Beranda blog Halaman 92

Mendes Yandri: KDMP Bakal Memastikan Semua Bantuan Pemerintah Sampai ke Masyarakat Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, Kementerian yang dipimpin akan terus mengawal program Presiden Prabowo Subianto, utamanya program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan berharap ini bisa sukses serta menyejahterakan masyarakat desa karena menggunakan Dana Desa.

Mendes Yandri mengatakan, hingga saat ini sekitar 18.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah terbangun gudang dan gerainya.

“Insya Allah bulan Agustus sekitar 35.000 KDMP yang terbangun,’ kata Mendes Yandri saat jadi Narasumber di program Newsroom CNN Indonesia TV, Selasa (28/7/2026) petang.

Namun, Mendes Yandri harap masyarakat untuk bersabar karena masih dalam proses. Saat ini, masih membangun Gudang dan Gerai serta Alat Transportasi.

“Saat ini sedang disiapkan Peraturan Presiden untuk operasionalisasi KDKMP,” kata Mantan Waki Ketua MPR RI ini.

KDMP, kata Mendes Yandri, bakal memastikan jika semua bantuan Pemerintah sampai ke masyarakat seperti pupuk, elpiji atau bibit bisa dirasakan oleh masyarakat desa dan tepat sasaran.

KDKMP juga nantinya termasuk menjadi Offtaker dari produk-produk yang dihasilkan masyarakat desa.

“KDMP ini senafas dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri memastikan KDMP tidak akan menggantikan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), melainkan hadir untuk melengkapi berbagai unit usaha yang telah lebih dulu dikelola masyarakat di desa.

BUMDesa selama ini berfokus mengelola usaha yang menjadi potensi khas desa, seperti objek wisata, pasar desa, penyediaan air bersih, hingga berbagai layanan umum.

Sementara itu, KDMP akan memenuhi kebutuhan harian masyarakat, termasuk penyediaan bahan pokok, layanan simpan pinjam, serta menjadi agregator hasil pertanian maupun kerajinan warga.

“Jadi saling melengkapi, tidak ada yang saling meniadakan,” kata Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Sebelumnya, Mendes Yandri mengatakan, Kemendes PDT bersama dengan 10 asosiasi desa akan terus mengawal program Presiden Prabowo Subianto, utamanya program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Mendes Yandri mengatakan, dengan rancangan KDKMP yang sudah ada, pihaknya akan melibatkan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga perangkat desa. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa sangat penting dalam menyukseskan program ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Implementasi IKU 2025-2029, Sekjen ATR/BPN Tekankan Keselarasan Indikator Kinerja Pusat dan Daerah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 agar pelaksanaan program dan kebijakan semakin terarah, terukur, serta membuahkan hasil yang nyata. Untuk menguatkan implementasi IKU, pada Selasa (28/07/2026), diadakan Coaching Clinic “Penajaman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Daerah” yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan.

“Melalui Coaching Clinic ini, kita ingin memastikan seluruh satuan kerja memiliki pemahaman yang sama, dari pusat hingga daerah. Setiap indikator kinerja harus memiliki definisi operasional yang jelas, target yang realistis, sumber data yang valid, serta evidence yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Sekjen ATR/BPN saat membuka kegiatan secara daring.

Sekjen ATR/BPN menegaskan bahwa indikator kinerja tidak boleh dipandang sekadar sebagai pemenuhan administrasi. Setiap indikator harus mampu menggambarkan hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat. Seluruh satuan kerja perlu menerapkan prinsip satu indikator, satu definisi, satu sumber data, dan satu alur kendali secara konsisten.

“Indikator, seperti dokumen perencanaan, mulai dari RPJMN, Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), hingga Laporan Kinerja, perlu saling terhubung dalam satu sistem pengelolaan kinerja agar setiap capaian unit kerja memberikan kontribusi yang jelas terhadap sasaran strategis Kementerian ATR/BPN,” tutur Sekjen ATR/BPN.

