Beranda blog Halaman 932

Menhan Hadiri Pelantikan Dua Ribu Perwira Remaja TNI dan Polri oleh Presiden RI

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri Upacara Prasetya Perwira (Praspa) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Sebanyak 2.000 calon perwira remaja resmi dilantik dalam upacara tersebut, terdiri atas 827 lulusan Akademi Militer (Akmil), 433 lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL), 293 lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU), dan 447 lulusan Akademi Kepolisian (Akpol).

Sebagai simbol penghargaan atas prestasi akademik dan kepemimpinan, Presiden Prabowo menyematkan tanda pangkat perwira kepada delapan perwira remaja penerima Adhi Makayasa dari tiap matra, yaitu: Letda Arhanud Alim Bimo Pratowo (Akmil TK IV), Letda Inf Muh. Afridzal Muchlis (Akmil TK III), Letda Laut Pelaut Menanda Putra Duta (AAL TK IV), Letda Laut Teknik Aryya Handaru (AAL TK III), Letda Teknik Evan Basith Reswara (AAU TK IV), Letda Elektronika Axel Fahreza Aditama (AAU TK III), Ipda Muh. Malik Aditya K. (Akpol TK IV), dan Ipda Fathan Putra Rifito (Akpol TK III).

Selanjutnya, lima calon perwira remaja dari berbagai agama maju ke depan untuk mewakili rekan-rekannya dalam prosesi pengambilan sumpah perwira oleh Presiden Prabowo. “Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” ujar Presiden Prabowo mendiktekan sumpah perwira TNI dan Polri.

Presiden Prabowo dalam amanatnya mengucapkan selamat kepada para perwira remaja TNI-Polri yang baru dilantik dan mengingatkan tentang besarnya tanggung jawab yang kini dipikul, serta menekankan bahwa mereka bukan sekadar lulusan akademi, melainkan harapan seluruh rakyat Indonesia.

“Saudara harapan seluruh rakyat. Berbaktilah dengan sebaik-baiknya. Selamat bertugas perwira remaja TNI Polri 2025. Rakyat negara dan bangsa menanti dharma baktimu,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga berpesan agar para perwira remaja menjadi tentara rakyat, tentara nasional, dan tentara pejuang, serta menjadi polisi rakyat, polisi nasional, dan polisi pejuang yang selalu membela dan mencintai rakyat.

Turut hadir dalam upacara tersebut adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Benyamin Dukung Hukuman Berat Predator Anak: Dipublikasikan hingga Hukum Kebiri

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie secara tegas dan sepakat memberikan efek jera terhadap predator kekerasan seksual terhadap anak. Dia sepakat identitas pelaku predator terhadap anak bisa dipublikasikan di ruang umum.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak tentu membuat Pemerintah Kota Tangerang Selatan ambil sikap. Jika nantinya pelaku tersebut dapat dihukum maksimal Benyamin pun setuju.

“Saya setuju sekali. Publikasikan di ruang-ruang publik. Di medsos, papan pengumuman kelurahan,” kata Benyamin usai menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, Rabu (23/07/2025).

Benyamin mengatakan tindakan tersebut sebagai bentuk peringatan terhadap pelaku kekerasan seksual. Kemudian juga untuk mengingatkan warga terhadap bahaya predator anak di lingkungan.

“Supaya ada efek jera. Nanti kita lihat (pembentukan Kepwal) kalau diperlukan Kepwal oleh ibu Kejari saya tidak akan ragu-ragu untuk menerbitkan Kepwal,” ujarnya.

Bahkan Benyamin mengaku suntik kebiri kimia juga bisa diberikan. Tentunya hal itu jika diperlukan sebagai bentuk komitmen menjaga warga Kota Tangerang Selatan bebas dari predator anak.

“Kalau itu dijatuhkan sebagai vonis hakim kita tentu akan melakukan upaya-upaya kebiri kimia,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Beri Izin Pemanfaatan Air Laut ke PLTU Batang, Dorong Industri Taati Regulasi

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi menerbitkan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) kepada PT Bhimasena Power Indonesia (BPI), pengelola PLTU Batang, Jawa Tengah, pada Rabu (9/7). Izin ini menjadikan PLTU Batang sebagai pembangkit pertama di Pulau Jawa dan kedua di Indonesia yang memiliki legalitas pengelolaan air laut dalam kegiatan industrinya.

