Beranda blog Halaman 922

Evaluasi Haji 2025, Kepala BPH: Kelebihan akan Kami Terima sebagai Penyemangat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, menegaskan pentingnya proses evaluasi sebagai bagian dari ikhtiar kolektif dalam memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji.

Gus Irfan, panggilan akrabnya, menegaskan bahwa setiap kelebihan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya patut diterima sebagai penyemangat.

Hal ini disampaikan Kepala BP Haji saat memberi sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M yang digelar Kementerian Agama di Atria Hotel, Tangerang, Senin (28/7/25).

“Begitu pentingnya acara ini. Ini menjadi titik tolak kami. Kekurangan sekecil apapun akan kami perbaiki. Dan kelebihan, sekecil apapun, akan kami terima sebagai penyemangat,” ujar Gus Irfan.

Dalam forum yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan pethajian tersebut, Kepala BP Haji menekankan bahwa proses evaluasi harus menjadi ruang untuk muhasabah, bukan ajang mencari-cari kesalahan.

Gus Irfan juga menyinggung masukan yang disampaikan pihak Kedutaan Besar Arab Saudi serta hasil evaluasi dari Tim Pengawas Haji DPR RI. Menurutnya, semua masukan itu menjadi bekal penting dalam menyempurnakan sistem penyelenggaraan haji ke depan.

Terkait legacy yang menjadi tema evaluasi, Gur Irfan memahami itu sebagai warisan tanggung jawab yang besar untuk memberikan layanan terbaik kepada jemaah.

“Seperti tema acara kali ini ada kata legacy, Legacy bagi saya adalah amanah. Tanggung jawab yang diberikan oleh Presiden adalah untuk memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia,” ungkapnya.

Rakernas evaluasi ini juga menjadi momentum untuk menyosialisasikan arah kebijakan haji ke depan, termasuk proses pengalihan kewenangan penyelenggaraan haji pada 2026.

“Kalau 2025 adalah tahun transisi, maka 2026 adalah tahun pengalihan. Pengalihan ini mencakup banyak hal, termasuk pengalihan SDM,” jelas Gus Irfan.

Ia juga menyampaikan bahwa proses panjang hingga disahkannya Rancangan Inisiatif telah dilalui dan kini menjadi landasan penting untuk pembenahan ke depan. “Ini bukan proses instan. Butuh waktu. Tapi kami berkomitmen untuk terus melangkah dengan tanggung jawab dan keterbukaan,” pungkasnya.

Formula 5BPH dan Sukses Haji 2025

Sebelumnya, dalam momen penutupan operasional haji yang berlangsung di kantor Kementerian Agama Jl MH Thamrin Jakarta, 14 Juli 2025, Menag menjelaskan, sukses haji tahun ini, diwarnai dengan lima terobosan baru (5B) dan lima pengembangan/progresifitas (5P). Beragam dinamika yang terjadi dan berhasil diatasi kemudian dirumuskan dalam lima harapan (5H) untuk peningkatkan kualitas haji di masa mendatang. Hal ini disederhanakan dalam formula 5B-5P-5H atau 5 BPH.

Lima terobosan baru (5B) yang dilakukan dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah penurunan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dari rerata BPIH 2024 sebesar Rp93,4juta menjadi rerata BPIH sebesar Rp89,4 juta; pencegahan praktik monopoli dengan penerapan skema layanan haji yang melibatkan delapan syarikah; publikasi awal daftar jemaah haji khusus berhak lunas; pembayaran Dam melalui Adahi dan Baznas; serta pelibatan tiga maskapai penerbangan (Garuda Indonesia, Saudi Arabia Airlines, dan Lion Air) dalam layanan penerbangan haji.

