Beranda blog Halaman 924

Kemendikdasmen Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor, Cegah Kepunahan Bahasa Daerah

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), bekerja sama dengan Wacana Universitas Indonesia serta Universitas Leiden menggelar kuliah umum bertajuk “Keanekaragaman dan Kelestarian Bahasa di Indonesia: Mengeksplorasi Variasi Regional dan Pelindungan Bahasa”.

Acara yang diselenggarakan secara hibrida di Aula Sasadu, Gedung M. Tabrani Badan Bahasa dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Badan Bahasa ini, berhasil menarik partisipasi lebih dari 700 peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, mahasiswa, pegiat budaya, hingga masyarakat luas. Melalui acara ini, Kemendikdasmen tekankan kolaborasi menjadi kunci dalam mencegah kepunahan bahasa daerah.

Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan lembaga pendidikan sebagai kunci utama dalam memperkuat upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah di Indonesia. “Kami sangat mengapresiasi kerja sama ini, kolaborasi sangat penting dalam upaya pelestarian bahasa daerah, agar warisan leluhur kita tidak punah,” tegasnya di Jakarta.

Pada kesempatan ini, Hafidz juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas antusiasme peserta serta kehadiran para narasumber, termasuk Nazarudin, akademisi sekaligus pegiat pelestarian bahasa dari Universitas Indonesia, dan Marian Klamer, profesor bahasa rumpun Papua dan Austronesia dari Universitas Leiden. Hal ini menandakan bahwa perhatian dan kepedulian masyarakat kita terhadap upaya pelestarian bahasa daerah telah tumbuh.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman bahasa daerah, tercatat sebanyak 718 bahasa daerah. Bahasa daerah tersebut tidak hanya menjadi alat komunikasi, melainkan juga cerminan kekayaan budaya dan identitas bangsa. Keanekaragaman bahasa ini diibaratkan sebagai ‘taman kota’ yang penuh aneka warna, di mana setiap warna melambangkan karakter unik dari masyarakat di berbagai penjuru nusantara.

Dalam kuliah umum ini, Hafidz juga menekankan peran generasi muda sebagai pilar pelestarian bahasa daerah, yang idealnya berperan aktif melalui berbagai kegiatan budaya, lomba berbahasa daerah, serta pemanfaatan media digital dalam mengembangkan bahasa lokal melalui berbagai wadah ekspresi kekinian.

“Keberagaman bahasa di Indonesia seperti taman kota yang penuh aneka warna, masing-masing warna melambangkan karakter masyarakat dari berbagai penjuru nusantara. Generasi muda adalah kunci utama pelestari bahasa daerah, mereka perlu ditanamkan agar memiliki kecintaan terhadap bahasa ibu melalui aktivitas sehari-hari, ruang kreativitas dan apresiasi, program budaya, dan media digital,” tambahnya.

Pada sesi diskusi menyoroti peran strategis Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa sejak Sumpah Pemuda 1928, serta gerakan “Bangga Berbahasa Indonesia, Mahir Berbahasa Indonesia, dan Maju Bersama Bahasa Indonesia”. Dominasi bahasa nasional ini juga membawa tantangan bagi keberlangsungan bahasa daerah yang mulai tergeser penggunaannya, terutama di ranah formal dan pendidikan.

Salah satu isu penting yang diangkat adalah keterbatasan pembelajaran bahasa daerah di sekolah yang masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan bahasa asing, serta kurangnya sumber daya pengajar yang kompeten di daerah terpencil. Namun, inovasi dan upaya pelestarian terus dilakukan, seperti pengembangan platform digital, permainan edukatif berbasis budaya lokal, dan sistem penerjemah otomatis yang tengah dikembangkan oleh komunitas pemuda di beberapa daerah.

Marian Klamer memaparkan betapa kompleks dan kaya ekologi linguistik Indonesia yang meliputi tidak hanya bahasa daerah dan bahasa Indonesia, melainkan juga lingua franca lokal dan ragam Melayu yang telah berkembang selama berabad-abad. Ia mencontohkan fenomena di Pulau Pantar yang kecil namun memiliki 11 bahasa lokal, menandakan keberagaman yang sangat tinggi meskipun dalam wilayah terbatas.

Selanjutnya, Nazarudin membagikan studi kasus tentang bahasa Oirata di Pulau Kisar, Maluku, yang menghadapi tantangan penurunan jumlah penutur, namun terus dilestarikan melalui inisiatif lokal dan dokumentasi intensif. Kajian dan penelitian yang telah dilakukan bertahun-tahun tersebut, telah memantik semangat dan kreativitas tokoh masyarakat setempat untuk menciptakan kamus bahasa daerah yang ada di wilayahnya agar menjadi dokumentasi penting dan media pembelajaran bagi generasi mereka.

