Beranda blog Halaman 93

Presiden Prabowo Resmi Lantik Pamong Praja Muda IPDN 2026, Tekankan Integritas dan Pengabdian

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada para Pamong Praja Muda (PPM) Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 untuk mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap pengabdian sebagai aparatur pemerintahan. Pesan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam amanatnya pada Upacara Pelantikan PPM Angkatan XXXIII IPDN Tahun 2026 di IPDN, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 29 Juli 2026.

“Bekerjalah dengan hati tanpa kesombongan. Selalu dekat dengan rakyat, selalu membela rakyatmu. Kalau ragu-ragu, berpihaklah kepada rakyatmu. Kalau kau ragu-ragu mengambil keputusan, tanya kepada dirimu, mana yang menguntungkan rakyat,” pesan Presiden.

Dalam amanatnya, Presiden turut menegaskan bahwa seorang pamong praja harus memiliki kecintaan yang tulus kepada tanah air dan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Kepala Negara meminta seluruh pamong praja untuk terus berpegang teguh pada Pancasila dalam menjalankan tugas.

“Jangan punya kesetiaan sempit. Negara kita besar, banyak suku, banyak agama, banyak ras, banyak kelompok etnis. Semua satu keluarga. Semua suku adalah saudaramu. Semua agama adalah saudaramu. Semua ras adalah saudaramu. Semua kelompok etnis adalah saudaramu,” ucapnya.

Tidak hanya Pancasila, Presiden juga mengingatkan para pamong praja untuk senantiasa berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala Negara menekankan bahwa UUD 1945 merupakan wujud cita-cita para pendiri bangsa yang lahir dari perjuangan panjang melawan penjajahan.

“Undang-Undang Dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, itu adalah murni suara kemerdekaan, murni suara cita-cita pendiri bangsa kita. Jangan pernah hianati pendiri-pendiri bangsa kita,” katanya.

Mengakhiri amanatnya, Presiden menyampaikan harapannya kepada para PPM untuk menjaga nama baik keluarga dan almamater. Presiden turut berharap agar para PPM dapat menjadi aparatur yang membanggakan seluruh rakyat Indonesia melalui dedikasi dan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara.

“Selamat berjuang. Semoga Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberi kekuatan, petunjuk, dan perlindungan kepada kalian semua di manapun kalian bertugas dan mengabdi. Dan tentunya semoga Tuhan yang Maha Esa selalu bersama kita. Indonesia menanti pengabdianmu,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Perintahkan Antisipasi El Nino, BMKG Perkuat Modifikasi Cuaca di Enam Provinsi

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 28 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk melakukan sejumlah langkah menghadapi potensi dampak kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino, termasuk upaya menjaga ketersediaan air dan mencegah kebakaran hutan serta lahan.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa BMKG akan memperkuat dukungan dalam menghadapi musim kemarau yang bertepatan dengan El Nino tahun ini. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan melalui upaya menjaga ketersediaan air di waduk serta operasi modifikasi cuaca.

“Jadi ada dua, yaitu terkait dengan ketersediaan air melalui waduk-waduk, pengisian waduk dengan modifikasi cuaca dan sebagainya. Juga dengan, untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan melalui pembasahan dari lahan-lahan yang mudah terbakar ini melalui modifikasi cuaca. Tadi diperkuat banyak tentang modifikasi cuaca,” jelasnya.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan bahwa terdapat enam provinsi yang menjadi fokus utama pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Operasi tersebut akan dilakukan secara berkala untuk menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar.

“Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar. Termasuk kita melakukan di Kepulauan Riau juga untuk modifikasi cuaca, dan juga di Aceh, beberapa tempat secara situasional tergantung situasi dan kondisi,” ungkapnya.

Selain itu, Faisal menjelaskan bahwa operasi modifikasi cuaca juga akan dimanfaatkan untuk membantu pengisian air di sejumlah waduk di berbagai wilayah Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga guna menjaga ketersediaan air untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA), irigasi, dan kebutuhan air bersih.