Adapun lima hal progresif (5H) yang berhasil dilakukan adalah peningkatan ekosistem ekonomi haji, salah satunya dengan peningkatan jumlah ekspor bumbu Nusantara senilai 450 ton; pengembangan skema murur; optimalisasi Kawal Haji sebagai sistem pelaporan cepat; Fast Track pada tiga Embarkasi di Indonesia; dan pengembangan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Lebih lanjut, Menag mengungkapkan bahwa kemungkinan ini adalah tahun terakhir Kemenag mengemban tugas nasional penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden No 154 tahun 2024 terkait dengan pembetukan Badan Penyelenggara Haji. Saat ini juga sedang berproses perubahan UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Sejalan dengan itu, ada lima harapan (5H) yang disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar, yaitu: percepatan penyiapan regulasi haji, percepatan proses transisi, transformasi layanan haji yang responsif dan adaptif, penguatan komitmen istitha’ah kesehatan, dan mewujudkan haji yang berdampak, baik secara spiritual, sosial, maupun ekonomi.

“Mari kita doakan bersama, semoga ke depan kualitas jemaah dan penyelenggaraan haji Indonesia semakin baik. BPH hadir secara khusus untuk mengurus haji. Semoga dapat menghasilkan layanan yang semakin baik,” tutup Menag.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

75 Tahun Layani Haji, Menag: Saatnya Estafet ke BP Haji

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Setelah 75 tahun menjadi penyelenggara ibadah haji Indonesia, Kementerian Agama saat ini siap menyerahkan tongkat estafet kepada Badan Penyelenggara Haji (BPH). Hal ini ditegaskan Menag Nasaruddin Umar saat membuka membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M di Serpong, Tangerang.

Dalam Rakernas yang mengusung tema “Legacy, Change, and Continuity: Mewariskan Fondasi, Mengawal Perubahan, Bangun Keberlanjutan Penyelenggaraan Haji”, Menag berharap dengan beralihnya tongkat estafet tersebut, kualitas penyelenggaraan haji Indonesia akan semakin baik. “Kita berdoa, semoga ke depan seluruh kualitas layanan haji akan semakin baik dengan adanya badan baru yang fokus mengelola penyelenggaraan haji,” ungkap Menag Nasaruddin Umar, Senin (28/7/2025).

Lebih lanjut, Menag Nasaruddin Umar juga berharap berbagai regulasi yang terkait dengan peralihan kewenangan juga dapat segera terselesaikan. Menag juga memastikan tidak ada niat sedikit pun dari pihaknya untuk menghambat proses peralihan. Segala langkah yang diambil, kata Menag, semata-mata mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan lintas kementerian.

“Sama sekali tidak ada niat yang sekecil apa pun untuk menunda-nunda atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita semua. Semata-mata kalau itu terjadi adalah karena kami mengikuti petunjuk dari kolega di kementerian lain, dan juga tentu peraturan-peraturan yang ada,” terangnya.

Menag mengungkapkan, selama 75 tahun Kemenag memegang kewenangan penyelenggaraan haji, banyak pengalaman berharga yang telah dialami. “Kita sangat yakin semua Menteri Agama yang pernah ada sangat bersusah payah untuk menemukan cara yang terbaik, bagaimana melayani jemaah haji seperti yang diharapkan dan dicita-citakan oleh semua pihak,” lanjutnya.

Ia menegaskan, meski kewenangan utama pelaksanaan haji akan beralih ke BP Haji, Kementerian Agama tetap memiliki tanggung jawab moral dan keagamaan untuk turut membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.

“Diminta atau tidak diminta, Kementerian Agama wajib membantu BP Haji. Ini adalah urusan agama Islam, sebagaimana juga kami mengurus agama-agama lain,” tegas Menag.

Seiring dengan transisi kewenangan penyelenggaraan haji kepada Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Menag menilai ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja Kementerian Agama di bidang-bidang lainnya.

“Bagi kami, insyaallah, mungkin ini yang terbaik untuk kita semua. Dengan beralihnya urusan haji ke badan khusus, maka insyaallah Kementerian Agama pun juga akan melaksanakan tugas mungkin dengan lebih lincah, lebih tepat, dan cepat,” jelasnya.

“Karena kita punya banyak direktorat jenderal, ya. Ada Pendidikan Islam, Bimas Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di lingkungan Kementerian Agama yang membutuhkan konsentrasi,” tambahnya.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Wakil Menteri Agama RI Romo Muhammad Syafi’i, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Konjen RI Jeddah Yusron B. Ambary, Kepala BPKH Fadlul Imansyah, anggota Amirul Hajj, serta pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Agama dan BP Haji.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Harap Perangkat Desa Sukseskan Progam Pemerintah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Mendes PDT Yandri Susanto menghadiri pengukuhan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bogor di Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Senin (28/7/25) sore.

