Beranda blog Halaman 949

Investasi Sektor KP Tembus Rp2,38 T di Triwulan I 2025, KKP Perkuat Sinergitas

Penulis
Syifa
-
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS) terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Dinas Kelautan dan Perikanan daerah dalam rangka mempromosikan investasi sektor kelautan dan perikanan.
“Sinergitas antar Kementerian/Lembaga dan Pemda menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan investasi di sektor kelautan dan perikanan,” ungkap Direktur Jenderal PDS, Tornanda Syaifullah di Jakarta, Minggu (13/7).
Sinergi pusat dan daerah difokuskan pada pemetaan peluang usaha dan investasi, penyusunan materi promosi, pemberian kemudahan perizinan, pendampingan penyelesaian hambatan, dan fasilitasi kemitraan dengan calon investor, sehingga tercipta ekosistem investasi yang kondusif dan berkelanjutan.
Hasilnya tercermin dalam capaian investasi sektor KP pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp2,38 triliun yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp1,46 triliun (61%) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp0,92 triliun (39%).
Berdasarkan bidang usaha, pengolahan hasil perikanan menjadi penyumbang investasi terbesar yaitu Rp1,01 triliun (42,3%), disusul budi daya sebesar Rp0,55 triliun (23,0%), penangkapan Rp0,40 triliun (17,0%), perdagangan Rp0,36 triliun (15,1%), dan jasa perikanan Rp0,06 triliun (2,5%).
Sementara itu, provinsi dengan realisasi investasi terbesar pada periode ini adalah Jawa Timur sebesar Rp548 miliar (23,1%), diikuti Jawa Tengah Rp546 miliar (22,9%), dan DKI Jakarta Rp230 miliar (9,6%). Sementara berdasarkan negara asal, Korea Selatan menempati posisi teratas dengan nilai Rp370 miliar (40,7%), disusul Tiongkok Rp170 miliar (18,6%), dan Malaysia Rp130 miliar (14,1%). Tren realisasi investasi dalam kurun waktu 2021-2025 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 66,04% per tahun.
Sebagai upaya penguatan literasi dan promosi investasi, Ditjen PDS bersama BKPM telah menggelar Sosialisasi Tata Cara Investasi Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan secara daring pada 3 Juli 2025. Kegiatan diikuti 777 peserta terdiri dari pelaku usaha (PMDN dan PMA), perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, serta unit teknis KKP dan BKPM.
Sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap prosedur investasi, khususnya dalam kerangka TCG (Technical Cooperation Guidelines) antara Indonesia dan Tiongkok di bidang perikanan.
Data BKPM menunjukkan bahwa kontribusi sektor kelautan perikanan terhadap total investasi nasional masih perlu ditingkatkan mengingat potensinya yang begitu besar. Investasi PMA sektor perikanan berada di posisi ke-23 (0,15%), PMDN di posisi ke-22 (0,26%). Sedangkan investasi dari Tiongkok di posisi ke-21 (0,1%) sehingga perlu ditingkatkan mengingat dua negara telah memiliki payung kerja sama kelautan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menggagas program ekonomi biru untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia, dengan mengutamakan sistem produksi berkelanjutan. Dalam mengimplementasikannya, KKP memperkuat sinergi dengan multi stakeholder di berbagai bidang dari mulai hulu hingga hilir sektor perikanan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Harum Tinjau Rekonstruksi Jalan Penghubung Kutim–Berau: Dorong Konektivitas

