Beranda blog Halaman 907

HUT ke-23 Kabupaten Lamandau, Mendes Yandri Sampaikan Lima Program Prioritas Presiden Prabowo

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan bahwa setidaknya ada lima program prioritas Presiden Prabowo yang secara umum menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun 2025.

Di sisi lain, agar masyarakat terhindar dari jerat kemiskinan, perlindungan dan bantuan sosial juga termasuk dalam program prioritas Presiden dan akan menjadi langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih.

“Ada lima program prioritas Presiden Prabowo, yang pertama Makan Bergizi Gratis. Ini tadi sudah disampaikan Pak Gubernur, dananya sangat besar, perputaran ekonominya juga besar,” jelas Mendes Yandri saat memberi arahan dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, di Gedung Lantang Torang, Senin (4/8/2025).

“Maka mohon diseriusi Pak Bupati, karena kita butuh produk banyak, ayam yang banyak, telur yang banyak, untuk memenuhi kebutuhan program tersebut,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Mendes Yandri, ada program tiga juta rumah Presiden Prabowo yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia dan kebutuhan perumahan masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Di sisi lain, program prioritas Presiden Prabowo yakni cek kesehatan gratis. Hal ini bertujuan agar warga desa dapat mendeteksi penyakit lebih awal, memungkinkan penanganan yang lebih efektif dan biaya yang lebih rendah dibandingkan jika penyakit sudah berkembang lanjut.

“Yang kedua program prioritas Presiden Prabowo adalah membangun atau merenovasi tiga juta rumah. Jadi nanti Pak Bupati bisa bersama saya ke Menteri Perumahan, terkait apa yang bisa kita bangun,” beber mantan Anggota DPR RI itu.

“Yang ketiga itu ada cek kesehatan gratis. Nah ini mohon diingat, karena dengan cek kesehatan gratis kita bisa memitigasi gejala awal, atau kita bisa atasi penyakit di masyarakat,” ujarnya.

Mendes Yandri juga menambahkan, pendidikan gratis juga menjadi bagian penting program prioritas Presiden. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk meraih pendidikan yang layak.

“Kemudian ada sekolah gratis, Pak. Insyaallah Lamandau nanti akan dapat Pak. Dan yang terakhir, ada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pak,” pungkas Mendes Yandri.

Hadir dalam kesempatan itu, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran. Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, dan Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, dan beberapa pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDT.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Aksi Nyata Herman Deru di Lahat, Resmikan Jalan Khusus Pertambangan Akhiri Polusi dan Debu Batu Bara

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, secara resmi meresmikan dimulainya pembangunan jalan khusus pertambangan batu bara oleh PT. Levi Bersaudara Abadi di Desa Cempaka Wangi, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, pada Senin (4/8). Peresmian ini menandai upaya signifikan pemerintah provinsi dalam mengalihkan angkutan batu bara dari jalan umum ke jalan khusus.

Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan bahwa bertahun-tahun lamanya jalan lintas negara yang dilintasi angkutan batu bara hanya menyisakan debu bagi masyarakat. Namun, ia menjelaskan bagian dari solusi dengan dimulainya pembangunan jalan khusus ini, harapan baru untuk mengatasi masalah tersebut mulai terwujud.

Ia menerangkan bahwa sebelumnya kebijakan melalui Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 74 Tahun 2018 tentang tata cara pengangkutan batu bara melalui jalan umum di wilayah Sumatera Selatan telah membantu meringankan polusi bagi masyarakat. Sepanjang 107 KM jalan yang dikelola oleh PT Servo Lintas Raya (SLR) di Sumatera Selatan yang dulu tidak termanfaatkan telah dimanfaatkan, namun belum sepenuhnya selesai dan masih menyisakan sekitar 30 KM yang masih melintasi jalan umum.

“Karena ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) lebih dari rata-rata di ambang batas, maka untuk itu saya dorong percepatan. Kini kita tidak bicara tentang kepentingan bisnisnya, kita sudah bicara tentang kepentingan kemanusiaan. Berarti siapa yang tidak mendukung perlu dipertanyakan kemanusiaannya,” ungkap Herman Deru, menegaskan urgensi proyek ini demi kepentingan masyarakat.