Mendes Yandri mengatakan keberadaan Perangkat Desa saat ini sangat penting karena menjadi pendukung utama Kepala Desa menjalanlan Pemerintahan untuk mensejahterakan warga desa.

“Kekompakan ini harus dijaga karena jika Kades sukses maka Desa Sejahtera, perlu diingat jika sukses bangun desa maka sama saja telah sukses bangun Indonesia karena 71 persen penduduk Indonesia ada di desa,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri mengingatkan jika program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu berada di desa seperti Koperasi Desa Merah Putih, BUMDesa dan Makan Bergizi Gratis.

Jika Perangkat Desa Kuat dan Persatuannya bagus, Mendes Yandri optimistis Program Pemerintah yang ada di desa bisa berjalan dengan maksimal.

Mendes Yandri mengusulkan Bupati Bogor agar membuat desa-desa tematik seperti Desa Cabai, Desa Tomat, Desa Ayam Petelur, dan lainnya.

“Desa Tematik ini nantinya menjadi penyuplai Bahan Baku bagi program Makan Bergizi Gratis,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Bahan Baku ini, kata Mendes Yandri, diharapkan digerakkan juga oleh BUMDesa dan produksinya bisa ditampung oleh Koperasi Desa Merah Putih yang selanjutnya didistribusikan ke program Makan Bergizi Gratis.

Mendes Yandri diberikan penghargaan sebagai Tokoh Kehormatan Sahabat PPDI oleh Ketua PPDI Kabupaten Bogor Iwan Bambang Setiawan.

Turut hadir dalam Pengukuhan itu, Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, Forkompimda Kabupaten Bogor, Pejabat Pemkab Bogor, PPDI Jawa Barat dan PPDI Kabupaten Bogor.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Bakal Berkunjung ke Lampung, Samakan Visi Misi Program di Tingkat Pusat dan Daerah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung pada 28 s.d. 29 Juli 2025.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini telah dirancang dengan matang dan menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pelaksanaan kebijakan pusat di tingkat daerah.

“Kunjungan ini tidak hanya sebatas seremonial, tapi menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memastikan program strategis kementerian tersampaikan dengan baik hingga ke tingkat daerah,” ujarnya di Jakarta, Senin (28/07/25).

Menteri Nusron dijadwalkan tiba di Lampung pada malam hari, 28 Juli 2025 pukul 19.40 WIB. Keesokan harinya, pada 29 Juli 2025, ia akan menghadiri sejumlah agenda yang dipusatkan di Kantor Gubernur Provinsi Lampung bersama seluruh Kepala Daerah se-Provinsi Lampung.

Salah satu agenda utama dalam kunjungan tersebut adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus serta Kota Metro, dengan berbagai organisasi keagamaan seperti PW NU, PW Muhammadiyah, PC NU, PC Muhammadiyah, dan BWI.

Kegiatan ini akan dilangsungkan di Gedung Balai Keratun, dan akan disertai dengan penyerahan sertipikat tanah kepada masyarakat, rumah ibadah, aset wakaf, serta tanah milik pemerintah daerah.

“Dalam agenda tersebut, Menteri Nusron juga dijadwalkan memberikan sambutan dan arahan kepada seluruh Kepala Daerah di Provinsi Lampung agar program Kementerian ATR/BPN dapat terlaksana dengan baik di tingkat daerah dan juga dapat berdampak langsung ke masyarakat,” lanjut Harison Mocodompis.

Kunjungan kerja Menteri Nusron juga akan mencakup rapat koordinasi bersama Gubernur Lampung dan jajaran pemerintah daerah guna membahas isu-isu strategis terkait pertanahan dan tata ruang.

Selain itu, Menteri Nusron juga dijadwalkan memberikan pembinaan kepada seluruh pegawai Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung serta meresmikan gedung baru milik Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji melalui penandatanganan prasasti.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri PKP Siap Lawan Rentenir Lewat Pembiayaan Rumah Mikro

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmennya untuk mengakhiri praktik rentenir dan tengkulak yang selama ini menjerat masyarakat, khususnya di sektor perumahan.

