Beranda blog Halaman 909

Transformasi Budaya ASN, KPK Dorong Kolaborasi Bangun Sistem Pembelajaran Integritas

Penulis
Syifa
-
Sebagai garda terdepan pelayanan publik, Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi elemen kunci dalam upaya pencegahan korupsi. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong transformasi budaya birokrasi melalui pengembangan sistem pembelajaran integritas berbasis e-learning yang dapat menjangkau ASN di seluruh Indonesia.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menekankan bahwa kemajuan teknologi informasi menjadi peluang besar dalam mendorong reformasi birokrasi yang lebih efisien dan transparan. Melalui pendekatan pembelajaran digital yang fleksibel dan interaktif, KPK berharap terjadi perubahan nyata dalam budaya kerja ASN.
“Penerapan teknologi informasi menjadikan proses administratif lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Terlebih lagi, inovasi good governance yang diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas informasi publik,” ujar Wawan saat membuka Forum Group Discussion (FGD) rancangan pembelajaran integritas di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (31/7).
Wawan juga mencatat bahwa per Desember 2024, jumlah ASN di Indonesia telah mencapai lebih dari 4,7 juta orang. Ini merupakan potensi besar dalam mendorong perubahan budaya birokrasi, namun sekaligus menghadirkan tantangan besar dalam hal pembinaan integritas.
Transformasikan Birokrasi Menuju Bersih
Data KPK hingga April 2025 menunjukkan bahwa dari 1.964 perkara korupsi yang ditangani sejak 2004, sebanyak 1.385 di antaranya melibatkan ASN. Selain itu, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 mencatat indeks integritas nasional kementerian/lembaga dan pemerintah daerah baru mencapai rata-rata 71,53.
“Hal ini mengindikasikan masih rendahnya persepsi terhadap transparansi pengadaan barang/jasa, promosi jabatan, hingga pelayanan publik. Selain itu, masih lemahnya keberanian ASN dalam melaporkan pelanggaran,” tambah Wawan.
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menegaskan bahwa regulasi formal saja belum cukup. Perubahan harus menyentuh kesadaran dan membentuk perilaku.
“Pembentukan budaya antikorupsi perlu dimulai dari edukasi ASN yang berada di garis depan layanan publik. KPK juga mendorong kolaborasi aktif dengan Kementerian PAN-RB dan LAN RI dalam mendesain sistem ini,” ungkap Yonathan.
Ia menambahkan bahwa pendekatan ini sejalan dengan praktik baik di berbagai negara anggota G20 seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, hingga Brasil. Indonesia saat ini berada pada jalur yang tepat untuk memperkuat pelatihan integritas berbasis sistem nasional, dan berpotensi menjadi rujukan bagi negara lain.
Keberhasilan program pembelajaran integritas ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas instansi. KPK tidak hanya bermitra dengan Kementerian PAN-RB dan LAN RI, tapi juga menggandeng BKN dan Kementerian Dalam Negeri guna memperluas jangkauan program.
Sistem pembelajaran ini akan terintegrasi ke dalam Learning Management System (LMS) milik kementerian/lembaga, dan disediakan dalam berbagai format seperti SCORM, HTML5, dan H5P. Modul-modulnya juga akan dihubungkan dengan platform nasional seperti ASN Berpijar (LAN RI), SPADA (Kemendikbud Ristek), DIGItal-ent (Kominfo), dan myDigiLearn (PT Telkom Indonesia).
Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN RI, Tri Widodo Wahyu Utomo, mengapresiasi inisiatif ini sebagai bagian dari penguatan sinergi antarinstansi. Ia menyebut pembelajaran integritas sebagai laboratorium kepemimpinan yang menggabungkan teori dan praktik nyata.
“ASN tidak hanya belajar konsep, tapi juga dilatih untuk mengasah etika, kepekaan, dan kemampuan memimpin sesuai tantangan birokrasi saat ini. Kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarlembaga pendidikan dan pelatihan, demi menciptakan ekosistem pengembangan ASN yang terarah dan berkesinambungan,” tutur Tri.
Program ini dinilai relevan karena berfokus pada kinerja, kompetensi, manajemen talenta, dan kompetensi manajerial yang wajib dimiliki ASN. Sejumlah instansi juga telah menyatakan komitmen untuk mengintegrasikan modul pembelajaran integritas digital dari KPK ke dalam sistem pengembangan ASN mereka.

Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari berbagai instansi, antara lain Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kementerian Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu, BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital, Ditjen SDM Kementerian Kesehatan, Badan Diklat dan Litbang Kementerian Agama, serta Inspektorat dan BPSDM dari Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Kota Bandung, dan Telkom Corporate University Center.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK Perkuat Inklusi Keuangan Syariah Melalui Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes To Bandung

Penulis
Syifa
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memperluas inklusi keua​ngan syariah yang penting untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program untuk semakin mengenalkan produk dan layanan jasa keuangan syariah.

Untuk memperkuat pemanfaatan keuangan syariah di tengah meningkatnya pemahaman masyarakat, OJK menggelar Syariah Financial Fair (SYAFIF) di Bandung sebagai bentuk sinergi dalam mendorong inklusi keuangan syariah.

Kegiatan bertajuk “SYAFIF Goes to Bandung” berlangsung selama dua hari pada 2–3 Agustus 2025 di Main Atrium Trans Studio Mall Bandung. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan sebelumnya di Tangerang dan Palembang.

SYAFIF merupakan hasil kolaborasi OJK bersama Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah (PUJK Syariah) dan Organizing Committee Orkestrasi Program Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (OC LIKS).

Melalui kegiatan ini, OJK ingin membawa keuangan syariah lebih dekat dengan masyarakat melalui pemberian kesempatan untuk mengenal, memahami, dan mencoba langsung produk serta layanan keuangan syariah dalam suasana yang edukatif dan menyenangkan. SYAFIF kali ini juga menghadirkan talkshow interaktif, lomba anak, pertunjukan seni, dan berbagai doorprize menarik.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya, Sabtu (2/8) menyampaikan bahwa OJK secara aktif mendukung komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, khususnya menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai program peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah yang berkelanjutan, sejalan dengan inisiatif strategis pemerintah seperti penguatan lembaga keuangan syariah, perluasan ekosistem ekonomi syariah, pengembangan pendidikan dan riset, serta optimalisasi pemanfaatan dana sosial.

Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu memanfaatkan momentum ini secara optimal agar ekonomi dan keuangan syariah dapat tumbuh dan berkembang lebih pesat.

“Tentu tantangan dalam pengembangan keuangan syariah masih ada, namun saya optimistis kita bisa menghadapinya bersama. Saya menaruh harapan besar kepada seluruh pelaku industri untuk terus mengambil peran strategis dalam memperkuat sektor ini. Ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan ekonomi dan keuangan syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Friderica.

Lebih lanjut, Friderica menyoroti peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah sebagai perkembangan yang sangat menggembirakan. Literasi keuangan syariah yang sebelumnya berada di angka 9 persen, kini meningkat signifikan menjadi 43 persen. Ia menekankan bahwa capaian ini merupakan fondasi penting yang perlu dioptimalkan melalui peningkatan penggunaan produk dan layanan keuangan syariah secara nyata.

Menurut Friderica, upaya memperluas pemanfaatan keuangan syariah harus dilakukan dua arah yaitu dari sisi regulator dan pelaku industri, serta dari sisi kesiapan masyarakat. Oleh karena itu, peran Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah, akademisi, media massa, dan Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi sangat strategis dalam membangun ekosistem syariah yang kuat.

“Saya berharap dengan grand design dan visi kita bersama, ekonomi dan keuangan syariah menjadi satu ekosistem, satu ‘rumah tumbuh’. Keuangan syariah itu mulia; transaksinya berdasarkan empat prinsip utama; keadilan, transparansi, kemitraan, dan keberkahan. Ini adalah fondasi yang kokoh,” ujarnya.

Keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh lebih kuat dan menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional. Perlu upaya bersama untuk terus memperluas kontribusinya.

“Potensi ini tentu bisa terus kita dorong, mengingat Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tentu saja ini menjadi motor penggerak yang sangat dahsyat untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” terang Friderica.