Coaching Clinic dilaksanakan dalam tujuh sesi dengan menghadirkan narasumber untuk memperdalam pemahaman mengenai sasaran strategis, IKU, IKK, serta penyelarasan cascading indikator dari tingkat Pusat hingga Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. Materi paparan disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN.

Sebagai Ketua Penyelenggara Coaching Clinic, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang diskusi yang konstruktif bagi seluruh peserta. “Semoga menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi di daerah, sekaligus menghimpun saran serta masukan dari seluruh peserta sebagai bahan penyempurnaan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kinerja,” tuturnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 995 peserta yang terdiri atas Pejabat Administrator yang membidangi perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kepala Bagian Tata Usaha seluruh Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Turut hadir sebagai keynote speaker, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Nusron Ajak IPPAT dan Pemda Jawa Barat Perkuat Sinergi demi Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak mitra kerja, khususnya Anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Menurutnya, hal tersebut penting mengingat sekitar 75% tugas pokok Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan pertanahan yang harus diorientasikan pada kepuasan masyarakat.

“Orientasi kebijakan publik adalah kepuasan pemohon. Karena itu, semua model pelayanan harus terukur. Pemohon harus benar-benar merasakan kemudahan dan kepastian dalam setiap layanan pertanahan,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Daerah dari Sektor Pertanahan, di Kabupaten Bandung Barat, Selasa (28/07/2026).

Keberhasilan dalam meningkatkan kualitas dan transformasi layanan pertanahan tidak hanya bergantung pada Kementerian ATR/BPN. Perlu ada dukungan aktif dari Bapenda yang melakukan proses verifikasi dan validasi BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPAT selaku pihak yang melakukan penerbitan akta jual beli (AJB).

Di hadapan Anggota IPPAT se-Jawa Barat, serta Bapenda Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, Menteri Nusron mengungkapkan beberapa poin transformasi layanan yang sedang dikembangkan Kementerian ATR/BPN. Salah satunya, pengembangan layanan Peralihan Hak dalam 10 hari. Dimulai dari proses verifikasi BPHTB selesai dalam 3 hari, proses pembuatan AJB oleh PPAT dalam 2 hari, kemudian setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan pemohon membayar Surat Perintah Setor (SPS) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), proses ditargetkan rampung dalam kurun waktu 5 hari.

“Kami sudah bertekad melakukan transformasi pelayanan besar-besaran, kami juga akan melakukan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kementerian Dalam Negeri untuk proses verifikasi BPHTB ini. Oleh karena itu, kami mohon kerja samanya dari para stakeholder, terutama Bapak/Ibu Bapenda dan PPAT,” tutur Menteri Nusron.

Transformasi layanan juga dilakukan dengan pengembangan sistem Pengukuran Terjadwal 12 hari. Layanan Pengukuran Terjadwal 12 hari dan Peralihan Hak 10 hari ini sudah disimulasikan di sejumlah Kantor Pertanahan selama dua bulan terakhir.

“Jadi, kalau Bapak/Ibu datang ke Kantor ATR/BPN, dari terbit SPS, kemudian bayar PNBP, jika hari Selasa ini daftar, maka Senin depan memperoleh jadwal ukur (7 hari layanan). Lalu setelah diukur, proses pengerjaan maksimal 5 hari hingga menghasilkan peta bidang tanah, total waktu pelayanan maksimal 12 hari, ini untuk kepastian,” jelas Menteri Nusron.

Adapun dalam Rapat Koordinasi ini, Menteri Nusron hadir dengan didampingi Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi; dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Ossy Buka Rapat Evaluasi Setahun LANDLAB, Kerja Sama Kementerian ATR/BPN Bersama JICA

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan, membuka Joint Coordinating Committee (JCC) 2nd Meeting “The Project for Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement”, di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (28/07/2026). Pertemuan ini menjadi forum evaluasi pelaksanaan proyek LANDLAB selama satu tahun terakhir sekaligus menyusun langkah lanjutan untuk memastikan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

“Tujuan kita hari ini bukan sekadar mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah diselesaikan, tetapi juga memastikan bahwa pengetahuan, pengalaman, dan rekomendasi yang dihasilkan melalui LANDLAB ini benar-benar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang praktis, efektif, dan berdampak nyata,” ujar Wamen Ossy.