“Negara ini harus bisa mengalahkan rentenir dan tengkulak,” ujar Menteri Ara usai menghadiri rapat koordinasi bersama Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi di Jakarta, Senin (28/7/2025).

Menurut Maruarar, pemerintah tidak boleh kalah dari praktik pinjaman ilegal yang kerap menjerumuskan masyarakat miskin ke dalam jerat utang berkepanjangan. Ia menilai, solusi konkret harus diberikan melalui inovasi pembiayaan yang lebih berpihak kepada rakyat.

“Kita harus hadirkan produk pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan murah. Hanya dengan cara itu kita bisa mengalahkan peran rentenir dan tengkulak di lapangan,” tegasnya.

Dalam pertemuan bersama Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Dirjen Perumahan Perdesaan Imran, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi lembaga pembiayaan negara untuk mendorong percepatan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu terobosan yang saat ini tengah digencarkan adalah program Pembiayaan Mikro Perumahan. Program ini dirancang untuk menjadi alternatif pembiayaan yang sehat dan terjangkau, terutama bagi masyarakat di daerah yang selama ini hanya mengenal pinjaman dari rentenir atau “bank emok”.

“Di Subang, kami dorong warga agar memanfaatkan Pembiayaan Home daripada harus terjebak pinjaman rentenir,” ungkap Menteri Maruarar.

Melalui program ini, masyarakat tidak hanya dapat merenovasi rumah agar layak huni, tetapi juga bisa memfungsikannya sebagai tempat usaha, sehingga memberi dampak ekonomi langsung bagi keluarga.

Masih tingginya angka rumah tidak layak huni di berbagai wilayah Indonesia, menurut Maruarar, merupakan dampak dari kemiskinan struktural yang juga memicu ketergantungan pada pinjaman informal. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak untuk bersama-sama menjadikan program pembiayaan mikro ini sebagai prioritas nasional.

“Kami juga tengah mengusulkan agar program renovasi rumah ini menjadi program unggulan bersama dengan FLPP,” jelasnya.

Menteri Ara menutup pernyataannya dengan menyerukan dukungan dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil, serta menjadi langkah nyata negara dalam melindungi warganya dari jeratan ekonomi yang tidak sehat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Operasi Patuh 2025 Turunkan Kecelakaan Lalu Lintas hingga 12 Persen

Penulis
Syifa
-

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menyampaikan laporan hasil Operasi Patuh 2025 yang telah selesai dilaksanakan selama 14 hari, dari tanggal 14 hingga 27 Juli 2025, di Ditlantas Polda Lampung, Senin (28/7).

Dalam laporannya, Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa selama pelaksanaan operasi, terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas turun 367 peristiwa, dari 3.251 menjadi 2.884, dimana turun hampir 12 persen untuk peristiwa kecelakaan.

“Hasil Operasi Patuh 2025 yang dilaksanakan selama 14 hari, dari tanggal 14 sampai tanggal 27, tadi malam selesai. Saya laporkan bahwa Operasi Patuh jumlah laka lantas menurun, turunnya 367 peristiwa. Dari 3.251 menjadi 2.884, jadi turun hampir 12 persen untuk peristiwa kecelakaan,” ujar Kakorlantas Polri, Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.,.

Lebih lanjut, mengenai penurunan jumlah korban meninggal dunia menjadi 83 orang yang bisa diminimise. Selanjutnya fatalitas korban kecelakaan pada tahun 2024 yang berjumlah 417 turun menjadi 334. Dimana peristiwa kecelakaan dan fatalitas berkurang.

“Jumlah meninggal dunia juga terjadi penurunan jadi jumlah ada 83 orang bisa kita minimise, mungkin fatalitas korban kecelakaan dari tahun 2024 itu 417 menjadi 334, ini peristiwa kecelakaan dan fatalitas berkurang,” tambahnya.

Selama pelaksanaan Operasi Patuh dikedepankan secara preemtif, preventif dan represive dengan menjalin silaturahmi dan komunikasi. Selain itu juga dengan program Polantas Menyapa.

