Beranda blog Halaman 948

Jadwal Samsat Keliling di Jakarta dan Sekitarnya Hari Ini, Kamis: Cek Lokasi dan Syaratnya

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling di berbagai wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Kamis (17/7). Layanan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan secara lebih mudah dan cepat, tanpa perlu datang ke kantor Samsat induk.

Melalui akun resmi X (Twitter) @tmcpoldametro, Polda Metro Jaya mengumumkan lokasi dan jadwal Samsat Keliling hari ini di 14 titik strategis yang tersebar di Jadetabek. Berikut daftar lengkapnya:

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling Jakarta dan Sekitarnya:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat & Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Utara: Samsat Jakarta Utara & Itali Mall Artha Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Barat: Mall Citraland (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Selatan: Samsat Jakarta Selatan (09.00–15.00 WIB) & Gudang Sarinah Cikoko Pancoran (09.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Timur: Samsat Jakarta Timur & Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Tangerang: Alun-Alun Cibodas & Foodmosphere Busway Shelter (09.00–13.00 WIB)

  • Serpong: Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB) & ITC BSD (16.00–19.00 WIB)

  • Ciledug: Giant Poris Ruko Batu Ceper & Fresh Market Green Lake City (09.00–12.00 WIB)

  • Ciputat: Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–11.00 WIB)

  • Kelapa Dua: Gading Town House Square (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Bekasi: Samsat Kota Bekasi (08.00–12.00 WIB)

  • Kabupaten Bekasi: Samsat Kabupaten Bekasi (09.00–14.00 WIB)

  • Depok: Samsat Depok (08.00–14.00 WIB)

  • Cinere: Samsat Cinere (08.00–14.00 WIB)

Syarat dan Ketentuan Bayar Pajak di Samsat Keliling

Wajib pajak yang hendak menggunakan layanan ini perlu membawa dokumen sebagai berikut:

  • KTP asli dan fotokopi sesuai nama di STNK

  • BPKB asli dan fotokopi

  • STNK asli dan fotokopi

Perlu dicatat, layanan Samsat Keliling hanya melayani pembayaran pajak tahunan. Untuk pengurusan pajak kendaraan lima tahunan, penggantian pelat nomor, atau balik nama, wajib pajak tetap harus datang ke kantor Samsat setempat.

Alternatif Online: Bayar Pajak Lewat Aplikasi SIGNAL

Sebagai alternatif, masyarakat juga bisa membayar pajak kendaraan bermotor secara online melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL). Aplikasi ini tersedia untuk pengguna di 33 provinsi dan memungkinkan pembayaran tanpa antre serta pengiriman STNK langsung ke alamat rumah.

Namun, layanan aplikasi SIGNAL hanya bisa digunakan jika kendaraan tidak memiliki tunggakan lebih dari satu tahun. Jika ada tunggakan lebih dari satu tahun, pembayaran hanya bisa dilakukan di kantor Samsat secara langsung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Masih Tersedia di Lima Lokasi Jakarta, Ini Syarat dan Biayanya

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan SIM Keliling pada Kamis (17/7) di lima titik strategis wilayah DKI Jakarta. Layanan ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku.

Melalui akun resmi X (dulu Twitter) @TMCPoldaMetro, Ditlantas menginformasikan bahwa layanan SIM Keliling dibuka mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB di lokasi berikut:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Barat: Mall Citraland

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Warga yang ingin memanfaatkan layanan ini diimbau untuk mempersiapkan sejumlah dokumen persyaratan. Adapun syarat perpanjangan SIM yang harus dibawa meliputi:

  • Fotokopi KTP yang masih berlaku

  • SIM asli yang masih aktif masa berlakunya

  • Bukti pemeriksaan kesehatan

  • Bukti hasil tes psikologi yang dilakukan melalui aplikasi Simpel Pol

Penting untuk diketahui bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM golongan A dan C yang masih aktif. Jika masa berlaku SIM sudah habis, meskipun hanya terlambat satu hari, pemilik SIM wajib mengajukan permohonan pembuatan SIM baru di kantor Satpas atau lokasi yang ditentukan oleh kepolisian.

Biaya Perpanjangan SIM Terbaru Sesuai Aturan

Biaya perpanjangan SIM mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Polri. Rinciannya adalah sebagai berikut:

  • SIM A: Rp80.000

  • SIM C: Rp75.000

Selain biaya utama tersebut, pemohon juga akan dikenakan biaya tambahan untuk tes psikologi dan pemeriksaan kesehatan, yang pelaksanaannya dapat diakses melalui aplikasi Simpel Pol.