Penulis
Jalaludin Rummi
-
Dalam rangka memastikan kelancaran konektivitas antarwilayah dan mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Kalimantan Timur, Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud (Harum) bersama Wakil Gubernur H. Seno Aji melakukan peninjauan langsung terhadap proyek rekonstruksi jalan di wilayah perbatasan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Selasa (15/7/25).
Didampingi oleh Bupati Berau Sri Juniarsih Mas serta jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kunjungan ini berfokus pada ruas jalan strategis yang menghubungkan batas Kutai Timur – Talisayan, Kabupaten Berau sepanjang total 98,33 kilometer. Peninjauan dilakukan langsung di wilayah Kecamatan Bapinang, sebagai salah satu titik vital perlintasan kendaraan antardaerah.
Gubernur Harum menegaskan komitmennya untuk tidak hanya hadir secara simbolis, melainkan ikut terjun langsung memantau kondisi riil infrastruktur di lapangan.
“Kami tidak hanya turun tangan, tapi benar-benar turun ke lapangan,”ujarnya.
Dalam upaya percepatan pembangunan, Gubernur Harum menyampaikan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Doddy Hanggodo, yang menyatakan dukungan penuh terhadap infrastruktur Kalimantan Timur.
“Pak Menteri PU sudah menyampaikan komitmen beliau untuk mendukung penuh pembangunan infrastruktur di daerah kita. Ini menjadi angin segar bagi kita semua,” ungkap Gubernur Harum.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR-Pera Provinsi Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, melaporkan bahwa salah satu program yang tengah berjalan adalah rekonstruksi jalan sepanjang 16 kilometer di kawasan Kabupaten Berau hingga batas Kutai Timur.
“Kami memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk menyelesaikan kegiatan rekonstruksi ini, Pak Gubernur,” jelas Fitra saat mendampingi kunjungan lapangan.
Berdasarkan data, jalan penghubung Talisayan – Tanjung Redeb yang memiliki panjang total 151,28 kilometer, saat ini telah mencapai kondisi mantap sepanjang 135,35 kilometer atau 89,47 persen. Sementara sisanya, 15,93 kilometer (10,53 persen), masih dalam kondisi tidak mantap.
Adapun jalan batas Kutai Timur – Talisayan sepanjang 98,33 kilometer, baru 45,03 kilometer (45,56 persen) yang berada dalam kondisi baik, sementara 53,80 kilometer (54,44 persen) masih tergolong tidak mantap.
Lebih lanjut, ruas jalan dari Simpang 4 Kaliorang, Kutai Timur hingga batas Kabupaten Berau yang memiliki panjang 149,17 kilometer, menunjukkan kondisi yang memerlukan perhatian lebih: hanya 42,92 kilometer (29,77 persen) yang mantap, sedangkan 106,26 kilometer (71,23 persen) dalam kondisi tidak mantap.
Secara keseluruhan, proyek pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di perbatasan Kutim-Berau mencakup sembilan kegiatan strategis yang melibatkan dua kabupaten.
Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk mengakselerasi pelaksanaannya guna meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi logistik, serta membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah utara Kalimantan Timur. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Indonesia-Malaysia di Jalur Cepat Penguatan Jejaring Akademik

Penulis
Syifa
-
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong penguatan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia di bidang pendidikan tinggi melalui joint research, program pertukaran mahasiswa dan dosen, serta melanjutkan Memorandum of Understanding (MoU) bidang pendidikan tinggi.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemdiktisaintek Khairul Munadi ketika menerima audiensi Ketua Setiausaha (Sekretaris Jenderal) Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Datuk Anesee bin Ibrahim di kantor Kemdiktisaintek, Jumat (11/7).
Dalam kesempatan ini, Datuk Anesee menyampaikan komitmen untuk melanjutkan pembahasan antara Indonesia dengan Malaysia dalam acara ASEAN Malaysia 2025 di Langkawi, yakni kolaborasi joint research antara akademisi di kedua negara.
“Kerja sama yang diharapkan adalah di bidang Artificial Intelligence (AI), energi nuklir, dan astronomi, didasarkan keinginan membangun infrastruktur dan kapasitas kedua negara di bidang-bidang ini,” jelas Datuk Anesee.
Dirjen Khairul menyambut baik ajuan susulan mengenai kolaborasi ini dan menyatakan akan meneruskan agenda tersebut kepada Direktorat Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) untuk perencanaan lebih lanjut. Dirjen Khairul juga mendorong skema visiting professors dan visiting lecturers untuk memperkaya pertukaran pengetahuan dan budaya kedua negara.
“Program visiting professors dan lecturers penting untuk mendukung internasionalisasi perguruan tinggi serta meningkatkan pemahaman budaya serumpun. Hal ini juga perlu dilakukan melalui penguatan program untuk mahasiswa,” ujar Dirjen Khairul.
Sejalan dengan keinginan memperkuat jejaring akademik, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia mendorong peningkatan mobilitas mahasiswa Indonesia ke Malaysia. Diusulkan penambahan daftar kampus Malaysia dalam program-program beasiswa Indonesia. Hal ini disambut baik oleh Kemdiktisaintek, di mana Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Mukhamad Najib menyatakan langkah yang telah diambil untuk meningkatkan jumlah kampus luar negeri yang masuk daftar program dan lembaga beasiswa Indonesia.
“Kami sudah mengusulkan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk memperluas pilihan kampus supaya tidak terbatas pada ranking tertentu saja, tetapi juga berdasarkan program studi unggulan di berbagai kampus,” ujar Direktur Najib.
Sementara itu guna meningkatkan kolaborasi akademik Indonesia-Malaysia, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Ditjen Dikti, Berry Juliandi, memberikan opsi pembentukan konsorsium perguruan tinggi antara Indonesia dan Malaysia. Bentuk kerja sama ini dapat mendorong interaksi dan hubungan yang lebih cair antarkampus dan akademisi.
“Kami sudah membentuk konsorsium perguruan tinggi dengan negara-negara seperti Australia, Jepang, Inggris, Jerman, dan sebagainya. Ini bentuk yang tepat untuk memperluas jaringan pendidikan tinggi bersama Malaysia,” kata Direktur Berry.