LANDLAB merupakan proyek kerja sama Kementerian ATR/BPN, khususnya Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) bersama Badan Bank Tanah, dengan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam bentuk bantuan teknis. Proyek yang berlangsung pada 28 April 2025 hingga 27 April 2028 ini berfokus pada tiga technical working group (TWG), yaitu pengamanan tanah untuk mendukung pembangunan, pengembangan pertanahan, serta pengelolaan dan pencadangan Bank Tanah.

Melalui tiga kelompok tersebut, LANDLAB diharapkan mampu menghasilkan kebijakan berbasis bukti, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta menghadirkan inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat. Menurut Ossy, penguatan tata kelola pertanahan penting dilakukan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, yang mana pada kondisi itu membutuhkan sistem administrasi pertanahan modern, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

LANDLAB mendorong pendekatan inovatif dalam pengelolaan pertanahan. Selama satu tahun terakhir LANDLAB telah membahas isu, antara lain pengadaan tanah untuk pembangunan MRT, pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), pemanfaatan ruang bawah tanah, serta penguatan model bisnis Badan Bank Tanah,” ujar Wamen Ossy.

Di momen ini, Wamen Ossy mengapresiasi Pemerintah Jepang melalui JICA, Tim Ahli LANDLAB, Badan Bank Tanah, Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah daerah, serta pihak terkait atas komitmen berkelanjutan dalam mendukung sektor pertanahan di Indonesia. “Kemajuan yang telah kita capai merupakan cerminan dari komitmen bersama dan kolaborasi yang erat di antara kita,” ungkapnya.

Apresiasi juga disampaikan oleh Chief Representative JICA Indonesia, Takeda Sachuko. Setelah berjalan satu tahun, ia menilai setiap TWG dalam proyek LANDLAB telah menunjukkan kemajuan yang baik.

“Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian ATR/BPN, Badan Bank Tanah, serta seluruh kementerian dan lembaga atas komitmen dan kerja sama aktif yang terus diberikan sepanjang tahun pertama pelaksanaan proyek ini. Saya sangat menantikan kolaborasi kita dan sukses pembangunan selanjutnya,” tutup Takeda Sachuko.

Dalam rapat ini, Direktur Jenderal PTPP, Arief Muliawan dan Plt. Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, melaporkan rincian pelaksanaan proyek LANDLAB. Turut hadir, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan, Donny Erwan; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BKN Ajak Instansi Terapkan Kebijakan ASN Dekat Keluarga, Prof. Zudan: Tingkatkan Kinerja dan Kesejahteraan

Penulis
Reta
-

Dengan diterapkannya kebijakan terbaru, yakni mendekatkan pegawai ASN di lingkup Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan keluarga dan domisili, Kepala BKN, Prof. Zudan mengajak kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota untuk mengembangkan kebijakan ini dengan penempatan ASN yang mampu menyeimbangkan kebutuhan organisasi, peningkatan kinerja, dan kesejahteraan pegawai. Menurutnya, selama pelayanan publik tetap terjaga, penataan penempatan ASN yang lebih dekat dengan keluarga dan domisili dapat menjadi salah satu strategi membangun birokrasi yang produktif dan humanis.

Prof. Zudan berharap agar praktik yang diinisiasi BKN dapat menjadi inspirasi bagi instansi pemerintah lainnya untuk mengembangkan kebijakan serupa sesuai kebutuhan organisasinya. Menurutnya, pengelolaan ASN yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan organisasi dan kesejahteraan pegawai merupakan investasi penting dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, berkinerja tinggi, dan semakin profesional dalam melayani masyarakat.

