Beranda blog Halaman 933

Kementerian ESDM Luncurkan HEESI 2024, Sajikan Data Energi dan Ekonomi Terkini

Penulis
Syifa
-

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar acara Diseminasi dan Publikasi Handbook of Energy & Economic Statistic of Indonesia (HEESI) 2024, hari ini, Selasa (22/7) di Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan dan memberikan penjelasan kepada publik terkait penyajian data sektor energi yang terangkum pada buku HEESI 2024. Buku ini sendiri merupakan upaya berkelanjutan dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) ESDM untuk menyediakan data akurat untuk sektor energi dan ekonomi Indonesia dalam satu publikasi terpadu.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dalam sambutannya menegaskan pentingnya pengelolaan energi yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Pemanfaatan sumber daya energi harus dioptimalkan untuk memberi manfaat seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia. Untuk itu, kami menghadirkan data yang mutakhir dan akuntabel melalui publikasi HEESI 2024,” ujar Dadan.

Dalam paparannya, Dadan menyoroti pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 yang mengalami perlambatan. “Meskipun mengalami perlambatan secara global, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,03% dengan pendapatan per kapita mencapai 78,61 juta rupiah per tahunnya,” papar Dadan.

Sejalan dengan bertumbuhnya perekonomian Indonesia, lanjutnya, supply energi Indonesia pada tahun 2024 juga mengalami kenaikan 7,46%. Bauran energi primer masih didominasi oleh batubara sebesar 40,37%, disusul minyak bumi sebesar 28,82%, gas bumi 16,17% dan Energi Baru Terbarukan (EBT) mencapat 14,65%. Adapun bauran EBT ditargetkan mencapai 23% di tahun 2025.

“Jadi tadi kalau disampaikan bahwa pertumbuhannya 5,03% untuk ekonomi kemudian 7,46% untuk energi berarti kita punya elastisitas energinya itu 1,4%. Dalam beberapa case, sebetulnya kita cukup bersaing dengan wilayah-wilayah negara tetangga dan kita masih banyak peluang untuk terus memperbaiki dari 1,4 ini sehingga angka-angkanya nanti menjadi semakin baik,” jelas Dadan.

Pada tahun 2024, sektor industri mempunyai share tertinggi dalam demand energi per sektor yaitu 45,94% disusul sektor transportasi 36,11%, rumah tangga 12,58%, komersial 4,47% dan terakhir sektor lainnya 0,90%. Dominasi sektor industri pada demand energi tahun 2024 dipicu oleh penyerapan konsumsi batubara dan gas bumi di sektor industri.

Dadan menekankan bahwa seiring dengan meningkatnya demand energi, maka penyediaan data statistik energi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu menjadi sangat penting untuk mendukung kebijakan dan strategi dalam sektor energi. Pemerintah menyambut baik segala inisiatif dan inovasi terkait penyediaan data dan informasi energi di Indonesia, sehingga HEESI 2024 diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat diandalkan oleh semua pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat umum.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Cimahi Bakal Tertibkan Bangunan di DAS Cilember

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi bakal melakukan penertiban terhadap bangunan yang berdiri di atas daerah aliran sungai (DAS) Cilember. Keputusan itu dibuat untuk mengembalikan fungsi sungai seperti seharusnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi, Wilman Sugiansyah mengatakan berdasarkan laporan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi ada 16 bidang bangunan yang berdiri di atas sungai yang akan ditertibkan.

“Hasil temuan dan laporan BBWS dan DPKP ada 16 bangunan yang harus ditertibkan untuk normalisasi saluran,” kata Wilman, Rabu (23/7/2025).

Wilman mengatakan, sebelum penertiban dilakukan pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan (SP) kepada warga agar membongkarnya secara mandiri. Jika tidak, maka Pemkot Cimahi akan membongkarnya.

“Kita sosialisasi, ada surat peringatan kita sudah sampaikan udah SP 3. Intinya kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk membongkar secara mandiri, kalau tidak bisa kita akan bongkar,” ujar Wilman.

Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Dewi menambahkan belasan bangunan yang akan ditertibkan itu tidak sesuai dengan tata ruang dan aturan sehingga menganggu fungsi sungai.