Sementara itu Bupati Lahat Bursah Zarnubi turut menekankan dukungan penuh dari Gubernur Sumsel dan menyatakan akan terus berjuang agar jalan negara dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Ia mengakui bahwa keluhan masyarakat inilah yang mendorong terwujudnya pembangunan jalan khusus pada hari ini.

“Hanya Pak Gubernur yang bisa menyelamatkan masyarakat yang ada di Lahat hingga Muara Enim. Tak ada jalan lain, Pak Gubernur, selain jalan khusus,” ungkap Bupati Lahat, menunjukkan betapa vitalnya proyek ini bagi daerahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perencanaan PT Levi Bersaudara Abadi, Beni, menerangkan bahwa total jalan hauling PT LBA sepanjang 26,4 Km dengan lebar 30 meter telah dimulai secara bertahap dan kini tengah dilaksanakan.

“Atas dukungan penuh dari Pak Gubernur, jalan ini bisa terwujud. 2 km telah dilakukan pengerasan. Insyaallah dengan dukungan Pak Gubernur, yang selama ini melintasi jalan negara kini bisa terwujud untuk melintasi jalan khusus pertambangan,” pungkas Beni, optimistis dengan kelanjutan proyek.

Turut hadir Kapolda Sumsel Irjen Pol. Andi Rian R. Djajadi, S.I.K., M.H., Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih Dan Forkopimda lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HUT ke-23 Kabupaten Lamandau, Mendes Yandri Sampaikan Lima Program Prioritas Presiden Prabowo

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan bahwa setidaknya ada lima program prioritas Presiden Prabowo yang secara umum menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun 2025.

Di sisi lain, agar masyarakat terhindar dari jerat kemiskinan, perlindungan dan bantuan sosial juga termasuk dalam program prioritas Presiden dan akan menjadi langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih.

“Ada lima program prioritas Presiden Prabowo, yang pertama Makan Bergizi Gratis. Ini tadi sudah disampaikan Pak Gubernur, dananya sangat besar, perputaran ekonominya juga besar,” jelas Mendes Yandri saat memberi arahan dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, di Gedung Lantang Torang, Senin (4/8/2025).

“Maka mohon diseriusi Pak Bupati, karena kita butuh produk banyak, ayam yang banyak, telur yang banyak, untuk memenuhi kebutuhan program tersebut,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Mendes Yandri, ada program tiga juta rumah Presiden Prabowo yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia dan kebutuhan perumahan masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Di sisi lain, program prioritas Presiden Prabowo yakni cek kesehatan gratis. Hal ini bertujuan agar warga desa dapat mendeteksi penyakit lebih awal, memungkinkan penanganan yang lebih efektif dan biaya yang lebih rendah dibandingkan jika penyakit sudah berkembang lanjut.

“Yang kedua program prioritas Presiden Prabowo adalah membangun atau merenovasi tiga juta rumah. Jadi nanti Pak Bupati bisa bersama saya ke Menteri Perumahan, terkait apa yang bisa kita bangun,” beber mantan Anggota DPR RI itu.

“Yang ketiga itu ada cek kesehatan gratis. Nah ini mohon diingat, karena dengan cek kesehatan gratis kita bisa memitigasi gejala awal, atau kita bisa atasi penyakit di masyarakat,” ujarnya.

Mendes Yandri juga menambahkan, pendidikan gratis juga menjadi bagian penting program prioritas Presiden. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk meraih pendidikan yang layak.

“Kemudian ada sekolah gratis, Pak. Insyaallah Lamandau nanti akan dapat Pak. Dan yang terakhir, ada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pak,” pungkas Mendes Yandri.

Hadir dalam kesempatan itu, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran. Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, dan Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, dan beberapa pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDT.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

108 Titik Panas Terdeteksi, BMKG Peringatkan Bahaya Kebakaran Hutan di Kalbar

Penulis
Syifa
-

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan satelit, tingkat kemudahan terbakar hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sangat tinggi terutama pada periode 1-8 Agustus 2025. Hal ini harus menjadi perhatian seluruh stakeholder mengingat secara geografis Kalbar bersebelahan langsung dengan negara tetangga. 

“Sebaran asap di Indonesia tanggal 29 Juli pukul 16.00 WIB, dari Kalimantan Barat itu sudah masuk ke wilayah Laut Natuna dan ada yang sudah nyerempet ke perbatasan,” kata Dwikorita pada saat Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (1/8). 