“Untuk kekeringan, BMKG melakukan beberapa modifikasi cuaca, bekerja sama dengan BNPB, bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk. Pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia, kita punya 240 waduk, beberapa memang tidak semua itu kita coba isi agar bisa difungsikan untuk PLTA, bisa difungsikan untuk irigasi, dan air bersih,” ujarnya.

Faisal menambahkan bahwa kedua langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengedepankan upaya pencegahan terhadap kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi penyempurnaan dari penanganan yang sebelumnya lebih berfokus pada pemadaman setelah kebakaran terjadi.

“Tidak hanya kita menunggu adanya titik api, kemudian kita padamkan dengan waterbombing, kemudian dengan pemadam yang disemprot, dan sebagainya. Tapi ketika permukaan air tanahnya sudah menurun, itu dilakukan modifikasi cuaca yang dapat menjatuhkan jutaan kubik air, dan kemudian dapat menjenuhkan daerah tersebut. Sehingga sekarang kita lihat bahwa untuk kebakaran hutan dan lahan relatif lebih dapat dikendalikan dibanding sebelum 2015,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos Resmikan Taman Anak Sejahtera di Jambi, Perkuat Pengasuhan Positif pada Hari Anak Nasional 2026

Penulis
Reta
-
Memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026, Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak meluncurkan Taman Anak Sejahtera (TAS) di Sentra Alyatama Jambi, Selasa (28/7/2026).
Rangkaian peluncuran ini bersama dengan Talkshow Parenting sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam memperkuat ekosistem pengasuhan positif bagi anak Indonesia.
Selaras dengan tema HAN 2026, “Bahagia dalam Pengasuhan, Tumbuh dalam Perlindungan, Anak Indonesia Bahagia, Bangsa Kuat,” kehadiran TAS diharapkan dapat menjadi ruang tumbuh kembang yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah anak.
Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos RI MK Agung Suhartoyo menegaskan bahwa pemenuhan hak anak tidak hanya berfokus pada perlindungan dari tindak kekerasan, tetapi juga pada penyediaan fasilitas ruang publik yang mendukung potensi tumbuh kembang mereka secara optimal.
“Taman Anak Sejahtera merupakan bentuk komitmen Kementerian Sosial dalam menghadirkan ruang yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak. Di tempat inilah anak-anak dapat bermain, belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi mereka,” ujar Agung.
Keberadaan TAS di Sentra Alyatama Jambi ini sekaligus dirancang untuk melengkapi peran keluarga sebagai lingkungan utama pembentukan karakter anak.
“Kehadiran Taman Anak Sejahtera menjadi bagian dari upaya memperkuat pengasuhan positif yang dimulai dari keluarga, sehingga anak dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, bahagia, dan berkarakter,” tegas Agung.
Kegiatan Talkshow Parenting juga dikemas informatif dengan menghadirkan narasumber praktisi, Ginanjar. Acara ini diikuti oleh orang tua, pengasuh, pekerja sosial, pendamping, hingga masyarakat umum. Dalam sesi interaktif terselip pesan tentang pentingnya komunikasi hangat dan stimulasi tepat di lingkungan keluarga.
Manfaat edukasi ini pun dirasakan langsung oleh masyarakat. Siti Romlah (27), salah satu peserta sekaligus orang tua dari Zidan Nofal Alfariski (3), mengaku mendapatkan perspektif baru dalam mengasuh buah hatinya.
“Materinya sangat bermanfaat. Saya jadi memahami bahwa mendampingi anak bukan hanya memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga meluangkan waktu untuk mendengar, bermain, dan memberikan perhatian. Kehadiran Taman Anak Sejahtera ini menjadi tempat yang sangat positif agar anak-anak bisa belajar sambil bermain dengan aman,” ungkap Siti.
Acara peresmian juga berlangsung semarak dengan beragam aktivitas anak, mulai dari permainan edukatif dan aktivitas kreatif, pertunjukan seni dan sesi mendongeng hingga kegiatan literasi dan lomba mewarnai.
Berbagai kegiatan tersebut dirancang khusus untuk membangun rasa percaya diri, semangat kebersamaan, serta keceriaan anak-anak.
Melalui program ini, Kemensos terus mendorong terbangunnya ekosistem pengasuhan berbasis kolaborasi yang melibatkan keluarga, pemerintah daerah, pekerja sosial, relawan, dunia usaha, hingga masyarakat luas.
Momentum HAN 2026 menjadi pengingat bersama bahwa investasi terbaik bagi masa depan bangsa adalah dengan memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, bahagia, dan terlindungi demi menopang terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran dan DPM Kamboja Perkuat Kerja Sama ASEAN, Fokus Reformasi Birokrasi hingga Penanganan TPPO