Pada sesi tanya jawab, peserta mengajukan pertanyaan terkait dinamika bahasa di Indonesia, termasuk hubungan bahasa lokal Papua dengan bahasa Australia. Diskusi tentang strategi penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa ibu dalam keluarga multibahasa, serta pengembangan konten digital budaya yang semakin kreatif juga turut diperbincangkannya bersama nara sumber.

Kuliah umum ini dipandu oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Dora Amalia. Di akhir sesi Dora berharap, semangat kolaborasi, inovasi, dan cinta terhadap bahasa ibu maupun bahasa nasional dapat terus dijaga oleh seluruh pemangku kepentingan. “Dengan begitu, bahasa daerah dan bahasa Indonesia tidak hanya terlestarikan tetapi juga berkembang maju sebagai warisan tak ternilai bagi bangsa,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina: Danantara Harus Transparan, Jangan Jadi Super Holding Tertutup

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyoroti berbagai potensi risiko dalam restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang dilakukan oleh BPI Danantara dan Kementerian BUMN.

Dalam Rapat Kerja dan RDP Komisi VI DPR RI yang digelar pada 23 Juli 2025, Nevi menegaskan pentingnya akuntabilitas, business case yang kuat, serta keterbukaan informasi publik dalam seluruh aksi korporasi Danantara.

“Jangan sampai transformasi BUMN hanya menjadi permainan angka dan struktur, tapi mengabaikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi rakyat. Kita harus belajar dari lembaga sovereign fund internasional seperti Khazanah, yang terbuka dan transparan dalam melaporkan kinerja portofolio mereka,” tegas Nevi.

Politisi PKS ini mempertanyakan dasar penetapan prioritas 22 proyek strategis dalam roadmap Danantara 2025, yang sebagian besar belum memiliki studi kelayakan yang komprehensif dan indikator kinerja yang jelas. Ia juga menyoroti proyek-proyek seperti kereta cepat dan restrukturisasi sektor pupuk dan farmasi, yang berpotensi membebani fiskal negara karena warisan utang dan pasar yang jenuh.

“Dalam dokumen RKAP, kami tidak melihat adanya target kuantitatif seperti EBITDA, ROIC, atau indikator efisiensi operasional. Ketiadaan pelaporan berkala ke DPR sangat mencemaskan. Jika ini dibiarkan, maka fungsi pengawasan DPR akan lumpuh,” ujar legislator dari Sumatera Barat II ini.

Nevi juga meminta Kementerian BUMN menyusun mekanisme exit strategy untuk proyek-proyek prioritas yang tidak mencapai hasil optimal. Ia menekankan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan layanan publik atau pelaku usaha kecil di daerah. Konsolidasi lebih dari 350 entitas BUMN harus dilakukan secara hati-hati, dengan memperhatikan dampak sosial dan risiko monopoli.

“Danantara jangan sampai menjadi super holding tertutup yang kebal terhadap pengawasan. Setiap rupiah dana publik harus mampu dipertanggungjawabkan,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Bogor Dan Kemen LH Evaluasi 33 Unit Usaha di Kawasan Puncak

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Kementerian Lingkungan Hidup RI menegaskan komitmennya terhadap perlindungan lingkungan dan keberlanjutan iklim investasi di kawasan puncak. Komitmen itu ditunjukkan melalui evaluasi kerja sama operasional (KSO) dengan PTPN I Regional 2.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, Pemkab Bogor berkomitmen menindaklanjuti pembongkaran mandiri empat bangunan yang diduga melanggar aturan lingkungan di kawasan wisata Puncak, Bogor. Pembongkaran disaksikan langsung Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol dan Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian LH Irjen Pol. Rizal Irawan di Cisarua pada Minggu (27/7/2025).

Ajat Rochmat Jatnika menjelaskan, Pemkab Bogor hingga saat ini belum pernah mengeluarkan izin pembangunan terhadap empat lokasi yang dipersoalkan. Fokus saat ini adalah evaluasi dan peninjauan ulang terhadap KSO dengan PTPN yang telah berjalan sesuai arahan sebelumnya.

“Kita berharap evaluasi ini menjadi langkah bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Tujuannya jelas, penyelamatan lingkungan tanpa mengorbankan kepastian investasi,” lanjutnya.