“Kalau istilah di tata ruang, tidak ada istilah bangunan liar tapi bangunan yang tidak sesuai dengan seharusnya. Di situ kan badan sungai, jadi tidak boleh ada bangunan, tidak boleh menutup akses sungai, dan tidak boleh berdiri di atas tanah negara,” jelas Dewi.

Dirinya mengatakan, penertiban tidak akan dilakukan sekaligus bangunan di kawasan Sungai Cilember tersebut. Namun akan dilakukan secara bertahap. Harapannya, setelah ada pembongkaran awal, sisanya bisa melakukannya secara mandiri.

“Bertahap saja. Untuk yang pembongkaran ini, kita harap ada efek dominonya supaya yang lain juga ikut membongkar sendiri. Jadi sekarang prioritasnya adalah yang berada di atas sungai, berikutnya nanti kita perhatikan yang lainnya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gandeng PPATK dan LPSK, Pemprov DKI Perkuat Transparansi dan Perlindungan Hukum

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menandatangani nota kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Balai Kota Jakarta, pada Rabu (23/7).

Kerja sama ini mencakup pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sementara kerja sama dengan LPSK berfokus pada perlindungan terhadap saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan ahli dalam proses pengaduan maupun peradilan tindak pidana korupsi.

“Penandatanganan ini sangat penting dan bermakna, terutama bagi Pemprov DKI yang berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Semua hal terkait transaksi keuangan telah saya sampaikan kepada Inspektorat agar dijadikan referensi dalam proses promosi jabatan,” ujar Gubernur Pramono.

Ia menambahkan, kejahatan keuangan merupakan ancaman serius bagi integritas birokrasi dan stabilitas nasional. Karena itu, Pemprov DKI mengambil peran aktif bersama PPATK dan LPSK melalui pertukaran data transaksi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta edukasi publik yang berkelanjutan.

“Salah satu poin penting adalah bahwa tidak banyak daerah yang memperhatikan keberadaan korban dan saksi. Ini adalah tanggung jawab pemerintah. Pemprov DKI berkomitmen penuh dalam hal ini,” tegasnya.

Ketua LPSK, Achmadi, menyambut baik penandatanganan kerja sama tersebut sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperkuat perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

“Kita semua paham, keberhasilan penanganan tindak pidana sangat bergantung pada keterangan saksi. Peran mereka krusial dalam mengungkap dan melaporkan suatu perkara. Saya berharap Jakarta bisa menjadi teladan bagi daerah lain dalam membangun sistem integritas dan perlindungan hukum terhadap kejahatan keuangan dan korupsi,” ujar Achmadi.

Senada dengan itu, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengapresiasi langkah visioner Pemprov DKI dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Alhamdulillah, hari ini kami bisa menandatangani sesuatu yang sudah lama kami harapkan. Terima kasih kepada Bapak Gubernur atas komitmennya. Ini lebih dari sekadar MoU; ini adalah bentuk nyata kolaborasi, di mana Inspektorat DKI Jakarta dapat secara langsung meminta informasi kepada PPATK guna memastikan transparansi aliran dana di lingkungan ASN,” kata Ivan.

Nota kesepakatan ini selaras dengan visi Jakarta sebagai kota global, yang menjadikan nilai-nilai antikorupsi sebagai landasan utama dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Pemprov DKI Jakarta sendiri telah menerapkan budaya antikorupsi melalui berbagai program, mulai dari sosialisasi, bimbingan teknis, hingga kampanye antikorupsi secara masif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Kecam “Serakahnomics”, Serukan Perlindungan atas Cabang Produksi Strategis

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dalam sambutannya pada Peringatan Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rabu (23/7) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Kepala Negara menyatakan bahwa negara wajib menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak demi melindungi kepentingan rakyat.

“Pasal 33 ini senjata pamungkas. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” ujarnya.

Sektor pangan seperti beras, jagung, dan minyak goreng, menurut Presiden merupakan kebutuhan pokok rakyat yang tidak boleh dikuasai oleh mekanisme pasar semata. Bahkan, Presiden telah mengusulkan istilah baru yakni “serakahnomics” untuk menggambarkan fenomena penyimpangan yang terjadi akibat keserakahan sejumlah oknum.