Penulis
Reta
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima kunjungan Deputi Perdana Menteri (DPM) sekaligus Menteri Pelayanan Sipil Kerajaan Kamboja, Hun Many, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/07/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis dalam hubungan bilateral Indonesia dan Kamboja, meliputi reformasi birokrasi, kepemudaan dan olahraga, serta penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berkaitan dengan praktik penipuan daring (online scam).

Pertemuan ini merupakan bagian dari langkah Pemerintah Indonesia memperkuat kemitraan dengan negara-negara anggota ASEAN melalui kerja sama yang semakin erat dan saling menguntungkan. Upaya tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya memperkokoh solidaritas, dialog, dan kolaborasi antarnegara ASEAN guna menjaga stabilitas serta mendorong kemajuan kawasan.

Wapres Gibran mendorong agar hubungan Indonesia dan Kamboja terus dikembangkan melalui kerja sama yang konkret dan responsif terhadap kebutuhan kedua negara, di antaranya tentang penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

“Kerjasama antarkedua negara di bidang reformasi birokrasi tentunya bisa diperdalam lagi, terutama terkait transformasi digital. Reformasi birokrasi menjadi salah satu program prioritas Bapak Presiden,” ujar Wapres.

“Karena kami ingin memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kita ingin birokrasi yang lebih gesit, bebas korupsi, dan juga transparan,” tambahnya.

Selain reformasi birokrasi, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Muhammad Anis Matta mengungkapkan bahwa Wapres Gibran bersama DPM Hun Many juga membahas penguatan kerja sama di bidang kepemudaan dan olahraga. Kerja sama ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mempererat hubungan antarmasyarakat kedua negara sekaligus mendorong pengembangan potensi generasi muda.

“Kemudian yang kedua ada masalah kerja sama dalam bidang kepemudaan dan olahraga,” ujar Anis usai pertemuan.

Salah satu perhatian dalam kerja sama olahraga adalah pengembangan olahraga disabilitas. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan bahwa DPM Hun Many memiliki perhatian besar terhadap pengembangan olahraga disabilitas, termasuk peningkatan kapasitas atlet Kamboja.

“Deputy Prime Minister Hun Many ini sangat konsen dengan olahraga disabilitas,” ujar Erick.

Dalam pembahasan tersebut, Kamboja juga menyampaikan keinginan untuk meningkatkan kapabilitas para atletnya melalui fasilitas olahraga yang telah terbangun di Kota Solo. Fasilitas tersebut dinilai memiliki kualitas yang sangat baik dan berpotensi menjadi ruang kerja sama olahraga antara Indonesia dan Kamboja.

“Deputy Prime Minister ingin sekali supaya mereka bisa mendapat kesempatan untuk meningkatkan kapabilitas para atletnya di fasilitas yang ada di Solo yang sudah terbangun. Salah satu terbaik yang ada di Asia Tenggara,” kata Erick.

Agenda lainnya yang dibahas Wapres Gibran dan DPM Hun Many adalah penanganan TPPO yang berkaitan dengan praktik online scam di Kamboja. Isu tersebut menjadi bagian dari kerja sama yang terus berlanjut antara Indonesia dan Kamboja, terutama dalam upaya memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia.

“Pembicaraan yang ketiga, tapi ini pembicaraan yang terus berlanjut mengenai penanganan TPPO yang berhubungan dengan scam ya di Kamboja,” ujar Anis.