PLTU Batang memanfaatkan sekitar 3 miliar meter kubik air laut setiap tahunnya, terutama untuk proses pendinginan. Penggunaan air laut dalam skala besar ini memerlukan tata kelola yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Melalui izin ALSE, kegiatan tersebut kini berada dalam kerangka hukum yang sah.

“Kami mengapresiasi langkah PT BPI sebagai bentuk nyata kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Ini menegaskan komitmen perusahaan terhadap praktik industri yang bertanggung jawab,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Selasa (22/7).

Izin ALSE mengatur pemanfaatan air laut untuk keperluan industri selain energi, seperti pendinginan, produksi air minum, atau pemanfaatan lainnya. Pengajuan dilakukan melalui OSS dengan klasifikasi kegiatan sesuai KBLI. Untuk kegiatan pendinginan seperti di PLTU Batang, digunakan KBLI 36002.

Sementara Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita menjelaskan, dengan diterbitkannya izin ini, PLTU Batang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memperkuat komitmennya untuk terus beroperasi secara optimal tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem laut.

“Upaya ini sekaligus mendukung transparansi dan akuntabilitas industri kelautan yang berkelanjutan. Penerbitan izin ini sekaligus menunjukkan bahwa regulasi tidak menghambat industri, namun justru menjadi pondasi keberlanjutan,” ungkap Frista Yorhanita.

Perizinan ALSE menjadi salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya laut yang dikelola KKP agar kegiatan usaha tetap selaras dengan prinsip kelestarian lingkungan.

KKP mendorong agar seluruh pelaku usaha, baik di sektor energi, industri, maupun jasa, mengedepankan prinsip kepatuhan, transparansi, dan konservasi dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya laut. Pelaku usaha yang membutuhkan informasi dan pendampingan teknis dapat menghubungi Direktorat Sumber Daya Kelautan melalui layanan Whatsapp di 0813-1525-1005.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang mendorong tata kelola laut berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya berbasis izin, dan peningkatan peran dunia usaha dalam menjaga sumber daya kelautan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Terima Pimpinan MPR, Bahas Sidang Tahunan hingga Dukungan terhadap Palestina

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 23 Juli 2025. Pertemuan ini merupakan bagian dari konsultasi kelembagaan menjelang penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa MPR secara resmi mengundang Presiden Prabowo untuk hadir dan menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR. “Menurut ketentuan yakni tata tertib MPR, sidang tahunan MPR yang jatuh pada tanggal 16 Agustus digeser menjadi tanggal 15 atau hari Sabtu, maaf, tanggal 15 dan hari Jumat. Karena itu Presiden setuju untuk diselenggarakan Sidang Tahunan MPR pada hari Jumat,” ujar Ahmad Muzani.

Di samping itu, MPR turut mengundang Presiden untuk hadir dalam peringatan Hari Konstitusi yang akan digelar pada 18 Agustus 2025 mendatang. “Kita juga membicarakan tentang Hari Konstitusi yakni tanggal 18 Agustus, kami mengundang kesediaan Presiden untuk datang pada Peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2025,” lanjutnya.

Selain penyampaian undangan Sidang Tahunan MPR, Presiden bersama para pimpinan MPR juga membahas perkembangan rancangan pokok-pokok haluan negara (PPHN) yang telah disusun oleh tim ahli. Berkenaan dengan hal tersebut, Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan agar konsep tersebut dikaji ulang secara komprehensif.

“Tadi Presiden minta agar dikaji ulang kembali untuk disempurnakan, setelah itu kemudian nanti akan diputuskan dengan produk apa pokok-pokok haluan negara ini akan dilakukan. Apakah dengan TAP MPR, undang-undang atau produk hukum lainnya,” kata Ahmad Muzani.

