Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan akuntabel. Hal ini ditegaskan oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, dalam kegiatan Management Oversight (MO) Semester I Tahun 2025 yang diselenggarakan di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (31/7).
Hasto menyampaikan pentingnya memahami filosofi kerja Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bekerja dengan “dua kaki”: pengawasan dan pembinaan. Menurutnya, fungsi pengawasan tidak bisa berjalan optimal jika dominasi kekuasaan terlalu tinggi.
“Kalau pengawasan dikerjakan dalam suasana ketakutan, ya tidak jadi ngawasi. Maka saya berusaha tidak menjadi pemimpin yang terlalu dominan, supaya pengawasan internal kita bisa jalan dengan baik,” tegas Hasto.
Ia juga menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan, dari pola lama yang birokratis menuju pendekatan new public management. Menurutnya, pemerintah saat ini harus mulai berperilaku seperti entitas profesional dan kewirausahaan yang fleksibel dalam merespons kebutuhan publik.
“Reformasi manajemen sektor publik sudah menjadi keniscayaan. Pemerintah tak bisa lagi hanya menjadi pelaksana kebijakan yang kaku. Kita harus adaptif, bekerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dan komunitas untuk menjawab tantangan zaman,” ujarnya.
Hasto menyebut transformasi new public management, di mana pemerintah harus bersikap adaptif, profesional, dan terbuka terhadap kemitraan. Sebagai contoh, Wali Kota menyebut program bedah rumah dan penataan kawasan Kota Baru yang lebih banyak melibatkan pihak swasta. Menurutnya, tantangan ke depan adalah bagaimana menciptakan fleksibilitas tata kelola tanpa melanggar prinsip akuntabilitas dan legalitas.
“Pemerintah hari ini tidak bisa bekerja sendiri. Kalau mau jujur, kontribusi pemerintah dalam menyelesaikan masalah itu paling 30%. Sisanya, masyarakat dan swasta yang punya peran besar,” ungkap Hasto.
Di sisi lain, Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta, Fitri Paulina Andriani, memaparkan capaian pengawasan selama Semester I 2025. Kegiatan pengawasan meliputi audit kinerja, reviu HPS, audit sistem keamanan informasi, hingga evaluasi manajemen risiko dan zona integritas di perangkat daerah.
“Penguatan kompetensi terus kami dorong melalui pelatihan, bimtek, hingga in house training. Praktik profesional pengawasan juga ditingkatkan dengan pendekatan berbasis risiko, evaluasi kendali mutu, dan pelaporan tindak lanjut yang terintegrasi,” imbuhnya.
Fitri juga menyoroti pentingnya peran Dewan Pengawas BUMD dalam memastikan akuntabilitas kinerja direksi, serta perlunya kolaborasi lintas sektor, termasuk swasta dan komunitas, dalam menyukseskan program strategis daerah seperti pengelolaan sampah, pengendalian inflasi, dan penurunan stunting.
Selain itu, pihaknya mengungkapkan saran strategis untuk penguatan pengawasan, antara lain: peningkatan sinergi antar perangkat daerah, evaluasi perencanaan program agar selaras dengan mandat kebijakan pusat, serta percepatan tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) dari BPK dan BPKP.
“Kami ingin Inspektorat tidak hanya menjadi pengawas, tetapi mitra strategis dalam membangun tata pemerintahan yang berkeadaban, adaptif, dan responsif,” pungkas Fitri.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
