Bupati Abuhaera, melihat secara langsung hamparan sawah yang hijau. Airnya melimpah tanpa harus dibor. Hal demikian menurutnya merupakan potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian di Konawe Utara dan Sulawesi Tenggara.

Sejarah transmigrasi di provinsi itu, seiring dengan sejarah transmigrasi di Indonesia. Transmigrasi di sana dilakukan sejak tahun 1968 dan selanjutnya datang bergelombang yang disebar ke berbagai kabupaten termasuk di Konawe Utara.

Konawe Utara memiliki luas wilayah terbesar kedua di Sulawesi Tenggara namun ia memiliki jumlah penduduk yang sedikit sehingga di sana masih banyak lahan kosong.

Menurut Wamen Viva Yoga, Bupati Ikbar menyambut baik adanya program transmigrasi. Program ini disebut mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat di sana. Untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki kabupaten itu, Konawe Utara menginginkan 500 kepala keluarga transmigran didatangkan untuk mengelola sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan lainnya.

Kementerian Transmigrasi mendorong kawasan transmigrasi di Sulawesi Tenggara yang tersebar di 10 kabupaten menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu kementerian yang beralamat di Kalibata, Jakarta, itu memberi bantuan sebesar Rp46,8 miliar. Dengan rincian di antaranya Konawe Utara mendapat Rp10,6 miliar.

Untuk membangun kawasan transmigrasi, dikatakan oleh Wamen Viva Yoga, Kementerian Transmigrasi berkolaborasi dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, serta dengan lembaga lainnya termasuk PATRI. Dirinya mengucapkan selamat kepada Mastri Susilo dan Ristam Suleman sebagai Ketua Umum dan Sektertaris Umum PATRI Sulawesi Tenggara Periode 2025-2030.

Ia berharap organisasi ini berperan aktif dalam pembangunan kawasan transmigrasi. Ditegaskan agar PATRI dalam berkiprah di tengah masyarakat menggunakan falsafah Di Mana Bumi Dipijak Di Situ Langit Dijunjung.

“Kembangkan sektor ekonomi, ciptakan lapangan kerja, agar PATRI memberi manfaat tidak hanya kepada anggota namun juga masyarakat lainnya”, harapnya.

“Untuk itu organisasi ini harus solid dan kompak”, tambahnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wali Kota Ngatiyana Bangga Cimahi Jadi Tuan Rumah Konferensi Internasional ICICP 2025

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan 12th International Conference of Indigenous and Cultural Psychology (ICICP) 2025 yang digelar di Kampus Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Senin (4/7) hingga Rabu (6/7/). Dirinya menilai, tema seminar yang bertajuk “Leadership, Organization, Health, and Sustainability in Global Context: Promoting Human Agency for the Self, Family, School, Community, Society, and Environment” sangat relevan di era saat ini.

“Saya selaku Wali Kota Cimahi sangat bangga dan menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Seminar Internasional ICICP Tahun 2025 di Kampus Unjani, yang terletak di Kota Cimahi. Saya ucapkan selamat datang di Kota Cimahi kepada seluruh peserta seminar internasional,” ungkap Ngatiyana dalam Welcoming Dinner Penyambutan Tamu Peserta Seminar ICICP 2025 di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Minggu (3/8).

Ngatiyana menekankan pentingnya kesiapan menghadapi tantangan fenomena VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) yang kini bertransformasi menjadi BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible), serta mengedepankan literasi digital, agile mindset, dan employer branding dalam mendukung reformasi birokrasi menuju birokrasi kelas dunia.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Cimahi memaparkan visi dan misi pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan komitmen Cimahi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi hijau (green economy), pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, serta kolaborasi pentahelix untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

“Terwujudnya Indonesia Emas Tahun 2045 akan tercapai dengan tahapan yang kami rancang di 5 tahun pertama di Kota Cimahi. Insyaa Allah dengan sinergi, koordinasi dan kolaborasi pentahelix, akan terwujud Kota Cimahi Mantap, menuju Indonesia Emas,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Garut Apresiasi Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Medina ‎

Penulis
Syifa
-

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menghadiri peresmian ruangan baru di Rumah Sakit Medina, Jalan Wanaraja, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, Senin (4/8).

‎Bupati menyampaikan rasa bangga atas perkembangan pesat fasilitas kesehatan di Garut. Ia mengapresiasi upaya putra daerah yang telah membangun fasilitas kesehatan modern di Garut. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa orang Garut mampu menyediakan pelayanan kesehatan yang layak.

‎”Beberapa tahun yang lalu saya ke sini masih tidak seperti ini, namun sekarang dilengkapi dengan sistem (Kelas Rawat Inap Standar) KRIS, ruangan-ruangannya sudah terstandarisasi dengan ditambah alat-alat yang canggih,” ujarnya.