Kepala Biro Perekonomian Setda Jawa Barat Budi Kurnia yang juga hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan SYAFIF di Bandung. Menurutnya, Bandung memiliki ekosistem sosial dan keagamaan yang kuat untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah nasional.

“Bandung sangat tepat menjadi lokasi SYAFIF. Jika kita mampu menyelesaikan tantangan keuangan syariah di Jawa Barat, maka seperempat tantangan nasional bisa ikut teratasi. Dengan lebih dari 13.000 pesantren, potensi Jawa Barat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah sangat besar. Bahkan kami menargetkan menjadi juara umum Adinata Syariah ke depan,” ujar Budi.

Budi juga menyampaikan komitmen Pemda untuk memperkuat sinergi dengan OJK, BI, KDEKS, dan PUJK Syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis syariah.

Turut hadir pada kegiatan dimaksud Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi, Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman, dan Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Jawa Barat Diana Sari.

Dalam rangka mendorong inklusi sejak usia dini, OJK turut meluncurkan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) di Bandung, berkolaborasi dengan sejumlah bank syariah. Jawa Barat menjadi salah satu wilayah pilot project KEJAR tahun 2025, yang menargetkan seluruh pelajar memiliki akses ke rekening perbankan.

OJK juga melanjutkan implementasi Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) yang difokuskan pada pembentukan agen layanan keuangan syariah di komunitas.

Program ini menjadi strategi untuk memperluas jangkauan PUJK Syariah tanpa harus membuka cabang, cukup melalui agen di lapangan. Dalam SYAFIF Bandung, terdapat pengukuhan agen-agen pergadaian dan agen pembiayaan syariah sebagai realisasi business matching sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara OJK, KDEKS Jawa Barat dan perwakilan sektor perbankan syariah sebagai bentuk komitmen memperkuat sinergi dalam edukasi dan perluasan akses keuangan syariah di Jawa Barat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Pramono Anung Resmi Buka POPPROV dan PORPROV DKI Jakarta 2025

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi membuka Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV) dan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) DKI Jakarta 2025 di Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro, pada Senin (4/8).

Gubernur Pramono mengapresiasi kolaborasi antara Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta atas penyelenggaraan kegiatan ini. Ia berharap kontingen DKI Jakarta dapat meraih gelar juara umum.

“Para atlet yang hadir merupakan putra-putri terbaik dari seluruh wilayah Jakarta. Saya mengapresiasi kolaborasi ini, mudah-mudahan dapat menghasilkan atlet-atlet yang siap berkompetisi. Untuk itu, saya menaruh harapan besar kepada para pelajar yang hadir hari ini agar Jakarta dapat menjadi juara umum pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2025,” ujar Gubernur Pramono, didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Andri Yansah.

Menurut Gubernur Pramono, kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama dalam pembinaan atlet yang terstruktur, sekaligus memperkuat fondasi prestasi olahraga di seluruh wilayah kota dan kabupaten administrasi se-DKI Jakarta. Selain itu, kompetisi ini menjadi ajang emas bagi para atlet pelajar untuk mengasah kemampuan, membangun jiwa sportivitas, serta membentuk karakter kompetitif yang sehat.

“Semoga kegiatan ini menjadi jalur pembinaan dan seleksi calon atlet yang kelak mewakili kontingen DKI Jakarta dalam berbagai ajang olahraga di tingkat nasional maupun internasional,” imbuhnya.

POPPROV dan PORPROV DKI Jakarta 2025 akan berlangsung selama lima hari, mulai hari ini hingga 8 Agustus 2025. Sebanyak 1.504 atlet akan bertanding di berbagai cabang olahraga untuk menunjukkan kemampuan terbaik serta semangat persaingan yang sehat. Terdapat 10 cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu bola basket, bola voli, bulu tangkis, sepak bola, sepak takraw, karate, panahan, pencak silat, taekwondo, dan tenis meja.

Pertandingan akan digelar di berbagai lokasi, antara lain Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro, Gelanggang Kecamatan Pasar Minggu, Gelanggang Jakarta Selatan, Gelanggang Jakarta Timur, GOR Ciracas, Gelanggang Kecamatan Matraman, serta GOR Kebon Jahe.