“Jadi kepada komunitas kendaraan kita sapa, kepada komunitas-komunitas otomotif kita sapa tidak harus pada penertiban dijalan tapi lebih humanis, lebih edukatif, kita ajak bicara, ada persoalan apa tentang lalu lintas. Maka dari itu dengan sentuhan-sentuhan melalui edukatif preventif dan repressive itu kita bisa menurunkan fatalitas korban meninggal termasuk peristiwa kecelakaan,” jelas Kakorlantas.

Secara umum, Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menegaskan pelaksanaan Operasi Patuh secara umum berjalan dengan baik dan mengharapkan seluruh pengguna jalan tertib berlalu lintas untuk keselamatan yang utama.

Selain itu, Korlantas Polri bersama dengan Kementerian dan stakeholder telah mencanangkan hari keselamatan nasional, hari keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang nanti kita peringati pada tanggal 19 September 2025.

“Kami di tingkat pusat dari Kementerian Perhubungan, dari Korlantas Polri termasuk Jasa Raharja, Kementerian PU telah mencanangkan hari keselamatan nasional, hari keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang nanti kita peringati pada tanggal 19 September,” tambahnya.

Dengan dicanangkan hari keselamatan lalu lintas nasional atau hari keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, Kakorlantas mengajak seluruh masyarakat dan pengguna jalan untuk melakukan gerakan moral menuju keselamatan.

“Karena peristiwa kecelakaan cukup tinggi, di tahun 2024 itu ada 150 ribu, itu yang terjadi peristiwa. Meninggal dunia di tahun 2024 itu adalah 26.839. Maka dari itu dengan dicanangkan hari keselamatan, moga-moga kita semuanya patuh dan tertib berlalu lintas,” pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan meninjau pelayanan BPKB yang berada di Ditlantas Polda Lampung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Panggil Menteri ESDM, Bahas Energi Nasional

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (28/07). Pertemuan dengan Menteri Bahlil membahas perkembangan sektor energi nasional, termasuk pencapaian target lifting minyak dan strategi pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi.

Menteri Bahlil, seusai rapat menyampaikan bahwa capaian lifting minyak nasional menunjukkan tren positif dan diproyeksikan sesuai target yang telah ditetapkan dalam APBN 2025.

“Saya baru selesai melaporkan kepada Bapak Presiden, rapat sama Bapak Presiden, itu pertama adalah melaporkan tentang lifting minyak yang insyaallah akan mencapai target APBN di 2025,” ujar Bahlil kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Selain lifting minyak, rapat juga menyoroti strategi pencapaian PNBP sektor energi.

“Yang kedua adalah bicara strategi untuk PNBP kita yang ditargetkan oleh APBN. Insyaallah mencapai target,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis terkait impor energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), crude oil, dan LPG dari Amerika Serikat.

“Kita akan lakukan dengan langkah-langkah, dengan memperhatikan nilai ekonominya, harganya harus kompetitif. Sekarang kita lagi membuat perangkatnya,” ungkapnya.

Menurut Bahlil, impor LPG sudah berjalan dan saat ini pemerintah tengah mengkaji peningkatan volume. Lebih lanjut, Bahlil menyebutkan bahwa peningkatan impor dari Amerika Serikat akan mengurangi ketergantungan pada negara lain, termasuk dari kawasan Timur Tengah dan Asia.

“Mengurangi dari negara lain, iya. Ya Timur Tengah lah, Timur Tengah dan Asia,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Aksesi Indonesia dalam OECD Jadi Pengungkit Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045

Penulis
Syifa
-

Dalam upaya menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan langkah-langkah konkret transformasi ekonomi melalui penguatan hilirisasi sumber daya alam, penguatan inovasi dan riset, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Aksesi Indonesia ke OECD menjadi salah satu langkah nyata dalam membangun perubahan struktural secara mendasar dengan mengadopsi praktik terbaik dunia serta turut memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan arah kebijakan ekonomi global untuk mempromosikan kepentingan nasional.