“BKN berupaya menghadirkan kebijakan yang tidak hanya memperkuat kinerja organisasi, tetapi juga membantu mengurangi beban biaya hidup pegawai, seperti pengeluaran transportasi, tempat tinggal, maupun kebutuhan rumah tangga. Dengan begitu, ASN diharapkan memiliki ruang yang lebih baik untuk meningkatkan fokus, motivasi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya pada Senin (27/07/2026).

Kebijakan ini menurutnya bukan sekadar memindahkan pegawai, melainkan bagian dari inovasi manajemen ASN yang tetap berorientasi pada kepentingan organisasi. Setiap keputusan dilakukan melalui pemetaan dan verifikasi kebutuhan unit kerja agar kualitas pelayanan publik tetap optimal. Namun Prof. Zudan juga menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut harus berlandaskan pada tiga prinsip utama manajemen ASN. Pertama, setiap ASN harus siap ditempatkan di mana pun sesuai kebutuhan organisasi. Kedua, setiap ASN harus terus didorong untuk memberikan kinerja terbaik dan mengembangkan kariernya. Ketiga, kesejahteraan dan kebahagiaan ASN harus menjadi bagian dari strategi peningkatan produktivitas organisasi.

Ajakan kepada instansi tersebut disampaikan bertepatan dengan penetapan tahap kedua Program Mendekatkan ASN ke Keluarga dan Domisili di lingkungan BKN melalui Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 842 Tahun 2026. Pada tahap ini, sebanyak 11 ASN BKN dipindahkan ke unit kerja baru dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Agustus 2026. Sebelumnya, pada tahap pertama, Kepala BKN telah memindahkan 27 pegawai BKN, sehingga hingga saat ini total 38 ASN BKN telah mengikuti kebijakan tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadapi Ancaman El Nino 2026, Bapanas Klaim Cadangan Pangan Indonesia Tetap Melimpah

Penulis
Reta
-

Prediksi yang menyebutkan Indonesia termasuk negara yang paling rentan dalam menghadapi fenomena El Nino di tahun 2026 bersama India, Brasil, dan Kolombia, ditanggapi Badan Pangan Nasional (Bapanas). Kondisi stok pangan pokok strategis dilaporkan masih aman dari segi ketersediaan secara nasional, termasuk stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola BUMN sektor pangan.

“Terkait dengan kondisi stok, artinya secara prinsip bahwa berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan yang disusun Bapanas, bahwa semua stok pangan kita, relatif aman,” kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta dikutip Rabu (29/7/2026).

“Mulai dari beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi, poin pentingnya, stok yang kita miliki sampai akhir tahun relatif bagus. Ini prinsip yang harus kami sampaikan selalu, sehingga kondisi pangan yang kita miliki masih cukup baik,” tambah Deputi Bapanas Ketut.

Sebagai komparasi, dalam data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), El Nino yang melanda Indonesia sebelumnya mulai terjadi pada Oktober tahun 2023 sebagai puncaknya. Tentunya dari sisi ketahanan pangan, Bapanas memastikan stok CPP terus diperkuat dari produksi dalam negeri.

Bahkan kuantitas stok CPP yang ada saat ini dapat dikatakan lebih kuat dibandingkan stok CPP sebelum menghadapi puncak El Nino pada tahun 2023 lalu. Apalagi pangan Indonesia sejak tahun 2025 sudah menghentikan impor pangan secara signifikan.

Dalam catatan Bapanas, stok CPP sebelum puncak El Nino 2023, tepatnya di awal September 2023 terdiri dari beras 1,52 juta ton, jagung masih nihil, daging ayam ras 15,94 ton, gula pasir 37,87 ribu ton, dan minyak goreng 3,74 kiloliter. CPP tersebut merupakan stok yang dikelola oleh Perum Bulog dan ID FOOD.

Sementara stok CPP per 28 Juli 2026 sebagai persiapan kemungkinan terjadinya El Nino telah ditingkatkan secara eksponensial. Stok CPP dalam bentuk beras meningkat hingga 245,4 persen dengan berada di angka 5,25 juta ton dibandingkan sebelum puncak El Nino 2023.

