Beranda blog Halaman 954

Pastikan Tepat Sasaran, Pemerintah Awasi Ketat Penyaluran Beras SPHP

Penulis
Syifa
-

Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog mengambil langkah tegas dengan memperketat aturan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi terjadinya penyelewengan.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, menjelaskan bahwa sesuai hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kemenko Bidang Pangan tanggal 13 Juli 2025, penyaluran beras SPHP dilakukan pada periode Juli hingga Desember 2025 dengan target 1,3 juta ton.

“Terkait yang penting, bahwa penyaluran ini maksimal 2 pack atau 10 kilo per konsumen, dan tentunya tidak boleh diperjualbelikan kembali,” ujar Maino dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di kantor Kemendagri, Senin (14/7/2025).

“Berikutnya yang tidak kalah penting, bahwa nanti dalam penyaluran SPHP, semua kemasan 5kg. Yang tentunya nanti di setiap outlet harus terpasang papan informasi baik itu berupa spanduk ataupun yang lainnya,” tambahnya.

Penyaluran SPHP beras ini difokuskan pada wilayah-wilayah dengan disparitas harga yang tinggi seperti Papua Tengah, Papua Barat, Maluku, dan Sulawesi. Penyaluran dilakukan melalui mitra pedagang beras di pasar tradisional, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan outlet binaan Pemda, serta , Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas program, pengawasan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Kantor Staf Presiden (KSP), Satgas Pangan POLRI, serta Pemerintah Daerah. Harga beras SPHP tetap dijaga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan zonasi: Zona 1 sebesar Rp12.500/kg, Zona 2 sebesar Rp13.100/kg, dan Zona 3 sebesar Rp13.500/kg.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa pengetatan aturan ini penting untuk mencegah praktik tidak bertanggung jawab dalam penyaluran SPHP. Semua penyalur diwajibkan terdaftar di aplikasi Klik SPHP dan melaporkan aktivitas penyaluran beserta kelengkapan administrasinya.

“Jadi sekarang sudah kita buatkan aturan. Yang pertama, setiap kios-kios yang menjual Beras SPHP itu, kami buatkan surat pernyataan, bahwa sanggup tidak melanggar aturan sesuai dengan Juknis. Dan yang kedua, apabila melanggar siap diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan tersebut itu sesuai dengan Undang-Undang Pangan, dendanya maksimal 2 miliar atau dengan masa tahanan 4 tahun, untuk memberikan shock therapy bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rizal menjelaskan bahwa pengetatan ini juga merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu mekanismenya adalah pembatasan jumlah pengadaan di setiap outlet maksimal dua ton dalam satu kali transaksi.

“Dua ton tersebut bisa pesan lagi kalau sudah menjelang habis, kalau masih ada separuh atau lain sebagainya tidak boleh pesan lagi, kira-kira tinggal 10 persen atau tinggal 5 persen, baru boleh pesan untuk yang kedua kalinya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menekankan bahwa aturan ini bertujuan agar beras SPHP benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, secara adil dan tepat sasaran.

“Langkah ini diharapkan mampu menekan laju inflasi pangan, melindungi daya beli masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan global,” jelas Arief.

Sejak penyaluran dimulai pada 12 Juli 2025, hingga saat ini, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 214.025 kg. Penyaluran akan terus dipercepat, terutama di wilayah yang menjadi barometer inflasi dan non sentra produksi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu: Kemenkeu Berperan Strategis Jaga Stabilitas Ekonomi dan Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Penulis
Syifa
-
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan peran strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenkeu Tahun Anggaran 2026, pada Senin (14/7), di Ruang Rapat DPR RI Jakarta. Menkeu menegaskan bahwa tugas dan fungsi Kemenkeu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Tugas Kemenkeu mencakup perumusan kebijakan fiskal, pengelolaan kas negara, pengelolaan utang negara, pengelolaan aset negara, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pengawasan dan pengendalian,” jelas Menkeu.
Selain itu, Menkeu juga menambahkan bahwa Kemenkeu juga menjalankan fungsi khusus sebagai Bendahara Umum Negara, Chief Financial Officer (CFO) negara, serta sebagai Koordinator Hubungan Fiskal Pusat dan Daerah.
Menkeu menekankan bahwa seluruh pelaksanaan tugas tersebut harus mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, value for money, dan prediktabilitas sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan agar keuangan negara kredibel dan dipercaya, sekaligus menjadi instrumen yang berkelanjutan dalam menjaga hubungan antara negara dan rakyatnya.
“Keuangan negara harus kredibel, bisa dipercaya, dan menjadi tools untuk menjaga kontrak antara rakyat dan negara. Keuangan yang sehat adalah sarana dan prasyarat menuju Indonesia maju. Inilah yang terus kami jaga dan jalankan di Kementerian Keuangan,” tegasnya.
Kementerian Keuangan, melalui pelaksanaan peran strategis tersebut, berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan fiskal jangka menengah-panjang, meningkatkan efektivitas program pembangunan, serta memperkuat ketahanan fiskal dalam menghadapi berbagai tantangan global.
Dalam menjalankan peran strategis tersebut, Kemenkeu terus memperkuat pengelolaan keuangan negara melalui peningkatan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Target penerimaan negara pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.004,5 triliun atau tumbuh 2,03 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja pemerintah pusat ditargetkan mencapai Rp2.701,44 triliun, dengan alokasi transfer ke daerah sebesar Rp919,87 triliun.