“Saya mendukung penuh agar kedua ajang olahraga ini berlangsung dengan baik dan meriah. Semoga kegiatan ini berjalan penuh semangat kekeluargaan dan melahirkan atlet-atlet berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kepada seluruh peserta, selamat bertanding. Tunjukkan semangat juang, sportivitas, dan junjung tinggi fair play di setiap pertandingan,” pungkas Gubernur Pramono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Gusnar Canangkan Porprov Gorontalo 2026 di Pohuwato

Penulis
Syifa
-

Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tingkat Provinsi Gorontalo resmi dicanangkan. Kabupaten Pohuwato ditetapkan oleh Gubernur Gusnar Ismail sebagai tuan rumah pelaksanaan event tersebut, bertempat di kawasan Pantai Pohon Cinta, Marisa, Jumat (1/8).

Gubernur Gusnar yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK, Nani Ismail Mokodongan, mengawali pencanangan tersebut dengan kegiatan jalan sehat bersama Wakil Bupati Pohuwato, Ketua DPRD Pohuwato, Kapolres Pohuwato, Dandim 1313/Pohuwato dan Kepala BNN Provinsi Gorontalo. Jalan sehat mengambil start di halaman Kantor Bupati Pohuwato dan finis di kawasan destinasi wisata Pohon Cinta.

Dalam sambutannya, Gubernur Gusnar berharap agar Porprov 2026 bisa disiapkan sebaik mungkin dengan kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

“Insya Allah kegiatan ini bisa berjalan lancar, dan karena pelaksanaannya nanti akan berlangsung tahun depan, maka diharapkan segala persiapannya segera dimaksimalkan,” terang Gusnar di hadapan peserta jalan sehat.

Selain mencanangkan Porprov 2026, Gubernur Gusnar juga mencanangkan secara bersamaan masing-masing, Pohon Cinta sebagai Kawasan Non Tunai, Hari Pariwisata Bersinar (Bersih dari Narkoba dan Miras), zona kuliner halal, dan Bulan Kemerdekaan HUT Republik Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sosialisasi Cegah Penyalahgunaan Narkotika, Wamen Viva Yoga: Kita Dukung Tugas BNN

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kedatangan Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (BPPMT) Denpasar, Seminyak, Badung, Bali, (31/7/25), disambut oleh Kepala BPPMT Efi Sumarliningsih dan Kabid Pemberantasan & Intelejen Badan Narkotika Nasional (BNN) Bali Kombes I Made Sinar Subawa.

Pagi itu di gedung yang lebih dikenal dengan sebutan Balai Transmigrasi Denpasar digelar ‘Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan BPPMT Kementerian Transmigrasi (Kementrans). Dalam sosialisasi, I Made Sinar Sumbawa tidak hanya memaparkan bahaya narkotika namun BNN juga melakukan test urin untuk mengecek ada tidaknya kandungan narkotika pada 53 pegawai yang hadir dalam acara itu.

Viva Yoga mengungkapkan sosialisasi dan test urin di lingkungan Kementrans dilakukan secara bergelombang, mulai dari pegawai pusat, balai di Denpasar, dan selanjutnya menyusul balai-balai lainnya seperti di Jogjakarta.

Dikatakan, pegawai Kementrans harus sehat, fit, prima, dan menunjukan ketauladanannya sebagai pelayan publik. “Bayangkan kalau aparatur sipil negara lemah karena terkena narkotika”, ujarnya. “Pasti hal demikian akan menjadi masalah besar”, tambahnya.

Diingatkan seseorang, masyarakat, dan negara bila terlibat serta masif ada peredaran dan perdagangan narkotika, pasti di sana ada kekacauan. Penyalahgunaan narkotika bukan hanya soal kesehatan namun juga masalah sosial, ekonomi, dan kedaulatan suatu negara. “Di beberapa negara Amerika Latin kekacauan karena narkotika terjadi”, tuturnya. Geng-geng narkotika bertarung karena ini uang besar. Mereka memproduksi narkotika dan uangnya digunakan untuk perang. “Jadi masalah narkotika ini sangat komplek”, ungkapnya.

