Beranda blog Halaman 950

Gubernur Harum Tinjau Proyek Penahan Abrasi Pantai Biduk-Biduk

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam upaya nyata menjaga kawasan pesisir dari ancaman abrasi yang semakin intens akibat perubahan iklim, Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud atau yang akrab disapa Harum, melakukan peninjauan langsung proyek pembangunan penahan abrasi di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Selasa (15/7/25). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Gubernur Kaltim ke wilayah utara Provinsi Kaltim.

Pantai Biduk-Biduk merupakan salah satu destinasi wisata unggulan sekaligus wilayah strategis yang kini menghadapi tekanan besar dari abrasi pantai.

Untuk itu, Gubernur Harum menekankan pentingnya penanganan kawasan ini secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Kita sepakat, jalur pesisir sepanjang 12 kilometer ini akan terus kita manfaatkan dengan berbagai cara yang preventif. Kita tidak bisa menunggu sampai kerusakan semakin parah,” tegas Harum di sela-sela peninjauan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Harum bersama rombongan meninjau langsung setiap segmen proyek yang meliputi pembangunan pemecah gelombang (pemecah gelombang) serta penanaman vegetasi pantai sebagai upaya penguatan alami. Ia menekankan pentingnya penyelesaian proyek sesuai target waktu dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

“Jalur pantai sepanjang 12 km tetap harus ditangani secara intensif, terutama titik-titik kritis abrasi. Kita harus membangun penahan ombak yang kuat,” ujarnya.

Namun, dirinya juga mengingatkan bahwa proyek ini bukan semata-mata soal pembangunan fisik, tetapi juga bentuk investasi jangka panjang untuk menjaga ekosistem dan ekonomi masyarakat pesisir.

Maklum, proyek pembangunan pengamanan Pantai Biduk-Biduk telah berlangsung sejak tahun 2021 hingga 2024. Penanganannya mencakup 6 kampung dengan total pantai kritis terabrasi sepanjang 5 kilometer. Saat ini, masih tersisa 2,7 kilometer pantai yang belum tertangani.

Untuk tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 miliar untuk penanganan sepanjang 165 meter sebagai bagian lanjutan dari proyek ini.

Turut hadir mendampingi Gubernur Harum dalam peninjauan ini antara lain Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Anggota Komisi VI DPR RI Hj. Sarifah Suraidah Harum, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kaltim Serius Bentuk Sekolah Rakyat, Tutup Kesenjangan Akses Pendidikan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemprov Kaltim menunjukkan komitmen serius dalam memperluas akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat. Dirancang untuk menjangkau kelompok rentan dan miskin ekstrem, program ini menjadi langkah nyata Kaltim dalam menutup kesenjangan pendidikan yang selama ini terjadi di berbagai wilayah.

Dalam hal ini, pendidikan bukan hanya untuk mencerdaskan, tapi juga untuk mengangkat harkat, memulihkan martabat, dan membuka jalan hidup bagi kelompok yang selama ini berada di pinggiran, seperti anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, yatim piatu, korban kekerasan, hingga mereka yang kehilangan akses karena alasan sosial-ekonomi.

Di Kaltim, pendidikan tidak lagi dipandang sebatas proses akademik di ruang kelas. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah mengangkat pendidikan sebagai alat intervensi sosial.

Adapun pembangunan Sekolah Rakyat saat ini dimulai di Kota Samarinda dalam bentuk skema rintisan. Meski bangunan permanen belum rampung sepenuhnya, berbagai persiapan teknis seperti pendataan siswa, proses seleksi, dan tes kesehatan telah dilakukan secara bertahap. Untuk Samarinda, diketahui terdapat tiga titik yang diusulkan sebagai sekolah rintisan, di antaranya SMA Negeri 16 Samarinda, BPMP Kemendikdasmen Kaltim, serta BPVP Kaltim.

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa sekolah rintisan diperkenankan berjalan apabila telah mendapat persetujuan pembangunan fisik. Ia mencontohkan, di Samarinda saat ini telah ditetapkan satu titik lokasi sebagai tahap awal.

“Sekolah rintisan dapat dijalankan selama sudah mendapatkan persetujuan pembangunan fisiknya. Saat ini, salah satu titik yang sudah ditetapkan berada di Samarinda,” ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak, Senin (14/07/2025).