Sebagai tindak lanjut, kedua negara sepakat untuk segera menyusun daftar perguruan tinggi dari masing-masing negara yang dapat bekerja sama serta percepatan finalisasi dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antarpemerintah di bidang pendidikan tinggi. Langkah ini niscaya sangkil dan mangkus meletakkan jejaring akademik Indonesia – Malaysia pada jalur cepat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Di Hadapan Komisi IX DPR RI, Mensos Gus Ipul Tegaskan Penggunaan Data Tunggal untuk PBI

Penulis
Syifa
-
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya penggunaan data tunggal dalam penyaluran bantuan sosial, terutama untuk peserta bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI yang dipimpin Felly Estelita Rontuwene.
“Banyaknya bansos tidak tepat sasaran, hulunya adalah data yang tidak sinkron antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Maka kemudian terbit Inpres Nomor 4 Tahun 2025, karena data tunggal, yang memproses dan menentukan ya tunggal hanya BPS,” ujar Gus Ipul di hadapan anggota dewan di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Dengan terbitnya Inpres tersebut, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berkewajiban mendukung pemutakhiran data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). “Apakah data hari ini sudah sempurna? Belum. Tapi kita sudah sepakat memulainya bersama,” lanjutnya.
Salah satu konsekuensi penerapan Inpres 4/2025 adalah penonaktifan lebih dari 8 juta data penerima PBI. Gus Ipul menegaskan bahwa meskipun jumlah tersebut besar, kuota tidak dikurangi, melainkan dialihkan ke penerima yang lebih berhak.
“Kuota tetap. Tapi dialihkan kepada penerima manfaat yang kami anggap lebih berhak daripada 7 juta sebelumnya,” tegasnya.
Langkah tersebut diambil berdasarkan verifikasi lapangan atau ground check yang dilakukan Kementerian Sosial bersama BPS. “Apa pertimbangannya? Pertama hasil ground check kami. Kami turun ke lapangan dengan SDM yang kami miliki bersama BPS kepada penerima-penerima manfaat ini. Maka kemudian, ada 2 juta lebih ternyata dia sebenarnya tidak berhak menerima PBI,” jelas Gus Ipul.
Selain itu, pemeringkatan melalui sistem desil DTSEN juga menjadi dasar penilaian. “Kita lihat satu persatu desil 1 sampai 4. Tapi desil 5 dan seterusnya kita anggap tidak layak mendapatkan PBI. Maka kemudian jumlahnya ketemu 7 juta lebih, tambahan 800 ribu jadi 8 juta lebih sekarang (tidak layak PBI),” ujarnya.
Gus Ipul menekankan bahwa proses pemutakhiran bukan tanpa kekurangan. Oleh karena itu, pemerintah membuka ruang reaktivasi bagi masyarakat yang merasa layak menerima PBI.
Proses reaktivasi dibuka melalui dua jalur: formal dan partisipatif. Jalur formal dilakukan lewat RT/RW, kelurahan, Dinas Sosial, dan disahkan oleh kepala daerah. Sementara jalur partisipatif bisa diakses melalui aplikasi Cek Bansos, yang memungkinkan masyarakat mengajukan usulan atau sanggahan secara mandiri.
“Dengan menyertakan beberapa hal yang diperlukan supaya kita bisa verifikasi. Ada 39 pertanyaan yang bisa dijawab, untuk kemudian disesuaikan dengan kriteria BPJS. Usul sanggah ini akan diproses sampai ke BPJS, tetapi akhirnya yang menentukan adalah BPJS,” ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan bahwa aplikasi SIKS-NG juga bisa digunakan Dinas Sosial untuk mendukung proses reaktivasi. Namun hingga saat ini, dari lebih dari 8 juta data yang dinonaktifkan, baru 25.628 atau 0,3 persen yang telah melakukan reaktivasi.
Dari angka tersebut, 1.822 usulan reaktivasi masih menunggu persetujuan Pusdatin, 2.578 telah disetujui namun belum diaktifkan BPJS, 18.869 sudah aktif sebagai peserta PBI-JK, dan 2.359 aktif namun pindah segmen.
Gus Ipul menjelaskan bahwa kuota penerima bansos saat ini hanya mencakup 96,8 juta jiwa. Padahal untuk menjangkau seluruh masyarakat hingga desil 4, diperlukan kuota minimal 112 juta jiwa.
“Sementara penduduk kita adalah 280 juta lebih. Karena basis kita itu kuota, maka kita memilih prioritas bagi mereka yang paling membutuhkan,” katanya.
Ia berharap, melalui koordinasi lintas kementerian, bansos bisa semakin tepat sasaran dan tak ada lagi warga miskin yang tak mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Mudah-mudahan ibu/bapak sekalian, dengan hulunya nanti dari BPS, kami sebagai pihak yang ikut pemutakhiran dan kemudian menetapkan PBI, (semoga) tidak ada lagi pasien yang ditolak oleh rumah sakit. Ini yang sedang kita coba,” pungkasnya.