Selanjutnya, stok CPP jagung pun saat ini masih terdapat 166 ribu ton. Ini meningkat sejak September tahun 2023 yang kala itu masih nol. Untuk stok CPP daging ayam ras cukup melesat 138,4 persen dibandingkan September 2023 karena per hari ini stoknya ada 38 ton.

Dalam catatan Bapanas pula, stok CPP yang ada saat ini juga mencatatkan gula konsumsi sebanyak 2 ribu ton dan minyak goreng sebanyak 1 ribu kiloliter. Adapun mayoritas pasokan CPP bersumber dari penyerapan produksi pangan dalam negeri.

Untuk itu, bermodalkan CPP dalam bentuk beras yang sangat kuat, Bapanas mendorong Perum Bulog untuk terus menggerojok pasokan, terutama ke pasar-pasar rakyat. Ini dapat melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras.

“Beras memang stabil. Pasokan bagus tapi memang ada beberapa yang agak naik sedikit. Namun demikian, kami sepakat dengan Bapak Dirut Bulog. Pertama, GPM mohon digencarkan. Kedua, mohon juga digencarkan SPHP beras medium di pasar-pasar terutama, karena beberapa pasar kami lihat masih berbatas,” pinta Deputi Bapanas Ketut.

“Ini akan bisa mempengaruhi harga. Oleh karena itu, ada 2 poin penting tadi. Gerakan Pangan Murah dan SPHP di pasar-pasar. Mohon segera digerakkan dengan masif,” tutup Ketut.

Terpisah, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan strategi mitigasi pemerintah dalam menghadapi musim kering sudah terimplementasi dengan baik. Indonesia lebih siap mengatasi dampak musim kekeringan sampai El Nino.

“Saya kira iklim ini kita bisa jaga dengan baik. Ini kekeringan bisa kita jaga dengan baik. Setiap Agustus kan kemarau. Agustus, September, Oktober. November hujan. Biasa tanggal, saya ingat itu, tanggal 26 Oktober sudah hujan. Memang musimnya (begitu) tapi kita sudah antisipasi,” jawab Amran saat ditanya awak media (27/7/2026).

“Kami memang sudah siapkan jauh hari sebelumnya menghadapi El Nino. Dulu pengalaman kita (El Nino) tahun 2023, alhamdulillah kita lolos. Kalau bulan Agustus sampai September, memang musim kering. Insya Allah pangan kita aman, terutama beras,” sambung Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

Adapun prediksi puncak musim kemarau di Indonesia dapat pada terjadi pada Juli hingga September 2026. Puncak kemarau pada Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia. Lalu Agustus puncak kemarau terjadi di 369 ZOM (48,84 persen luas daratan) dan pada September pada 169 ZOM (25,41 persen luas daratan).

BMKG mengungkapkan musim kemarau di Indonesia pada tahun 2026 ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata normalnya. Selain itu, BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitasnya mencapai kategori sangat kuat hingga 75 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Sherly dan BTN Bangun 36 Rumah Layak Huni di Halmahera Barat, Warga Pesisir Jadi Prioritas

Penulis
Reta
-

Gubernur Sherly Laos bersama Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon L.P. Napitupulu, membangun harapan melalui pembangunan 36 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Pembangunan tersebut didanai melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai Rp2,4 miliar, Selasa (28/7).

Program tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu, dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe di Desa Domato, Halmahera Barat, yang menjadi salah satu daerah dengan prospek ekonomi paling menjanjikan di Indonesia.

Saat membuka arahannya, Gubernur Sherly Tjoanda mengapresiasi kontribusi BTN melalui penyaluran TJSL senilai Rp2,4 miliar untuk pembangunan 36 unit RTLH. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan sektor perbankan terus diperkuat dalam mendukung pembangunan daerah.