Data satelit menunjukkan, lonjakan titik panas (hotspot) di Kalbar, dengan 108 titik terdeteksi pada 29 Juli, 19 pada 30 Juli, dan 26 titik pada 31 Juli. Data ini menegaskan bagaimana penanganan karhutla di Kalbar harus dilakukan secara masif karena meningkatknya faktor eskalasi hotspot. 

“Maka segala upaya penanganan, salah satunya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) perlu untuk terus dilakukan untuk memitigasi meluasnya karhutla dan trans-boundary haze issue,” ujarnya.

Adapun kegiatan OMC di Kalbar telah dilakukan selama tujuh hari mulai dari 24-30 Juli di mana sebanyak 17.000 kg NaCl telah disemai dengan total 17 sorti penerbangan. Hasilnya, awan bisa dioptimalkan untuk menjadi hujan terutama di sekitar area penyemaian awan. Total tambahan volume air yang dihasilkan dari pelaksanaan OMC sebesar 182,3 juta m3.

Namun demikian, berdasarkan hasil monitoring dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), kondisi tinggi muka air tanah (TMAT) di beberapa wilayah rawan karhutla di Kalbar masih berada pada kategori mengkhawatirkan. Laporan ini menunjukkan bahwa Kubu Raya menjadi wilayah yang paling berisiko, dengan dua stasiun pemantauan TMAT berada dalam kategori berbahaya.

Di Kubu Raya, dari total sembilan stasiun TMAT, dua stasiun (1%) terdeteksi dalam kategori ini. Selain itu, satu stasiun berada di kategori sangat Rawans (60-80 cm), dan sembilan stasiun (8%) lainnya di kategori rawan (40-60 cm). 

“Kondisi ini menjadi indikator penting dalam upaya pencegahan karhutla. Lahan dengan muka air tanah yang dalam sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan,” jelasnya.

Selain Kubu Raya, beberapa wilayah lain juga menunjukkan kondisi rawan, meskipun tidak separah Kubu Raya. Di Sintang, dua stasiun (15%) tergolong rawan. Ketapang mencatat tiga stasiun (50%) dalam kategori rawan. Sementara itu, di Sambas, tiga stasiun (50%) berada di kategori rawan dan satu stasiun (17%) di kategori sangat rawan.

Oleh karenanya, untuk mengantisipasi lonjakan karhutla, tim gabungan yang terdiri dari BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi, dan TNI telah meningkatkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hingga malam hari.

Mengingat luasnya Provinsi Kalimantan Barat, maka untuk menjangkau area yang lebih timur dari Provinsi Kalbar, perlu dipertimbangkan opsi penempatan armada pesawat di lokasi-lokasi yang memungkinkan seperti di Sintang atau Putussibau, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan dan kelengkapan dukungan bandara terkait untuk mendukung penerbangan OMC.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Menteri KLH/BPLH Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Kalbar Ria Norsan,Panglima Kodam (Pangdam) XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamallulael, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Barat Brigjen Pol. Roma Hutajulu, serta jajaran pejabat lintas sektor lainnya yang sepakat untuk memperkuat koordinasi dan mitigasi karhutla.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM Tinjau Capaian Kinerja dan Anggaran pada Monev Semester I 2025

Penulis
Syifa
-

BPOM mengadakan Kegiatan Monitoring Evaluasi Kinerja dan Anggaran BPOM Semester I Tahun 2025 bersama seluruh pimpinan BPOM pusat dan unit pelaksana teknis (UPT) secara hybrid, Jumat (1/8). Kegiatan ini digelar untuk membahas progress pencapaian kinerja dan realisasi anggaran serta mengidentifikasi kendala dan permasalahan di unit satuan kerja (satker) pusat dan UPT secara sistematis.

Monitoring evaluasi (monev) kinerja dan anggaran BPOM merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola program dan anggaran BPOM. Pembahasan dilaksanakan secara panel yang melibatkan seluruh kedeputian, Inspektorat Utama, Sekretariat Utama, dan pusat-pusat teknis. Forum ini juga mengidentifikasi tantangan teknis satker dan UPT, seperti hambatan pelaksanaan kegiatan, keterlambatan pengadaan, kendala koordinasi, dan belum optimalnya pemanfaatan output.