Terkait pencabutan sembilan izin persetujuan lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ajat menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor tengah melakukan proses evaluasi menyeluruh yang bersifat ilmiah dan bertahap.

“Prosesnya masih berjalan. Evaluasi tidak bisa instan. Persetujuan lingkungan yang dicabut itu harus melalui kajian detail dan koordinasi lintas lembaga. Saat ini kami sedang merampungkan evaluasi tersebut,” jelasnya.

Ajat mengimbau kepada para pengusaha hotel untuk tidak mengkhawatirkan pencabutan izin terhadap iklim investasi di Kabupaten Bogor, khususnya kawasan Puncak yang menjadi kontributor terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor hotel dan restoran.

“Puncak menyumbang hampir 50% PAD dari sektor wisata. Maka, kita harus bijak dan seimbang. Ekonomi tetap bergerak, tapi lingkungan tetap dijaga,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bogor terus melakukan pembenahan dan penataan kawasan Puncak agar tetap menjadi destinasi unggulan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Meski begitu, kewenangan pengaturan secara umum berada di pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Menanggapi pertanyaan soal penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Ajat menyebut hal itu sangat bergantung pada kebijakan provinsi dan pusat.

“RTRW Kabupaten mengikuti Perpres dan RTRW Provinsi Jawa Barat. Jika ada revisi dari provinsi atau pusat, maka kita otomatis menyesuaikan,” ujarnya.

Selanjutnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol menjelaskan, hari ini pihaknya memastikan unit-unit usaha yang menjadi kemitraan KSO PTPN telah dibongkar.

“Ada 8 gazebo dan 1 restoran dan kita saksikan bersama sudah dilakukan pembongkaran. Kami mengapresiasi dan harapan kami pembongkaran ini bisa selesai satu bulan dari sekarang,” kata Hanif.

Hanif meminta semua unit usaha yang memiliki kerjasama atau KSO dengan PTPN dan diduga melanggar aturan lingkungan melakukan pembongkaran secara mandiri, paling lambat selesai akhir Agustus.

“13 KSO yang telah kita berikan sanksi dan telah habis masa tenggatnya, agar segera membongkar, paling lambat Agustus akhir sudah selesai,” kata Hanif.

Hanif menambahkan, total ada 33 unit usaha yang memiliki kerjasama atau KSO telah dicabut izin lingkungannya. Ia meminta pemilik usaha membongkar bangunannya.

“Jadi total semuanya 33 KSO, namun ada 9 yang punya izin pun sudah kita cabut dan telah kami berikan sanksi administrasi untuk dibongkar juga. Ada 7 yang melakukan pembongkaran sendiri dan sisanya kami akan datangi untuk mengingatkan,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Ungkap Risiko Tinggi Karhutla di Riau, Operasi Modifikasi Cuaca Dilakukan

Penulis
Syifa
-

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengungkapkan kondisi terkini Provinsi Riau yang telah memasuki puncak musim kemarau. Hal ini berdampak pada sangat rendahnya curah hujan sehingga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dwikorita mengungkapkan, saat ini terdapat 135 titik panas di Provinsi Riau dengan sebaran tertinggi di wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan pantauan hotspot tersebut, diperkirakan tingkat kemudahan terbakar wilayah Riau sangat tinggi pada 23-24 Juli, kemudian menurun pada 25-27 Juli dan kembali meningkat pada 29-31 Juli 2025.

“Berdasarkan prakiraan iklim terkini, wilayah Riau khususnya pada dasarian ketiga bulan Juli diprediksi mengalami curah hujan rendah, yakni di bawah 20 mm. Kondisi ini berpotensi besar memicu peningkatan karhutla hingga awal Agustus mendatang,” papar Dwikorita pada Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau (23/7).

Dwikorita menyebut kondisi atmosfer saat ini cukup menantang, tidak hanya pada kelembapan udara di tingkat yang sangat rendah, tetapi juga angin permukaan yang cenderung kencang sehingga dapat mempercepat penyebaran api. Ditambah lagi dengan jenis lahan gambut yang rawan mengalami kebakaran.

Menyikapi kondisi ini, Gubernur Riau Abdul wahid pun menyatakan status tanggap darurat karhutla. Oleh karena itu, BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) demi mengendalikan titik-titik api yang kian meningkat.

“BMKG secara rutin memperbarui prakiraan cuaca dan mendukung penyusunan strategi OMC agar penyemaian awan dilakukan di wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan awan secara optimal. Dukungan data serta analisis meteorologi dan klimatologi merupakan kunci keberhasilan operasi ini,” lanjutnya.

Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto mengatakan, upaya modifikasi cuaca sudah dilaksanakan sejak 21 Juli 2025 dengan total bahan semai 15.600 kg pada 17 sorti penyemaian awan. OMC difokuskan untuk menampung sebanyak mungkin air hujan pada lahan gambut dan menjaga kelembapannya, mengingat potensi kebakaran masih berlangsung pada bulan Agustus.

“Strategi pada modifikasi cuaca ini adalah menampung air hujan agar melembapkan lahan, terutama tanah gambut yang sangat rawan kebakaran. Kami menargetkan peningkatan tinggi muka air tanah gambut setidaknya mencapai di atas -40 cm agar potensi terbakar dapat ditekan. Rata-rata tinggi muka air saat ini berada di bawah 1 meter, dan ini sangat kritis,” tandasnya.

Seto menyebut hasil awal OMC menunjukkan dampak positif, seperti hujan dengan intensitas sedang yang turun di Kota Dumai pada 21 Juli 2025 pukul 16.06 WIB. Lebih lanjut, penyemaian awan masih secara masif dilakukan hingga seminggu ke depan di titik-titik prioritas berdasarkan data prediksi harian BMKG dan hasil koordinasi dengan BNPB.

Dwikorita menegaskan bahwa validasi terhadap sebaran titik panas sangat penting dilakukan dengan mengacu pada berbagai sumber data yang kredibel dan terverifikasi demi menjamin tingkat akurasi yang tinggi. Demikian itu strategis penanganan karhutla yang disusun menjadi lebih tepat sasaran, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Hanif Faisol Nurofiq serta Kepala BNPB Suharyanto menyatakan dukungan penuh terhadap optimalisasi operasi OMC. Hingga saat ini, BNPB telah menyiagakan hingga 2 pesawat penyemaian awan dan 5 unit helikopter water bombing serta ratusan pasukan darat dari Polres dan Kodim di wilayah paling rawan seperti Rokan Hulu (Rohul) dan Rokan Hilir (Rohil).

“Saat ini satu unit helikopter sudah kami kerahkan, dan kami telah menyiapkan dua unit tambahan yang akan diturunkan bila situasi semakin memburuk. Kami siap mengerahkan seluruh sumber daya yang dibutuhkan demi mengendalikan kebakaran dan melindungi Masyarakat,” ujar Suharyanto.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyoroti kondisi ini harus segera ditangani agar kebakaran tidak berlanjut, bahkan menyebarkan asap ke luar negeri. Juli menegaskan waktu krusial dalam 2-3 hari ke depan harus diantisipasi seoptimal mungkin agar penyebaran api tidak meluas.

“Kami mendorong percepatan pengerahan pasukan darat, termasuk satuan dari TNI, Polri, Manggala Agni, dan relawan masyarakat. Cuaca ekstrem ini sampai tiga hari ke depan harus diantisipasi maksimal. Kalau kebakarannya berlanjut, [asap] ini yang akan sampai nanti ke luar negeri dan akan terjadi kehebohan di ASEAN,” tegas Juli.

Upaya OMC tidak hanya dilakukan di Provinsi Riau, tetapi juga beberapa provinsi prioritas lain yang rawan terjadi karhutla, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Sumatra Selatan. Juli mengaku optimistis ancaman karhutla dapat ditangani dengan sinergi lintas lembaga melalui OMC.

Untuk diketahui, Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Suharyanto, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat penanggulangan bencana di Riau.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Kediri Terima Tiga Penghargaan dari BKN, Bukti Komitmen Kota Kediri Tingkatkan Layanan ASN

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Kediri kembali mencatatkan prestasi. Kali ini Pemerintah Kota Kediri meraih tiga penghargaan dari BKN di Lingkup Kantor Regional (Kanreg) 2 Badan Kepegawaian Negara (BKN). Yakni, Kategori Implementasi Manajemen ASN Terbaik (melalui I-Mut) Peringkat 2, Komitmen Terbaik dalam Penuntasan Disparitas Data Semester I Tahun 2025, dan Penghargaan Kategori Layanan Penetapan NIP (Tanpa Peringkat).