Lebih lanjut, gubernur perempuan pertama di Maluku Utara tersebut menegaskan bahwa rumah layak huni merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang sehat, aman, dan bermartabat. “Rumah yang layak menjadi fondasi kehidupan. Dari keluarga yang kuat akan lahir desa yang kuat, kabupaten yang kuat, provinsi yang kuat, hingga negara yang kuat,” ujar Sherly.

Sementara itu, di tempat yang sama, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengungkapkan bahwa Maluku Utara menjadi salah satu daerah dengan prospek ekonomi paling menjanjikan di Indonesia.

“Triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai 19,64 persen, tertinggi secara nasional, ditopang sektor industri pengolahan yang tumbuh sekitar 37 persen serta peningkatan investasi dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 17,75 persen,” ungkap Nixon di hadapan Gubernur.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kata Nixon melanjutkan, akan diikuti oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan maupun infrastruktur. Karena itu, BTN tidak hanya hadir sebagai bank, tetapi juga mendukung digitalisasi keuangan pemerintah, memperkuat sistem ekonomi, serta pelayanan publik.

Sherly menambahkan bahwa rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, melainkan juga sebagai ruang hidup utama tempat seluruh proses awal pembangunan karakter berlangsung.

Gubernur juga mengenang kunjungannya ke Desa Sidangoli Dehe pada 2025. Saat itu, ia mendapati puluhan keluarga telah hidup di atas laut selama hampir dua dekade dengan kondisi yang jauh dari layak.

Pengalaman tersebut menjadi alasan Pemerintah Provinsi Maluku Utara memprioritaskan relokasi warga ke kawasan hunian baru melalui pembangunan RTLH. Tahap awal mencakup pembangunan 36 rumah dan akan dikembangkan hingga sekitar 100 unit dengan dukungan pemerintah bersama perbankan Himbara.

“Keluarga yang sehat, sejahtera, kuat, dan bermartabat akan membentuk desa yang kuat, kecamatan yang kuat, provinsi yang kuat, hingga negara yang kuat,” pungkas Gubernur seraya tersenyum.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sambut HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, Papua Gelar Beragam Kegiatan Nasionalisme dan Pemberdayaan UMKM

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Papua mulai menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 dengan berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan pemerintah, pelajar, pelaku UMKM, komunitas, hingga masyarakat luas. [28/7]

Berbagai agenda tersebut merupakan bagian dari upaya menumbuhkan semangat nasionalisme, mempererat persatuan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Koordinator Publikasi Panitia HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Papua Tahun 2026 yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, mengatakan rangkaian kegiatan telah dimulai sejak proses seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Seleksi Paskibraka dilaksanakan pada 19–21 Mei 2026 dan diikuti 49 peserta yang merupakan perwakilan kabupaten/kota se-Provinsi Papua. Dari jumlah tersebut terpilih 34 anggota Paskibraka, terdiri atas 2 orang sebagai Paskibraka Penugasan Nasional dan 32 orang sebagai Paskibraka Tingkat Provinsi Papua. Sementara itu, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Supiori tercatat tiga tahun berturut-turut belum mengirimkan peserta Paskibraka.

Selanjutnya, para anggota Paskibraka akan mengikuti Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan yang secara resmi dibuka pada Rabu, 29 Juli 2026 sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan tugas pada Upacara HUT Kemerdekaan RI.

Semarak peringatan HUT RI kemudian dilanjutkan dengan Pencanangan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Papua yang akan digelar pada Sabtu, 1 Agustus 2026 di Halaman Kantor Gubernur Papua. Berbagai kegiatan telah disiapkan, di antaranya Car Free Day (CFD), Jalan Santai Berhadiah, Pasar UMKM dan Petani Lokal, Donor Darah, serta berbagai pelayanan publik seperti layanan kesehatan, pelayanan Samsat, layanan perbankan, dan pelayanan masyarakat lainnya.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan digitalisasi transaksi, Pemerintah Provinsi Papua juga bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan Festival Kopi Papua dan Pekan QRIS Nasional pada 7–9 Agustus 2026 di Halaman Kantor Gubernur Papua. Kegiatan tersebut akan diramaikan dengan berbagai lomba, pameran, edukasi, dan promosi produk unggulan UMKM Papua.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Kota Jayapura akan menyelenggarakan Gerak Jalan Pelajar dan Umum, sedangkan bersama LPP RRI dan TVRI akan menghadirkan Dialog Kebangsaan sebagai ruang edukasi dan refleksi tentang makna kemerdekaan serta kontribusi Papua dalam pembangunan nasional.