Ia turut menyampaikan, Sekolah Rakyat ditargetkan menampung hingga 1.000 siswa, mencakup jenjang SD (kelas 1–6), SMP (18 kelas), dan SMA (9 kelas).

“Rintisan ini hanya berlangsung sekali, tidak akan diulang di tahun-tahun berikutnya. Seluruh siswa yang kini masuk melalui skema rintisan nantinya akan dipindahkan ke sekolah permanen,” jelasnya.

Karena masih bersifat rintisan, pembiayaan operasional sekolah saat ini bersumber dari kombinasi dana APBN dan APBD Provinsi Kaltim. Untuk APBD Kaltim, alokasi anggaran yang dikucurkan bersifat pelengkap, seperti penambahan daya listrik serta pemenuhan fasilitas penunjang non-gedung, termasuk pembangunan halaman sekolah.

Kemudian, untuk memastikan program ini tepat sasaran, proses penerimaan siswa di Sekolah Rakyat diintegrasikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

DTSEN merupakan sumber tunggal data sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Setiap warga yang tercantum nomor induk kependudukannya dengan gabungan informasi terkait Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial (DTKS) dan registrasi sosial ekonomi.

Langkah ini bertujuan agar layanan pendidikan benar-benar diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan kelompok rentan lainnya. Dengan begitu, pemerintah daerah memastikan bahwa peserta yang diterima adalah mereka yang masuk kategori miskin ekstrem dan membutuhkan dukungan berkelanjutan.

Tercantum dalam DTSEN ini jadi syarat wajib bagi peserta Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Di Kaltim, Dinsos Kaltim menegaskan hal itu jadi syarat mutlak perekerutan peserta.

“Harus masuk DTSEN. Itu prinsip dasarnya. Semua tetap harus terintegrasi,” imbuhnya.

Melalui Sekolah Rakyat, Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan yang benar-benar berpihak pada mereka yang selama ini terpinggirkan. Dengan menyasar kelompok miskin ekstrem dan rentan sosial, program ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk menutup kesenjangan akses pendidikan yang masih lebar di berbagai wilayah. Bukan sekadar pembangunan fisik, Sekolah Rakyat menjadi simbol hadirnya negara dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi seluruh anak, khususnya di Bumi Etam Kaltim. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gubernur Harum Ingatkan Optimalisasi Pajak dan CSR untuk Dukung Pembangunan Daerah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Di tengah upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud (Harum) menaruh perhatian besar terhadap peran pelaku industri tambang dalam membangun masa depan yang berkelanjutan.

Saat mengunjungi PT Indexim Coalindo di Kaliorang, Kutai Timur, Senin (14/7/2025), Gubernur Harum menyampaikan penghargaan tinggi atas upaya perusahaan dalam mengintegrasikan aktivitas tambang dengan program pelestarian alam serta pengembangan sosial masyarakat.

“Kalimantan Timur ini paru-paru dunia. Maka menjaga hutannya, airnya, dan keanekaragaman hayatinya adalah amanah besar. Indexim telah memulainya dengan langkah nyata,” ucap Gubernur.

Selain itu Gubernur Harum juga menyoroti pentingnya tata kelola lingkungan yang baik serta pengelolaan CSR yang profesional.

Ia menyampaikan bahwa penyaluran CSR melalui badan seperti Baznas dapat memperluas dampak sosial dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.

“Jika kita ingin menjaga keseimbangan pembangunan, maka dunia usaha harus menjadi mitra aktif pemerintah dalam menunaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Indexim bisa menjadi role model nasional untuk praktik tambang yang hijau dan beretika,” ujarnya.

Disisi lain Gubernur Harum juga menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan tambang terhadap regulasi perpajakan dan tata kelola tanggung jawab sosial yang transparan.

Menurutnya, kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah harus dioptimalkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Gubernur Harum juga mengingatkan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang terkumpul akan masuk dalam struktur APBD dan menjadi dasar perencanaan pembangunan. Jika target pajak tidak tercapai, maka program-program prioritas bisa terganggu.

Lebih lanjut, Gubernur Harum menyampaikan perlunya CSR dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dijalankan secara terintegrasi dan tidak parsial.