Rapat kerja ini turut dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Nunung Nuryanto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Nyatakan APBN 2024 Berhasil Jadi Peredam Krisis di Tengah Gejolak Global

Penulis
Syifa
-
Pemerintah menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah berfungsi optimal sebagai peredam krisis (shock absorber) di tengah gejolak ekonomi dan geopolitik global yang memuncak sepanjang tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, meski Indonesia sempat menghadapi tekanan berat pada paruh pertama 2024, stabilitas ekonomi berhasil dijaga hingga akhir tahun.
“APBN kita menjadi instrumen utama untuk melindungi masyarakat dan menopang daya beli saat harga pangan melonjak dan pasar keuangan terguncang,” ujar Sri Mulyani saat membacakan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Menurutnya, awal tahun 2024 diwarnai ketegangan geopolitik seperti konflik di Ukraina, Timur Tengah, dan rivalitas Amerika Serikat, Tiongkok, serta Rusia. Ditambah lagi, paparnya, dengan efek lanjutan El Nino, kondisi ini semakin mengerek harga minyak mentah dunia hingga USD91,2 per barel sekaligus menyebabkan inflasi pangan menembus 10,3 persen pada Maret 2024.
Lalu, situasi global tersebut turut memukul ekonomi nasional. Nilai tukar rupiah sempat terdepresiasi ke Rp16.486 per dolar AS, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok ke titik terendah 6.726,9. Penerimaan negara juga terkontraksi 6,2 persen secara tahunan pada semester I 2024.
Namun di tengah tekanan itu, belanja negara justru tumbuh 11,3 persen. Pemerintah menggelontorkan dana untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), bantuan mitigasi risiko pangan, serta stimulus ekonomi. Strategi ini dianggap berhasil menjaga daya beli dan menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kita patut bersyukur karena pada akhir 2024, perekonomian Indonesia pulih dan tumbuh positif. Pemilu yang damai dan transisi pemerintahan yang mulus turut memberi kepercayaan pasar,” imbuhnya.
Berdasarkan data yang diperoleh, pertumbuhan ekonomi nasional 2024 tercatat 5,03 persen, didorong konsumsi rumah tangga sebesar 4,94 persen dan investasi (PMTB) sebesar 4,61 persen. Inflasi berhasil ditekan hingga 1,6 persen, jauh di bawah target APBN 2,8 persen. Sementara, defisit APBN yang sempat diproyeksikan melebar ke 2,70 persen dari PDB, akhirnya ditutup hanya 2,30 persen.
Dampak kebijakan fiskal juga terlihat pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Persentase kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,83 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun ke 4,91 persen pada Agustus 2024.
Berangkat dari rangkaian momen sekaligus fakta ini, Sri Mulyani menegaskan keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi tak lepas dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah pun, ungkapnya, menyatakan siap melanjutkan pembahasan RUU P2 APBN 2024 ke tahap selanjutnya, sekaligus terus memperkuat APBN sebagai instrumen kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Kebijakan kita saling melengkapi dan adaptif terhadap dinamika yang sangat cepat. Ini jadi bukti APBN bukan hanya alat anggaran, tapi instrumen perlindungan sosial yang nyata,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Surabaya Kembangkan 32 Inovasi Sosial untuk Kesejahteraan Warga

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat 342 inovasi yang digunakan di setiap layanan publiknya, yaitu di seluruh jajaran Perangkat Daerah (PD) mulai dari tingkat dinas hingga kecamatan.

Inovasi yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya terdiri dari berbagai sektor, mulai dari sektor Ekonomi, Teknologi Informasi, Administrasi Kependudukan (Adminduk), Kesehatan, Sosial, Pendidikan, Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban, Budaya, Kepemudaan, Perdagangan, Tata Ruang, Ketenagakerjaan, Perhubungan, Pelayanan Publik, Pekerjaan Umum, dan sebagainya. Berbagai inovasi itu terus dikembangkan oleh Pemkot Surabaya, tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dan berdampak pada kesejahteraan warga.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan, setiap inovasi yang dimiliki oleh pemkot maupun warga Surabaya harus bisa berdampak jangka panjang. “Sebenarnya inovasi yang ada di Surabaya itu kita berharap bisa membuat dampak ya. Misalnya percepatan pelayanan publik, kemudian ada lagi yang juga untuk menurunkan kemiskinan,” kata Wali Kota Eri, melalui siaran persnya, Selasa (15/7/2025).

Wali Kota Eri pun mengajak seluruh jajaran di pemkot dan masyarakat Kota Surabaya untuk mengikuti ajang Inovasi Surabaya (Inovboyo) 2025. Ajang yang digelar pemkot melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya ini, menjadi peluang untuk jajaran pemerintah kota dan masyarakat berkontribusi dalam pembangunan Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu menyampaikan, inovasi-inovasi yang lahir di Kota Surabaya itu harus mengutamakan tujuh poin penting. Tujuh poin itu diantaranya, menurunkan kemiskinan, menurunkan angka kematian ibu dan anak, stunting, mengurangi pengangguran terbuka dengan membuka lapangan pekerjaan, menurunkan gini rasio, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan meningkatkan perekonomian Surabaya.