Melalui pertemuan ini, Wapres Gibran terus mendorong penguatan hubungan Indonesia dan Kamboja melalui kerja sama yang konkret, saling menguntungkan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penguatan reformasi birokrasi, pengembangan kepemudaan dan olahraga, serta perlindungan WNI menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan Indonesia-Kamboja sekaligus memperkokoh kerja sama di kawasan ASEAN.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Kamboja untuk Indonesia Tean Samnang, Sekretaris Negara Kementerian Pelayanan Sipil Kamboja Sok Sabayna, Sektor Swasta Oknha Sam Ang Vattanac, Sekretaris Jenderal Sekretariat Umum Komite Reformasi Administrasi Publik Kamboja Chhun Socheat, Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, dan Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Elizani T. X. Nadia Sumampouw.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadapi Tantangan Ekonomi Global, Menkeu Minta DJPb Percepat Transformasi Organisasi

Penulis
Reta
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk terus memperkuat kapasitas organisasi agar semakin adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil di tengah dinamika ekonomi global maupun domestik yang terus berkembang. Hal tersebut disampaikan Menkeu saat memberikan arahan pada Forum Strategis Nasional Penataan Organisasi DJPb yang diselenggarakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor pada Selasa (28/7).

Dalam arahannya, Menkeu menegaskan bahwa DJPb memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Peran tersebut tidak hanya memastikan pelaksanaan keuangan negara berjalan dengan baik, tetapi juga menjaga stabilitas perekonomian nasional.

“Teman-teman sudah memastikan bahwa keuangan negara tidak berhenti sebagai angka saja. Teman-teman sudah mengubah angka itu menjadi layanan, pembangunan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Anda juga menjaga ekonomi Indonesia secara langsung,” ujar Menkeu.

Di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berubah, Menkeu menekankan pentingnya organisasi yang adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, penataan organisasi harus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, mempercepat proses kerja, memperjelas pembagian fungsi, serta menghasilkan layanan yang lebih optimal.

“Penataan organisasi bukan urusan pindah-pindah kotak. Penataan harus membuat lembaga bekerja lebih cepat, pekerjaan lebih jelas, dan hasilnya lebih terasa,” kata Menkeu.

Sebagai unit eselon I dengan jaringan vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia, DJPb dinilai memiliki modal yang kuat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal. Menkeu meminta seluruh jajaran untuk terus melakukan penyederhanaan proses bisnis, menghilangkan tahapan yang tidak lagi relevan, serta memastikan setiap fungsi organisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa DJPb memiliki peran penting sebagai growth agent sekaligus stabilizer agent yang turut menjaga stabilitas ekonomi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, setiap perubahan dalam organisasi harus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, tanpa mengesampingkan prinsip tata kelola yang baik. Setiap kebijakan dan langkah yang diambil harus tetap berpijak pada regulasi, akuntabilitas, dan integritas sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan.

“Bergerak lebih cepat bukan berarti mengabaikan aturan. Kita adalah instrumen negara, sehingga tidak boleh ada kebijakan atau langkah yang mengabaikan aturan. Semua harus dipertimbangkan dari berbagai sisi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga mendorong seluruh pimpinan di lingkungan DJPb untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil (result-oriented), mampu mengambil keputusan secara cepat, serta memberikan ruang bagi pegawai untuk menghadirkan inovasi.

“Ruang itu tetap harus disertai pengawasan yang memadai. Kebebasan bergerak selalu datang bersama tanggung jawab, inovasi yang ditopang kemampuan, pengetahuan, dan integritas,” kata Menkeu.

Menutup arahannya, Menkeu meyakini DJPb mampu terus berkembang menjadi institusi pemerintah yang modern, adaptif, dan siap menjawab berbagai tantangan kebijakan di masa depan.

“Jalankan pekerjaan secara profesional. Jaga integritas dalam masalah keputusan. Saya percaya teman-teman semua mampu membawa DJPb menjadi institusi pemerintahan yang modern dan mampu menjawab kebutuhan negara,” ujar Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK Perkuat UMKM Indonesia Timur Lewat Digitalisasi Keuangan dan Tokenisasi Aset

Penulis
Reta
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk di Indonesia Timur melalui digitalisasi dan inovasi sektor keuangan untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing UMKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan OJK adalah tokenisasi Real World Assets (RWA), yang dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk aset bernilai besar, tetapi juga untuk mendukung pembiayaan rantai pasok komoditas unggulan daerah, mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM, pengolah, distributor, hingga eksportir.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Adi Budiarso pada Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan Potensi UMKM Wilayah Timur melalui Program Digitalisasi Keuangan” ya​ng diselenggarakan di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Makassar, Senin.