Sekretaris Utama Jayadi membuka acara dengan memberikan paparan evaluasi kinerja dan anggaran BPOM semester I tahun 2025. Berdasarkan hasil monev semester I, secara umum capaian kinerja menunjukkan tren yang positif, baik dari sisi realisasi anggaran maupun pencapaian output kegiatan. Hingga 30 Juni 2025, BPOM merealisasikan 32,23% dari total anggaran Rp2,56 triliun yang menempatkan BPOM pada peringkat ke-41 dari 99 kementerian/lembaga (K/L).

“Hasil monev semester I 2025 menunjukkan capaian positif pada sejumlah indikator kinerja, terutama program prioritas nasional yang mendukung pengawasan obat dan makanan,” ujar Jayadi, mengapresiasi seluruh unit teknis dan UPT BPOM.

Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala BPOM Taruna Ikrar, yang mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang perlu dikawal BPOM pada semester II tahun 2025. Menurutnya, terdapat 3 hal yang perlu difokuskan, yaitu peran BPOM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendirian UPT BPOM di setiap kabupaten/kota di Indonesia dengan skala prioritas, serta pendirian Politeknik POM yang memerlukan advokasi kebijakan di level strategis.

“Saat ini, tantangan berat yang kita hadapi adalah ekspektasi masyarakat kepada BPOM yang semakin besar. Hal ini tercermin dari berbagai opini dan masukan yang kami terima melalui mitra kerja, seperti Komisi IX DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ungkap Kepala BPOM tentang tantangan yang akan dihadapi ke depannya.

“Namun di tengah berbagai dinamika ini, BPOM tetap menunjukkan kinerja positif dengan meraih sejumlah penghargaan pada triwulan pertama sebagai bukti komitmen dalam menjaga kualitas dan akuntabilitas pengawasan,” tambah Kepala BPOM yang turut mengapresiasi seluruh jajaran BPOM.

Sebagai informasi, selama triwulan pertama tahun 2025, BPOM berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi. Dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), BPOM meraih Peringkat II Hasil Pengawasan Kearsipan Klaster Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan kategori Sangat Memuaskan. Kemudian, dari ajang The 10th Public Relations INDONESIA Awards (PRIA) 2025, BPOM memperoleh 3 penghargaan, yaitu Silver Winner untuk kategori Departemen Public Relations, serta Gold Winner untuk kategori Manajemen Krisis pada subkategori Pra-Krisis dan Krisis serta subkategori Pasca-Krisis.

Selain itu, BPOM juga memberlakukan sistem penghargaan dan sanksi atas kinerja satker melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 286 Tahun 2025. Sistem ini bertujuan menjamin efektivitas dan efisiensi kinerja anggaran. Pada Triwulan I Tahun 2025, BPOM menetapkan penghargaan bagi masing-masing 3 satker terbaik dari 3 kategori, yaitu Pusat, Balai Besar/Balai POM, dan Loka POM.

Pada kategori Satuan Kerja Pusat, peringkat pertama diraih oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (102,69). Disusul peringkat kedua yang diraih oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (101,40), serta peringkat ketiga oleh Inspektorat Utama (101,34).

Pada kategori Balai Besar/Balai POM, peringkat pertama diraih oleh BBPOM di Banda Aceh (101,18), peringkat kedua oleh BBPOM di Manado (101,14), serta peringkat ketiga oleh BPOM di Tangerang (101,07). Sementara itu untuk kategori Loka POM, peringkat pertama diraih oleh Loka POM di Kabupaten Waringin Barat (103,10), disusul Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (101,10), serta Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu (101,05).

“Selamat kepada seluruh satuan kerja yang meraih nilai tertinggi. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen dan konsistensi dalam menjaga kinerja yang optimal. Bagi satuan kerja dengan nilai yang masih rendah, mari jadikan ini sebagai momentum untuk berbenah dan meningkatkan kualitas kerja secara berkelanjutan,” ujar Taruna lagi.