Viva Yoga menceritakan dirinya pernah berdiskusi dengan Kepala BNN saat masih dijabat Budi Waseso. Disebut peredaran narkotika di Indonesia, 80 persen masuk lewat jalur laut. Mereka menyamar sebagai nelayan beserta kapal ikan tangkapnya. Saat ada patroli dan diperiksa, di atas memang tidak ditemukan bungkusan yang berbahaya namun ketika diperiksa di bawah lambung kapal, di tempat itu terdapat kemasan narkotika. “Praktek seperti ini sepertinya masih kerap terjadi”, ujarnya. “Peredaran narkotika semakin canggih apalagi dalam sosialisasi tadi disebut pembayarannya menggungakan uang kripto”, tambahnya. Jadi semakin susah dideteksi. Untuk itu Viva Yoga mendukung BNN perlu diperlengkapi dengan alat-alat canggih agar bisa mendeteksi proses transaksi.

Di Bali didorong BNN perlu terus meningkatkan perannya sebab dari data yang ada 72 desa masuk katagori waspada dan 173 desa masuk katagori siaga. “Kalau BNN melakukan tugas pokoknya di mana saja, termasuk di BPPMT Denpasar, harus kita dukung”, tegasnya.

Menurut pria asal Lamongan, Jawa Timur, hal demikian penting sebab BNN menjadi penjaga kedaulatan bangsa. Diceritakan tentang Perang Candu, perang antara China dan Inggris yang terjadi di daratan China. Untuk melemahkan kekuatan suatu negara maka diberikanlah rakyat dengan opium (narkotika). Karena mengkonsumsi opium, maka rakyat tambah bodoh sebab sel otak dan organ lainnya mati. “Opium yang dikonsumsi berpengaruh terhadap kecerdasan dan kesehatan sehingga melemahkan suatu negara”, ujarnya. ”Daya rusak narkotika sangat dahsyat”, tambahnya.

Belajar dari atas, Viva Yoga menegaskan agar pegawai Kementrans harus membuktikan sebagai orang yang sehat dan bebas penyalahgunaan narkotika.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gubernur Sumut Bobby Nasution Bersama Forkopimda Nobar Film Believe

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Nasution bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) nonton bareng (Nobar) film yang berjudul Believe. Film tersebut menggambarkan pentingnya integritas, keteladanan, dan pengorbanan demi bangsa bagi seorang pemimpin.

“Saya bersama Keluarga Kodam I/BB dan Forkopimda Sumut menyaksikan film yang diangkat dari buku biografi berjudul Believe: Faith, Dream, and Courage. Film ini menggambarkan perjalanan hidup Jenderal TNI Agus Subiyanto yang penuh keteladanan,” kata Bobby Nasution, usai menonton film Believe di Delipark Mall Medan, Jumat (1/8/2025).

Film tersebut bukan hanya sekadar tontonan, tetapi juga menjadi cerminan bagi para pemimpin untuk merefleksikan diri, meningkatkan kualitas kepemimpinan untuk kemajuan bangsa.

Film Believe-Takdir, Mimpi, dan Keberanian terinspirasi dari perjalanan hidup Jenderal Agus Subiyanto yang diperankan oleh Muhammad Fazzill Alditto atau Ajil Ditto. Film ini merupakan film aksi dan militer yang diangkat dari sebuah buku berjudul “Believe: Faith, Dream, and Courage”.

“Semoga semangat dalam film ini tumbuh menjadi bara dalam hati kita dan terus menginspirasi, khususnya generasi muda di Sumatera Utara, agar rasa cinta pada keluarga, bangsa dan tanah air semakin kuat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendikdasmen dan Pemangku Kepentingan Komitmen Perkuat Kedaulatan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan penggunaan bahasa Indonesia pada kegiatan Konsolidasi Daerah tentang Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia yang digelar di Provinsi Jawa Timur, Jumat (1/8).

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kedaulatan bangsa melalui Bahasa Indonesia, sekaligus implementasi atas Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa juga mengingatkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus menjadi disiplin kolektif. “Komitmen kita untuk bangga, mahir dan maju dengan bahasa Indonesia harus menjadi komitmen kolektif dari seluruh komponen bangsa terutama dengan kedispilinan menggunakan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik”, tegas Abdul Mu’ti dalam arahannya, di Surabaya, Jumat (1/8).