“Kalau ada pembangunan sekolah, sanitasi, atau rumah layak huni, mari sinergikan dengan program Pemprov dan Pemkab. Jangan jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Tak hanya itu, Gubernur Harum juga mengingatkan bahwa Indexim sebagai perusahaan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) besar, harus bersiap menuju level perusahaan terbuka (IPO) dengan tata kelola berstandar internasional.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban sosial di sekitar wilayah operasional tambang.

“Konflik sosial bisa dicegah jika perusahaan terbuka, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan menjadi mitra sekaligus penengah,” pungkasnya. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kunjungi PT Indexim Coalindo, Gubernur Harum Dorong Sinergi Pembangunan Berkelanjutan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud (Harum) melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di wilayah utara Kaltim memasuki hari ketiga, Senin (14/7/2025).

Didampingi Wakil Gubernur H. Seno Aji dan sejumlah jajaran perangkat daerah, Gubernur Harum menyambangi PT Indexim Coalindo yang beroperasi di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur.

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Direktur PT Indexim Coalindo, Ricky Gowdjali bersama manajemen dan karyawan. Dalam pertemuan yang hangat itu, Gubernur Harum memberikan sejumlah arahan strategis sekaligus apresiasi kepada perusahaan atas kontribusi yang telah diberikan, baik di bidang pertambangan, sosial, maupun lingkungan.

“Indonesia ini bukan sekadar perusahaan tambang, tetapi telah membuktikan bahwa keberadaan industri bisa berjalan seiring dengan pelestarian alam dan pengembangan masyarakat. Komitmen seperti inilah yang perlu terus kita kuatkan,” ujar Gubernur Harum di hadapan peserta kunjungan.

Ia menyampaikan bahwa perusahaan memiliki target produksi hingga 50 juta ton batu bara per tahun. Namun, saat ini baru terealisasi sekitar 30 juta ton karena sejumlah faktor eksternal. Gubernur menyampaikan harapan agar kondisi pasar membaik dan produksi bisa terus meningkat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta kelestarian lingkungan.

Sebagai bentuk nyata dari komitmen terhadap pelestarian lingkungan, kunjungan ini juga diisi dengan kegiatan simbolik penanaman pohon.

“Kegiatan ini bukan seremonial belaka, melainkan bentuk konkret tanggung jawab kita dalam menjaga kelangsungan hutan Kalimantan Timur sebagai paru-paru dunia,” tegas Gubernur.

Selain itu, Gubernur Harum mengajak manajemen Indexim untuk lebih menguatkan sinergi program CSR dan PPM dengan kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Ia menyarankan agar pelaksanaan CSR disalurkan melalui lembaga kredibel seperti Baznas yang terbukti memiliki struktur, transparansi dan jangkauan sosial yang luas.

“Kita ingin CSR tidak sekadar memenuhi kewajiban, tapi juga berdampak nyata, terukur, dan menyentuh kebutuhan langsung masyarakat. Ini juga akan memperkuat posisi perusahaan sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab secara sosial,” lanjutnya.

Gubernur Harum menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya bertugas memberi pengawasan, tetapi juga menjamin kelancaran investasi yang sehat dan berkelanjutan. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kunker Ketua MPR RI di Banten, Bupati Ratu Zakiyah Sampaikan 2 Aspirasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Serang Ratu Zakiyah menyampaikan dua aspirasi saat kunjungan kerja (Kunker) Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Pendopo Gubernur Banten Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug Kota Serang Senin, 14 Juli 2025.

Kedua aspirasi itu yakni terkait aktivitas galian C atau penambangan pasir ilegal yang ada di beberapa kecamatan  dan pembangunan rumah sakit di Kecamatan Cikande.

“Alhamdulillah hari ini kami hadir di acara kunjungan kerja Bapak Ketua MPR RI Bapak H. A. Muzani tadi ada kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan aspirasi,” ujarnya kepada wartawan.

Bupati Ratu Zakiyah mengatakan, ada beberapa aspirasi yang disampaikan kepada Ketua MPR RI yaitu tentang galian pasir ilegal yang tersebar di wilayah Kabupaten Serang.

Bupati Ratu Zakiyah meminta untuk bisa menjembatani kepada Kementerian terkait sehingga aktivitas galian pasir ilegal tidak marak lagi.

“Galian pasir banyak tersebar di Kabupaten Serang yang dampaknya sangat merugikan masyarakat. Saya mohon kepada Ketua MPR RI untuk bisa menjembatani kepada kementerian dimaksud sehingga hal itu bisa ditertibkan lagi sesuai dengan izin peruntukkan nya,”ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Ratu Zakiyah juga menyampaikan aspirasi di sektor kesehatan.