Dalam pertemuan tersebut, pimpinan MPR turut menyampaikan apresiasi atas berbagai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo mulai dari kunjungan ke Arab Saudi, Brasil untuk KTT BRICS, hingga Prancis dalam rangka peringatan Hari Bastille. Tidak hanya itu, apresiasi juga disampaikan atas langkah konkret Presiden dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Kita memberi apresiasi yang tinggi karena telah mengangkat harkat martabat dan kebanggaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan dihormati di dunia. Dan kita juga mengapresiasi tentang berbagai macam langkah kebijakan Presiden, tentang ketersediaan pangan dan penanganan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan rakyat lainnya,” tuturnya.

Menutup keterangannya, Ketua MPR menyatakan dukungan lembaganya terhadap konsistensi Presiden Prabowo dalam menyuarakan perjuangan rakyat Palestina di berbagai forum internasional. “Presiden menyatakan bahwa dukungan bangsa Indonesia tidak akan pernah lelah dan kita tidak akan pernah putus berlanjutan karena itu perlu ada sebuah pokok-pokok haluan negara yang mengikat satu sama lain,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Tetapkan Penyidikan Dugaan Pengoplosan Beras Premium dan Medium

Penulis
Syifa
-

Satgas Pangan Polri meningkatkan status ke tahap penyidikan dugaan pengoplosan beras yang dilakukan sejumlah produsen. Peningkatan status penanganan perkara ini dilakukan setelah Satgas Pangan Polri melakukan pengecekan langsung terhadap beras yang beredar di lapangan dan pemeriksaan saksi-saksi.

“Berdasarkan fakta hasil penyelidikan telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana, sehingga dari hasil gelar perkara ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan” jelas Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Pol. Helfi Assegaf.

Ia mengatakan, penindakan ini berawal dari adanya surat Menteri Pertanian kepada Kapolri pada 26 Juni 2025 tentang penyampaian hasil investigasi terhadap mutu dan harga beras, kategori premium dan medium yang beredar di pasaran. Investigasi dilakukan pada 6-23 Juni 2025 di 10 provinsi dengan jumlah sampel 268 dari 212 merek beras.

Sejumlah barang bukti disita dari pasaran, mulai dari beras merek Setra Ramos, Setra Ramos Super, Fortune, Sovia, Sania, Resik, Setra Wangi, dan Beras Setra Pulen Alfamart. Beras-beras tersebut diproduksi PT PIM, PT FS, dan Toko SY.

“Hasilnya, terhadap beras premium terdapat ketidaksesuaian mutu beras atau di bawah standar regulasi sebesar 85,56%, di mana ketidaksesuaian HET (di atas HET) sebesar 59,78%; ketidaksesuaian berat beras kemasan (berat riil dibawah standar) sebesar 21,66%,” ungkap Kasatgas Pangan.

Temuan lainnya, ujar Kasatgas Pangan, beras medium terdapat ketidaksesuaian mutu di bawah standar regulasi sebesar 88,24%; di atas HET 95,12%; beras kemasan riil di bawah standar sebesar 90,63%. Atas hal itu, potensi kerugian konsumen/ masyarakat pertahun sebesar Rp99,35 triliun yang terdiri dari beras premium sebesar Rp34,21 triliun dan beras medium sebesar Rp65,14 triliun.

Dari dugaan tindak pidana yang ditemukan, maka tim penyidik menyangkakan adanya pelanggaran Tindak Pidana Perlindungan Konsumen dan/atau Pencucian Uang dengan cara memperdagangkan produk beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan/atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Ancaman hukuman Pasal 62 UU perlindungan konsumen adalah pidana 5 tahun penjara dan denda Rp2 Milyar. Sedangkan ancaman hukuman UU TPPU adalah pidana penjara 20 tahun dan denda Rp10 Milyar,” ujar Kasatgas Pangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKB Lepas Tembakan di Bandara Intan Jaya, Aparat Siaga Penuh

Penulis
Syifa
-

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani, membenarkan dugaan adanya aksi penembakan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bandara Bilorai, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu (23/7/25), sekitar pukul 11.32 WIT.

Faizal mengatakan telah menyiagakan aparat gabungan Satgas Ops Damai Cartenz, Polres Intan Jaya, dan Kopasgat TNI untuk mengantisipasi gangguan susulan. Faizal juga menegaskan bahwa aparat gabungan tetap disiagakan guna menjamin situasi tetap aman dan terkendali.

“Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun kami tetap waspada dan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga keamanan,” ujar Faizal, Kamis (24/7/25).

Tembakan itu, ujarnya, dilakukan empat kali dari arah terminal lama bandara yang sudah tidak lagi difungsikan. Saat kejadian, personel Kopasgat dan Polres Intan Jaya tengah melakukan pengamanan di sekitar bandara.

Lebih jauh, Faizal menjelaskan, aparat gabungan merespons dengan tembakan balasan dan melakukan pengejaran, namun dua pelaku yang diduga anggota KKB berhasil melarikan diri ke arah Kali Wabu dan masuk ke kawasan hutan. Keduanya diketahui membawa senjata api pendek jenis pistol.

Faizal menyebut, aksi penembakan diduga kuat merupakan bentuk balas dendam atas tewasnya seorang pimpinan KKB Enos Tipagau.

Peristiwa meninggalnya Enos terjadi dalam operasi penegakan hukum oleh Satgas Ops Damai Cartenz pada Sabtu, 5 Juli 2025 lalu, di Kampung Baitapa, Distrik Sugapa, Intan Jaya, ungkapnya.

Selain motif balas dendam, lanjutnya, aksi ini juga ditengarai sebagai upaya KKB untuk mengganggu stabilitas keamanan menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 di Kabupaten Intan Jaya.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat Intan Jaya untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing.

“Kepada masyarakat di Kabupaten Intan Jaya, kami mengimbau agar tetap waspada dan segera melaporkan hal-hal mencurigakan kepada aparat keamanan, sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan damai,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Serahkan 2.000 Vial Vaksin Anti Rabies kepada Pemerintah Timor-Leste

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyerahkan sebanyak 2.000 vial Vaksin Anti Rabies (VAR) kepada Pemerintah Demokratik Timor-Leste. Penyerahan ini merupakan respons atas permintaan resmi Pemerintah Timor-Leste guna mengatasi wabah rabies yang tengah berlangsung dan mendukung penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies di negara tersebut.

Seremoni penyerahan bantuan digelar di RSUD Ben Mboi, Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (23/7).

Rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis yang mematikan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rabies menyebabkan lebih dari 35.000 hingga 50.000 kematian setiap tahun, dengan sekitar 40% korbannya adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun. Diperkirakan 10 juta orang menerima vaksin anti rabies setiap tahun sebagai tindakan pencegahan. Saat ini, lebih dari 3,3 miliar orang tinggal di wilayah endemik rabies, menjadikan penyakit ini sebagai tantangan kesehatan masyarakat yang kompleks serta lintas sektor.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2) Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyatakan bahwa penyerahan vaksin ini menjadi wujud nyata solidaritas antara Indonesia dan Timor-Leste.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Hari ini kita menyerahkan sebanyak 2.000 vial vaksin anti rabies dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Timor-Leste,” ujar dr. Andi.

Ia menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan tanggapan cepat atas permintaan langsung dari Pemerintah Timor-Leste kepada Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin.

“Permintaan ini datang langsung dari Pemerintah Timor-Leste, dan Menteri Kesehatan merespons dengan sigap. Ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk memperkuat kerja sama regional, khususnya dalam menghadapi situasi darurat kesehatan KLB rabies,”imbuhnya.

Lebih lanjut, dr. Andi menyampaikan bahwa pemberian vaksin ini diharapkan dapat membantu mempercepat pengendalian rabies di Timor-Leste, yang umumnya ditularkan melalui hewan berdarah panas seperti anjing dan kucing.

Kegiatan ini tidak hanya merefleksikan kerja sama bilateral yang erat, tetapi juga menjadi bukti kontribusi Indonesia dalam menjawab tantangan kesehatan global. Penyerahan vaksin ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan antara Indonesia dan Timor-Leste, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat, serta menegaskan peran aktif Indonesia dalam mendukung keamanan kesehatan regional.

Perwakilan Konsulat Timor-Leste, Cesaltina da Silva da Costa, menyampaikan apresiasi mendalam atas bantuan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Timor-Leste, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian Kesehatan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas donasi vaksin rabies yang sangat kami butuhkan,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa bantuan ini bukan sekadar kerja sama teknis, melainkan simbol kuat solidaritas kemanusiaan antara dua negara bertetangga yang memiliki hubungan historis, geografis, sosial, dan budaya yang erat—terutama di kawasan perbatasan.