Puncak rangkaian kegiatan akan dilaksanakan melalui agenda seremonial yang meliputi Upacara Pengukuhan Paskibraka pada Sabtu, 15 Agustus 2026,  Upacara Taptu dan Pawai Obor  pada Minggu, 16 Agustus 2026, Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS) di Taman Makam Pahlawan Kesuma Trikora Waena pada malam harinya, serta Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dan Upacara Penurunan Bendera pada 17 Agustus 2026 di Stadion Mandala, Jayapura.

Untuk menjamin kelancaran seluruh prosesi kenegaraan, setiap agenda seremonial akan didahului dengan gladi kotor dan gladi bersih sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia.

Jeri mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan seluruh rangkaian peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya milik pemerintah, tetapi merupakan momentum kebersamaan seluruh rakyat Indonesia. Kami mengajak seluruh masyarakat Papua untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang telah disiapkan, menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, serta bersama-sama menggelorakan semangat kemerdekaan hingga ke seluruh pelosok Provinsi Papua,” ujarnya.

Melalui semangat “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, Pemerintah Provinsi Papua berharap seluruh rangkaian kegiatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 menjadi momentum memperkuat persatuan, meningkatkan nasionalisme, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta menumbuhkan rasa bangga sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pekanbaru Gandeng Sumedang, Perkuat Kolaborasi Inovasi Pemerintahan dan Digitalisasi Layanan

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mempelajari berbagai inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang telah dikembangkan Sumedang.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho memimpin rombongan diterima Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir di Command Center Pusat Pemerintahan Sumedang, Selasa (28/7/2026). Rombongan Pemkota Pekanbaru, di antaranya Kepala Bapenda, Kepala DPMPTSP, Inspektur, para asisten daerah, Kepala BPKAD, Kepala Bagian Kerja Sama, serta sejumlah pejabat lainnya.

Wali Kota Agung Nugroho mengungkapkan, Sumedang menjadi salah satu daerah yang direkomendasikan banyak pihak sebagai rujukan dalam pengembangan inovasi pemerintahan. “Sebelum ke sini kami mencari informasi terlebih dahulu daerah mana yang layak menjadi tempat belajar. Nama Kabupaten Sumedang banyak direkomendasikan, baik oleh kementerian maupun para kepala daerah, karena dinilai berhasil menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik,” ujarnya.

Ia mengatakan, selama ini masyarakat mengenal Sumedang melalui kuliner Tahu Sumedang. Namun menurutnya, kini Sumedang juga dikenal sebagai daerah yang kaya inovasi. “Kami datang bukan hanya menikmati Tahu Sumedang, tetapi belajar berbagai inovasi luar biasa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang,” katanya.

Agung menjelaskan, kunjungan tersebut menjadi momentum berbagi pengalaman antar pemerintah daerah, khususnya terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan pertanahan, pelayanan perizinan, pengelolaan sampah, hingga transformasi digital.

Ia memaparkan sejumlah inovasi yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Pekanbaru, seperti optimalisasi PAD hingga digitalisasi pengelolaan sampah berbasis transaksi elektronik. Pendekatan yang mempermudah pelayanan kepada masyarakat terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendongkrak penerimaan daerah. “Kami meyakini masyarakat sebenarnya mau membayar pajak apabila pelayanannya mudah. Karena itu kami terus memperbaiki sistem agar lebih sederhana, cepat, dan transparan,” tuturnya.