“Jadi semua inovasi ini tujuannya adalah tujuh ini. Alhamdulillah yang harusnya turun, kita di Surabaya berhasil turunkan (kemiskinan, kematian ibu dan anak, stunting, dan gini rasio) semua. Yang harusnya naik, IPM juga naik. Jadi tujuan inovasi adalah itu di Surabaya,” jelas Cak Eri.

Di kesempatan ini, Cak Eri turut mendorong anak muda untuk ikut berperan aktif dalam mengembangkan inovasi di Kota Surabaya. Melalui lomba Inovboyo sebelumnya, Kota Surabaya berhasil meraih peringkat pertama Kota Terinovatif dalam Ajang Innovative Government Award (IGA) 2024 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (RI). Menurutnya, capaian ini tidak akan bisa diraih oleh Pemkot Surabaya, jika tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat dan anak muda Kota Surabaya.

“Sama seperti tahun lalu, jadi kemarin kita banyak melibatkan anak muda ya untuk menggerakkan inovasi, apa sih yang ingin dilakukan anak muda untuk Surabaya. Karena buat saya, menggerakkan anak muda itu luar biasa,” ujarnya.

Kepala Bappedalitbang Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad mengatakan, Inovboyo 2025 bukan sekadar lomba inovasi, akan tetapi juga sebagai wadah untuk masyarakat dan jajaran PD di lingkungan pemerintah kota untuk menuangkan ide, serta berpartisipasi dalam pembangunan Kota Surabaya. Irvan menjelaskan, lomba Inovboyo 2025 memiliki visi yang terdiri dari tiga pilar transformasi masa depan Kota Surabaya. Pilar yang pertama, yaitu menciptakan “Demokratis Inovasi: Setiap Warga adalah Inovator”. Pada pilar ini, ia menyebutkan, setiap lapisan masyarakat memiliki suara dan ruang untuk berkontribusi berinovasi untuk kemajuan kota.

Pilar yang kedua yaitu “Ekonomi Sirkular dan Berkelanjutan”. Adanya Inovboyo, akan melahirkan inovasi-inovasi yang mentransformasi Surabaya menjadi kota Circular Economy Champion ke depannya. Sedangkan pilar yang ketiga, yakni menciptakan “Teknologi Humanis: Artificial Intelligence (AI) untuk Kemanusiaan”. Pada pilar ini, Inovboyo akan menjadikan teknologi sebagai alat bantu untuk mendukung berbagai program pemerintahan.

Irvan menyebutkan, Adanya AI, internet of things (IoT), dan big data tidak lagi menjadi istilah teknis yang menakutkan, akan tetapi bisa menjadi sahabat keseharian yang bisa digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah riil di tengah masyarakat. Salah satunya seperti inovasi-inovasi berbasis teknologi yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya tersebut.

“Bayangkan, jika sistem AI dapat membantu memprediksi banjir dengan akurasi tinggi melalui aplikasi mobile yang terhubung dengan ponsel warga, dengan begitu maka pemerintah dan warga bisa melakukan deteksi dini akan adanya bencana,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pemkot memiliki 32 inovasi berkelanjutan di sektor sosial, diantaranya inovasi FLASH yang dimiliki Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya. Inovasi ini digunakan oleh Dinsos Surabaya untuk memberikan pelayanan ambulan secara cepat. Selain itu, Dinsos juga memiliki inovasi KOMPAK yang digunakan untuk meningkatkan IPM dan menurunkan kemiskinan.

Tak hanya itu, Dinsos juga punya inovasi PUSAKA MANTRI yang digunakan untuk menangani bermasalah sosial. Selanjutnya, juga ada INCIP KOLAK KANRI, inovasi ini digunakan Dinsos untuk menciptakan lingkungan layak anak. Inovasi yang terakhir adalah SKM Online, yakni untuk meningkatkan efektivitas penerbitan surat keterangan miskin.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya juga memiliki inovasi penanganan sosial, antara lain yakni SIMPEL KB. Inovasi ini berguna untuk meningkatkan akses dan pelayanan Keluarga Berencana (KB). Bukan hanya itu, DP3APPKB juga ada inivasi SIAP PPAK! yang digunakan untuk integrasi penanganan permasalahan perempuan dan anak.

Di samping itu, DP3APPKB juga ada inovasi Bang Boyo Hebat. Inovasi ini untuk penguatan keluarga balita. Selain itu ada juga PUSPAGA BALAI RW, yakni untuk menciptakan kampung ramah anak. Ada juga Kelas Calon Pengantin, inovasi ini digunakan DP3APPKB untuk persiapan kehidupan berumah tangga. Selain itu, DP3APPKB juga ada inovasi Kecamatan Responsif Gender (KRG). Selanjutnya, DP3APPKB memiliki inovasi KAS-RPA untuk menciptakan kampung ramah perempuan dan anak.