Bahasa Indonesia tidak hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga simbol jati diri dan kedaulatan bangsa. Penguatan kedaulatan bahasa Indonesia di ruang publik harus terus digalakkan bersama. “Kita telah memiliki deklarasi budaya dalam Sumpah Pemuda, deklarasi politik melalui Proklamasi, dan deklarasi wilayah melalui Deklarasi Djuanda. Maka sudah semestinya kita kuatkan juga deklarasi kedaulatan bahasa. Bahasa Indonesia harus menjadi kebanggaan dan tanggung jawab bersama”, ujarnya.

Pada kesempatan ini, prinsip Trigatra Bangun Bahasa—Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, Kuasai Bahasa Asing—disampaikan sebagai dasar kebijakan kebahasaan yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika global. Selain pengutamaan bahasa Indonesia, pelindungan bahasa dan sastra daerah juga menjadi prioritas, melalui regulasi, pendidikan, dan revitalisasi budaya lokal.

Mendikdasmen mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bangga, mahir, dan maju bersama bahasa Indonesia. Jawa Timur diharapkan menjadi teladan nasional dalam pelaksanaan kebijakan kebahasaan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada penguatan budaya bangsa. “Kita perlu membiasakan diri, termasuk di ruang digital. Karena kebiasaan itulah yang akan meneguhkan bahasa sebagai jati diri dan daya saing bangsa”, ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan kementerian, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Timur, lembaga kebahasaan, pendidik dan tenaga pendidikan, organisasi profesi, dan pihak swasta.

Pada kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh pemerintah daerah dari Kota Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Sumenep, sebagai wujud konkret dukungan terhadap pelaksanaan pengawasan bahasa Indonesia.

Selain itu, diserahkan pula draf Surat Keputusan pembentukan Tim Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia yang akan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah dan didukung unit kerja terkait di masing-masing pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, menjelaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan menyamakan persepsi lintas sektor terhadap pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia, baik di ruang publik, dalam dokumen resmi, maupun dalam komunikasi kelembagaan. Ia juga menyampaikan pentingnya dukungan aktif dari pemerintah daerah melalui sosialisasi, pemantauan, pendampingan, dan evaluasi secara berkelanjutan.

Senada dengan itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kemendagri, Paudah, menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah simbol persatuan dan harus mendapat perhatian serius di tingkat daerah. “Bahasa Indonesia adalah identitas nasional. Pengawasannya bukan semata urusan regulasi, tetapi soal keteguhan kita menjaga marwah bangsa”, ujarnya.

Kemendagri mendukung penuh atas upaya Kemendikdasmen dalam mengawal implementasi regulasi pengawasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan tata naskah dinas di instansi pemerintah dapat berjalan dengan baik. Ia menegaskan agar seluruh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota segera membentuk tim pengawasan penggunaan bahasa Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Bekasi Perkuat Sinergi Bangun Pelayanan Publik Lebih Transparan

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pemerintahan tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat KH. Raden Ma’mun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, pada Kamis (31/7/2025).
Mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Mohamad Irsan Firmansah.
Dalam sambutannya, Irsan menyampaikan bahwa evaluasi ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi momentum refleksi bersama untuk menilai kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan.
“Penilaian kinerja harus dimaknai sebagai sarana strategis untuk mengukur efektivitas program, mengidentifikasi kendala, serta menyusun strategi perbaikan yang konkret dan terukur,” ujarnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, kegiatan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta sejumlah regulasi turunan lainnya yang mengatur evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
Evaluasi ini diharapkan mampu menyajikan gambaran menyeluruh terkait capaian program kerja tahun berjalan dan menjadi pijakan dalam proses perencanaan dan penganggaran ke depan.
Irsan juga mengajak seluruh perangkat daerah yang hadir untuk terbuka terhadap masukan serta aktif dalam dialog yang konstruktif.

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai ruang bersama untuk memperkuat sinergi dan membangun pelayanan publik yang lebih transparan dan berkualitas,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Bantul Siap Perkuat Reformasi Birokrasi dan Kualitas Kinerja Melalui Evaluasi SAKIP 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sistem akuntabilitas kinerja birokrasi melalui kegiatan Pendampingan Persiapan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025, yang dilaksanakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) secara daring di Gedung Mandala Saba Lantai III, pada Selasa (29/7).