Penghargaan diterima langsung oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati yang diserahkan oleh Kepala BKN RI Zudan Arif Kamis (24/07/2025). Dimana penyerahan penghargaan dilakukan dalam rangkaian acara Rapat Koordinasi Evaluasi CASN dan Manajemen Talenta, bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

Mbak Wali kota kediri vinanda Terima Tiga Penghargaan Dari BKN, Bukti Komitmen Tingkatkan Manajemen ASN dan Layanan Kepegawaian

Pada kategori Implementasi Manajemen ASN Terbaik (melalui I-Mut) Peringkat 2, Kota Kediri dinilai telah menunjukkan komitmen tinggi dalam penerapan sistem manajemen ASN berbasis data melalui platform I-MUT. Lalu pada kategori Komitmen Terbaik dalam Penuntasan Disparitas Data Semester I Tahun 2025, Kota Kediri berhasil menyelesaikan disparitas data kepegawaian secara cepat, akurat dan menyeluruh pada semester 1 tahun 2025 (Januari-Juni). Sementara pada kategori Layanan Penetapan NIP (Tanpa Peringkat), Kota Kediri berhasil menunjukkan kinerja optimal dalam mengelola proses penetapan NIP secara tertib, tepat waktu dan sesuai ketentuan (minim BTS zero TMS).

“Alhamdulillah, kami bersyukur atas apresiasi yang diberikan oleh BKN berupa penghargaan ini. Tentu penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran dan bentuk nyata komitmen kami dalam mewujudkan manajemen ASN dan layanan kepegawaian yang lebih baik,” ujar Mbak Wali.

Wali kota termuda ini mengungkapkan penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Kediri untuk bekerja lebih baik lagi. ASN Kota Kediri harus bisa memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Hal ini untuk mendukung mewujudkan visi Kota Kediri Maju, Agamis, Produktif, Aman dan Ngangeni (MAPAN). “Kami akan terus berinovasi agar ASN di Kota Kediri semakin berkinerja baik dan melayani masyarakat secara optimal. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk melangkah lebih baik lagi mewujudkan Kota Kediri yang MAPAN,” ungkapnya.

Mbak Wali kota kediri vinanda Terima Tiga Penghargaan Dari BKN, Bukti Komitmen Tingkatkan Manajemen ASN dan Layanan Kepegawaian

Kepala BKPSDM Kota Kediri Un Ahmad Nurdin menjelaskan raihan yang dicapai ini atas komitmen dan arahan Mbak Wali Kota Vinanda dalam manajemen ASN serta layanan kepegawaian di Kota Kediri. Dimana dalam melakukannya harus berkolaborasi melibatkan peran OPD dan ASN. Tak kalah pentingnya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Tentu dalam menjalankan manajemen ASN ini ada tantangan. Seperti aturan perundangan yang selalu berkembang. Hal ini menuntut pemerintah untuk terus mampu mengaplikasikannya.

“Untuk itu ke depan akan terus diupayakan semakin baiknya pelayanan kepegawaian dengan penyempurnaan aplikasi Pelayanan Kepegawaian Terpadu (PKT). Serta updating atau pengembangan Manajemen Talenta dalam pengelolaan manajemen ASN. Pastinya sesuai dengan komitmen Mbak Wali agar manajemen ASN semakin baik,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Sultra Resmikan Jembatan Bailey di Konawe Utara sebagai Solusi Darurat Banjir

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, meresmikan penggunaan perdana Jembatan Bailey yang terletak di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), pada Jumat, 25 Juli 2025. Jembatan ini dibangun sebagai penanganan darurat akibat putusnya konektivitas jalan karena banjir yang kerap melanda kawasan tersebut.

Turut hadir dalam peresmian ini Ketua DPRD Sultra, Anggota Forkopimda Sultra, Bupati Konawe Utara, Forkopimda Konut, Ketua Tim Penggerak PKK Konawe Utara, Ketua Tim Ahli Gubernur Sultra, Kepala OPD Provinsi Sultra, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sultra, Kepala Balai Wilayah Sungai IV Sultra serta tokoh masyarakat, camat, lurah, dan masyarakat sekitar.

Dalam laporannya,, Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Sultra, Martin Effendi Patulak, menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Bailey ini dilaksanakan berdasarkan tiga dasar hukum utama: instruksi langsung dari Gubernur saat peninjauan lapangan, Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 221 Tahun 2025 tentang Status Siaga Bencana, dan hasil review Inspektorat Provinsi Sultra.

Tujuan pembangunan jembatan ini antara lain:
1. Memulihkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Konawe Utara;
2. Menjamin kelancaran distribusi logistik masyarakat;
3. Menunjang pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan bentuk komitmen
pemerintah dalam menjawab kebutuhan mendesak masyarakat akan akses jalan yang aman dan layak.

“Hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka meresmikan Jembatan Bailey sebagai solusi darurat untuk mengatasi kesulitan masyarakat yang sempat terputus akses jalannya akibat banjir. Sebulan lalu, lokasi ini menjadi titik kumpul masyarakat karena kendaraan tak bisa melintas, bahkan harus menggunakan rakit untuk menyeberang. Kita semua turun langsung saat itu, dan akhirnya sepakat untuk segera bertindak cepat,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak, termasuk Balai, Korem, Polda, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Konawe Utara atas sinergi dan kekompakan dalam penanganan bencana ini. Ia menyebutkan bahwa sempat ada kekhawatiran jembatan harus didatangkan dari Sulawesi Selatan, namun ternyata stok Jembatan Bailey tersedia di wilayah sendiri dan bisa langsung digunakan.

“Alhamdulillah, dengan kondisi darurat dan dukungan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), kita bisa segera membangun jembatan ini. Kalau tidak tersedia anggaran, saya bahkan siap pakai dana pribadi karena ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegas Gubernur.

Gubernur menambahkan bahwa meskipun jembatan ini bersifat sementara, pemerintah telah merencanakan pembangunan jembatan permanen yang dijadwalkan mulai tahun 2026 dengan estimasi anggaran.

“Untuk saat ini, manfaatkan jembatan ini dengan baik. Jaga dan pelihara. Karena ini merupakan penghubung utama antara Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, serta jalur penting distribusi dan pelayanan masyarakat,” tambahnya.

Jembatan Bailey yang dibangun memiliki total panjang 51 meter dengan tiga segmen, dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender. Total anggaran pembangunan sebesar Rp3,191 miliar, bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Sulawesi Tenggara. Material jembatan berasal dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Sultra.

Jembatan ini dinyatakan aman digunakan untuk kendaraan roda dua dan roda empat, dengan kapasitas hingga 25 ton. Pemakaian perdana secara simbolis dilakukan langsung oleh Gubernur setelah acara peresmian.

Sebagai penutup, Gubernur secara resmi membuka jembatan tersebut dengan ucapan:
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Jembatan Kota Maju Asera dapat digunakan. Selamat dan sukses atas peresmian penanganan darurat banjir ruas Landawe – Kota Maju Asera melalui pemasangan Jembatan Bailey.”

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap kehadiran jembatan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan meningkatkan mobilitas, serta pelayanan publik lintas kabupaten dan provinsi, khususnya pada masa-masa darurat bencana seperti banjir.

Usai meresmikan Jembatan Bailey di Desa Sambandete, Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memberikan keterangan kepada media.

bahwa jembatan tersebut sudah bisa langsung digunakan oleh masyarakat. Ia menjelaskan, pembangunan jembatan darurat ini merupakan respon cepat atas kondisi banjir yang sempat memutus akses jalan utama. “Hari ini sudah bisa dilintasi. Sebulan lalu, kendaraan harus naik rakit untuk menyeberang karena banjir. Kami bersama Forkopimda turun langsung melihat kondisi di lapangan dan sepakat membangun Jembatan Bailey sebagai solusi cepat,” ujarnya.

Meski bersifat sementara, Gubernur menegaskan bahwa jembatan permanen telah direncanakan dan akan mulai dibangun pada tahun 2026 dengan anggaran sekitar Rp60 miliar. “Karena ini darurat, kita tidak bisa menunggu proses panjang anggaran. Maka kita bangun dulu jembatan Bailey ini. Insyaallah, setelah jembatan permanen terbangun, masyarakat tidak lagi terganggu saat banjir melanda,” tambahnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Dorong Transformasi Jaminan Pensiun Demi Hari Tua yang Sejahtera

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mendorong transformasi menyeluruh terhadap program Jaminan Pensiun agar mampu menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan hari tua bagi seluruh pekerja Indonesia. Pesan ini ia sampaikan saat memberikan keynote speech sekaligus membuka Seminar Jaminan Pensiun bertema “Menjamin Keberlanjutan Hari Tua yang Sejahtera” yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Menaker mengatakan bahwa Jaminan Pensiun merupakan bagian integral dari ekosistem perlindungan ketenagakerjaan nasional, bersama dengan program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

“Ini adalah modal penting yang telah kita miliki. Kita patut bersyukur karena Indonesia memiliki skema perlindungan sosial ketenagakerjaan yang komprehensif,” ujar Yassierli.

Meski demikian, ia menekankan perlunya perluasan cakupan kepesertaan agar manfaat program ini dapat dirasakan secara lebih merata. Menurutnya, inklusivitas dan keadilan sosial hanya dapat terwujud apabila partisipasi pekerja dalam program ini terus meningkat.