Dengan adanya layanan SIM Keliling ini, Ditlantas Polda Metro Jaya berharap masyarakat dapat lebih mudah dalam memperpanjang masa berlaku SIM mereka secara tepat waktu tanpa perlu antre panjang di kantor Satpas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Hari Ini Didominasi Cerah dan Berawan, Suhu Capai 32 Derajat

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa cuaca di wilayah DKI Jakarta hari ini, Kamis (17/7), akan didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan sejak pagi hingga malam hari.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman resmi BMKG, cuaca cerah diprakirakan terjadi pada pagi hari di wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat. Sementara itu, kawasan Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur akan mengalami cuaca cerah berawan.

Memasuki siang hari, BMKG menyebutkan seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, diperkirakan tetap berada dalam kondisi cerah. Kondisi cuaca ini diprediksi berlanjut hingga sore hari di keenam wilayah administratif ibu kota tersebut.

Namun, perubahan kondisi mulai tampak pada malam hari. BMKG memperkirakan cuaca berawan akan terjadi di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Sementara itu, Jakarta Barat diprakirakan akan mengalami cuaca cerah berawan.

Selain prakiraan cuaca, BMKG juga melaporkan bahwa suhu udara di Jakarta hari ini berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celsius. Adapun tingkat kelembapan udara diperkirakan berada dalam rentang 55 hingga 93 persen, yang masih tergolong normal untuk wilayah tropis seperti Jakarta.

Prakiraan cuaca ini dapat menjadi acuan penting bagi masyarakat yang hendak beraktivitas di luar ruangan. BMKG mengimbau warga untuk tetap memperhatikan kondisi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi kemungkinan perubahan cuaca secara mendadak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

100 Anak Tak Mampu di Kota Cimahi Mulai Masuk Asrama Sekolah Rakyat

Penulis
Syifa
-
Sebanyak 100 anak dari keluarga tak mampu di Kota Cimahi, Jawa Barat akhirnya masuk asrama Sentra Abiyoso. Mereka resmi menjadi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto yang digelar perdana tahun ini.
 
Di antar para orang tua, mereka terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan petugas medis dari Klinik Sentra Abiyoso dan Dinas Kesehatan Kota Cimahi pada Senin (14/7/2025).
 
“Pemeriksaan kesehatan meliputi cek darah, tinggi badan, berat badan, ada pemeriksan telinga dan mata. Lalu ada pemeriksaan labolatorium,” ujar Kepala Klinik Sentra Abiyoso, Putu Yusella Eka di lokasi.
 
Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi siswa SMP di Sekolah Rakyat. Apabila hasilnya diketahui ada siswa yang mengalami penyakit menular seperti tuberkulosis (Tb), maka masuk asramanya akan ditunda terlebih dahulu. Selain pemeriksaan, para siswa juga akan mengikuti tes kebugaran.
 
“Dari hasil pemeriksaan ini nanti akan kita seleksi mana yang bisa langsung masuk pembelajaran dan ke asrama mana yang tidak. Anak-anak yang tidak masuk langsung, jangan khawatir karena arahan Pak Presiden kami akan sembuhkan dulu sehingga anak bisa masuk, jadi tidak gugur,” katanya.
 
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Cimahi mengatakan, anak-anak yang sudah terdaftar sebagai siswa Sekolah Rakyat di Kota Cimahi itu masuk kategori desil 1 atau sangat miskin dan desil 2 atau miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
 
“Ada juga desil 5 6 7 (mendaftar) kita verifikasi sampai betul-betul laik di sekolahkan di sekolah rakyat,” kata Supijan.
 
Anak-anak itu akan berada di asrama sampai mengikuti berbagai pembelajaran secara gratis karena biayanya ditanggung pemerintah.
 
“Ada kesampataan kedisiplinan agama olahraga, semua lengkap yang ada di kurikulum berasrama jadi pola sekolah berasrama. Fasilitas yang didapat anak sekolah mulai makan baju alat tulis tas sudah disediakan sudah ada anggarannya semuanya dibiayai oleh pemerintah,” jelas Supijan.
 
