Beranda blog Halaman 953

MPLS Ramah 2025 Dimulai, Kemendikdasmen Tinjau Pelaksanaan di SLB Cimahi

Penulis
Syifa
-

Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) Ramah 2025 resmi dimulai secara serentak di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik baru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan peninjauan langsung ke sejumlah sekolah, salah satunya di SLB Negeri A Citeureup, Cimahi, Jawa Barat.

Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Saryadi, hadir secara langsung untuk memantau pelaksanaan MPLS Ramah serta menyapa peserta didik baru. Ia menegaskan bahwa tujuan utama MPLS Ramah adalah mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik, termasuk fasilitas, ruang-ruang pembelajaran, serta para guru yang akan mendampingi proses belajar mereka.

“Kegiatan MPLS Ramah ini harapannya dapat membangun hubungan positif antara murid dan seluruh warga sekolah. Adik-adik yang baru bergabung perlu mengenal siapa saja yang akan mendukung proses belajar mereka ke depan,” ujar Saryadi.

Lebih lanjut, Saryadi menyampaikan bahwa MPLS Ramah menjadi sarana penting untuk menumbuhkan rasa aman dan semangat belajar. Interaksi yang terjalin antara peserta didik dan guru juga diharapkan dapat mendorong perkembangan anak sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya masing-masing. Ia turut menekankan pentingnya peran serta orang tua dalam mendukung proses adaptasi ini.

“Semoga kegiatan MPLS ini memberikan makna yang sesungguhnya dan menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan, agar adik-adik bisa berkembang sesuai potensinya,” tambahnya.

Kepala SLBN A Citeureup Cimahi, Gun Gun Guntara, menuturkan bahwa pendekatan awal yang diterapkan sekolah adalah memastikan anak-anak merasa senang terlebih dahulu sebelum diperkenalkan pada program-program pembelajaran. “Mereka harus senang dulu untuk ikut sekolah di sini. Setelah itu, baru dilakukan pengenalan terhadap guru, ruang kelas, atau program lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia MPLS SLBN A Citeureup, Yopi Yuliana, menjelaskan bahwa kegiatan MPLS tahun ini diikuti oleh 26 peserta didik baru dan 55 peserta didik naik jenjang. Pelaksanaan MPLS berlangsung selama lima hari, dari pukul 06.30 hingga 11.00 WIB, menyesuaikan dengan kondisi siswa.

Selama MPLS, siswa mengikuti berbagai kegiatan yang dirancang untuk mendukung penguatan karakter dan keterampilan dasar, di antaranya adalah pendalaman 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, penguatan nilai-nilai Pancawaluya, literasi melalui metode mendongeng, penyuluhan bahaya NAPZA oleh TNI/POLRI, senam Anak Indonesia Hebat, serta penampilan potensi peserta didik.

Untuk mendukung keterlibatan orang tua, sekolah menyediakan grup WhatsApp yang berisi orang tua murid baru dan guru-guru panitia MPLS dan SPMB, agar informasi penting seperti jadwal dan ketentuan kegiatan dapat tersampaikan dengan jelas. Selain itu, bagi murid yang membutuhkan pendampingan, orang tua dapat hadir mendampingi anak selama proses MPLS.

“Harapannya, peserta didik baru dapat mengenal sarana dan prasarana sekolah, memahami program, mengenal guru dan tenaga kependidikan, serta merasa aman dan mampu berbaur dengan warga sekolah. Kami juga berharap MPLS ini bisa menumbuhkan semangat dan motivasi anak-anak untuk bersekolah dengan baik di sini,” tutup Yopi.

Sofi, orang tua murid Mughni Kayyisi, murid baru jenjang TKLB, mengaku bahwa kegiatan MPLS hari pertama sudah berjalan dengan lancar dan aman. Ia pun berharap agar ke depannya senantiasa tidak ada hambatan apapun. “Harapan saya, dengan MPLS ini, semoga anak-anak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, guru, teman-temannya, sehingga ke depannya tidak ada kendala dalam menjalani kegiatan belajar,” ungkap Sofi.