Pihak Konsulat juga menyoroti pentingnya vaksinasi dalam mencegah penularan rabies dan menurunkan angka kematian akibat penyakit tersebut. Vaksin akan segera dimanfaatkan oleh otoritas kesehatan Timor-Leste sebagai respons cepat terhadap wabah yang sedang berlangsung.

“Donasi ini mencerminkan semangat solidaritas kemanusiaan dan kepedulian lintas batas dalam menjaga kesehatan masyarakat,” tambahnya.

Menutup sambutannya, pihak Konsulat menyampaikan harapan agar kerja sama lintas batas juga mencakup kelancaran logistik dan prosedur karantina.

“Kami berharap koordinasi terkait fasilitas karantina di wilayah perbatasan dapat ditingkatkan, melalui dukungan dari instansi terkait seperti Karantina, Bea Cukai, dan Imigrasi di Indonesia,” pungkas Cesaltina.

Bantuan ini diharapkan menjadi langkah awal dari kolaborasi kesehatan lintas batas yang lebih luas, berkelanjutan, dan strategis, dalam mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang lebih sehat, aman, dan bebas rabies.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dalam Kunjungan Perpisahan, Menlu RI Apresiasi Peran Dubes Irlandia Perkuat Hubungan Bilateral

Penulis
Syifa
-

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Y.M. Sugiono, menerima kunjungan perpisahan dari Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Y.M. Pádraig Francis, di Kantor Menteri Luar Negeri (23/7).

Menlu Sugiono menyampaikan apresiasi atas dedikasi Dubes Francis dan berbagai capaian penting dalam hubungan bilateral Indonesia dan Irlandia selama empat tahun terakhir, khususnya di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Salah satu capaian utama adalah ditandatanganinya Memorandum of Understanding pembentukan mekanisme konsultasi bilateral Indonesia–Irlandia di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-79 di New York, September 2024. Di bidang ekonomi, pendirian Irish Chamber of Commerce mencerminkan komitmen untuk meningkatkan hubungan bisnis kedua negara.

Dubes Francis melihat banyak potensi kerja sama yang dapat dikembangkan, di tengah meningkatnya minat investasi perusahaan Irlandia ke Indonesia. Selain itu, beliau tegaskan dukungan Irlandia terhadap kemajuan negosiasi Indonesia-EU CEPA dan mengapresiasi peran aktif Kemenlu RI dalam mendorong proses tersebut.

Menlu Sugiono menyampaikan peluang kolaborasi yang terbuka lebar, termasuk di bidang industri kreatif, teknologi, dan transformasi digital. Mengingat posisi Irlandia sebagai hub bagi perusahaan teknologi multinasional, Dubes Francis menyatakan kesiapannya untuk berbagi praktik terbaik terkait kebijakan pajak dan insentif guna menarik lebih banyak investasi asing ke Indonesia.

Menlu Sugiono menyatakan keyakinannya bahwa capaian positif ini akan terus berlanjut dan berkembang di bawah kepemimpinan Duta Besar Irlandia selanjutnya, dengan berlandaskan pada fondasi kuat yang telah dibangun oleh Dubes Francis.

Menlu sampaikan harapan agar hubungan Indonesia dan Irlandia dapat semakin kuat di masa depan, dan bahwa Indonesia dapat terus menjadi rumah kedua bagi Dubes Francis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Bogor Tata Ulang Flyover Cileungsi, 115 PKL Ditertibkan secara Humanis

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penataan kawasan Flyover Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan menertibkan bangunan tanpa izin dan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati badan jalan serta ruang milik jalan (Rumija), Selasa (22/7).

Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Cecep Imam Nagarasid mengungkapkan, penertiban dimulai pukul 08.00 WIB dan diawali dengan apel gabungan yang bertujuan untuk memberikan arahan teknis serta pembagian tugas kepada seluruh personel yang terlibat.

Sebanyak 115 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang Flyover Cileungsi ditertibkan secara humanis dan persuasif, tanpa insiden yang mengganggu ketertiban umum.