Sedangkan untuk tenaga kependidikannya, kata dia, sedang dalam proses oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Dinas Sosial Kota Cimahi hanya menyiapkan siswanya saja. “Tenaga guru informasinya masih dalam tahap seleksi di Kemensos,” ujar dia.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Dody Tinjau Sekolah Rakyat di NTB, Tahap Kedua Siap Dimulai September 2025

Penulis
Syifa
-

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau secara langsung digunakannya Sekolah Rakyat (SR) Sentra Paramita di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (14/07). Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian PU dalam memastikan kesiapan infrastruktur pendidikan guna mendukung program Sekolah Rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto di seluruh Indonesia.

Sentra Paramita merupakan salah satu dari 63 SR lokasi tahap pertama yang telah selesai direnovasi. Lokasi ini difungsikan sebagai sarana pendidikan jenjang SMP dengan kapasitas 4 rombongan belajar dan total daya tampung sekitar 100 siswa.

Dalam tinjauan tersebut, Menteri Dody ingin memastikan kesiapan fasilitas sekolah yang terdiri atas gedung ruang kelas bersama, wisma siswa, musala, gedung kesenian, hingga aula dan perpustakaan tersebut. “Untuk SR Sentra Paramita, anggarannya sekitar Rp5–6 miliar, karena merupakan sekolah rintisan. Jadi penanganan yang dilakukan oleh Kementerian PU adalah renovasi dari bangunan yang sudah eksisting. Harapannya maintenance SR dapat dilakukan dengan baik oleh Kementerian Sosial melalui dinas sosial,”ujar Menteri Dody.

Menteri Dody berharap, SR Sentra Paramita dapat menjadi percontohan SR yang mampu menjangkau wilayah-wilayah terpencil dengan kualitas fasilitas yang memadai. Di samping itu, Menteri Dody juga ingin menegaskan bahwa proyek SR Tahap I ini baru merupakan langkah awal dari rencana pembangunan SR berskala lebih besar.

“Total nilai kontrak untuk pembangunan 63 lokasi SR Tahap IA di seluruh Indonesia sebesar Rp322 miliar. 63 lokasi tersebut tersebar di 24 provinsi,” kata Menteri Dody.

Dalam pembangunan SR Tahap I ini, Kementerian PU melaksanakan pekerjaan fisik selama 65 hari kalender sejak kontrak ditandatangani pada 10 Mei 2025.

Lebih lanjut, Menteri Dody juga menyampaikan bahwa pembangunan SR Tahap II direncanakan dimulai pada bulan September 2025. “Direncanakan, pada bulan September kita mulai groundbreaking untuk SR Tahap II. Karena pada Juni 2026, ditargetkan seluruh pembangunan SR harus sudah selesai. Dan anggaran untuk 1 sekolah sekitar Rp200–300 miliar tergantung luasannya berapa hektare,” tambah Menteri Dody.

Melalui pembangunan SR, pemerintah menargetkan peningkatan akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan berada di wilayah yang selama ini sulit dijangkau layanan pendidikan formal. Proyek ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun sumber daya manusia unggul melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan inklusif.

“Peran Kementerian PU dalam program SR difokuskan pada pembangunan infrastrukturnya, sementara untuk operasionalnya merupakan peran Kementerian Sosial. Diharapkan, kolaborasi antara Kementerian PU dan Kementerian Sosial berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung kesuksesan program SR di seluruh Indonesia,” tandas Menteri Dody.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung Program One Village One Product, BPOM Terbitkan 20 Izin Edar untuk UMKM di Wilayah NTT

Penulis
Syifa
-

Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menyerahkan 20 nomor izin edar (NIE) kepada pelaku usaha UMKM di wilayah Nusa Tenggara Timur di Kantor Bupati Manggarai Barat, Senin (14/7/2025). Penyerahan izin edar ini merupakan salah satu keluaran program One Village One Product (OVOP) yang digagas Gubernur NTT.

Program One Village One Product merupakan program satu desa satu produk unggulan yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal dengan mengembangkan produk unggulan dari setiap desa di seluruh NTT. Gubernur NTT menyampaikan gagasan program ini adalah untuk mendistribusikan keadilan ekonomi ke seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila ke-5 Pancasila ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’.

“Kita, NTT, punya banyak potensi dari sumber daya alam sampai sumber daya manusia. Misalnya biji kopi kita itu harganya sekitar 150 ribu per kilogram, tetapi kalau kita olah atau hilirisasi itu harganya bisa naik menjadi 800 ribu per kilogram atau lebih dari 5 kali lipat,” ujar Gubernur NTT yang biasa disapa Melki.