Melalui pelaksanaan MPLS Ramah 2025, Kemendikdasmen berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya iklim sekolah yang inklusif, aman, dan menyenangkan. Lingkungan belajar yang positif diharapkan dapat mendukung setiap peserta didik untuk beradaptasi dengan baik, tumbuh percaya diri, dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kolaborasi KKP dan Korea Selatan Cetak Ahli Survei Laut di Indonesia

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkolaborasi dengan Korea Selatan menjalankan program Official Development Assistance – Korea-Indonesia Integrated Ocean and Fisheries Technology Training Center (ODA KIOTEC) untuk menghasilkan sumber daya manusia ahli di bidang survei laut. Program ini melibatkan 40 mahasiswa Pascasarjana penerima beasiswa ODA KIOTEC dari lima perguruan tinggi ternama di Indonesia, serta 8 orang perwakilan dari BPPSDM.

Para peserta program mengikuti pelatihan Multibeam Echo Sounder (MBES) yang berlangsung pada 7–10 Juli 2025 di Kantor KIOTEC, Ancol, Jakarta. MBES merupakan teknologi pemetaan dasar laut tiga dimensi yang kini menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan survei hidrografi, model ekosistem laut, dan perencanaan wilayah pesisir berbasis data. Materi pelatihan meliputi teori, praktik pengoperasian, pengambilan data di laut, serta analisis hasil survei.

Kegiatan pelatihan turut menghadirkan pakar survei laut seperti Wiwin Windupranata (ITB), Mochamad Riam Badriana (Ahli Survei Kelautan), serta tim teknis MTCRC. Kegiatan berlangsung interaktif, menggabungkan pendekatan akademik dan praktis yang memperkuat koneksi antara riset dan kebutuhan industri.

“Keterlibatan BPPSDM KP dalam pelatihan ini tidak hanya memperkuat kompetensi teknis, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mentransformasikan pendidikan vokasi serta memperluas jangkauan pelatihan di daerah melalui penyuluhan dan kurikulum adaptif,” kata Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) Rudi Alek Wahyudin, dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (11/7).

Penguasaan teknologi survei laut menjadi kunci dalam mendukung transisi menuju ekonomi biru berbasis sains . Pelatihan MBES telah mendapat pengakuan internasional sebagai endorsed Decade Action dalam kerangka United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021–2030). Endorsement ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas teknologi kelautan melalui pelatihan teknis, pendidikan pascasarjana, riset kolaboratif, dan pertukaran peneliti muda (Early Career Ocean Professionals/ECOPs), guna mendorong pemanfaatan ilmu kelautan dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Menurut Park Hansan, Director Marine Technology Cooperation Research Center (MTCRC) program ini mencerminkan kontribusi nyata dalam memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Korea, sekaligus memperluas pengaruh global melalui inisiatif UN Ocean Decade. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan seperti ini tidak hanya menjawab tantangan teknologi masa kini, tetapi juga membuka jalan bagi kolaborasi lintas negara dalam menciptakan laut yang berkelanjutan dan inklusif.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut penguatan kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program ekonomi biru di Indonesia. Pelaksanaan program itu untuk menjaga harmonisasi antara keberlanjutan ekosistem laut, pertumbuhan ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hangatnya Diplomasi di Élysée: Presiden Prabowo Hadiri Jamuan Santap Malam Privat Bersama Presiden Macron