Bupati Ratu Zakiyah mengatakan, saat ini Kabupaten Serang juga membutuhkan rumah sakit di kec. Cikande selain kawasan industri jumlah warga disana jg banyak kurang lebih 350 ribuan jiwa, maka kami mohon dibangun rumah sakit Tipe D atau C, sehingga ketika warga membutuhkan pelayanan kesehatan bisa segera tertangani dengan baik,”ungkapnya.

Bupati Ratu Zakiyah mengaku bersyukur, Ketua MPR RI Ahmad Muzani bisa mendengarkan aspirasi yang disampaikan.

“Kami mengucapkan terima kepada Bapak Ahmad Muzani yang telah berkenan hadir di di Banten, sangat senang dan bangga bisa datang di hari ini,”paparnya.

Turut hadir Gubernur Banten Andra Soni, para kepala daerah atau wakil kepala daerah di delapan kabupaten dan kota se Provinsi Banten, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten dan instansi vertikal lainnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati Ratu Zakiyah Ajak Kades Dukung dan Sukseskan Program Jaga Desa Kejagung

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Serang Ratu Zakiyah mengajak kepada para kepala desa (kades) di 29 kecamatan agar mendukung serta menyukseskan Program Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia.

Hal ini didasarkan pada perjanjian kerja sama antara Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal (Kemnedes PDT), dengan Kejagung RI tahun 2022 lalu.

“Jaga Desa bertujuan untuk memberikan pendampingan, pengawalan, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan serta aset desa,” ungkap Bupati Ratu Zakiyah saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan kapasitas aparatur desa bagi kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang dirangkaikan dengan evaluasi Jaga Desa tahun 2025 yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di The Jayakarta Villa’s Hotel Anyer pada Selasa, 15 Juli 2025.

Untuk memastikan program yang di inisiasi oleh Kejagung berjalan sampai ke tingkat desa, Ratu Zakiyah mengungkapkan, perlu mendapat dukungan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa.

”Dukungan dengan cara melakukan input data secara aktif dan berkesinambungan dalam website jagadesa.kejaksaan.go.id,”katanya.

Pada Bimtek Peningkatan kapasitas aparatur desa bagi kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, Bupati Ratu Zakiyah berpesan kepada para kepala desa untuk mempelajari dan memahami ketentuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, agar terhindar dari permasalahan hukum.

”Jalankan tugas dan kewajiban sebagai kepala desa dengan sebai – baiknya, Insya Allah desa bahagia dapat kita wujudkan,”ucapnya.

Bupati Ratu Zakiyah juga berpesan kepada para kepala desa, bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk senantiasa melakukan konsultasi dan koordinasi, baik kepada pihak kecamatan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, maupun inspektorat, selaku pembina dan pengawas pemerintahan desa.

”Hal ini penting agar para kepala desa terhindar dari temuan administratif maupun temuan hukum,”tegasnya.

Pada momen tersebut, Bupati Ratu Zakiyah menyerahkan secara simbolis hadiah kepada para pemenang lomba desa khususnya, kepada Desa Kramatlaban, Kecamatan Padarincang yang akan mewakili Kabupaten Serang dalam lomba desa tingkat Provinsi Banten tahun 2025.

Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), Ida Nuradi, Inspektur, Rudy Suhartanto, Staf Ahli Bupati, Zaldi Dhuhana dan Rahmat Setiadi, Kepala Bapperida Rahmat Maulana, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMD Sugi Hardono dan 87 kepala desa se Kabupaten Serang yang meingkuti bimtek.

Plt Kepala DPMD Kabupaten Serang, Sugi Hardono mengatakan dengan dilaksanakannya Bimtek Peningkatan kapasitas aparatur desa bagi kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang dirangkaikan dengan evaluasi Jaga Desa tahun 2025 untuk bagaimana melakukan pendampingan kepada para kades.