“Aksesi OECD sebenarnya bukan hanya sekedar formalitas supaya kita bisa menjadi anggota OECD, namun dari awal kita desain untuk menjadi pengungkit dari transformasi ekonomi kita. Kita membutuhkan lompatan besar, terobosan besar untuk bisa keluar dari middle income trap dan juga untuk bisa naik dari tren pertumbuhan kita yang selama beberapa tahun dalam satu dekade ini di kisaran 5%,” tutur Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam acara Diseminasi Laporan dan Diskusi Panel “Menuju Indonesia Emas 2045: Aksesi Indonesia dalam OECD untuk Transformasi Ekonomi Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Senin (28/07).

Keanggotaan OECD juga akan meningkatkan kepercayaan diri investor terhadap Indonesia yang akan memiliki berbagai kebijakan, standar, dan praktik terbaik dalam isu-isu terkait tata kelola perusahaan, anti korupsi, investasi, persaingan usaha yang adil dan kompetitif, pengelolaan pasar keuangan, hingga penjaminan tata kelola pemerintahan yang transparan.

Pada pertemuan Dewan Menteri OECD bulan Juni lalu di Paris, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Nasional OECD telah menyerahkan dokumen Initial Memorandum (asesmen mandiri) yang memuat gap analysis terhadap 240 instrumen hukum dalam 32 bidang kepada Sekretaris Jenderal OECD. Hal ini merupakan pencapaian penting dalam perjalanan aksesi Indonesia, karena menjadi dasar bagi diskusi aksesi yang lebih mendalam dengan OECD.

“Penyerahan Initial Memorandum kemarin sebenarnya tepat satu tahun sejak kita menyerahkan peta jalan aksesi. Kita cukup disiplin. Satu tahun penuh kita menyelesaikan asesmen mandiri kita. Ini juga membuktikan komitmen seluruh Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait dalam memberikan dukungan penuh pada Tim Nasional OECD,” ujar Sesmenko Susiwijono.

Berdasarkan hasil asesmen mandiri, saat ini sekitar 90% standar dan praktik Indonesia sudah sejalan dengan yang diterapkan oleh OECD. Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan menuju arah yang lebih maksimal melalui penyesuaian berbagai regulasi yang dapat mendukung perekonomian Indonesia secara lebih luas.

Melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024, Pemerintah telah membentuk Tim Nasional OECD yang melibatkan 64 Kementerian/Lembaga dan Mitra Non-Pemerintah. Upaya kolektif yang berkelanjutan ini perlu untuk dilakukan secara konsisten dengan komitmen penuh dari seluruh pemangku kepentingan.

“Kami mengharapkan bapak dan ibu semua untuk terus terlibat aktif, khususnya forum-forum seperti ini. Terima kasih teman-teman CIPS, juga dari para akademisi, lembaga think thank, kita bersama-sama menyiapkan beberapa penjelasan dari rekomendasi OECD dalam kebijakan yang lebih kontekstual dengan kebutuhan nasional kita. Sehingga kolaborasi antara akademisi, riset, kajian, lembaga think thank akan menjadi sangat penting,” pungkas Sesmenko Susiwijono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia-Inggris Luncurkan Dialog Kebijakan AI, Jadi Fondasi Peta Jalan Nasional

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia dan Inggris resmi meluncurkan AI Policy Dialogue Country Report yang menjadi fondasi penting bagi penyusunan Peta Jalan Kecerdasan Artifisial atau Artificial Intelligence (AI) Nasional.

Dokumen hasil kolaborasi ini diharapkan menjadi rujukan konkret kebijakan publik dalam menghadapi lompatan teknologi AI secara inklusif dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa hasil dialog tersebut akan digunakan sebagai landasan rekomendasi kebijakan yang progresif.

“Kementerian Komdigi berkomitmen menggunakan hasil dialog ini sebagai dasar untuk kebijakan AI yang konkret, selaras dengan kepentingan nasional,” tegasnya dalam Media Briefing di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (28/07/2025).

Laporan ini melengkapi penilaian kesiapan AI (RAM AI) yang telah dilakukan bersama UNESCO pada 2024, dengan mengidentifikasi tantangan utama mulai dari tata kelola, infrastruktur, talenta digital, hingga riset dan pengembangan (R&D).