Kepala BPOM berpesan agar pertemuan hari ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi menghasilkan solusi konkret, terukur, dan segera ditindaklanjuti di triwulan selanjutnya. Seluruh jajaran BPOM diharapkan terus menjaga semangat dan komitmen pengabdian karena yang dikelola bukan sekadar anggaran, tetapi juga amanah dan kepercayaan publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BRIN Dorong Pemanfaatan Iradiasi untuk Ekspor Produk Pertanian

Penulis
Syifa
-

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pemanfaatan teknologi iradiasi untuk meningkatkan daya saing ekspor produk pertanian Indonesia. Teknologi ini dinilai strategis untuk memperpanjang masa simpan produk segar, menjaga mutu produk selama distribusi, dan memenuhi standar keamanan pangan internasional. Namun, pemanfaatannya masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kesiapan infrastruktur, regulasi, hingga pemahaman pelaku usaha dan masyarakat.

Sebagai upaya memperkuat pemahaman dalam pemanfaatan iradiasi pangan, Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Aplikasi Iradiasi Pangan untuk Mendukung Ekspor Produk Pertanian Indonesia”. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Gedung 720, Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie, Serpong, pada Selasa (29/7).

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, R. Hendrian, menyatakan bahwa FGD ini merupakan salah satu bentuk peran BRIN dalam memperkuat ekonomi berbasis teknologi dan inovasi, khususnya untuk mendukung ekspor produk pertanian.

Menurutnya, pemahaman terhadap teknologi iradiasi perlu ditingkatkan yang mencakup identifikasi peluang dan tantangan dalam pengawasan ekspor, kesiapan infrastruktur, regulasi, serta riset yang mendukung. “Diperlukan pula penguatan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan peneliti untuk mendorong penerapan teknologi iradiasi secara efektif dan berkelanjutan,” jelas Hendrian.

Senada dengan itu, Anggota Dewan Pengarah BRIN, Tri Mumpuni, memaparkan pentingnya peran teknologi iradiasi dalam mendukung ekspor dan keamanan pangan. Menurutnya, Indonesia memiliki avokad lokal yang berukuran besar, berkualitas baik, dan bercita rasa lezat. Namun, banyak avokad yang rusak sebelum sampai ke konsumen karena belum mendapatkan sentuhan teknologi, termasuk iradiasi. Akibatnya, hanya sekitar 80% yang dapat bertahan saat proses distribusi.

“Hal ini (teknologi iradiasi) harus kita angkat, karena menjadi salah satu fondasi yang sangat kuat dalam mewujudkan kedaulatan pangan, pertahanan pangan, dan peningkatan ekspor,” kata Tri. “Secara kebijakan, BRIN juga memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong pemanfaatan teknologi ini. Bersama Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, akan kita bahas bersama dewan pengarah BRIN,” tambahnya.

Peran Riset Dalam Pengembangan Teknologi Iradiasi
Terkait dengan itu, Kepala ORTN BRIN, Syaiful Bakhri, menjelaskan terkait peran riset dalam pengembangan teknologi iradiasi dan akselerator. “Saat ini ekspor produk hasil iradiasi baru sekitar 26% untuk pangan, sedangkan sisanya ditujukan untuk alat kesehatan seperti jarum suntik, sarung tangan, peralatan bedah seperti pisau, gunting bedah, dan alat lain yang berpotensi teriradiasi,” jelas Syaiful.

Dijelaskannya, BRIN telah mengembangkan basis data mengenai dosis dan proses iradiasi untuk mendukung industri, termasuk tata cara penanganan produk, seperti buah mangga dan buah naga. Makanan yang telah melalui proses ini diberi label radura. Selain bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan memperpanjang masa simpan, produk yang telah melalui proses iradiasi tersebut aman untuk dikonsumsi.

Syaiful juga menjelaskan tentang Irradiator Gamma Merah Putih (IGMP) Serpong yang digunakan untuk mengiradiasi sampel. Ia berharap fasilitas ini dapat mendorong industri mengembangkan produk pangan berstandar ekspor.

Kolaborasi Lintas Sektor
Kegiatan FGD ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya dari Australia, Andrew Jessup yang pernah bekerja di pemerintahan Australia selama lebih dari 30 tahun dan memiliki pengalaman sebagai peneliti entomologi di Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Pada kesempatan tersebut, Andrew membahas pasar global produk segar teriradiasi dan menyampaikan gambaran umum global mengenai iradiasi fitosanitari.