Tidak hanya DP3APPKB, Bagian Hukum dan Kerjasama Kota Surabaya juga mempunyai inovasi yang tak kalah menarik. Inovasi tersebut yaitu Si Kumis, yang digunakan untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya juga memiliki innovasi sosial, yakni PAVING GePREK, yang digunakan untuk mengurangi angka keluarga miskin.

Tidak kalah dengan PD lainnya, dari jajaran kecamatan di Surabaya juga memiliki berbagai inovasi unggulan untuk melayani masyarakat. Salah satunya, seperti inovasi ADIDAYA yang dimiliki oleh Kecamatan Pabean Cantian. Inovasi ini digunakan untuk melayani pemberdayaan anak difabel.

Ada juga inovasi CAKSODIKIN yang dimiliki oleh Kecamatan Pakal. Inovasi tersebut digunakan sebagai alat mendata bantuan untuk warga kurang mampu. Selain itu, Kecamatan Pakal juga memiliki inovasi BEBRAYAN yang digunakan untuk berbagi dengan karyawan kepada warga kurang mampu.

Tak kalah dengan Kecamatan Pakal, Kecamatan Rungkut memiliki inovasi Dapur Berkah untuk mengakses makanan sehat kepada kelompok sasaran. Disamping itu, ada Kecamatan Sawahan yang memiliki inovasi Dapur Umum, yang digunakan untuk kesejahteraan lansia, disabilitas, dan yatim piyatu. Selain Dapur Umum, Kecamatan Sawahan juga punya inovasi Relawan Tanpo Sambat yang digunakan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial.

Sementara itu, di Kecamatan Semampir ada inovasi KAS-RPA Sidotopo dan KAS-RPA Wonokusumo yang digunakan untuk lingkungan ramah perempuan dan anak. Selain itu, di Kecamatan Tambaksari juga ada inovasi SI PUSPA yang digunakan untuk Sinergi Puspaga, PKBM, dan PPA.

Sedangkan di Kecamatan Tegalsari, ada inovasi Pelayanan Dapur Umum, yang digunakan untuk bantuan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di Kecamatan Mulyorejo, ada inovasi RUMAH KAMU yang digunakan untuk ruang anak. Selain itu, juga ada PARKUSDIWA, yakni inovasi parkir khusus disabilitas dan wanita. Yang terakhir, inovasi dari Kecamatan Wonocolo, yakni layanan Care yang digunakan untuk melayani masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungi Labuan Cermin, Gubernur Harum Terkesima: Ini Kelas Dunia!

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Usai meninjau proyek pembangunan penahan abrasi di kawasan pesisir Kecamatan Biduk-Biduk, Selasa (15/7/25) Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud (Harum) menyempatkan diri mengunjungi salah satu destinasi wisata unggulan yang dimiliki Kabupaten Berau yakni Labuan Cermin.

Terletak di tengah hamparan hutan tropis dan perbukitan yang asri, Labuan Cermin kembali memukau sang gubernur. Dengan air sebening kaca dan fenomena unik berupa dua lapisan air tawar di permukaan dan asin di dasar Labuan Cermin tidak hanya menjadi magnet wisatawan, tetapi juga simbol kekayaan hayati Kalimantan Timur yang perlu dijaga.

Gubernur Harum tampak menikmati suasana dan panorama alami yang disuguhkan Labuan Cermin, didampingi oleh Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dan jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kunjungan tersebut, Harum menyampaikan kekagumannya terhadap potensi pariwisata yang belum sepenuhnya terekspos ini.

“Destinasi wisata ini sangat luar biasa. Ini baru benar-benar yang namanya world-class, kelas dunia,” ujar Harum.

Ia menilai, meski Kabupaten Berau sudah dikenal dengan pesona Maratua, Kakaban dan Derawan, namun Labuan Cermin tak kalah menawan. Justru, menurutnya, destinasi ini menawarkan pengalaman yang unik dan sangat berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan Kaltim, bahkan Indonesia.

Lebih lanjut, Harum menegaskan bahwa pengembangan pariwisata bahari, khususnya di Kabupaten Berau, telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur. Komitmen itu, kata dia, harus diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

“Kami dari Pemprov Kaltim bersama jajaran Pemkab Berau, termasuk Ibu Bupati Sri Juniarsih, akan membenahi seluruh sarana dan prasarana, termasuk transportasi dan akomodasi. Homestay, restoran, hingga fasilitas penunjang lainnya akan kami siapkan,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penyediaan penginapan khas seperti vila atau saung-saung yang menyatu dengan alam, agar wisatawan bisa merasakan pengalaman menginap yang tak terlupakan.

Dari sisi infrastruktur, Gubernur Harum menilai akses darat menuju Labuan Cermin sudah sangat memadai, begitu pula dengan ketersediaan jaringan internet.