Namun, agar produk seperti kopi tadi bisa naik harga dan pasar penjualannya hingga ekspor diperlukan pengelolaan yang baik, termasuk standar. Untuk itu, dibutuhkan peran BPOM dalam menyukseskan program ini agar produk tersebut memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi pangan.

“Pelaku usaha dapat menerapkan standar BPOM yang diakui secara internasional. Oleh karena itu, kegiatan penyerahan izin edar hari ini sangat berpengaruh kepada kami dan pelaku usaha karena ini merupakan bentuk pengangkatan terhadap martabat dan kepercayaan diri para pelaku UMKM NTT,” jelas Melki.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyambut baik program One Village One Product ini karena UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian nasional Indonesia. “Produk Domestik Bruto dari sektor UMKM mencapai 60,51% dan menyerap 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Terkait UMKM obat dan makanan, sampai dengan Maret 2025, 1.207 UMKM obat bahan alam, 1.183 UMKM kosmetik, dan 10.111 UMKM pangan olahan memiliki produk terdaftar di BPOM,” jelasnya.

Dengan potensi yang besar, BPOM berupaya untuk terus memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM. “Keberpihakan BPOM kepada UMKM melalui dukungan serta fasilitasi kemudahan berusaha agar UMKM dapat mematuhi regulasi dan memenuhi standar, antara lain asistensi regulatori, pendampingan, dan keringanan biaya perizinan,” lanjutnya.

Sejak 2024, Balai Besar POM di Kupang yang menaungi wilayah pengawasan obat dan makanan di Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai inovasi. Salah satu inovasinya adalah Pendampingan Percepatan Perizinan Terintegrasi (Pepetin) UMKM 7 in 1. Inovasi ini telah diterapkan dan menggulirkan 33 NIE pangan olahan, 6 NIE kosmetik, dan 2 NIE obat bahan alam.

Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng mewakili Bupati Manggarai Barat sangat bangga dan berbahagia karena UMKM di wilayah ini dibantu untuk mendapat izin edar BPOM. “Izin edar ini menjamin keamanan produk yang diproduksi pelaku usaha sehingga bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan, perwakilan CV Matahari Prima Elysabeth yang hari ini menerima NIE produknya. Ia menyebut dengan adanya izin edar ini, pelaku usaha tidak perlu ragu lagi dalam memasarkan produk. “Kami bisa memasarkan produk ke luar kota atau bahkan ke luar provinsi,” jelasnya. Ia juga mengajak para pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu dalam mengurus izin edar BPOM karena sangat bermanfaat untuk keberlangsungan usaha.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Simak Penjelasan Kepala Bapanas Tentang Praktik Pencampuran pada Beras Premium

Penulis
Syifa
-

Pemerintah saat ini tengah membenahi perberasan nasional dengan mendorong produsen beras, terutama beras premium, agar dapat memperhatikan secara serius terhadap kualitas dan mutu berasnya sesuai label yang diberikan. Upaya penertiban ini dilakukan semata-mata guna melindungi masyarakat sebagai konsumen.

Terkait itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengelaborasi bahwa langkah tegas pemerintah harus diterapkan untuk perbaikan tata niaga perberasan. Menurutnya, tenggat waktu selama 2 minggu telah diberikan agar produsen beras dapat melakukan evaluasi dan perbaikan.

“Sekarang pemerintah mau menertibkan. Kalau beras kemasan 5 kilo, isinya jangan 4,8 kilo. Tidak boleh. Untuk itu, 2 minggu yang lalu Bapak Menteri Pertanian mengundang Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan Polri, dan Kejaksaan terkait temuan lebih dari 200 merek beras premium yang tidak sesuai,” jawab Arief dalam wawancara cegat di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta pada Selasa (15/7).

“Penindakan ini untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen. Nanti silahkan membuktikan temuan pemerintah ini, kan setiap perusahaan punya QC (Quality Control). Apalagi sudah diberi waktu 2 minggu untuk perbaikan. Ini untuk memperbaiki sistem, supaya juga jangan konsumen dapat beras yang tidak sesuai labelnya,” kata Arief lagi.

Arief mengatakan pemerintah telah menetapkan persyaratan mutu dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Harapannya para pelaku usaha dapat mengimplementasikan ketetapan tersebut. Salah satu indikator pembeda antara beras medium dan premium adalah butir patah atau broken.