Penulis
Syifa
-
Istana Élysée yang megah dan bersejarah menjadi saksi keharmonisan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis saat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri jamuan santap malam privat yang digelar oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, pada Senin malam, 14 Juli 2025, di Paris.
Setibanya di Istana Élysée, Presiden Prabowo turun dari kendaraan dan disambut oleh Kepala Protokol Negara Prancis. Presiden kemudian berjalan menyusuri barisan pasukan kehormatan yang berjajar rapi. Di ujung barisan, Presiden Macron menyambut langsung Presiden Prabowo dengan penuh kehangatan. Kedua pemimpin negara berjabat tangan dan melakukan sesi foto bersama sebelum memasuki ruang jamuan istana.
Jamuan tersebut digelar setelah perayaan Hari Nasional Prancis atau Bastille Day, yang juga menghadirkan Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan dalam parade militer di Place de la Concorde.
Di ruang jamuan yang ditata secara elegan, Presiden Prabowo disuguhi rangkaian hidangan khas Prancis. Dalam suasana penuh keakraban, kedua pemimpin negara memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis bagi kedua negara maupun global.

Jamuan santap malam di Istana Élysée dihelat bukan sekadar sebagai bentuk agenda protokoler semata, melainkan pula sebagai simbol diplomasi yang membentuk komitmen dan persahabatan dua bangsa untuk terus melangkah bersama di tengah dinamika global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadiri Rakor KPK RI, Wakil Wali Kota Cimahi Perkuat Komitmen Pemkot Cimahi Jujur, Bersih Dari Korupsi, Dan Berpihak Pada Rakyat

Penulis
Syifa
-
Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira didampingi jajaran Pemerintah Kota Cimahi menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (10/7/2025). Hal itu menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Cimahi dalam memperkuat kolaborasi antara KPK dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
“Saya hadir di Rapat Sinergi Pemberantasan Korupsi bukan sekadar menjalankan tugas. Tapi membawa niat tulus dan membuktikan bahwa Cimahi bisa bangkit, dipimpin dengan hati dan kejujuran,” ujarnya.
Diakui, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kota Cimahi pernah runtuh. “Kita pernah jatuh karena kesalahan yang sama, berulang kali. Tapi justru dari titik itulah kita harus belajar dan bangkit dipimpin oleh Pak Walikota Cimahi Ngatiyana bersama saya,” jelasnya.
Pihaknya menegaskan komitmen pemerintahan bersih dan bebas korupsi di masa kepemimpinannya di Pemkot Cimahi. Hal itu diwujudkan dalam pelayanan kepada masyarakat yang adil dan transparan.
“Saatnya membuktikan bahwa Kota Cimahi bisa dipimpin dengan jujur, bersih, dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Dalam arahannya kepada para kepala daerah dan pimpinan legislatif, Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak menyampaikan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. KPK berkolaborasi dengan jajaran pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance agar dalam penggunaan anggaran dan seluruh kegiatan pemerintahan dapat dilaksanakan secara akuntabel, efisien, dan efektif.
“Menjadi Gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi pimpinan DPRD bapak-bapak itu harus ingat bahwa bapak-bapak disumpah bekerja untuk negara dan bangsa ini,” katanya.
Anggaran negara dan anggaran daerah harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. “Pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan bangsa. Terutama bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.
Para kepala daerah dan pimpinan DPRD harus menyadari jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijaga sebaik-baiknya dengan tidak melakukan korupsi. “Diberikan tempat (jabatan) disini untuk apa? Membangun negeri ini, membangun daerah kita. Bukan korupsi,” tegasnya.

Pihaknya turut mengapresiasi komitmen kepala daerah yang aktif dalam upaya reformasi birokrasi. Diharapkan seluruh pejabat publik dapat bekerja dengan penuh integritas dan menjunjung nilai-nilai Pancasila serta mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berkeadilan,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Tumbuhkan Kepedulian Lewat Penyaluran Beasiswa Pendidikan

Penulis
Syifa
-

Dalam semangat berbagi dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar kegiatan sosial berupa penyerahan beasiswa pendidikan kepada ratusan anak dhuafa di lingkungan KPK. Acara yang berlangsung penuh kehangatan ini dihadiri Ketua KPK, Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, para pejabat struktural, pengurus Masjid Al-Ikhlas KPK, serta pembina rohani Islam.