AI Policy Dialogue juga membedah isu-isu penting yang dihadapi dalam adopsi AI pada sektor-sektor utama, diantaranya e-commerce, perbankan dan keuangan, ekonomi kreatif, kesehatan, pendidikan, dan sustainability.

Nezar Patria menyebut dokumen ini disusun melalui serangkaian diskusi lintas pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil.

“Kami undang seluruh stakeholders, dari industri, kampus, komunitas, hingga masyarakat sipil untuk mendalami bagaimana AI sebaiknya diatur dan dimanfaatkan,” ujarnya.

Perwakilan Pemerintah Inggris Samuel Hayes menambahkan bahwa laporan ini merupakan buah dari kerja sama digital yang diteken awal 2025 antara Wamenkomdigi Nezar Patria dan Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik Catherine West.

“Ini hasil nyata dari kesepakatan digital kita. Dialog ini berlangsung selama tujuh sesi intensif dan melibatkan lebih dari 100 pelaku ekosistem AI di Indonesia,” kata Hayes.

Ia menekankan AI perlu dikelola dan diterapkan secara bertanggung jawab demi memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Laporan lengkap tentang Co-Creating Indonesia’s AI Future Through Meaningful Policy Dialogues dapat diunduh di https://s.komdigi.go.id/AIPolicyDialogueCountryReport

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Tetap Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global

Penulis
Syifa
-

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia pada Triwulan II-2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta pada Senin (28/07).

Menkeu mengatakan, ketidakpastian global terutama dipengaruhi oleh dinamika negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan eskalasi ketegangan geopolitik juga militer. Dinamika global tersebut disikapi dengan kewaspadaan oleh KSSK.

“Kami dari KSSK terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antar-lembaga yaitu kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan, kebijakan moneter, makroprudensial dan payment system oleh Bank Indonesia, kebijakan sektor keuangan dan pengawasan serta regulasi sektor keuangan oleh OJK, dan LPS akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi agar kebijakan antar-lembaga tersebut dapat memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan, namun juga sekaligus yang penting untuk fokus KSSK mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkap Menkeu.

Pada bulan April 2025, AS mengumumkan tarif resiprokal dan juga retaliasi dari Tiongkok yang memicu ketidakpastian perekonomian global. Sementara pada Juni 2025 di Timur Tengah terdapat ketegangan geopolitik meningkat yang berakibat pada melambatnya pertumbuhan ekonomi global termasuk Amerika, Eropa, dan Jepang yang mengalami perlambatan.

Sementara itu, ekonomi Tiongkok Triwulan II-2025 tumbuh 5,2 persen, lebih rendah dari Triwulan I sebesar 5,4 persen (yoy) akibat menurunnya ekspor RRT ke AS. Di sisi lain, ekonomi India tumbuh baik ditopang oleh investasi. Negara-negara berkembang lain juga mengalami perlambatan akibat penurunan ekspor ke AS dan perlemahan perdagangan global.

Pada aliran modal, Menkeu menjelaskan terjadi pergeseran aliran modal dari AS ke aset yang dianggap aman, terutama aset di keuangan di Eropa dan Jepang serta ke komoditas emas. Di sisi lain, pergeseran aliran modal dari AS ke emerging market telah mendorong di satu sisi perlemahan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang global.

Dengan perkembangan ketidakpastian dan pergerakan perdagangan serta capital market global, Bank Dunia pada laporan Juni 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global adalah sebesar 2,9 persen (PPP weights) pada 2025, turun dibandingkan proyeksi sebelumnya yaitu sebesar 3,2 persen.

Selain Bank Dunia, OECD juga menyampaikan hal yang sama. OECD merevisi pertumbuhan perekonomian global 2025 dari 3,1 persen menjadi 2,9 persen.

“Ini adalah lingkungan yang kami amati dan kita waspadai. KSSK optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II akan tetap terjaga. Konsumsi dan daya beli masih positif serta aktivitas dunia usaha yang cukup resilient yang didukung oleh peranan APBN di dalam menjalankan fungsi countercyclical maupun di dalam memperbaiki distribusi dan efektivitas market,” pungkas Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...921922923...4,918Halaman 922 dari 4,918