“Standar mutu beras sudah ada di Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023. Kemudian jenisnya apa saja dan HET juga. Kalau HET beras premium itu Rp 14.900 per kilo (Zona 1). Broken-nya maksimal 15 persen. Kalau kita ikut standar internasional, lebih ketat lagi, karena beras premium di luar negeri bisa maksimal di level 5 persen,” ungkap Arief.

“Salah satu perbedaan beras premium dan medium itu ada di broken, di pecahannya. Pencampuran yang biasa dilakukan, itu maksudnya kan ada beras kepala atau beras utuh. Lalu ada pula beras pecah. Nah karena beras premium maksimal broken-nya 15 persen, beras kepala dan beras pecah tadi dicampur, sampai maksimal 15 persen,” beber Arief.

Dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023, yang dimaksud beras kepala adalah butir beras dengan ukuran lebih besar dari 0,8 sampai 1 butir beras utuh. Sementara, beras patah adalah butir beras yang berukuran lebih besar dari 0,2 sampai lebih kecil 0,8 dari butir beras utuh.

Adapun kelas mutu beras premium yang telah ditetapkan antara lain memiliki butir patah maksimal 15 persen, kadar air maksimal 14 persen, derajat sosoh minimal 95 persen, butir menir maksimal 0,5 persen, total butir beras lainnya (butir rusak, butir kapur, butir merah/hitam) maksimal 1 persen, butir gabah dan benda lain harus nihil.

“Apapun alasannya, kalau di packaging dilabeli beras premium, maksimal broken-nya harus 15 persen. Kadar airnya maksimal 14 persen, karena kalau konsumen dapat beras yang kadar airnya di atas 14 persen, itu nanti beras bisa cepat basi, karena berasnya terlalu basah,” pinta Arief.

Menanggapi isu beredarnya beras oplosan di masyarakat, Arief menegaskan pentingnya transparansi, khususnya terkait pencampuran beras yang dapat menyesatkan konsumen. Ia menegaskan, yang perlu menjadi perhatian adalah jangan sampai mencampurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang dijual dengan harga sesuai HET beras medium, lalu menjualnya dengan harga mendekati HET beras premium.

“Misalnya, beras SPHP dengan harga Rp 12.500 per kilo (Zona 1), kemudian dicampur dengan beras lain dan dijual seharga Rp 14.900 per kilo. Praktik seperti ini tidak dibenarkan. Tidak boleh, karena merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan yang berlaku. Ini karena ada subsidi dari negara,” tegas Arief.

Lebih lanjut, kondisi harga beras premium saat ini dalam pantauan Panel Harga Pangan Bapanas, per 15 Juli, rerata harga beras premium di Zona 1 berada di Rp 15.390 per kilogram (kg) atau 3,29 persen lebih dari HET. Sementara di Zona 2 berada di Rp 16.465 per kg atau 6,92 persen di atas HET dan Zona 3 di Rp 18.177 per kg atau 15,04 persen melampaui HET.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Satgas Pangan Periksa 25 Merek Beras 5 Kg, Dugaan Pelanggaran Takaran Menguat

Penulis
Syifa
-

Satgas Pangan Polri kembali memeriksa sejumlah produsen beras sebagai upaya penyelidikan kasus dugaan pelanggaran mutu dan takaran beras. Kepala Satgas pangan Brigjen Pol. Helfi Assegaf mengatakan bahwa penyidik Satgas Pangan Polri melakukan pemeriksaan terhadap 25 pemilik merek beras kemasan 5 kg lainnya.

Mulai hari ini penyidik Satgas Pangan Polri melakukan pemeriksaan terhadap 25 pemilik merek beras kemasan 5 kg lainnya, ujarnya pada Selasa (15/7).

Namun, dalam keterangannya Helfi belum menyebutkan secara rinci ke-25 pemilik merek beras kemasan 5 kg tersebut. Helfi juga belum mengungkap pemeriksa puluhan orang itu dilakukan hari ini semua atau tidak.

Helfi menjelaskan bahwa sebelumnya penyidik Satgas Pangan Polri sudah memeriksa sebanyak 6 produsen beras dan 8 merek beras kemasan 5 kg, serta total saksi yang diperiksa 22 orang.

Pemeriksaan tersebut untuk pendalaman, ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum atas dugaan penjualan beras dalam kemasan yang tidak sesuai komposisi yang tertera pada kemasannya, jelas Helfi.