“Sekarang saya tanya, kalau produksi beras, ini hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi jagung, hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi minyak goreng, hajat hidup orang banyak enggak? Bagaimana Indonesia produsen minyak goreng, produsen kelapa sawit terbesar di dunia, terbesar di dunia, kok bisa minyak goreng hilang, langka?” tanya Presiden.

Dalam konteks produksi beras, Presiden menyoroti ironi dari sistem subsidi yang besar, tetapi hasil akhirnya justru dikuasai oleh spekulan. Padahal, sarana produksi pertanian mulai dari benih, pupuk, hingga irigasi menurut Presiden menggunakan subsidi uang rakyat.

“Beras yang disubsidi ini, yang ditempel katanya beras premium. Harganya tambah Rp5.000 – Rp6.000. Ini, menurut saudara, benar atau tidak? Ini adalah pidana. Ini enggak benar,” ujarnya

Kepala Negara menyampaikan bahwa praktik manipulasi harga dan pengemasan beras tersebut telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun per tahun. Untuk itu, Presiden telah memerintahkan penegakan hukum secara tegas agar praktik tersebut tidak berlanjut.

“Jadi tidak bisa, saya tidak bisa membiarkan hal ini. Saya sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Usut, tindak, sita. Karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Defisit APBN 2024 Terkendali, Ini Capaian Pengelolaan Keuangan Negara

Penulis
Syifa
-

Indikator utama pengelolaan keuangan negara menunjukkan hasil yang positif dan terkendali, mencerminkan tata kelola fiskal yang semakin akuntabel, efektif, dan berdampak. Hal ini mengemuka saat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan capaian kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2024 dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, pada Selasa (22/7) di Ruang Rapat Komis XI DPR RI Jakarta.

Menkeu mengungkapkan bahwa rasio defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2024 tercatat sebesar 2,30 persen, masih dalam rentang target kebijakan fiskal yang ditetapkan sebesar 2,19–2,51 persen. Selain itu, indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan mencapai angka 103,49, melampaui target 95. Capaian ini mengindikasikan bahwa strategi fiskal yang ditempuh mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Dari sisi penerimaan negara, rasio penerimaan terhadap PDB mencapai 12,70 persen sedikit di atas target 12,27 persen. Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.850,6 triliun, melampaui target Rp2.802,4 triliun. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan juga mencapai 102,09 persen dari target 84,29 persen. Sementara itu, kualitas belanja negara menunjukkan peningkatan melalui capaian indeks kualitas belanja sebesar 92,21 dan penurunan indeks ketimpangan antarwilayah menjadi 0,14 dari target 0,23.

Lebih lanjut, Menkeu juga memaparkan penguatan kinerja dari sisi pengelolaan kas negara, pembiayaan, dan sumber daya manusia. Penurunan yield Surat Berharga Negara (SBN) tercatat sebesar 6,78 persen, lebih rendah dari target 6,90 persen. Kemenkeu juga mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan laporan keuangan BUN. Indeks kepuasan pengguna layanan mencapai 4,46 dari target 4,36, sementara kualitas pengelolaan SDM mencapai skor 118,68, jauh di atas target 100.

Capaian indikator tersebut diperkuat oleh berbagai output nyata dari lima program strategis Kemenkeu, antara lain penetapan UU APBN 2025, reformasi sektor keuangan melalui UU P2SK dengan telah terbitnya 3 PP, implementasi join program penerimaan negara, efisiensi layanan logistik nasional, percepatan realisasi DAK Fisik untuk pendidikan dan infrastruktur daerah, serta penyelesaian aset eks BLBI, serta capaian positif lainnya. Dalam bidang pemberdayaan, lebih dari 2,2 juta pelaku usaha mikro telah difasilitasi melalui pembiayaan UMi, 2.020 beasiswa dokter spesialis, kebijakan negative growth pegawai, dan implementasi IT melalui Super Apps Kemenkeu yang semakin handal.

“Kementerian Keuangan selama ini telah didukung oleh Komisi XI, dari mulai perencanaan anggaran kami, pembahasan BA 15, dan juga dukungan Komisi XI terhadap anggaran dan monitor terhadap kinerja kami. Kami harap sinegi ini akan terus berjalan secara baik. Terima kasih, semoga kolaborasi ini terus menjadi pondasi yang baik bagi Indonesia dalam mengelola keuangan negara yang makin akuntabel, transparan, dan efektif, serta berhasil guna,” tutup Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Serukan Keadilan bagi Jurnalis di Era AI dalam Forum CTRL+J APAC

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk melindungi hak-hak penerbit dan jurnalis di tengah arus deras transformasi digital dan dominasi kecerdasan artifisial (AI).