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kami berkomitmen untuk mempertahankan serta meningkatkan budaya kerja yang berorientasi pada hasil. ASN kita harus profesional, produktif, dan unggul. Evaluasi ini menjadi momen penting untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pelayanan publik di Bantul,” tegasnya.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, Pemkab Bantul mencatat capaian nilai SAKIP sebesar 81,27 dan nilai Reformasi Birokrasi sebesar 88,00. Tahun ini, Pemkab menargetkan peningkatan kualitas pada seluruh aspek, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Hal ini bertujuan agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja, menambahkan bahwa Pemkab juga terus mengembangkan aplikasi e-SAKIP sebagai bagian dari upaya digitalisasi kinerja dan pengambilan keputusan berbasis data.

“Inovasi dan adaptasi sistem merupakan keharusan. Kami ingin e-SAKIP mampu mencerminkan dinamika pemerintahan yang agile dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Hadir sebagai narasumber utama Analis Kebijakan Ahli Muda, Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Kerja dan Pengawasan, KemenPAN-RB, Arif Tri Hariyanto S.H., LL.M. Dalam arahannya, ia mengingatkan agar daerah tidak terjebak dalam zona nyaman hanya karena nilai kinerja yang tinggi.

“Akuntabilitas bukan sekadar prosedur. Ia harus ditransformasikan menjadi manfaat konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Outcome lintas sektor dan kolaborasi adalah kuncinya,” ujarnya.

Dalam forum tersebut juga disampaikan refleksi atas berbagai program lintas sektoral yang telah berjalan, termasuk integrasi dengan program prioritas nasional seperti ketahanan pangan, sekolah rakyat, dan pemberdayaan masyarakat terdampak bencana.

“Dengan persiapan yang lebih matang, semoga evaluasi SAKIP tahun ini menjadi pemacu agar kinerja seluruh unit kerja di Kabupaten Bantul semakin akuntabel, terukur, dan berdampak nyata,” tutup Wakil Bupati mengakhiri sambutannya.

Sebagai tindak lanjut, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bantul diharapkan segera melakukan pembenahan dan penyesuaian terhadap indikator kinerja serta memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi aktif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Komitmen yang ditunjukkan pada kegiatan ini menjadi pondasi penting dalam membangun Kabupaten Bantul yang maju, adaptif, dan berdaya saing tinggi di tengah tantangan pembangunan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Kediri dan IPB Latih Pembenih Lele Hadapi Tantangan Musim Kemarau

Penulis
Syifa
-

Untuk meningkatkan kemandirian para pembenih ikan lele, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam program Dosen Pulang Kampung, yang digelar di UPT Perikanan Budidaya Air Tawar (PBAT) Pare pada 29-31 Juli 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 50 pembenih lele dari berbagai wilayah di Kediri.

Program tersebut menghadirkan Alimuddin, Ketua Departemen Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, Alimuddin memberikan kiat-kiat agar ikan lele dapat memijah di musim kemarau, karena secara alami ikan lele cenderung memijah saat musim hujan.

“Masalah yang dihadapi pembenih akhir-akhir ini adalah munculnya penyakit yang sulit ditangani,” ujarnya, Rabu (30/7).

Ia menambahkan, dalam forum ini tim dari IPB juga membahas strategi seleksi induk, dengan menekankan pentingnya memilih induk berkualitas berdasarkan fenotip unggul seperti ukuran tubuh, warna, gerakan, dan kondisi organ reproduksi. Hal ini dinilai krusial untuk menghasilkan benih berkualitas tinggi.

Alimuddin juga mengapresiasi kualitas benih lele dari Kabupaten Kediri yang bahkan telah dikirim hingga ke Bogor.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Nurhafid, mengimbau para pembenih untuk memanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya.

“Ilmu seperti ini sangat penting dan belum tentu bisa didapat langsung dari perguruan tinggi. Saat musim kemarau, kualitas telur biasanya menurun. Maka dari itu, diperlukan strategi dan trik khusus untuk mengatasinya,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...908909910...4,918Halaman 909 dari 4,918