Menurutnya, tinggal dilakukan pemantapan dan promosi yang lebih masif agar destinasi ini dikenal luas, baik oleh wisatawan lokal, nasional, maupun mancanegara.

“Sekarang tinggal bagaimana kita mempromosikan destinasi ini agar wisatawan dari seluruh dunia bisa datang dan menikmati keindahan Labuan Cermin,” tutupnya. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Cegah Bullying di MPLS, Wali Kota Surabaya Gaungkan Sekolah Ramah Anak

Penulis
Syifa
-

Memasuki tahun ajaran baru, Pemerintah Kota (Penkot) Surabaya menekankan pentingnya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang gembira, ramah, dan bebas dari bullying. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, secara tegas menginstruksikan seluruh sekolah, khususnya jenjang Sekolah Dasar (SD) dan SMP untuk menciptakan suasana MPLS yang menyenangkan dan penuh kasih sayang.

“Karakter anak-anak ini akan dimulai dari MPLS, sehingga suasana yang gembira dan nyaman akan membuat siswa betah di sekolah, sementara pengalaman negatif di awal justru dapat membangun rasa tidak percaya diri pada diri siswa. Maka di situlah disiapkan sekolah yang penuh rasa kasih sayang, penuh rasa gembira, penuh dengan rasa agama,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, melalui siaan persnya, Rabu (16/7).

Wali Kota Eri Cahyadi, juga menegaskan kembali komitmen Pemkot Surabaya terhadap jam sekolah hingga pukul 12.00 WIB, yang kemudian dilanjutkan dengan program pengembangan bakat, minat, dan kebangsaan hingga pukul 14.00 WIB. Hal ini bertujuan untuk memastikan kenyamanan siswa dalam belajar akademik sekaligus membentuk karakter mereka agar mampu berinteraksi dengan lingkungan secara positif.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh, menjelaskan bahwa program anti-bullying dan toleransi menjadi fokus utama dalam MPLS. “Anti-bullying dan toleransi itu kan sudah kita terapkan sebenarnya dari periode yang kemarin-kemarin. Bagaimana siswa saling membantu di sekolah, tanpa memandang agama, status sosial, atau latar belakang lainnya,” kata Yusuf.

Menurut Yusuf, fenomena bullying terjadi karena kurangnya keberanian anak untuk mengungkapkan pendapat, menolak hal yang tidak benar, atau memberitahukan jika ada sesuatu yang tidak beres. Oleh karena itu, Dispendik mendorong penguatan karakter “wani” atau berani pada siswa, yaitu berani berpendapat, berani bicara, berani memberitahu, dan berani menolak jika ada hal yang tidak benar.

Ia menambahkan, untuk mengantisipasi adanya praktik-praktik bullying diperkuat dengan adanya Satuan Tugas (Satgas) Anti-Bullying di setiap sekolah. Satgas melibatkan berbagai elemen, termasuk OSIS, Organisasi Pelajar (ORPES), dan unit seperti UKS (Usaha Kesehatan Sekolah).

Selain itu, ujar Yusuf kakak-kakak kelas juga akan mengenalkan berbagai ekstrakurikuler yang ada di sekolah, memberikan pilihan bagi siswa baru untuk mengembangkan minat dan bakat mereka.“Dengan adanya Satgas ini, diharapkan tidak ada lagi kasus perundungan yang terjadi,” harapnya.

Terakhir, Yusuf mengatakan bahwa MPLS yang bertema “Sekolahku, Rumahku, Guruku, Orang Tuaku” ini bertujuan untuk membentuk karakter, mengenalkan lingkungan sekolah, dan membangun interaksi positif antar siswa baru dengan kakak kelas. “Kami berharap MPLS yang akan berjalan satu minggu ini, menjadi awal masuk sekolah yang menyenangkan bagi para siswa dan bebas dari bullying,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Dudy: Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci Sukses Penyelenggara Transportasi Haji

Penulis
Syifa
-

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan pihak terkait atas kelancaran operasional transportasi haji tahun 1446 H/2025 M. Menhub Dudy menilai keberhasilan ini tak lepas dari kolaborasi erat lintas kementerian, lembaga, serta mitra penyelenggara transportasi. Hal tersebut disampaikan Menhub saat menghadiri acara Penutupan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji yang digelar Kementerian Agama RI di Jakarta, Senin (14/7).

“Pelaksanaan ibadah haji bukan hanya soal keagamaan, tapi juga menyangkut pengelolaan transportasi dalam skala besar. Alhamdulillah, berkat sinergi yang kuat, seluruh tahapan dari embarkasi, debarkasi, hingga pergerakan jemaah di dalam dan luar negeri berjalan tertib dan aman,” ujar Menhub Dudy.