Dalam kesempatan tersebut, Adi menjelaskan bahwa perkembangan teknologi keuangan membuka peluang baru bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas, efisien, dan inklusif.

Ruang eksplorasi tokenisasi tersebut antara lain mencakup resi gudang beras, produksi kakao, kontrak pembelian komoditas, hingga pembiayaan infrastruktur daerah.

Adi menjelaskan bahwa berbagai inovasi tersebut bukan lagi sebatas konsep. OJK telah meluluskan sejumlah penyelenggara melalui Regulatory Sandbox dengan model bisnis baru, antara lain tokenisasi emas, tokenisasi Surat Utang Negara melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), tokenisasi manfaat kepemilikan properti, penerbitan stablecoin Rupiah, serta kustodian aset keuangan digital nonperdagangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa inovasi sektor keuangan digital mulai memasuki tahap implementasi pasar.

“Pendalaman pasar keuangan digital tidak boleh dipahami sebagai proyek teknologi semata, tetapi harus menjadi bagian dari pembangunan ekonomi regional dan nasional. Targetnya bukan sekadar seberapa banyak inovasi yang dihasilkan, melainkan seberapa besar manfaatnya dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inklusivitas, memperkuat efisiensi intermediasi sektor keuangan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat,” kata Adi.

Adi juga menegaskan bahwa OJK terus membangun ekosistem sektor keuangan yang mendukung agenda pembangunan daerah melalui Program Pengembangan Ekosistem Keuangan Daerah.

“Kami tidak ingin menduplikasi program pemerintah. OJK ingin membangun ekosistem sektor keuangan yang mendukung agenda pembangunan daerah, termasuk penguatan ekonomi kreatif, hilirisasi, dan pengembangan ekonomi daerah,” ujar Adi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Luthfy Zain Fuady, Advisor Kelompok Spesialis Layanan Digital dan Keamanan Siber OJK Djoko Kurnijanto, dan Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menyampaikan apresiasi atas inisiatif OJK dalam memperkuat sinergi pengembangan UMKM melalui digitalisasi keuangan.

“Forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi momentum untuk menyatukan visi, memperkuat sinergi, dan membangun langkah nyata agar digitalisasi keuangan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur,” kata Fatmawati.

Fatmawati juga menekankan pentingnya pendampingan kepada pelaku UMKM, termasuk penguatan literasi keuangan dan pencatatan keuangan usaha agar memiliki kredibilitas dalam mengakses pembiayaan formal. Menurutnya, transformasi digital sektor keuangan akan mendorong UMKM naik kelas, terintegrasi dengan ekosistem digital, serta mampu menembus pasar yang lebih luas.

Dalam sambutannya, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Mochamad Muchlasin menyampaikan bahwa perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 6,88 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen. Ke depan, pengembangan ekonomi daerah akan difokuskan pada hilirisasi, peningkatan inklusi keuangan, penguatan koordinasi antarlembaga jasa keuangan, penyediaan dan pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha.

“Langkah selanjutnya yang akan didorong dalam pengembangan ekonomi daerah antara lain hilirisasi, peningkatan inklusi keuangan, koordinasi lembaga jasa keuangan, penyediaan dan pendampingan usaha, serta penguatan kapasitas pelaku usaha,” kata Muchlasin.

Forum Komunikasi Lintas Bidang

Forum ini dihadiri oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta diikuti perwakilan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, akademisi, perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya, serta pelaku UMKM, koperasi, dan pelaku usaha sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Forum Komunikasi Lintas Bidang yang bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pemanfaatan digitalisasi keuangan bagi pengembangan UMKM di wilayah Indonesia Timur, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengidentifikasi tantangan, peluang, dan kebutuhan pengembangan digitalisasi keuangan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan.