“Kepesertaan adalah kunci utama. Ini tantangan yang harus kita hadapi bersama, saya percaya BPJS Ketenagakerjaan mampu menjawabnya melalui strategi yang inovatif dan kolaboratif,” tegasnya.

Yassierli mengungkapkan pentingnya penguatan literasi publik dan sinergi antar-lembaga agar masyarakat lebih memahami manfaat serta urgensi perlindungan ketenagakerjaan.
“Kita perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor dan terus berinovasi agar literasi masyarakat meningkat. Dengan begitu, program-program BPJS Ketenagakerjaan bisa menjangkau lebih banyak pekerja, termasuk di sektor informal,” ujarnya.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan atas komitmennya dalam mendorong penguatan program Jaminan Pensiun. Ia menilai dukungan dan arahan dari Kementerian merupakan pengingat penting untuk terus memperluas manfaat program ini bagi masyarakat luas.

“Kami mengapresiasi Kementerian Ketenagakerjaan yang terus mengingatkan dan memotivasi kami agar senantiasa meningkatkan program Jaminan Pensiun, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama saat memasuki usia pensiun,” ujar Pramudya.

Lebih lanjut Pramudya menginginkan, ke depannya pengelolaan Jaminan Pensiun dapat menjadi lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. “Harapan kami, program ini dirancang dan dijalankan secara lebih inklusif, berkeadilan, dan berkesinambungan, agar generasi mendatang benar-benar merasakan hadirnya negara dalam menjamin masa tua mereka,” ungkapnya.

BPJS Ketenagakerjaan terus berkomitmen untuk mengelola program Jaminan Pensiun dengan penuh tanggung jawab dan semangat kolaboratif.

“Kami siap mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya, tentunya bersama seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Buronan Kasus Penipuan dan Penggelapan Asal Indonesia Dijemput dari Tanzania

Penulis
Syifa
-

Upaya pengejaran pelaku kejahatan kembali menunjukkan hasil nyata melalui kolaborasi aparat penegak hukum Indonesia dan Tanzania. Seorang buronan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan berstatus red notice Interpol, Rasli Syahril, berhasil dipulangkan ke tanah air setelah ditangkap di Dodoma, Tanzania.

Pemulangan tersangka merupakan hasil sinergi antara National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia dan NCB Dodoma di Tanzania. Kerja sama ini menunjukkan efektivitas jaringan interpol dalam menangani kasus kejahatan lintas batas negara.

Subjek masuk dalam daftar IRN (Interpol Red Notice) atas permintaan Dittipideksus Bareskrim Polri dengan kasus penipuan dan penggelapan, tulis Divhubinter Polri dalam keterangannya, Senin (28/7).

Sebelumnya, penangkapan dilakukan pada 10 Juli 2025, saat Rasli Syahril masuk ke wilayah Dodoma. Otoritas setempat segera mengamankannya sembari menunggu koordinasi lebih lanjut dari pihak Indonesia.

Perwakilan dari Polri segera dikirim untuk melakukan proses penjemputan resmi. Tiba di Bandara Internasional Julius Nyerere, Dar Es Salaam, Tanzania, pada 19 Juli 2025, tim Indonesia melakukan serangkaian pertemuan teknis dengan NCB Dodoma sebelum akhirnya menjemput langsung tersangka di kantor Kepolisian Sektor Bandara pada 21 Juli 2025.

Serah terima resmi dilakukan di ruang keberangkatan Terminal Internasional bandara, sebelum tim Indonesia membawa Rasli kembali ke Jakarta dengan transit di Doha, Qatar.

Setibanya di Indonesia, tersangka langsung dibawa ke Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus). Namun hingga kini, belum ada keterangan rinci dari pihak kepolisian mengenai detail kasus penipuan dan penggelapan yang menjerat Rasli, termasuk waktu kejadian perkara.

Kasus ini menjadi bukti konkret bahwa pelaku kejahatan yang mencoba melarikan diri ke luar negeri tetap dapat dijangkau melalui jaringan kerja sama antarnegara dalam payung Interpol.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenpar Gandeng JTTC Gelar Pelatihan Manajemen Event Tingkatkan Kapasitas SDM Pariwisata

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bekerja sama dengan Jogja Tourism Training Center (JTTC) menggelar Pelatihan Manajemen Event secara daring pada 15–17 Juli 2025, sebagai upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata, khususnya dalam mengelola kegiatan berbasis komunitas secara profesional, kreatif, dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini Mohamad Paham saat Pelatihan Manajemen Event bekerja sama dengan Jogja Tourism Training Center (JTTC) secara daring pada 15–17 Juli 2025.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar Martini Mohamad Paham menjelaskan bahwa program ini diikuti oleh 130 peserta yang merupakan perwakilan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dari berbagai daerah di Indonesia.

“Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi seputar perencanaan dan pengelolaan event, strategi promosi digital, penyusunan anggaran, hingga teknik mencari sponsor. Materi disampaikan oleh tim instruktur dari JTTC serta praktisi industri event berpengalaman,” kata Martini.

Martini menjelaskan bahwa event lokal seperti festival budaya, olahraga, hingga pameran produk UMKM memiliki potensi besar dalam menarik wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun keberhasilan event sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam merancang danm mengelolanya secara profesional.

“Karena itu, peningkatan kapasitas menjadi kunci,” kata Martin.

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kemenpar Ika Kusuma Permana Sari menambahkan bahwa pelatihan ini diharapkan menjadi solusi atas tantangan yang dihadapi Pokdarwis, mulai dari keterbatasan perencanaan hingga promosi digital dan pendanaan.

“Kriteria peserta ditentukan berdasarkan rekam jejak penyelenggaraan event, legalitas kelembagaan, serta keaktifan media sosial sebagai kanal promosi,” kata Ika.

Direktur Utama JTTC Hairullah Gazali menyampaikan bahwa pihaknya sebagai sebuah lembaga pelatihan di Yogyakarta yang fokus pada pengembangan SDM pariwisata dan secara aktif mendorong praktik pengelolaan pariwisata yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan ini sangat mendukung diselenggarakannya pelatihan manajemen event.

Menurutnya, penguatan kapasitas komunitas dan tata kelola event berbasis masyarakat merupakan pilar utama pengembangan pemasaran dan pariwisata berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa pelaku pariwisata berbasis komunitas seperti Pokdarwis memiliki peran penting dalam membangun destinasi. JTTC hadir untuk membekali mereka dengan keterampilan praktis dan wawasan strategis agar mampu menyelenggarakan event yang berdampak nyata bagi ekonomi lokal,” kata Hairullah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri ESDM Tegaskan Pengelolaan SDA untuk Kepentingan Daerah

Penulis
Syifa
-

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan daerah. Hal itu ditegaskannya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VI Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Gorontalo di Hulontalo Ballroom, Kota Gorontalo, Minggu (27/7/2025).

“Saya ingin seluruh sumber daya alam khususnya tambang dan minyak untuk kepentingan daerah. Daerah harus menjadi tuan di negerinya sendiri. Jangan masalah saja yang dikasih untuk daerah,” tegas Bahlil.

Terkait dengah hal itu, Menteri ESDM sudah memerintahkan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk segera memetakan areal pertambangan di Gorontalo yang akan dimasukkan ke Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

“Sebelum ke sini saya sudah menelepon Dirjen Minerba terkait dengan tambang yang tahun 2026 sudah bisa berproduksi. IPR dan WPR yang ada akan segera kita inventarisasi, kan sudah ada wilayahnya yang sudah disetujui. Untuk areal yang lagi bermasalah kemarin saya sudah perintahkan ke Dirjen untuk petakan mana yang bisa dimasukkan ke WPR untuk rakyat dan mana untuk perusahaan, agar tidak begini terus,” terang Bahlil.

Sebelumnya pada kesempatan itu Gubernur Gusnar Ismail mengungkapkan kondisi fiskal Gorontalo yang lemah dengan anggaran hanya sebesar Rp1,7 triliun. Gusnar mengungkapkan, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan fiskal tersebut yaitu pemanfaatan sumber daya seoptimal dan seefisien mungkin.

“Terus terang saya bergembira ketika melihat data tambang yang ada di Pohuwato sudah mulai beroperasi tahun depan, kita berharap dana bagi hasil. Kemudian tambang yang ada di bagian timur harus dikelola sebaik-baiknya. Kami berharap ini mendapat perhatian dari bapak Menteri ESDM,” kata Gusnar.

Gusnar juga berharap dukungan Menteri ESDM yang juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk menggeser kegiatan kementerian dan lembaga ke Provinsi Gorontalo. Menurutnya pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat akan sangat membantu geliat perekonomian di daerah.

“Saya berharap ada pergeseran kegiatan kementerian dan lembaga ke Gorontalo biar hanya satu atau dua kali. Kami bersepakat dengan DPRD uang itu tidak harus masuk ke APBD, yang penting uang itu ada di tangan rakyat. Rakyat akan senang apabila banyak kegiatan pusat di sini,” pungkas Gusnar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...923924925...4,918Halaman 924 dari 4,918