Selain itu dari BPOM, Siti Maimunah menyampaikan memaparkan tentang peluang dan tantangan dalam ekspor produk segar, dan Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Utama dari Badan Karantina Indonesia, Antarjo Dikin, memberikan pandangan mengenai aspek perkarantinaan, serta Su Bin dari China National Nuclear Corporation (CNNC) memaparkan penerapan teknologi iradiasi pangan dari perspektif internasional. Kemudian dari BAPETEN, Badan Pangan Nasional (BAPANAS), dan sejumlah industri seperti PT Biro Fasifikasi Indonesia, PT Oneject Indonesia.

Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat memperkuat regulasi, merumuskan peta jalan pengembangan infrastruktur iradiasi, meningkatkan pemahaman pelaku usaha, membangun kolaborasi lintas sektor, serta menghasilkan komitmen kerja sama antara lembaga riset, industri, dan regulator.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pramono Anung Apresiasi DPRD DKI Setujui Perubahan APBD 2025

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta atas persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Hal ini disampaikannya di Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin (4/8).

“Mewakili seluruh jajaran Eksekutif, saya sampaikan terima kasih disertai apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan, yang telah memberikan persetujuan terhadap Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,” ujar Pramono.

Pramono memastikan, berbagai saran dan rekomendasi DPRD selama proses pembahasan, penyelesaian, dan persetujuan peraturan daerah ini menjadi catatan penting yang akan ditindaklanjuti oleh jajaran Eksekutif.

Semangat kemitraan dan sinergi yang telah terjalin baik antara Eksekutif dan Legislatif diharapkan dapat terus diperkuat dan dioptimalkan untuk menghasilkan berbagai program kerja strategis yang bermanfaat bagi masyarakat Jakarta.

Dengan disetujuinya Perubahan APBD 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berharap perekonomian di ibu kota akan terus meningkat. Semua program dan kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Pramono juga berharap visi Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya dapat terwujud.

“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Bertemu Jajaran Pimpinan PGI dan GAMKI, Bahas Penguatan Toleransi dan Nilai Kebangsaan

Penulis
Syifa
-
Presiden Prabowo Subianto senantiasa menekankan bahwa kemakmuran bangsa tidak hanya membutuhkan kepemimpinan politik yang kuat, tetapi juga kerukunan dan jiwa besar dari seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan agama, suku, dan berbagai kemajemukan lainnya.
Sebagai upaya mengawal arahan Kepala Negara tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) beserta jajarannya, di Kantor PGI, Jl. Salemba Raya No. 10, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Senin (04/08/2025).
Menurut keterangan Ketua Umum PGI, Pdt. Jacky Manuputty, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan toleransi, penanggulangan kasus intoleransi, hingga peran organisasi keagamaan dan kepemudaan dalam menjaga rajutan kebangsaan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.
“Kami tadi membahas persoalan intoleransi, beberapa kasus yang merebak belakangan ini. Kita punya concern bersama agar rajutan kebangsaan tetap kuat. Kasus-kasus intoleransi harus ditangani maksimal, baik dari aspek hukum maupun perundang-undangan,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, sambung Pdt. Jacky, Wapres dan seluruh tokoh yang hadir juga menyepakati pentingnya kehadiran negara, baik sebelum maupun setelah peristiwa intoleransi terjadi, termasuk dalam hal penegakan hukum dan penanganan trauma, khususnya bagi anak-anak terdampak.
“Kami membicarakan supaya rajutan-rajutan kebudayaan juga dilakukan. Jadi masing-masing pihak mengelola perannya, peran dari pemerintah mengelola peran untuk perundang-undangan hukum dan lain-lain, kami lembaga keumatan, lembaga-lembaga kebudayaan mengelola peran untuk menjaga kerukunan tetapi juga penanggulangan mereka yang menjadi korban,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum PGI menilai bahwa Wapres Gibran menunjukkan komitmen yang kuat terhadap isu intoleransi, dengan merujuk pada pengalamannya saat menjabat sebagai Wali Kota Solo.
“Komitmen Pak Wapres sangat kuat ya, belajar dari pengalaman Pak Wapres ketika di Solo juga, cuma menurut Pak Wapres tidak semua tempat sama, treatmentnya harus berbeda. Tapi bahwa kita harus terus berdiri dan membagi harapan dan berjuang bersama, konsolidasi bersama untuk kasus-kasus seperti ini,” ungkapnya.
Isu lain yang turut dibahas pada pertemuan ini, tutur Pdt. Jacky, adalah terkait minimnya ketersediaan guru agama di sejumlah daerah, yang kerap memicu kesalahpahaman dan konflik. Dalam hal ini, Wapres berjanji untuk mendorong kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Pak Wapres juga berjanji untuk secara serius membicarakan itu untuk kesiapan bagaimana baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengakomodir hal ini,” jelasnya.
Di akhir keterangannya, Ketua Umum PGI menyampaikan harapan agar hasil pembicaraan dalam pertemuan ini dapat diimplementasikan dalam kebijakan nyata.
“Yang pasti, kepastian kehadiran negara baik lewat kehadiran langsung seperti itu tetapi juga kehadiran negara di dalam proses perundang-undangan, proses hukum dan legislasi ya dalam proses keamanan tetapi juga dalam proses-proses rekonstruksi sosial ya,” pungkasnya.