Pemkot Pekanbaru tertarik mempelajari sistem pelayanan pertanahan, pemanfaatan teknologi informasi melalui Command Center, hingga berbagai aplikasi digital yang telah diterapkan Sumedang.

Sementara itu, Bupati Sumedang Dony  menjelaskan, Sumedang terus mendorong transformasi digital di berbagai sektor pemerintahan. Berbagai inovasi tersebut lahir dari semangat membangun birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. “Sumedang ingin menjadi rumah bagi pendidikan terbaik sekaligus daerah yang terus melahirkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, kedua pemerintah daerah juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama (PKS) antar perangkat daerah sebagai langkah memperkuat kolaborasi di berbagai bidang pemerintahan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Haru dan Bangga Warnai Pelantikan Pamong Praja Muda IPDN 2026, Kisah Orang Tua Lulusan Terbaik Menginspirasi

Penulis
Reta
-

Suasana haru dan penuh kebanggaan menyelimuti Lapangan Parade IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, pada Rabu, 29 Juli 2026. Di antara barisan pamong praja muda yang dilantik Presiden Prabowo Subianto dalam Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026, tampak wajah-wajah bahagia dari para orang tua yang menyaksikan prestasi putra-putri mereka.

Salah satunya terlihat pada Winoto Hadi, ayah dari Aji Bayu Ramadhan, salah satu lulusan terbaik. Winoto mengaku bersyukur atas pencapaian sang anak yang diraih melalui perjuangan panjang di tengah segala keterbatasan.

“Kami orang tua dari Aji Bayu Ramadhan merasa bangga karena ini mencapai prestasi tertinggi dengan segala macam keterbatasan yang kami punya, bisa mengantar anak kami untuk sampai di titik ini,” ungkapnya.

Winoto mengatakan bahwa Aji telah dibiasakan hidup disiplin sejak kecil dan aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi maupun perlombaan. Menurutnya, nilai kedisiplinan menjadi bekal utama yang selalu ditanamkan dalam keluarga.

“Aji ini kita didik disiplin, disiplin waktu terutama itu dari itu. Ya, Aji ini dari kecil memang suka berorganisasi, suka mengikuti lomba-lomba yang menurut dia memang dia sukanya itu semua itu masuk dari pramuka, olahraga,” tuturnya.

Ke depan, ia berharap Aji dapat terus mengembangkan kemampuan dan mewujudkan impiannya. “Semoga nanti Aji bisa mencapai cita-citanya, karena dia pengin kuliah ke luar negeri untuk memperdalam ilmunya. Semoga nanti akan diberikan kemudahan untuk mencapai apa yang diinginkan,” ungkapnya.

Kebahagiaan dan kebanggaan serupa juga dirasakan Wartoyo dan Siti Sofiyah, orang tua dari Mohamad Toriq Anwar yang masuk dalam jajaran 10 besar lulusan terbaik. Pasangan yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani tersebut berharap putranya kelak dapat mengabdikan diri dan memberikan kontribusi terbaik untuk Tanah Air.

“Tentunya saya sangat bangga sekali anakku bisa masuk sepuluh besar, yang merupakan kenikmatan yang luar biasa. Ya mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lagi. Minta pada Bapak Presiden mudah-mudahan anak saya bisa dibimbing untuk ke jalan yang sebenar-benarnya, untuk melantik kepada negara,” ujarnya.

Perasaan yang sama turut dirasakan Abu Muhammad dan Yuliastin, orang tua Siti Ifadoh. Keduanya mengaku tidak pernah membayangkan putri mereka mampu meraih predikat sebagai salah satu lulusan pamong praja muda terbaik.

“Haru, bangga semua jadi satu. Tidak menyangka,” pungkasnya.

Di balik prestasi yang diraih para pamong praja muda ini, tersimpan doa, dukungan, dan harapan keluarga. Perjuangan dilalui dalam mencapai prestasi tersebut juga menjadi cerminan semangat dan ketekunan generasi muda Indonesia dalam meraih cita-cita serta mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...919293...4,860Halaman 92 dari 4,860