Pada penyelenggaraan haji tahun ini, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengkoordinasi 525 kloter penerbangan dari 14 embarkasi di seluruh Indonesia menuju Arab Saudi. Pelayanan transportasi didukung oleh tiga maskapai penerbangan yakni Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudia Airlines. Kemenhub juga memastikan dukungan teknis, layanan bandara, hingga pengaturan slot time penerbangan berjalan optimal.

“Kami bekerja 24 jam bersama operator bandara, maskapai, otoritas navigasi udara, dan pemerintah Arab Saudi. Semua pihak memberikan komitmen terbaik agar jemaah bisa berangkat dan pulang dengan selamat, nyaman, dan tepat waktu,” tambahnya.

Meski berjalan lancar, Menhub menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi haji, baik dari sisi waktu tempuh, kenyamanan, maupun integrasi data antarlembaga. Hal ini dinilai penting sebagai upaya perbaikan berkelanjutan di masa mendatang.

“Setiap penyelenggaraan haji adalah ladang pembelajaran. Kita harus pastikan, tahun depan lebih baik dari tahun ini. Kemenhub siap meningkatkan kualitas fasilitas, sistem koordinasi, dan terus berinovasi dalam pelayanan,” tegas Menhub Dudy.

Menhub juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung layanan transportasi haji, mulai dari Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Imigrasi, maskapai, operator bandara, hingga petugas lapangan yang bekerja tanpa lelah.

“Melayani tamu Allah adalah kehormatan dan tanggung jawab besar. Kementerian Perhubungan akan terus hadir dan berkontribusi secara maksimal dalam penyelenggaraan ibadah haji,” imbuhnya.

Pada musim haji 1446 H/2025 M, Indonesia memberangkatkan sebanyak 203.149 jemaah dan 4.210 petugas haji ke Tanah Suci.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Menteri Agama Nassarudin Umar dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Atasi Polusi Udara, Pemprov DKI Perkuat Kerja Sama Lintas Daerah

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terus memperkuat upaya pengendalian pencemaran udara dengan strategi lintas sektoral maupun daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas udara Jakarta yang masih kerap memburuk akibat berbagai faktor, baik lokal maupun regional.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, penurunan kualitas udara di Jakarta tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas di dalam wilayah, tetapi juga oleh kondisi meteorologi dan kontribusi dari daerah-daerah aglomerasi di sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.

“Sumber pencemar udara Jakarta dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan faktor meteorologi, seperti angin, suhu, serta cuaca. Oleh karena itu, kerja sama lintas wilayah menjadi sangat penting,” ungkap Asep, di Jakarta, pada Selasa (15/7).

Ia menyampaikan, berdasarkan inventarisasi emisi yang telah dilakukan, sektor transportasi dan industri masih menjadi dua sumber utama pencemar udara di Jakarta. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta berfokus pada pengendalian emisi dari dua sektor tersebut.

“Langkah-langkah strategis yang telah kami lakukan, antara lain mendorong penggunaan transportasi umum massal, mewajibkan uji emisi kendaraan bermotor disertai penegakan hukum terutama untuk kendaraan berat, hingga pengawasan ketat terhadap industri seperti melakukan pengukuran emisi menerus pada industri yang berpotensi melakukan pencemaran,” ujarnya.

Selain itu, upaya penghijauan, pengendalian pembakaran sampah, serta penjajakan penerapan Kawasan Rendah Emisi Terpadu (KRE-T) juga terus digalakkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk memperbaiki kualitas udara secara berkelanjutan.

Asep menuturkan, perubahan perilaku masyarakat dalam bermobilitas, seperti lebih memilih berjalan kaki, bersepeda, atau menaiki transportasi umum, juga merupakan bagian penting dari solusi jangka panjang.

Tak hanya itu, DKI Jakarta kini mulai mendorong kerja sama konkret dengan daerah-daerah penyangga untuk bersama menurunkan emisi, khususnya dari sektor industri.

“Kami mendorong Pemda di sekitar Jakarta untuk lebih ketat mengawasi industri di wilayah mereka, agar tidak mencemari udara yang kemudian terbawa ke Jakarta. Koordinasi intensif dengan Pemda sekitar akan terus kami lakukan. Kami akan bahas bersama sumber pencemar dan menyusun aksi bersama untuk pengendaliannya,” urainya.

Asep menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Dalam Negeri, untuk turut memfasilitasi koordinasi antarwilayah guna memperkuat langkah ini. “Upaya penegakan hukum di daerah aglomerasi Jakarta juga dilakukan intensif oleh Menteri Lingkungan Hidup. Kami sangat mengapresiasi komitmen Bapak Menteri tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Asep menjelaskan, keterlibatan mitra atau donor internasional juga dibuka lebar demi mendukung program-program pengendalian pencemaran udara secara kolaboratif. Langkah strategis ini menunjukkan keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam menjawab tantangan polusi udara yang bersifat lintas batas. “Upaya dan langkah ini diharapkan dapat menghasilkan dampak yang nyata bagi kesehatan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan Jakarta,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...948949950...4,919Halaman 949 dari 4,919