Diskusi dipandu oleh Dosen Universitas Katolik Parahyangan Yulius Purwadi Hermawan yang memaparkan berbagai peluang dan tantangan pengembangan ekonomi Indonesia Timur. Pembahasan meliputi potensi ekonomi kawasan, penguatan kolaborasi dan ekosistem pengembangan ekonomi daerah, tantangan pengembangan wilayah, serta peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui forum ini, OJK bersama pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, serta pelaku usaha berkomitmen memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem digitalisasi keuangan yang mampu memperluas akses pembiayaan, meningkatkan daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Indonesia Timur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Booth Perisai Anak Dinas Kominfo Jatim Diserbu Ratusan Pengunjung di Hari Anak Nasional 2026

Penulis
Reta
-

Ratusan pengunjung menyerbu Booth “Perisai Anak” Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Dinas Kominfo Jatim), pada puncak peringatan Hari Anak Nasional ke 42 Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, di Kabupaten Pasuruan, Selasa (28/7/2026).

 

Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi Lembaga Dinas Kominfo Jatim, Eko Setiawan mengatakan booth Kominfo dihadirkan sebagai wadah untuk anak – anak bermain, memilih stiker, menempelkan profesi sesuai dengan cita – cita, serta menuliskan pesan di papan yang sudah disiapkan.

 

Di booth yang di dominasi warna biru putih ini semua pengunjung, baik orang tua ataupun anak – anak bisa cek kebiasaan digital, melalui aplikasi www.perisaianak.jatimprov.go.id, seperti cek berapa jam sehari dalam bermain game, apakah cemas kalau tidak memakai internet. Jadi bisa diketahui melalui skoring yang akan muncul, ada identifikasi apakah sudah masuk kategori rawan, aman atau kecanduan.

 

Nelly Agustin, salah satu pengunjung booth dari Forum Anak Jawa Timur mengatakan bahwa booth Dinas Kominfo keren. Nelly menuliskan cita – citanya menjadi Psikolog serta menyampaikan pesannya bahwa anak – anak di Indonesia harus menggunakan ruang digital untuk hal positif agar aman dan nyaman. Anak – anak harus bahagia, senang, pintar dan bisa mengexplore dirinya. Berbagai souvenir menarik diberikan untuk para pengunjung antara lain buku, bantal “Perisai Anak”, Stiker lucu serta balon.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Jepara Dorong Desa Tigajuru Kembangkan Wisata CFD Kates dan UMKM Lokal

Penulis
Reta
-

Bupati Jepara Witiarso Utomo, mengajak pemerintah desa menyusun langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan APBDes, mengembangkan potensi ekonomi lokal, sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Hal itu ditegaskannya pada kegiatan Bupati Ngolah Pikir di Desa, di Balai Desa Tigajuru, Kecamatan Mayong, Selasa (28/7/2026). Menurutnya, pembangunan desa harus berangkat dari potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.

Seperti Desa Tigajuru, lanjutnya, yang memiliki potensi unggulan, seperti CFD Kates (Kuliner Tengah Sawah), yang telah berkembang menjadi destinasi wisata berbasis kuliner dan mampu menarik minat masyarakat.

“Potensi yang sudah ada ini jangan hanya dipertahankan, tetapi harus terus dikembangkan. Pemerintah desa perlu melakukan pendataan pedagang, menyusun regulasi pengelolaan kawasan wisata, serta melengkapi sarana pendukung, agar kawasan ini semakin nyaman dan memiliki daya tarik yang lebih besar,” ujar Mas Wiwit, sapaan akrabnya.

Menurutnya, pengembangan kawasan wisata harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas pendukung, seperti pelebaran akses jalan, penyediaan tempat sampah, hingga penambahan tenda bagi para pedagang.

Bupati mengapresiasi dukungan dari Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah memberikan bantuan tenda stan, sebagai bagian dari upaya memperkuat aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

Selain sektor wisata, bupati juga menaruh perhatian pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Desa Tigajuru. Berbagai produk unggulan desa seperti kerupuk puli, onde-onde pyur, konveksi, gebyok, keong srutub, dan sate cecek dinilai memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan berpotensi menembus pasar yang lebih luas.