“Dari 326 desa sudah diberi pengarahan mulai dari pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab pemerintah desa supaya semua dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian apabila kades maupun perangkat desa mendapatkan hal di anggap keraguan dalam penyelanggaraan anggaran diminta janga nragu konsultasi dengan DPMD, Inspektorat, dan Kejakasaan Negeri, supaya kedepan tidak ada kades atau perangkat desa yang melaksanakan kegiatan penganggaran dana desa tidak ada permasalahan lagi,”paparnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Soal Pengelolaan Wakaf, Menag Lirik Keberhasilan Turki dan Jordan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menag Nasaruddin Umar mengatakan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar, bahkan dapat melampaui zakat. Wakaf juga lebih fleksibel dalam pengelolaannya sehingga bisa berdampak besar bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Menag saat menerima jajaran Yayasan Amaliah Astra di Kantor Kementerian Agama, Lapangan Banteng, Jakarta. Menag lalu mencontohkan keberhasilan sejumlah negara dalam mengelola wakaf. Turki misalnya, menurut Menag mampu membangun banyak sekolah dari hasil wakaf.

Selain Turki, ada Jordania dan Kuwait. Kedua negara ini menempatkan wakaf sebagai instrumen utama pembangunan sosial.

“Jordan tahun kemarin mampu mengumpulkan zakat sekitar 20 miliar dinar dan mengumpulkan 600 miliar dinar dari wakaf, 20 banding 600,” ucapnya di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

“Potensi wakaf itu melampaui pengumpulan zakat. Kalau zakat itu kan asnaf-nya ditentukan, enggak boleh di luar itu. Kalau wakaf lebih longgar lagi menggunakannya,” sambungnya.

Menurut Menag, zakat memang penting, namun besaran umumnya hanya 2,5%. Ini tidak sebanding dengan potensi ekonomi umat yang bisa diolah melalui wakaf secara lebih strategis.

Selain wakaf, dalam pertemuan ini, Menag juga berbicara tentang penguatan peran masjid sebagai pusat pembinaan umat. “Ke depan masjid itu harus memerankan dua peran, peran memberikan kesemarakkan dan peran memberikan syiar dalam bentuk penghayatan atau pendalaman makna,” sebutnya.

Menag mengapresiasi program Yayasan Amaliah Astra yang telah menjadi model pemberdayaan berbasis masjid. Yayasan ini berhasil mengelola 332 masjid/musala, menyelenggarakan lomba tahfiz internasional, melatih keterampilan bagi dhuafa, pengembangan relawan pemandian jenazah, hingga peluncuran aplikasi keuangan masjid yang terbuka bagi semua pihak.

“Yang menjadi isu adalah bagaimana masjid memberdayakan umat dan itu sudah dilakukan oleh Astra, bukan lagi kita memberdayakan masjid tapi kita yang diberdayakan oleh masjid,” pungkasnya.

Ketua Yayasan Amaliah Astra, Riza Deliansyah, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Kementerian Agama dalam berbagai inisiatif pembinaan keumatan yang dilakukan pihaknya.

“Terima kasih Pak, atas segala macam kontribusi yang Pak Menteri lakukan selama ini ke kami,” ungkap Riza.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tutup Sukses Operasional Haji 2025, Menag Jelaskan Formula 5BPH

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M sudah selesai. Kelompok terbang (kloter) terakhir jemaah haji Indonesia tiba di Tanah Air pada 11 Juli 2025. Menag Nasaruddin Umar bersyukur proses penyelenggaraan ibadah haji 1446 H berjalan dengan sukses sekaligus menutup seluruh rangkaian operasionalnya.

Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 H berjalan sejak 1 Mei 2025, ditandai masuknya jemaah ke asrama haji untuk bersiap terbang ke Tanah Suci. Dalam rentang 72 masa operasional, ada 203.149 jemaah yang tiba di Arab Saudi dalam 525 kelompok terbang. Mereka terbagi dalam dua gelombang pemberangkatan.

Sebanyak 103.806 jemaah dalam 266 kloter, mendarat di Madinah pada fase kedatangan gelombang I. Sebanyak 99.343 jemaah mendarat di Jeddah pada fase kedatangan jemaah gelombang II. Sementara pada fase pemulangan, 101.339 jemaah yang tergabung dalam 260 kloter terbang ke Indonesia melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Sebanyak 101.274 jemaah pulang ke Indonesia dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.

“Alhamdulillah seluruh tahapan operasional haji 1446 H/2025 M sudah berjalan. Secara umum, penyelenggaran haji tahun ini berjalan sukses. Kita bersyukur, semua tantangan dan dinamika yang terjadi, bisa diatasi dengan baik oleh PPIH Arab Saudi,” tegas Menag di Jakarta, Senin (14/7/2025).