Pemberian bantuan pendidikan ini merupakan komitmen lembaga dalam menanamkan nilai-nilai berbagi dan kebermanfaatan sosial bagi lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, kegiatan ini merupakan wujud refleksi diri serta penguatan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

“Kegiatan semacam ini perlu diperbanyak. Jika perlu, ke depannya kita adakan berbagai kegiatan sosial atau kesehatan lain, supaya keberadaan KPK bisa bermanfaat secara langsung bagi masyarakat dan lingkungan sekitar,” ujar Setyo dalam penyerahan secara simbolis di Masjid Al-Ikhlas, Gedung Merah Putih KPK, Jumat (11/7).

Senada dengan itu, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, turut mengapresiasi inisiatif yang dilakukan KPK. “Ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat. Dengan kegiatan, semoga bisa menambah dinamika kebaikan dan meningkatkan semangat kerja kita semua,” ujar Ibnu.

Adapun dalam laporan yang disampaikan Ketua Pengurus Rohani Islam KPK, Basuki Haryono, program ini berhasil menghimpun dana yang berasal dari zakat pegawai melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp33 juta dan infaq senilai Rp12 juta. Angka tersebut dikategorikan mulai dari tingkat SD sebesar Rp700.000, SMP sebesar Rp800.000, dan SMA sebesar Rp 900.000.

Bantuan pendidikan tersebut akan disalurkan dalam bentuk pemberian dana beasiswa kepada 162 anak yang terdiri dari 135 anak pegawai di lingkungan KPK, 17 anak di sekitar Gedung Merah Putih KPK, dan 10 anak di sekitar Gedung Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK Cawang.

Dengan kegiatan ini, KPK berharap penguatan karakter antikorupsi tidak hanya terwujud lewat pencegahan dan penindakan, melainkan melalui beragam aksi sosial yang mampu menumbuhkan empati, tanggung jawab, dan kebermanfaatan bagi sesama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekolah Rakyat Resmi Beroperasi, Pakai Pendekatan Empati ke Siswa

Penulis
Syifa
-

Sekolah Rakyat resmi beroperasi secara serentak di 63 titik di seluruh Indonesia yang ditandai dengan dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin (14/7). Sementara 37 titik lainnya akan menyusul pada akhir bulan ini. Pendekatan empati dipilih dalam masa pengenalan lingkungan ini.

“Kalau kami pendekatannya adalah pendekatan empati, kita tumbuhkan rasa kasih sayang kita, karena kita adalah sebagai pengganti dari orangtua, kita sebagai orangtua akan mengayomi sehingga nanti anak-anak kita belajar nyaman dengan lingkungannya,” kata Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 6 Jakarta Regut Sutrasto saat mengikuti kegiatan Pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Rakyat Tahun 2025 di SRMP 6 Bambu Apus, Jakarta Timur, Senin (14/7/2025).

Regut menjelaskan MPLS akan dilaksanakan selama lima hari terdiri dari pendidikan karakter, masa pengenalan lingkungan sekolah termasuk didalamnya pemakaian dan perawatan fasilitas sekolah, lalu pengenalan tata tertib dan jadwal kegiatan di sekolah.

“Untuk kegiatan MPLS hari ini yang pertama tadi ada kegiatan launching (secara daring) dengan Kementerian terkait, terus yang kedua nanti (siswa) ada tes kesehatan, terus tes kebugaran untuk mengecek tingkat kebugaran anak-anak kita,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa masa pengenalan dan orientasi lingkungan Sekolah Rakyat ini akan menekankan pada kenyamanan siswa. “Orientasi ini kita buat seramah mungkin pada anak, sehingga nanti anak jadi nyaman,” jelasnya.

MPLS di SRMP 6 Jakarta mengampu 75 siswa jenjang SMP yang terdiri dari 35 orang laki-laki dan 40 orang perempuan. Siswa terbagi kedalam 3 Rombongan Belajar (Rombel), masing-masing rombel 25 orang.