Diketahui, sebelumnya Satgas Pangan Polri telah melakukan pemeriksaan dengan dugaan kasus yang sama terhadap empat produsen beras pada Kamis (10/7/2025) di Gedung Bareskrim. Keempat produsen yang dilakukan pemeriksaan antara lain, Wilmar Group, Food Station Tjipinang Jaya, Belitang Panen Raya (BPR), dan Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wakil Wali Kota Ambon Sidak ke Bulog, Pastikan Takaran Beras sesuai Standar

Penulis
Syifa
-

Wakil Wali Kota (Wawali) Ambon, Ely Toisutta, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang Bulog di kawasan Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe, guna memastikan bahwa kemasan beras 5 (lima) kilogram yang beredar di pasaran tetap sesuai standar dan tidak dikurangi takarannya, Rabu (16/7/25).

“Tadi sidak di Gudang Bulog kita hanya ingin memastikan bahwa takaran yang beredar di pasaran yang 5kg itu pas, dan sesuai hasil pengukuran mengunakan alat tera dinas Perindag, maka didapati takaran beras dari Bulog memang pas.” Kata Wawali dalam keterangannya usai sidak.

Lebih lanjut, Wawali menjelaskan bahwa isu takaran kurang muncul bukan dari pihak Bulog, namun dari masyarakat yang mendapai bahwa Beras SPHP yang mereka beli di pasaran takarannya tak sampai 5 kg.

“Sidak beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh satgas pangan provinsi sudah mendapati bahwa itu bukan dari bulognya tetapi dari pedagang nakal yang mengoplos beras itu sehingga takaran 5kg itu dia hanya ada di kisaran 4,7kg – 4,8kg” ujarnya

Menanggapi keresahan masyarakat, Satgas Pangan Kota Ambon pun dijadwalkan akan secara langsung turun ke sejumlah pasar, untuk memverifikasi laporan tersebut dan memastikan perlindungan konsumen.

“Nanti Satgas Kota Ambon akan turun ke pasar untuk mengecek kebenaran itu karena ada keresahan yang didapati di pasar bahwa beras 5kg itu takarannya tidak mencapai 5kg,” tutupnya.

Untuk diketahui, turut mendampingi Wawali dalam sidak dimaksud, Asisten II Sekkot, V. Kuncoro, Kepala Dinas Perindag, J. Loppies, dan Plt. Kepala Bagian Ekonomi dan SDA, H.C. Simatauw. Sebelumnya, Sidak juga telah dilakukan Dinas Perindag di Gudang Bulong di kawasan Halong, Kecamatan Baguala.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Jayapura Soroti Kampung Terpencil yang Belum Tersentuh Pemerintah

Penulis
Syifa
-

Usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Distrik di Kabupaten Jayapura, menarik perhatian serius Bupati Jayapura pada salah satu kampung yang berada di antara Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi, yakni Kampung Nendasi, Distrik Unurum Guay.

Bupati Jayapura Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., menceritakan usai lawatan dari Disrik Kaureh dan melanjutkan kunjungan kerja ke Distrik Unurum Guay, mengakui perihatin karena masih ada kampung-kampung yang belum tersentuh oleh Pemerintah.

“Kita akui Kabupaten Jayapura ini luas, banyak kampung yang belum tersentuh oleh pemerintah, karena aksesnya yang sulit dijangkau. Setelah mengetahuinya, komitmen pertama saya akan membangun infrastruktur berupa jalan untuk menghubungkan kampung satu ke kampung lainnya,” kata Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda saat diwawancara di Lapangan Apel Kantor Bupati Jayapura, Senin, 14/07/2025.

Diakui Bupati, masyarakat di Kampung Nendasi, Distrik Unurum Guay, masih sulit dijangkau karena akses jalan yang rusak, selain itu kampung tersebut aksesnya cukup jauh dari Kampung Lereh maupun Distrik Yapsi.

Bupati menegaskan agenda kunjungan kerja pemerintah daerah dengan melakukan perjalan ke kampung-kampung yang jauh ini, guna melihat secara langsung kondisi masyarakat yang ada di kampung-kampung tersebut. Jawaban untuk menjawab pergumulan masyarakat ini akan ditindaklanjuti di tahun 2026.

“Jadi dengan membuka distrik (pemekaran red), pastinya pembangunan kampung di daerah-daerah sekitar akan lebih merata, saya rencana tahun 2026 bukan hanya melakukan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemekaran distrik serta kampung,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...947948949...4,919Halaman 948 dari 4,919