“Jemaah Indonesia bisa mengikuti puncak haji di Arafah-Muzdalifah-Mina atau Armuzna, ada juga yang disafariwukufkan dan dibadalhajikan. Hari ini kita nyatakan operasional haji 2025 sudah berakhir,” lanjutnya.

Sebanyak 99,29% jemaah haji regular asal Indonesia melaksanakan haji tamattu’, 0,66% haji ifrad, dan 0,04% melaksanakan haji qiran. Ada 10.141 (4,99%) jemaah haji yang melaksanakan Tarwiyah dalam rangkaian puncak haji. Sebanyak 34 jemaah mengikuti safari wukuf yang dilaksanakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan 495 jemaah mengikuti safari wukuf khusus lansia dan disabilitas. Selain itu, ada 334 jemaah yang dibadalhajikan, terdiri atas 159 jemaah badal wafat, 175 badal sakit di RS Arab Saudi.

Dijelaskan Menag, ada 40 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan tetap mendapat pendampingan dari Kantor Urusan Haji (KUH) pada KJRI di Jeddah. Proses pencarian terhadap tiga jemaah (Nurimah Mentajim, Sukardi, dan Hasbullah) yang belum ditemukan juga terus dilakukan. Selain itu, hingga akhir masa operasional, tercatat ada 447 jemaah haji Indonesia yang wafat, terdiri atas 435 jemaah haji reguler dan 12 jemaah haji khusus.

“Jumlah ini turun dibanding dengan total wafat pada 2024 yang mencapai 461 jemaah,” jelas Menag.

Layanan Haji 2025

Selama masa operasional haji 2025, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah menyiapkan sejumlah layanan bagi jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi telah menyiapkan 312 hotel bagi jemaah haji Indonesia, terdiri atas: 212 di Makkah dan 100 di Madinah. Jarak akomodasi atau hotel paling jauh di Makkah adalah 4,5 km dari Masjidil Haram. Sementara hotel di Madinah semuanya berada di wilayah Markaziyah.

Terkait layanan konsumsi, PPIH Arab Saudi telah distribusikan 15.537.589 boks katering jemaah dan petugas haji Indonesia yang terbagi dalam 525 kelompok terbang (kloter). Sementara di Madinah, ada 2.665.812 boks katering yang dibagikan pada gelombang I dan 2.396.667 boks katering didistribusikan pada gelombang II.

Selain itu, pada fase puncak haji (7 – 13 Zulhijjah 1446 H atau 3 – 9 Juni 2025), ada sekitar 3,7 boks makanan siap saji yang didistribusikan kepada jemaah haji Indonesia. Sebanyak 1.281.680 boks makanan (paket siap saji) didistribusikan di hotel jemaah untuk makan pagi, siang, dan malam pada 7 Zulhijjah, makan pagi pada 8 Zulhijjah, serta makan siang dan malam pada 13 Zulhijjah. Selain itu, ada 2.045.004 boks makanan (lauk siap saji) dan 468.400 boks makanan (paket siap saji) yang didistribusikan pada fase Armuzna, sejak di Arafah hingga Mina.

PPIH Arab Saudi menyiapkan ribuan bus untuk melayani jemaah haji Indonesia sejak dari pergerakan pertama mereka menuju Makkah Al-Mukarramah. Ada tiga jenis layanan transportasi yang disiapkan, yaitu: bus antar kota perhajian, bus shalawat, dan bus Masyair. Tercatat ada 2.574 armada yang digunakan untuk pergerakan jemaah haji gelombang I dari Madinah, Makkah, lalu Jeddah, serta 2.534 bus untuk mobilisasi jemaah haji gelombang II dari Jeddah, Makkah, lalu Madinah. Selain itu, PPIH juga ribuan trip bus shalawat yang setia mengantar jemaah selama 24 jam dari hotel ke Masjidil Haram (pergi pulang). Walhasil, selama 42 hari pelayanan jemaah di kota Makkah (10 Mei – 1 Juni dan 10 Juni – 2 Juli.), total ada 12.193 bus yang dioperasikan untuk melayani jemaah haji Indonesia.