Siswa Sekolah Rakyat akan tinggal di asrama selama mengikuti kegiatan. Sebanyak 6 orang wali asuh bertugas mendukung layanan pendampingan siswa dan 2 orang wali asrama yang akan bertugas sebagai penanggungjawab kondisi asrama di Sekolah Rakyat.

“Setidaknya dengan diasramakan, pola hidup anak-anak kita akan lebih teratur, sesuai dengan salah satunya dalam tujuh kebiasaan yang tadi disampaikan,” kata Regut.

Ia menjelaskan meskipun para siswa di asrama selama mengenyam pendidikan, orangtua tetap akan diberikan kesempatan untuk menjenguk anaknya. “Pasti dijadwalkan nanti, untuk memberikan kesempatan bagi orang tua melepas rindu (pada anaknya),” ujarnya.

Sistem asrama tidak serta merta membuat siswa takut berjauhan dengan orangtua. Salah satu cerita datang dari Herlina Putri, ia merupakan anak seorang nelayan yang menjadi salah satu siswa SRMP 6. “Di sini kayak bagus banget, terus banyak temen aku yang baru,” kata Herlina.

Herlina menuturkan bahwa bersekolah di Sekolah Rakyat adalah keinginannya sendiri dan kelak ingin membanggakan orangtua. Ia senang bisa mendapatkan fasilitas sekolah yang lengkap. “Bagus banget, dapat kartu, peralatan mandi, lemari, sama itu meja belajar satu-satu,” jelasnya.

Terakhir, Regut berpesan kepada semua siswa SRMP 6 agar menguatkan semangat dan hati dalam mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat. “Kalian adalah pejuang-pejuang dalam meningkatkan masa depan kalian, tentunya harapan dari orang tua kalian, bisa kalian penuhi,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau MPLS, Gubernur Lampung Dorong Peningkatan Pendidikan Berkualitas dan Merata

Penulis
Syifa
-

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal meninjau pelaksanaan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan kegiatan belajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Lampung.

Di awal tahun ajaran baru, Gubernur meninjau langsung pelaksanaan MPLS di SMAN 3 Bandar Lampung pada Selasa (15/7/2025). Hal ini mempertegas komitmen Gubernur Rahmat Mirzani Djausal untuk memajukan dunia pendidikan di Provinsi Lampung.

“Saya sangat konsentrasi terhadap pendidikan, bagaimana mendidik masyarakat lampung, bagaimana mendidik anak-anak muda lampung agar menjadi generasi terbaik dalam 15 tahun kedepan,” ungkap Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza secara langsung memberikan arahan dan motivasi kepada peserta didik baru yang diterima di SMA Negeri 3 Bandar Lampung.

“Pak Gubernur ucapkan, selamat menikmati masa-masa sekolah di SMA dan Insya Allah, kalian akan menjadi penerus generasi bangsa yang terbaik,” kata Gubernur.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan langkah besar di dunia pendidikan, dengan mengambil kebijakan menghapuskan uang komite di seluruh sekolah negeri jenjang SMA, SMK, SLB se-Provinsi Lampung. Melalui kebijakan ini, nantinya, kebutuhan operasional sekolah akan dialihkan melalui APBD Provinsi Lampung.

Langkah ini ditempuh sebagai bentuk komitmen nyata Pemerintah Provinsi Lampung guna memastikan setiap anak di Provinsi Lampung dapat mengakses pendidikan yang berkualitas serta mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

“Tidak ada lagi uang komite, kepala sekolah hanya mengandalkan dana BOS, tapi gak apa-apa. Saya juga (dulu) dididik tidak menggunakan AC,” ujar Gubernur.

Julia Syaputri salah seorang siswa baru yang berasal dari SMP Negeri 32 Bandar Lampung mengungkapkan kegembiraannya dapat diterima di jenjang pendidikan lanjutan dan bertemu secara langsung dengan Gubernur Lampung, yang menurutnya merupakan pengalaman yang tidak dialami setiap siswa.