“Selain itu, 16 lapak liar yang berdiri di atas Rumija dan saluran air turut dibongkar karena melanggar ketentuan tata ruang serta dinilai mengganggu kebersihan dan fungsi saluran drainase,” katanya.

Ia mengatakan, kegiatan ini melibatkan unsur internal Satpol PP Kabupaten Bogor, termasuk personel dari Kecamatan Cileungsi dan Linmas, serta unsur eksternal dari Muspika dan instansi teknis lainnya seperti Jajaran Pemerintah Kecamatan Cileungsi, Garnisun, Koramil, Polsek, Dishub, PLN, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Unit Pasar Tohaga Cileungsi.

“Kami juga di dukung Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan pembersihan lokasi usai penertiban. Puing-puing dan sisa material lapak diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) guna menjaga kebersihan kawasan Flyover Cileungsi,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ruang publik yang tertib, bersih, dan nyaman.

“Penataan ini bukan untuk mematikan ekonomi warga, tapi justru untuk menciptakan keteraturan yang dapat menunjang aktivitas ekonomi yang sehat dan tidak mengganggu ketertiban umum,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan rasa syukur karena penertiban berjalan lancar, aman, dan kondusif berkat dukungan dari semua pihak.

“Alhamdulilah kesadaran masyarakat juga semakin tinggi terhadap pentingnya keteraturan di ruang publik,” ujarnya.

Sebagai informasi, kegiatan penertiban ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 81 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Perda dan/atau Perbup.

Penertiban juga merupakan tindak lanjut dari Surat Satpol PP Kabupaten Bogor Nomor 300.1.2/1158 – Tibum Tahun 2025 tentang Penataan PKL Pasar Cileungsi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Jatim Ikuti Peluncuran Logo HUT RI ke 80 Oleh Presiden Prabowo

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengikuti peluncuran logo HUT ke-80 RI oleh Presiden Prabowo secara virtual dari Gedung Negara Grahadi. di Surabaya, Rabu (23/7). Pada acara ini juga dihadiri Polda Jatim, Kodam V Brawijaya, dan Badan Intelijen Negara Daerah Jatim.

Seperti diketahui, Presiden Republik Infonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan logo dan tema Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, bertempat di Istana Negara, Jakarta. Pada HUT ke-80 Kemerdekaan RI ini, Pemerintah mengusung tema besar “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, yang mencerminkan semangat Bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam mengusung kesepahaman sebagai satu bangsa, menjembatani harapan satu sama lain, dan bergerak maju bersama dalam menyongsong kemajuan bangsa.

Tema ini juga menjadi identitas utama dalam seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, yang kemeriahannya diharapkan dapat dirasakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia sebagai simbol semangat kebangsaan yang menyatukan, keyakinan akan masa depan yang lebih baik, serta rasa bangga menjadi Bangsa Indonesia.

Logo HUT ke-80 Republik Indonesia tahun ini berangkat dari semangat “Dimiliki Bersama, Dirayakan Bersama”, yang mengangkat kebanggaan kolektif sebagai energi penggerak bagi bangsa yang berdaulat, sejahtera, dan maju bersama, sebagai cerminan arah perjalanan Indonesia: dimulai dari kekuatan persatuan, diwujudkan dalam kesejahteraan rakyat, dan diarahkan menuju masa depan yang maju

Pelibatan publik akan menjadi elemen penting dalam peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI ditandai dengan kehadiran perwakilan masyarakat dari berbagai kalangan memperkuat partisipasi inklusif. Pemerintah berharap peringatan ini dapat menjadi momentum kebangsaan yang mempererat persatuan serta menumbuhkan optimisme menyongsong masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat.

Mengutip siaran perssekretaris negara, penyelenggaraan HUT ke-80 Kemerdekaan RI tahun ini akan tampil lebih semarak sebagai refleksi semangat baru dalam pemerintahan, serta bentuk penyegaran simbolik atas tekad untuk terus melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan peringatan ini sebagai ruang kolaborasi antara negara dan rakyat, tanpa mengurangi nilai-nilai sakral perjuangan kemerdekaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...931932933...4,919Halaman 932 dari 4,919