‎Namun, Bupati juga menyoroti masih jauhnya ketersediaan tempat tidur (bed) dari jumlah ideal yang dibutuhkan oleh penduduk Garut. Saat ini, total tempat tidur di seluruh fasilitas kesehatan di Garut berjumlah 1.680, sementara jumlah idealnya adalah 2.700.

‎Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut akan terus berupaya menyiapkan lebih banyak lagi tempat tidur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

‎Pendiri Rumah Sakit Medina, Rudy Gunawan, menjelaskan bahwa peresmian ruangan baru ini merupakan upaya untuk menyesuaikan dengan ketentuan sistem KRIS kamar rawat inap berstandar BPJS yang akan segera diberlakukan.

‎”Kami ingin menyiapkan fasilitas kesehatan yang bisa membantu pasien rujukan dari puskesmas masuk ke tipe C dalam standar BPJS,” kata Rudy.

‎Untuk meningkatkan kapasitas pelayanan, Rumah Sakit Medina telah menambah 50 tempat tidur baru, sehingga totalnya menjadi 140 tempat tidur. Selain itu, ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) juga diperluas dengan penambahan 43 tempat tidur, dari 20 menjadi 43. Fasilitas lain yang diresmikan hari ini meliputi ruang IGD, ICU, dan ruangan Computed Tomography scan (CT Scan).

‎Ia berharap, sebagai rumah sakit swasta, pihaknya dapat terus mempersiapkan segala sesuatu untuk memberikan pelayanan prima.

‎”Misalnya IGD berstandar aktif, dokter yang cukup, serta IGD harus intensive care atas kedaruratan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Purworejo Serahkan Langsung Bantuan Pangan CPP di Desa Bendosari

Penulis
Syifa
-

Berlangsung sejak 16 Juli 2025 Pemerintah Kabupaten Purworejo akhirnya menuntaskan proses distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) ke seluruh wilayah Kabupaten Purworejo. Dalam tahap terakhir ini Pemkab Purworejo menyerahkan CPP berupa bantuan pangan beras ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Gebang tepatnya di Desa Bendosari, Jumat (1/8).

Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH saat menyerahkan langsung bantuan pangan kepada KPM di Bendosari mengatakan, Penyaluran Bantuan Sosial Beras CPP menjadi strategi penting yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, di tengah tantangan pemenuhan kebutuhan pangan dan kondisi ketahanan pangan nasional yang dinamis.

“Ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat khususnya bagi Keluarga Penerima Manfaat,” ujarnya.

Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak terkait atas tersalurkannya 65.418 paket bantuan pangan beras Program CPP di wilayah Kabupaten Purworejo.

“Saya mengapresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan distribusi penyaluran bantuan sosial ini dengan lancar, tepat sasaran, dan penuh tanggung jawab,” tuturnya.

Lebih lanjut Bupati berharap, selain untuk meringankan beban masyarakat, bantuan pangan ini juga diharapkan mampu menanggulangi kerawanan pangan, menekan angka stunting, menjaga stabilitas harga, dan mengendalikan inflasi di Kabupaten Purworejo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Kendal Tugaskan 595 CPNS Sebagai Penggerak Pajak Daerah

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal secara resmi menugaskan 595 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai Pegawai Penggerak Pajak Daerah untuk optimalisasi penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kendal.

Peluncuran sekaligus pembekalan tugas dilakukan langsung oleh Bupati Kendal Hj. Dyah Kartika Permanasari di Pendopo Tumenggung Bahurekso pada Senin (4/8/2025).

Para CPNS tersebut akan diterjunkan ke 286 desa dan kelurahan yang ada di Kendal. Mereka akan mendampingi kepala desa atau perangkat desa dalam proses penarikan PBB yang dinilai masih jauh dari target yang telah ditentukan.

“Perolehan PBB tahun ini masih jauh dari target. Dari target Rp 55 miliar, hingga saat ini baru tercapai 21, 81 persen,” kata Bupati Kendal, Hj. Dyah Kartika Permanasari.

Ia menyebutkan, penugasan CPNS sebagai penggerak pajak merupakan terobosan dari Pemkab Kendal untuk mempercepat capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB.

“Oleh karena itu, CPNS ditugaskan sebagai petugas pajak guna mendorong percepatan PBB. Ini merupakan salah satu upaya yang kami lakukan demi peningkatan target PAD,” kata Bupati Kendal.

Penjabat Sekretaris Daerah Kendal, Agus Dwi Lestari, menjelaskan bahwa keterlibatan CPNS dipilih karena mereka dinilai memiliki semangat kerja yang tinggi.