“Senang sekali bisa ketemu langsung sama Pak Gubernur,” ucapnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Gorontalo Dorong Optimalisasi Zakat untuk Kesejahteraan Masyarakat Boalemo

Penulis
Syifa
-

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mendorong optimalisasi pengelolaan zakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Boalemo. Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan pentasyarufan zakat yang digelar di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Senin (15/7/2025).

Pada kesempatan itu, Gubernur mengapresiasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Boalemo yang telah menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebesar Rp672.582.460. Dana tersebut bersumber dari zakat dan infak aparatur sipil negara (ASN) Boalemo dan telah disalurkan ke lima program prioritas, yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi.

“Ini bentuk pengelolaan zakat yang sangat baik. Saya berterima kasih kepada Pak Bupati dan jajaran Baznas atas kolaborasinya. Dana zakat ini harus benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. Kriterianya sudah jelas dalam agama,” kata Gubernur Gusnar.

Gubernur menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban agama yang tidak bisa ditawar-tawar. Zakat 2,5 persen, lanjut Gubernur, merupakan perintah langsung dari Allah yang harus ditaati umat Muslim.

“Ada yang langsung tergerak karena membaca ayat, ada juga yang perlu diingatkan berkali-kali. Tapi ini perintah dari langit, jelas dan tidak multitafsir,” tegasnya.

Gubernur juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk terus memperkuat peran Baznas sebagai lembaga resmi pengelola zakat agar manfaatnya semakin terasa di tengah masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu.

Selain menghadiri kegiatan pentasyarufan zakat, Gubernur Gusnar juga menyampaikan informasi terkait rencana kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Gorontalo pada 19 Juli 2025. Dalam kunjungan tersebut, Presiden dijadwalkan akan meresmikan Koperasi Merah Putih di Provinsi Gorontalo.

Kunjungan Gubernur ke Kabupaten Boalemo turut didampingi oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie. Keduanya dijadwalkan berada di Boalemo selama dua hari ke depan untuk melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah wilayah, antara lain Kecamatan Wonosari, Paguyaman, dan Paguyaman Pantai.

Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk meninjau langsung sejumlah persoalan infrastruktur yang dikeluhkan masyarakat, seperti jalan rusak, jembatan putus, serta pemukiman terdampak banjir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polda Jawa Barat Bongkar Sindikat Perdagangan Bayi Internasional

Penulis
Syifa
-

Polda Jawa Barat membongkar sindikat perdagangan bayi jaringan internasional yang telah beroperasi sejak 2023. Sebanyak enam balita diselamatkan dari pengungkapan ini.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Hendra Rochmawan mengungkap, lima balita di antaranya baru saja tiba di Mapolda Jabar dari Pontianak setelah menempuh perjalanan via Cengkareng. Sementara itu, satu balita lainnya sudah diamankan dari wilayah Jabodetabek.

Menurut Kabid Humas, dalam pengungkapan ini juga ditangkap 12 tersangka yang diperkirakan telah memperdagangkan sekitar 24 bayi. Ia menjelaskan bahwa para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda dalam sindikat ini.

“Ada yang berperan sebagai perekrut awal bayi, bahkan sejak masih dalam kandungan, ada juga yang bertugas merawat bayi, menampung, hingga membuat surat-surat identitas palsu seperti akta lahir dan paspor. Mereka juga terlibat dalam proses pengiriman bayi yang rencananya akan dikirimkan ke Singapura, jelasnya, Selasa (15/7).

Para tersangka ditangkap bersama barang bukti berupa surat-surat identitas, paspor, serta dokumen kepemilikan identitas korban juga telah disita.

Ditambahkan Dirreskrimum Polda Jawa Barat, dari 12 tersangka, salah satunya adalah berinisial SH/LSH. Ia merinci bahwa dari para tersangka, lima bayi berhasil diamankan di Pontianak yang rencananya akan dikirim ke Singapura dan sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen palsu.