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan Indonesia mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, inklusif, dan berpihak pada jurnalisme berkualitas.

“Kami ingin memastikan bahwa teknologi, termasuk AI, tidak menjadi perusak nilai-nilai dasar jurnalistik, tetapi justru menjadi penguat bagi jurnalisme yang independen dan bertanggung jawab,” tegasnya dalam Forum Internasional CTRL+J Asia Pacific (APAC) yang digelar di Jakarta Pusat, Selasa (22/07/2025).

Nezar Patria menyoroti perubahan drastis dalam pola konsumsi berita di Indonesia. Sebanyak 57 persen masyarakat Indonesia kini mengandalkan media sosial sebagai sumber berita utama, dan 40 persen menjadikannya sebagai sumber utama informasi harian mereka. Di kalangan usia muda (18–24 tahun), angkanya melonjak hingga lebih dari 50 persen.

“Pergeseran ini membuat industri media nasional menghadapi tantangan serius, yaitu menurunnya pendapatan iklan, turunnya kepercayaan publik, dan kecenderungan menghindari berita arus utama,” ujarnya.

Di tengah dominasi platform digital global yang diproyeksikan menguasai 81 persen belanja iklan APAC pada 2028, Nezar menekankan arti penting regulasi yang adil untuk melindungi hak ekonomi dan moral para jurnalis.

“Pemerintah Indonesia tengah memperkuat upaya regulatif yang mendukung hak penerbit di platform digital. Ini bukan hanya soal keberlanjutan ekonomi, tetapi juga menjaga integritas informasi publik,” ujarnya.

CTRL+J APAC menghadirkan para pemangku kepentingan dari pemerintah, industri teknologi, media, dan masyarakat sipil untuk merumuskan strategi bersama. Salah satu fokus utama diskusi adalah bagaimana menciptakan model bisnis baru, kemitraan yang lebih setara, dan pengembangan AI yang etis dan tidak bias terhadap bahasa-bahasa minoritas di Asia Pasifik.

“Kami ingin teknologi menjadi fasilitator, bukan pengganti nilai-nilai jurnalisme. Ini saatnya membangun kolaborasi yang kuat antara media dan raksasa teknologi agar konten berkualitas mendapatkan pengakuan dan kompensasi yang layak,” tutup Nezar.

Forum CTRL+J APAC di Jakarta merupakan kelanjutan dari diskusi global tentang masa depan jurnalisme yang telah digelar sebelumnya di Johannesburg dan São Paulo. Indonesia menjadi tuan rumah untuk kawasan Asia Pasifik yang mengalami lonjakan konsumsi berita digital secara signifikan, terutama melalui media sosial dan perangkat mobile.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Desain Logo HUT ke-80 RI Diresmikan: Simbol Persatuan dan Indonesia Maju

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan tema dan logo peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/7). Peluncuran ini menandai dimulainya seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Dalam laporannya pada acara peluncuran, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa tema dan logo HUT ke-80 Kemerdekaan RI telah melalui proses seleksi yang panjang dan melibatkan berbagai pihak.

“Proses penetapan logo ini diinisiasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang bekerja sama dengan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia yang telah bekerja selama beberapa waktu untuk menghasilkan pilihan alternatif desain untuk kemudian pemenangnya dipilih langsung oleh Bapak (Presiden),” ujar Mensesneg.

Sementara itu, dalam keterangan terpisah, Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin selama satu dekade dengan ADGI. Menekraf berharap kerja sama ini membawa semangat perjuangan dan semangat HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

“Jadi, dengan ADGI ini kita sudah 10 tahun. Waktu sejak Parekraf, Badan Ekraf, Parekraf kembali, sekarang Kementerian Ekraf, dan tentu ini juga melakukan proses yang cukup panjang. Ada pengumuman sayembaranya, ada 245, kemudian ada 5 besar, dan alhamdulillah Presiden sudah menentukan pilihannya dengan tadi filosofi yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan desainernya langsung,” kata Menekraf.