Formula 5BPH

Menag menjelaskan, sukses haji 2025, diwarnai dengan lima terobosan baru (5B) dan lima pengembangan/progresifitas (5P). Beragam dinamika yang terjadi dan berhasil diatasi kemudian dirumuskan dalam lima harapan (5H) untuk peningkatkan kualitas haji di masa mendatang. Hal ini disederhanakan dalam formula 5B-5P-5H atau 5 BPH.

Lima terobosan baru (5B) yang dilakukan dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah penurunan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dari rerata erata BPIH 2024 sebesar Rp93,4juta menjadi rerata BPIH sebesar Rp89,4 juta; pencegahan praktik monopoli dengan penerapan skema layanan haji yang melibatkan delapan syarikah; publikasi awal daftar jemaah haji khusus berhak lunas; pembayaran Dam melalui Adahi dan Baznas; serta pelibatan tiga maskapai penerbangan (Garuda Indonesia, Saudi Arabia Airlines, dan Lion Air) dalam layanan penerbangan haji.

Adapun lima hal progresif (5H) yang berhasil dilakukan adalah peningkatan ekosistem ekonomi haji, salah satunya dengan peningkatan jumlah ekspor bumbu Nusantara senilai 450 ton; pengembangan skema murur; optimalisasi Kawal Haji sebagai sistem pelaporan cepat; Fast Track pada tiga Embarkasi di Indonesia; dan pengembangan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Lebih lanjut, Menag mengungkapkan bahwa kemungkinan ini adalah tahun terakhir Kemenag mengemban tugas nasional penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden No 154 tahun 2024 terkait dengan pembetukan Badan Penyelenggara Haji. Saat ini juga sedang berproses perubahan UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Sejalan dengan itu, ada lima harapan (5H) yang disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar, yaitu: percepatan penyiapan regulasi haji, percepatan proses transisi, transformasi layanan haji yang responsif dan adaptif, penguatan komitmen istitha’ah kesehatan, dan mewujudkan haji yang berdampak, baik secara spiritual, sosial, maupun ekonomi.

“Mari kita doakan bersama, semoga ke depan kualitas jemaah dan penyelenggaraan haji Indonesia semakin baik. BPH hadir secara khusus untuk mengurus haji. Semoga dapat menghasilkan layanan yang semakin baik,” tutup Menag.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Minta Hentikan Proses Lelang Tanah di Desa Sukaharja dan Sukamulya

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto menerima audiensi Pemerintah Desa (Pemdes) Sukaharja dan Sukamulya Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, di ruang kerja, Senin (14/7/2025).

Mendes Yandri menuturkan, kedatangan kedua Pemdes ini mengkonsultasikan sekaligus melaporkan jika tanah mereka seluas sekitar 800 Hektar bakal dilelang oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) BLBI.

“Saya selaku Menteri Desa, hal ini tidak boleh terjadi,” kata Mendes Yandri.

Bagaimana mungkin, kata Mendes Yandri, hal ini terjadi karena kedua desa tersebut sudah ada sejak 1930 dan warga kedua desa telah membayar pajak kepada negara.

Warga sejak Kakek dan Neneknya telah bermukim di wilayah itu dan identitas kependudukan pun diakui oleh negara.

“Tapi karena seorang yang bernama Lee Darmawan Chin yang berutang kepada Negara dan telah masuk Satgas BLBI, kedua desa kena imbasnya,”” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Salah satu yang dijadikan agunan oleh Lee Darmawan ini adalah tanah di kedua desa itu yang menurut Mendes Yandri perlu penelusuran lebih mendalam lagi.

Menurutnya, ada ketidakcermatan dalam verifikasi ketika proses kredit perbankan itu dilaksanakan, hingga kemungkinan saat penentuan sebagai tidak agunan tidak dilakukan verifikasi lapangan.

“Jadi, saya selaku Menteri Desa minta hal ini tidak dilakukan hingga kita akan berkoordinasi dengan Para Pihak untuk mencari solusi,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri menuturkan jika pihaknya telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan Agung hingga nantinya bisa berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung.

Mendes Yandri menegaskan, Desa sangat penting pada Pemerintahan saat ini karena masuk dalam Asta Cita ke Enam Presiden Prabowo Subianto.

Olehnya, Mendes Yandri meminta kepada Satgas BLBI dan Juru Sita untuk hentikan proses pengalihan status tanah desa tersebut.

“Saya harap dengan penghentian ini maka proses hidup dan kehidupan di desa ini bisa normal kembali,” kata Mantan Anggota DPR RI ini.