“Kemudian, satu korban bayi juga kita amankan di Tangerang empat hari lalu, jelasnya.

Ia kemudian menekankan bahwa pihaknya masih terus melakukan pengembangan terkait bayi-bayi yang akan dikirim ke Singapura, dengan rencana akan bekerja sama dengan Divhubinter. Bayi-bayi tersebut kebanyakan berasal dari daerah Jawa Barat.

“Kasus ini sendiri berawal dari laporan salah satu orang tua yang melaporkan kasus penculikan anak, kemudian kita kembangkan. Dari keterangan tersangka, ada 24 bayi yang diduga terlibat, dan sejauh ini kita sudah mendapatkan 1 di Tangerang dan 5 di Pontianak yang rencananya akan dikirim ke Singapura. Kita masih terus melakukan pengembangan untuk menemukan bayi-bayi lainnya, jelas Dirreskrimum.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Bongkar Jaringan Internasional TPPO Bermodus Admin Kripto di Myanmar

Penulis
Syifa
-

Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan internasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus perekrutan pekerja migran ilegal yang dijanjikan bekerja di Uni Emirat Arab, namun justru dikirim secara ilegal ke Myanmar dan dipekerjakan sebagai admin kripto.

Pengungkapan kasus ini berawal dari proses repatriasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Myanmar pada Maret 2025 lalu. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa korban awalnya direkrut oleh pelaku dengan janji pekerjaan di Uni Emirat Arab, namun kemudian dialihkan ke Thailand dan akhirnya dibawa ke wilayah Myawaddy, Myanmar.

Korban dijanjikan bekerja sebagai admin kripto dengan gaji 26.000 Baht per bulan. Namun kenyataannya, pekerjaan serta upah yang diterima tidak sesuai, dan korban justru mengalami eksploitasi.

Para pelaku memfasilitasi seluruh proses, mulai dari pembuatan paspor, interview melalui video call WhatsApp, hingga pembelian tiket pesawat dari Pangkal Pinang ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Bahkan akomodasi hingga ke Myanmar juga ditanggung oleh jaringan pelaku, ungkap Dir PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Dr. Nurul Azizah, Senin (14/7/2025).

Tim berhasil menangkap tersangka HR di Jakarta pada 20 Maret 2025. HR berperan aktif dalam proses perekrutan dan pengiriman korban ke luar negeri. Dari hasil pemeriksaan, diketahui keterlibatan tersangka lainnya yakni IR, yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 24 Juni 2025.

IR berperan dalam pengaturan akomodasi, pemesanan tiket hingga pengantaran korban ke Myanmar. Kami telah menerbitkan DPO dan mendistribusikannya ke jajaran kewilayahan untuk dilakukan upaya paksa, lanjut Brigjen. Pol. Nurul Azizah.

Adapun barang bukti yang disita dalam kasus ini terdiri dari, 6 buah paspor, 2 unit handphone, 2 bundel rekening koran, 1 unit laptop, dan 3 bundel manifes penumpang.

Tersangka HR akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bangka, Provinsi Bangka Belitung pada 14 Juli 2025 untuk proses hukum lebih lanjut.

Kepolisian juga tengah bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aliran transaksi keuangan yang melibatkan para tersangka guna mengungkap aktor intelektual di balik jaringan ini. Selain itu, kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Divisi Hubinter Polri juga terus dilakukan untuk membongkar jaringan di luar negeri.

Kasus ini adalah bukti nyata bagaimana para pelaku TPPO terus mencari cara untuk mengeksploitasi korban dengan berbagai modus baru. Kami mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi dari pihak yang tidak jelas legalitasnya, tegas Brigjen. Pol. Dr. Nurul Azizah.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp600 juta. Mereka juga dijerat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...952953954...4,919Halaman 953 dari 4,919