Untuk itu, dia mendorong pemerintah desa agar terus mendampingi pelaku UMKM melalui fasilitasi perizinan usaha, promosi dan keikutsertaan dalam berbagai pameran, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha, melalui pelatihan pemasaran digital dan e-commerce. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal, sekaligus memperluas akses pasar bagi UMKM Tigajuru.

Di sisi lain, bupati juga menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur yang menjadi perhatian masyarakat, di antaranya kondisi jembatan yang terlalu rendah sehingga menghambat aliran air, kerusakan sejumlah ruas jalan desa, serta kondisi jalan provinsi pada ruas Tigajuru – Paren yang memerlukan penanganan.

Dia menegaskan, berbagai persoalan tersebut akan menjadi bahan koordinasi bersama perangkat daerah dan instansi terkait, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“Program Ngolah Pikir di Desa bukan sekadar forum diskusi, tetapi menjadi wadah mencari solusi bersama. Permasalahan yang disampaikan masyarakat harus ditindaklanjuti secara nyata, melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP Pastikan Akad Massal 62.000 Rumah Subsidi Siap Digelar di Batang

Penulis
Reta
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Hery Gunardi beserta jajaran, serta para pemangku kepentingan sektor perumahan menggelar rapat persiapan pelaksanaan Akad Massal Rumah Subsidi yang akan diselenggarakan pada 30 Juli 2026 di Perumahan Puri Delta City Side Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Rapat tersebut bertujuan memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan akad massal berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut juga menjadi wujud sinergi antara pemerintah, BP Tapera, perbankan, pengembang, dan seluruh ekosistem perumahan dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pada pelaksanaannya nanti, akad massal akan dilaksanakan secara serentak untuk 62.000 unit rumah subsidi yang tersebar di 36 provinsi. Selain itu, pemerintah bersama BRI juga akan melaksanakan akad massal Kredit Program Perumahan (KPP) senilai Rp880 miliar.

Program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan salah satu program pemerintah yang memberikan kemudahan bagi MBR untuk memiliki rumah layak dengan bunga tetap, uang muka yang terjangkau, serta jangka waktu pembiayaan yang panjang. Sementara itu, Kredit Program Perumahan (KPP) menjadi instrumen pembiayaan yang mendukung ekosistem sektor perumahan, baik dari sisi demand untuk membantu masyarakat memiliki atau meningkatkan kualitas rumah maupun dari sisi supply untuk mendukung pelaku usaha perumahan dalam mempercepat penyediaan hunian.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan rapat tersebut digelar untuk memastikan seluruh persiapan pelaksanaan akad massal telah berjalan sesuai rencana. “Rapat hari ini bersama BRI membahas persiapan pelaksanaan Akad Massal 62.000 rumah subsidi yang akan dilaksanakan pada Kamis, 30 Juli 2026 di Kabupaten Batang. Bersamaan dengan itu juga akan dilaksanakan akad massal Kredit Program Perumahan. Kami ingin memastikan seluruh persiapannya berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem perumahan nasional. “Terima kasih kepada seluruh ekosistem perumahan yang terus bekerja sama mendukung berbagai program pemerintah sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Dari BP Tapera juga sudah disiapkan data penerima secara lengkap, by name by address, sehingga pelaksanaannya benar-benar siap,” kata Menteri Ara.

Menteri PKP juga mengapresiasi kinerja BP Tapera yang terus menunjukkan peningkatan dalam penyaluran FLPP. Pada tahun 2025, penyaluran FLPP mencapai 278.868 unit rumah, menjadi realisasi tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan program tersebut. Capaian ini menunjukkan kuatnya kolaborasi pemerintah, BP Tapera, perbankan, dan para pengembang dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi MBR.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa pelaksanaan akad massal di Batang merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di Cileungsi pada September 2025 dengan 26.000 unit rumah subsidi dan di Serang pada Desember 2025 sebanyak 50.030 unit rumah subsidi.

“Momentum ini menjadi penyelenggaraan akad massal FLPP yang ketiga. Kami berharap pelaksanaan di Batang dapat berjalan lancar dan semakin memperkuat komitmen bersama dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi,” ujar Heru.