Logo terpilih merupakan hasil karya anak bangsa, Bram Patria Yoshugi yang berhasil memadukan filosofi tema besar peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI yakni Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Bram menjelaskan bahwa desain angka 8 dan 0 dalam logonya menyimbolkan bersatu berdaulat, dengan garis yang melambangkan kesejahteraan rakyat, serta secara keseluruhan menggambarkan Indonesia yang maju.

“Kalau untuk sekarang, kita sebenarnya mungkin memasuki era yang baru juga ya, di dekade yang baru ini, 80. Jadi kita pengin hadirkan sesuatu yang fresh juga, yang mungkin bisa dibilang baru juga semangatnya, tapi semuanya tetap lantang, berani, dan juga kita tetap pengen bisa merepresentasikan Indonesia secara utuh,” jelas Bram.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekolah Rakyat Menyapa Papua, Akses Pendidikan Anak Kini Lebih Terbuka

Penulis
Syifa
-

Hadirnya Sekolah Rakyat menandai wajah baru pendidikan di Indonesia. Digagas oleh Presiden Prabowo, sekolah berkonsep asrama ini bertujuan memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi serta menghadirkan pendidikan gratis berkualitas untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah Rakyat tidak hanya terdengar di kota-kota besar saja, namun juga menjadi harapan bagi anak-anak miskin di wilayah Timur Indonesia.

“Untuk di Papua kita bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, untuk rekrutmen siswa bekerjasama dengan aparatur pemerintah daerah, ada Dinsos, ada BPS tentunya, juga kita bekerjasama dengan masyarakat adat yang ada di sana,” kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat hadir secara daring dalam acara Dialog Pagelaran Budaya RRI Nabire pada Rabu (23/7/2025).

Acara ini digelar secara hybrid bertempat di SMA YPPK Adhi Luhur, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Hadir pada kegiatan ini Direktur Institut Usba Charles Imbir, segenap jajaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Nabire serta civitas akademika SMA YPPK Adhi Luhur.

Pada kesempatan ini, Agus Jabo menjelaskan Sekolah Rakyat memberikan harapan bagi keluarga-keluarga miskin terutama yang anaknya berpotensi putus sekolah atau sudah putus sekolah, sehingga bisa melanjutkan sekolah untuk mewujudkan cita-cita.

“Pak Presiden ingin semua anak Indonesia sekolah, baik yang kaya, yang miskin, semua harus sekolah. Supaya kemudian keluarga miskin bisa memutus transmisi kemiskinan dan bisa kemudian mengangkat ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat, maupun ekonomi bangsa,” tuturnya.

Sebanyak 63 titik Sekolah Rakyat rintisan telah memulai kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin (14/7). Rencananya, pada akhir Juli 37 titik Sekolah Rakyat lainnya akan mulai beroperasi.

“Sekarang ini, (Sekolah Rakyat) yang sudah ada, kemudian dibuka dan sekarang ini sedang melaksanakan MPLS itu ada 63 sekolah, termasuk yang ada di Papua,” terangnya.

Ia menjelaskan ke depan setiap wilayah Kabupaten atau Kota minimal harus ada satu Sekolah Rakyat. Sehingga di mana saja, selama pemerintah daerah mau berkolaborasi untuk menyediakan lahan, maka Sekolah Rakyat akan dibangun.

“Jadi walaupun tempatnya jauh, karena ini boarding tidak ada masalah, yang penting guru-gurunya bersedia, murid-muridnya juga bersedia, sehingga di mana pun tempatnya itu tidak ada masalah selama instrumen untuk proses belajar mengajar terpenuhi,” urainya.

Sementara itu, Direktur Institut Usba Charles Imbir menyampaikan apresiasi atas program Sekolah Rakyat yang hadir di tanah Papua. “Untuk Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang menurut saya cukup baik, karena akan memastikan keluarga-keluarga yang miskin ekstrem bisa diatasi soal pendidikannya,” ujarnya.

Charles menjelaskan Papua penuh dengan sumber daya alam, namun ironisnya tidak sedikit masyarakatnya masih miskin sehingga anak-anaknya kesulitan mendapat pendidikan layak. Ujung-ujungnya kemiskinan akan diwariskan.