Sementara itu, Kepala Desa Sukaharja, Atikah berharap agar pertemuan dengan Mendes Yandri bisa hasilkan solusi terbaik dari persoalan yang dihadapi oleh warga desa yang dipimpinnya.

Dia menuturkan, akar persoalan ini bermula akad kredit antara perusahaan PT Gunung Batur Makmur dengan Bank Pengembangan Asia pada tahun 1991.

Ketika terjadi persoalan, aset pribadi milik Lee Darmawan kemudian disita, termasuk Tanah di Desa Sukaharja dan Desa Sukamakmur.

Saat itu, tanah yang dijadikan agunan hanya melalui Kolektif Girik. Padahal hasil verifikasi tahun 1994, tidak semua proses jual beli tanah itu terbayarkan.

Ada empat kategori, ada yang terbayar, ada baru uang muka, ada yang sama sekali tidak dibayar dan ada yang namanya tidak dikenali.

“Hasil verifikasi hanya sekitar 80 Hektar yang benar-benar sudah dibayar dalan proses juali beli tapi tiba-tiba tahun 2019 turun lagi Satgas BLBI yang menyita 400an lebih Hektar tanah,” kata Atikah.

Imbasnya ratusan tanah warga ikut tersita padahal ada yang telah miliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

Untuk itu, Atikah berharap ada solusi terbaik untuk penyelesaian persoalan ini agar warga desa kembali beraktifitas dengan baik.

Turut hadir dampingi Mendes Yandri, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tutup Raker Kemendes, Ini Pesan Mendes dan Wamendes

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menutup Rapat Kerja (Raker) Kementerian Desa PDT di Operational Room, Selasa (15/7/2025).

Usai mendengarkan paparan dari Lima Desk, Mendes Yandri mengharapkan agar hasil Raker segera di finalisasi karena berkaitan dengan RPJMN 2025-2029.

“Saya harap hasil Raker ini segera di finalisasi agar segera dilaporkan ke Presiden,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri mengingatkan untuk segera dilaksanakan adalah penyusunan Peraturan Menteri Desa tentang Dana Desa yang bakal jadi jaminan untuk pinjaman Koperasi Desa Merah Putih.

“Saya ingatkan lagi Permendes soal Dana Desa yang bakal jadi Underline Kopdes Merah Putih untuk segera disusun,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Mendes Yandi juga mengingatkan regulasi soal pola hubungan antara BUMDesa dengan Kopdes Merah Putih.

“Perlu dibuat Peraturan Menteri tentang Pola Hubungan Koordinasi antara BUMDesa dan Kopdes Merah Putih supaya tidak tumpang tindih,” kata Mendes Yandri.

Peraturan Menteri soal Pola Hubungan ini diharapkan sudah bisa disosialisasikan usai peluncuran Kopdes Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten tanggal 21 Juli 2025.

Mendes Yandri menilai, BUMDesa dan Kopdes Merah Putih tidak bakal bersinggungan karena unit usaha keduanya berbeda.

BUMDesa bergerak di usaha yang berkaitan dengam potensi desa, sementara Kopdes miliki unit usaha yang banyak, dari Usaha Simpan Pinjam, Sembako hingga Klinik.

Sementara itu, Wakil Mendes PDT Ariza Patria meminta agar Raker ini menghasilkan program yang bisa menuntaskan tugas yang diberikan negara kepada Kementerian Desa PDT.

Seperti penuntasan desa yang belum teraliri listrik dan yang belum miliki akses internet.

“Kita harus mengajak kolaborasi pihak lain, tidak boleh bergantung pada anggaran yang ada saja,” kata Wamendes Ariza.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika dalam lima tahun ke depan, diharapkan tidak boleh ada lagi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.

Wamendes Ariza juga menegaskan jika perlu Super Apps yang bakal digitalisasi semua data terkait tentang desa, dari potensi yang dimiliki hingga data lain yang dibutuhkan oleh semua kalangan.

Setelah itu, Mendes Yandri dan Wamendes Ariza menerima hasil pembahasan dari Lima Desk Raker tersebut untuk ditindaklanjuti.

Raker tersebut dihadiri oleh Sekjen Taufik Madjid, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama termasuk perwakilan Unit Kerja.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...949950951...4,919Halaman 950 dari 4,919