Sementara itu, Direktur Konsumer BRI, Aris Hartanto menyampaikan komitmen BRI dalam mendukung seluruh program pemerintah di sektor perumahan. Pada pelaksanaan akad massal nanti, BRI akan menyalurkan Kredit Program Perumahan senilai Rp880 miliar kepada sekitar 7.100 debitur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian UMKM Gandeng APSKI Bangun Ekosistem Kewirausahaan Berbasis Kampus

Penulis
Reta
-

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat lahirnya wirausaha baru yang inovatif, produktif, berdaya saing, serta mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan perguruan tinggi memiliki potensi besar dalam melahirkan pelaku usaha baru melalui sumber daya manusia yang unggul, kreativitas, serta kemampuan menghasilkan solusi atas berbagai tantangan di masyarakat. Potensi tersebut perlu diarahkan menjadi usaha yang produktif, berkelanjutan, dan memiliki daya saing.

“Kita tidak mengharapkan seluruh lulusan menjadi pengusaha. Namun, setiap lulusan perlu memiliki pola pikir kewirausahaan, yakni peka melihat persoalan, kreatif menemukan solusi, berani mengambil keputusan secara terukur, mampu berkolaborasi, dan tangguh menghadapi perubahan,” kata Riza saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Perkumpulan Program Studi Kewirausahaan Indonesia (APSKI) di Bali, Kamis (23/7).

Riza menegaskan pengembangan kewirausahaan nasional tidak lagi dapat dilakukan melalui program-program yang berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, Kementerian UMKM terus mendorong terbangunnya ekosistem kewirausahaan nasional yang mengintegrasikan pendidikan, pendampingan, inkubasi, akses pembiayaan, legalitas usaha, digitalisasi, pemanfaatan teknologi, pemasaran, hingga kemitraan usaha.

“Pendidikan, pendampingan, inkubasi, legalitas, pembiayaan, digitalisasi, teknologi, pemasaran, hingga kemitraan usaha harus terhubung dalam satu perjalanan pengembangan usaha yang berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Riza, pendekatan tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang menjadi pedoman bersama bagi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta dunia usaha dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan Indonesia.

Untuk mempercepat implementasi kebijakan tersebut sekaligus mendukung target 10 juta penduduk berusaha dan bekerja, Kementerian UMKM mengembangkan program PRO-KESRA Produktif sebagai instrumen pemberdayaan terpadu lintas kementerian dan lembaga. Melalui program tersebut, mahasiswa maupun alumni tidak hanya memperoleh pelatihan dasar, tetapi juga layanan lanjutan yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan usahanya, mulai dari pendampingan, inkubasi, sertifikasi dan legalitas, akses pembiayaan, digitalisasi, hingga perluasan kemitraan pasar.

“Seluruh layanan tersebut diintegrasikan secara digital melalui platform SAPA UMKM sebagai pintu masuk tunggal layanan dan data. Dengan demikian, pembinaan kewirausahaan di perguruan tinggi dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran, terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan,” kata Riza.

Sebagai tindak lanjut Rakernas III APSKI, Kementerian UMKM bersama APSKI menyepakati enam agenda kolaborasi strategis, yakni mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026, memperluas pemanfaatan PRO-KESRA Produktif, memperkuat kurikulum kewirausahaan yang lebih aplikatif, mengintegrasikan ekosistem digital SAPA UMKM, menyelenggarakan kuliah umum kewirausahaan secara nasional, serta mengintegrasikan pengembangan kewirausahaan ke dalam indikator kinerja perguruan tinggi.

Kesepakatan tersebut akan diwujudkan melalui penyusunan peta jalan kolaborasi, pengembangan model pembelajaran kewirausahaan berbasis praktik, serta pembentukan jejaring inkubator bisnis perguruan tinggi di tingkat nasional guna memperkuat ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan. Rakernas III APSKI mengusung tema “Transformasi Pendidikan Kewirausahaan melalui Kecerdasan Artifisial: Memajukan Pedagogi, Inovasi, dan Kolaborasi Global”. Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Badri Munir Sukoco, Ketua Dewan Pengawas APSKI Wawan Dhewanto, serta Ketua Umum APSKI Sonny Rustiadi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...929394...4,860Halaman 93 dari 4,860