“Sehingga yang petani akan tetap menjadi petani, nelayan akan tetap menjadi nelayan, keluarga miskin akan tetap miskin. Tapi kita bersyukur negara hadir dengan program pendidikan Sekolah Rakyat yang berpola asrama, di mana dalam sekolah itu bukan hanya mata pelajaran biasa tapi juga ada pendidikan vokasi, yang mana akan membantu meningkatkan skill adik adik kita,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Catat! Ini 4 Jenis Pelanggaran Perberasan yang Ditindak Tegas Pemerintah

Penulis
Syifa
-

Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto memastikan langkah konkretnya dalam perbaikan tata kelola pangan nasional. Presiden Prabowo pun telah menegaskan pentingnya keberanian negara dalam menata ulang sistem ekonomi yang lebih adil dan berpihak pada rakyat.

Dalam taklimatnya saat meresmikan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah (21/7/2025), Kepala Negara secara gamblang meminta adanya tindakan tegas terhadap praktik-praktik perberasan yang tidak sesuai aturan dan merugikan masyarakat. Menurutnya, kekuatan utama pemerintah terletak pada keberanian menegakkan Pasal 33 UUD 1945.

Menyikapi titah Presiden itu, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengamini bahwa langkah tegas pemerintah ini semata-mata untuk menjaga rakyat. Bermula dari hasil investigasi Kementerian Pertanian, langkah pemerintah selanjutnya adalah memastikan tidak boleh ada lagi penipuan kepada masyarakat yang dapat berarti pula sebagai pengkhianatan terhadap bangsa.

“Kita punya Presiden yang sangat tegas. Apabila masyarakat dizalimi dengan beras yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya, beliau langsung tegas. Termasuk penegakan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, ini dikuasai oleh negara,” kata Arief dalam suatu interviu dikutip pada Kamis (24/7/2025).

“Jadi sampai terucap dalam forum Kopdes kemarin, apabila tidak bisa diperbaiki, maka negara harus mengambil alih. Ini apabila ya. Bila ada praktik penipuan terhadap rakyat, ini memang harus ditindak secara tegas. Perintah beliau langsung ke Bapak Kapolri dan Jaksa Agung, sehingga sekali lagi, ini bukti bahwa Bapak Presiden sangat concern terhadap masyarakat dan juga para petani di Indonesia,” tambahnya.

Terkait praktik perberasan yang akan diusut dan ditindak pemerintah bersama Aparat Penegak Hukum (APH), Arief bantu menjelaskan bahwa pada pokoknya pencampuran beras yang memenuhi ketentuan kelas mutu dengan volume yang sesuai label, masih diperbolehkan. Namun terhadap pencampuran yang diambil dari beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), itu jelas pelanggaran serius.

“Jadi beberapa praktik yang akan ditindak ke depannya, yang pertama adalah beras premium sesuai tulisan di labelnya, tetapi isinya beras medium. Kemudian pencampuran yang tidak sesuai kelas mutu. Kemudian yang satu lagi adalah pengurangan berat. Kalau mengurangi berat, kemudian mencampur dengan tidak sesuai mutu, apa yang dibayarkan oleh konsumen jadi tidak sesuai dengan isi yang ada di dalamnya,” urai Arief.

“Lalu kalau misalnya yang dicampur itu adalah beras SPHP, program intervensi pemerintah dari penugasan Badan Pangan Nasional kepada Bulog, itu tidak boleh, itu jelas melanggar. Beras SPHP yang 5 kilogram itu harus benar-benar sampai ke masyarakat secara utuh dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah,” sambungnya.

Patut diketahui, aturan kelas mutu beras premium telah termaktub dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023. Untuk beras premium harus memiliki kualitas antara lain butir patah maksimal 15 persen, butir menir maksimal 0,5 persen, dan butir rusak, butir kapur, butir merah/hitam maksimal 1 persen, serta beberapa indikator lainnya.

“Oleh karena itu, kita semua harus melakukan self correction, mulai dari penggilingan padi harus melihat apakah spesifikasi dari produknya, apakah sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam label kemasan atau belum. Jadi apa yang ada di label kemasan itu, itulah isinya. Jangan sampai isinya itu tidak sesuai dengan label yang ada,” tutur Arief.