“Saya berharap, dengan bantuan CPNS, penerimaan PBB bisa lebih optimal. Mereka masih fresh graduate, jadi semangatnya masih menyala,” kata Agus Dwi Lestari.

Agus menambahkan, bahwa tugas sebagai pegawai penggerak merupakan tugas tambahan, bukan pekerjaan harian. “Mereka akan mendampingi perangkat desa dalam penarikan PBB, dan tidak bekerja setiap hari,” jelasnya.

Pj. Sekda Kendal menambahkan, bahwa setiap desa atau kelurahan akan didampingi dua atau tiga CPNS. Tugas tersebut akan dimulai tanggal 4 Agustus hingga 2 Desember 2025, dan dalam melaksanakan tuganya para CPNS juga wajib menggunakan aplikasi pelaporan kerja.

“Kehadiran mereka ke desa atau kelurahan akan tercatat melalui aplikasi, dan setiap akhir pekan mereka harus mengirim laporan kerjanya,” terang Agus Dwi Lestari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ini Penjelasan Soal HT dan Roya Elektronik bagi Debitur Perorangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Hak Tanggungan (HT) adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah beserta objek lain yang melekat di atasnya, untuk pelunasan utang tertentu. Hingga Juni 2025 saja, jumlah berkas permohonan layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) mencapai 426.625 berkas dan menjadikan layanan pertanahan yang banyak diakses masyarakat. Untuk semakin menyebarluaskan informasi soal layanan HT, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis menjelaskan susunan alurnya, yang dalam hal ini khusus alur layanan HT bagi debitur perorangan.

“Dalam pengajuan pendaftaran HT-El ini, masyarakat membawa sertipikat tanah yang akan dikenai HT, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Pemohon atau debitur nantinya juga akan mengisi formulir permohonan sebagai proses pengajuan HT-El. Dalam proses pengajuan HT-El ini, masyarakat juga akan dikenai biaya PNBP sesuai nominal Hak Tanggungannya,” ujar Harison Mocodompis dalam keterangannya pada Senin (04/08/2025).

Berdasarkan PP Nomor 128 Tahun 2015, biaya PNBP sesuai nominal Hak Tanggungannya memiliki biaya yang beragam. Sampai dengan nilai Rp250 juta, dikenakan tarif Rp50.000 per sertipikat yang dikenakan HT; di atas Rp250 juta-1 miliar dikenakan tarif Rp200.000 per sertipikat yang dikenakan HT; di atas Rp1 miliar-Rp10 miliar dikenakan tarif Rp2.500.000 per sertipikat yang dikenakan HT; di atas Rp10 miliar-Rp1 triliun dikenakan Rp25.000.000 per sertipikat yang dikenakan HT; dan di atas Rp1 triliun dikenakan tarif Rp50.000.000 per sertipikat yang dikenakan HT.

Layanan HT ini pengajuannya dapat melalui pihak bank yang ingin dituju. Nantinya, pihak bank selaku kreditur dan masyarakat selaku debitur akan melakukan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku mitra Kementerian ATR/BPN. Kemudian, APHT tersebut akan terinput pula ke data Kantor Pertanahan setempat.

Dalam proses pendaftaran HT, sertipikat tanah yang menjadi objek jaminan diberikan catatan adanya HT. Apabila utang debitur telah lunas, maka dilakukan penghapusan HT yang disebut Roya.

Roya adalah proses penghapusan HT yang dilakukan melalui perantara bank. Proses Roya ini menunjukkan bahwa pemohon HT sebelumnya telah bebas dari tanggungan utang kredit atas tanahnya. Nantinya, catatan HT yang ada di sertipikat masyarakat/debitur akan dihapus. Dalam hal ini, pengajuan Roya dilakukan pihak bank selaku kreditur. Usai proses penghapusan, masyarakat/debitur akan mendapat Sertipikat Elektronik dengan edisi terbaru yang bebas dari catatan HT.

Bagi masyarakat yang akan mengajukan proses Roya, dengan jaminan sertipikat analog dan HT analog, sertipikat akan dilakukan alih media menjadi Sertipikat Elektronik. Masyarakat dapat mengambil sertipikatnya melalui loket di Kantor Pertanahan setempat. Untuk biaya Roya itu sendiri, pemilik akan dikenakan biaya Rp50.000 per sertipikat yang dilakukan HT.

Sebagai informasi, jika pengajuan HT dilakukan secara elektronik, maka proses Roya akan dilakukan secara elektronik pula. Begitu pun jika saat mengajukan HT sebelum berlakunya sistem HT Elektronik, maka proses Royanya juga manual di Kantor Pertanahan. Kementerian ATR/BPN sendiri sejak 2019 sudah menjalankan HT Elektronik sehingga Roya otomatis akan berbentuk elektronik pula.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...905906907...4,918Halaman 906 dari 4,918