Turut mendampingi Wapres dalam pertemuan tersebut, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Dadan Wildan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bareskrim Usut Kasus Tambang Ilegal Zirkon di Kalimantan Tengah

Penulis
Syifa
-

Bareskrim Polri tengah melakukan penyidikan kasus dugaan tambang ilegal mineral bukan logam jenis Zirkon yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah.

Dalam kasus ini, penyidik mengarahkan sorotan kepada PT Karya Res Lisbeth Mineral sebagai pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas tambang tersebut.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin, mengatakan bahwa proses penyidikan masih berjalan dan telah ditemukan sejumlah alat bukti yang mengarah pada dugaan pelanggaran hukum.

“Terlapor sementara satu orang atas nama Marcel Sunyoto, Direktur PT Karya Lisbeth,” ujar Nunung saat dikonfirmasi, Senin (4/8).

Penyidik, kata dia, saat ini tengah berkoordinasi dengan para ahli untuk melengkapi berkas perkara sebelum menetapkan tersangka secara resmi.

“Gelar penetapan tersangka akan dilakukan minggu ini. Persangkaan Pasal 158 dan 161 Undang-Undang Minerba,” jelasnya.

Kasus ini mencuat setelah beredarnya surat pembatalan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahap operasi produksi yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah.

Surat tersebut merupakan hasil evaluasi atas rekonsiliasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, khususnya bahan galian Zirkon.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Meutya Hafid: Konektivitas Digital Kunci Sukses Program Kesehatan CKG Sekolah

Penulis
Syifa
-
Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan infrastruktur konektivitas menjadi fondasi utama pelaksanaan program kesehatan nasional yang menyasar lebih dari 53 juta peserta didik di 282.317 sekolah dari Sabang hingga Merauke.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan keandalan konektivitas menjadi penting dalam pelaksanaan CKG Sekolah karena seluruh data yang masuk diproses melalui aplikasi secara daring.
“Ketika ini dilakukan secara masif, data-datanya akan luar biasa banyak, sehingga tersedianya konektivitas yang baik menjadi penting,” ujarnya saat mengunjungi CKG Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Senin (04/08/2025).
Meutya menegaskan Kemkomdigi terus melakukan monitoring terhadap kualitas koneksi internet di berbagai daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan CKG Sekolah, baik yang terkoneksi melalui fixed broadband ataupun seluler.
Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Lucia Rizka Andalusia juga menekankan pentingnya dukungan infrastruktur konektivitas untuk pelaksanaan CKG Sekolah.
Menurut Dirjen Rizka, beberapa daerah memiliki keterbatasan koneksi internet sehingga membutuhkan dukungan dari Kemkomdigi untuk penyediaan infrastruktur konektivitas.
“Kita menggunakan aplikasi untuk menginput seluruh data hasil pemeriksaan ini. Makanya dukungan Komdigi terkait sinyal internet ini sangat penting sekali,” tandasnya.
Program CKG Sekolah merupakan langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak Indonesia, khususnya peserta didik usia sekolah yang akan  menjadi generasi emas penerus Indonesia di masa depan.

CKG Sekolah menjadi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...906907908...4,918Halaman 907 dari 4,918