“Dalam suatu kemasan, ada labelling system. Itu wajib ditulis apa saja isinya. Kalau kemasan beras, harus ada keterangan beras jenis apa dan apa yang dicampur berapa persen. Namun beras yang dicampur yang tidak sesuai dengan aturan dan peraturan labeling, kemudian mengurangi timbangan, sepakat bahwa itu melanggar,” imbuhnya.

Adapun persyaratan label diatur pada Pasal 7 dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. Disebutkan pencantuman label wajib dengan bahasa Indonesia dan memuat keterangan antara lain nama produk berupa klasifikasi, nama jenis, dan nama dagang; daftar bahan yang digunakan; dan berat bersih dalam satuan kilogram atau gram;

Kemudian wajib pula memuat nama dan alamat pihak yang memproduksi dan/atau mengimpor Beras; kelas mutu; tanggal dan kode Produksi dan/atau tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa; asal usul Beras; nomor pendaftaran bagi yang dipersyaratkan; halal bagi yang dipersyaratkan; dan HET bagi yang dipersyaratkan.

“Jadi di kemasan beras ada ketentuan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) dan ini kewenangannya kepada seluruh dinas pangan se-Indonesia untuk sama-sama mengawasi. Badan Pangan Nasional bersama kementerian lembaga, termasuk Satgas Pangan Polri dan juga dari Direktorat Jenderal PKTN Kementerian Perdagangan, kita juga terus menyampaikan hal ini, termasuk tentang standar mutu beras yang harus sesuai dengan apa yang ditulis di kemasan,” beber Arief.

“Penting pula ada tera secara berkala terhadap timbangan beras. Ini untuk mengkalibrasi terkait keakuratannya supaya berat kemasan beras tidak ada kurangnya. Jadi ini bentuk pengawasan berkala dari pemerintah,” pungkas Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.

Sementara untuk pengawasan beras SPHP, ia katakan Perum Bulog telah memiliki Petunjuk Teknis (Juknis) yang dapat dijadikan pedoman. Juknis tersebut telah mengatur jenis outlet distribusi beras SPHP yang diperbolehkan dan keharusan verifikasi outlet sebelum disalurkan beras SPHP. Pemerintah terus memastikan keakuratan penyaluran beras subsidi ini agar benar-benar dapat tersampaikan ke masyarakat yang paling membutuhkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Resmi Luncurkan Logo dan Tema HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan logo dan tema Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/7). Peluncuran serentak tersebut digelar secara hibrid yang diikuti oleh para kepala daerah, kementerian/lembaga, hingga perwakilan Indonesia di luar negeri melalui video konferensi.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa momen peringatan 80 tahun kemerdekaan bukan hanya ajang seremonial, melainkan momentum refleksi dan pemersatu bangsa.

“Tahun ini kita merayakan hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-80. Delapan dekade sudah bangsa ini berdiri merdeka, sudah perjalanan panjang yang dibangun dengan semangat perjuangan, dengan pengorbanan jiwa dan raga seluruh anak bangsa,” ujar Presiden Prabowo.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga mengumumkan tema resmi peringatan HUT ke-80 RI, yakni “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema ini, menurut Presiden Prabowo, dipilih untuk mencerminkan arah perjuangan dan visi besar bangsa Indonesia saat ini dan di masa depan.

“Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Ini adalah dorongan kita, hasrat kita, keinginan nenek moyang kita, kita bangun persatuan dan kesatuan menjadi suatu kekuatan untuk menjaga kedaulatan dan kemakmuran bangsa Indonesia,” tegas Presiden.

Selanjutnya, Presiden Prabowo secara resmi memperkenalkan logo peringatan 80 tahun kemerdekaan. Desain logo menampilkan angka 80 yang saling terhubung membentuk simbol infinity (tak terhingga), yang memiliki makna filosofis mendalam.

“Secara filosofis, desain ini menampilkan bentuk angka 8 dan 0 yang saling terhubung tanpa ujung, tidak terputus, infinity. Bentuk ini melambangkan bahwa persatuan sebagai dasar dari kedaulatan, adalah manifestasi kesejahteraan rakyat, dan upaya menggapai cita-cita bangsa menuju Indonesia Maju yang tak pernah putus,” jelas Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo di Istana Negara dalam kesempatan tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Ketua BPK Isma Yatun, serta para menteri Kabinet Merah Putih.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...932933934...4,919Halaman 933 dari 4,919