Cakupan pengelolaan APBN juga semakin luas, melibatkan 99 Kementerian/Lembaga, 546 pemerintah daerah, 75.266 desa, serta 19.439 satuan kerja. Kemenkeu juga melayani 82,23 juta wajib pajak dan 148 ribu eksportir/impor­tir. Volume transaksi harian pengelolaan keuangan negara sangat besar, tercermin dari lebih dari 2,3 juta data faktur pajak, 22.894 dokumen SPM, dan 39.680 dokumen pabean yang dikelola setiap harinya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perundingan Indonesia dan Uni Eropa Telah Sampai Pada Garis Finish

Penulis
Syifa
-
Tonggak sejarah dalam proses penyelesaian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) ditandai dengan penandatanganan dan pertukaran surat (exchange of letters) antara Pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa sebagai bentuk kesepakatan politik tingkat tinggi untuk mendorong percepatan finalisasi perundingan IEU CEPA.   Pertukaran surat tersebut dilakukan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, dengan Komisioner Perdagangan Komisi Eropa, Maroš Šefčovič.
Pertemuan keduanya diawali dengan sesi tête-à-tête dan dilanjutkan dengan pertukaran surat (exchange of letters) yang menandai pencapaian penting dalam proses finalisasi IEU-CEPA. Surat tersebut memuat apresiasi terhadap capaian perundingan dan komitmen bersama untuk menyelesaikan perundingan secara konklusif, termasuk langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan isu-isu substansial yang masih tersisa. Penyerahan surat ini menjadi simbol kuat dari keseriusan kedua pihak untuk mendorong penyelesaian substansial IEU-CEPA menuju penandatanganan pada tahun 2025 melalui solusi yang saling menguntungkan dan seimbang.
“Saya menyampaikan apresiasi atas komitmen berkelanjutan dan keterlibatan konstruktif dari Uni Eropa. Dukungan Komisioner Maroš dan Tim Perunding kedua negara sangat berarti dalam seluruh proses perundingan IEU-CEPA,” tegas Menko Airlangga.
”Kesepakatan politik ini menjadi capaian paling penting dalam proses perundingan yang telah berlangsung sejak tahun 2016. Kami berdedikasi untuk memperkuat hubungan dengan kawasan Asia Tenggara, dan IEU-CEPA menjadi instrumen kunci untuk itu,” ujar Komisioner Maroš secara meyakinkan.
Dengan populasi lebih dari 285 juta jiwa, Indonesia menawarkan pasar yang besar dan dinamis bagi mitra dagangnya. Di sisi lain, Uni Eropa yang terdiri dari lebih dari 400 juta penduduk juga merupakan salah satu kekuatan ekonomi utama dunia. Dengan IEU-CEPA, sekitar 80% pos tarif akan menjadi nol sehingga membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas bagi kedua belah pihak.
Penyelesaian perundingan IEU-CEPA tersebut secara resmi diumumkan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, yang diselenggarakan di Brussels pada hari yang sama.  Dalam pernyataan pers yang disampaikan secara bersama-sama, pemimpin kedua negara, menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis, termasuk percepatan penyelesaian IEU-CEPA.
Presiden Von Der Leyen secara resmi menyampaikan bahwa Indonesia dan Uni Eropa telah mencapai kesepakatan politik yang menjadi fondasi bagi penyelesaian perundingan IEU-CEPA dalam waktu dekat. “Perjanjian ini juga akan membantu memperkuat rantai pasok bahan baku kritis yang penting bagi industri teknologi bersih dan baja Eropa. Saya kini menantikan penyelesaian perjanjian ini secara cepat,” ujar Presiden Von Der Leyen.
Presiden Prabowo juga mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh tim perunding dari kedua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan isu-isu krusial yang selama ini menjadi penghambat utama. “Saya juga sangat senang melihat para menteri dan komisioner dari kedua belah pihak berhasil mencapai, yang saya sebut, terobosan strategis. Saat ini, tidak ada lagi isu utama yang menjadi perbedaan antara Uni Eropa dan Indonesia dan itu adalah sesuatu yang luar biasa,” ungkap Presiden Prabowo.
Dengan pertukaran surat ini, Indonesia dan Uni Eropa semakin mendekati akhir dari proses perundingan yang menginjak tahun kesepuluh, dan telah melalui 19 putaran formal serta berbagai pertemuan antar-sesi. Perundingan di tingkat teknis dari pihak Pemerintah Indonesia selama ini dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.

Turut hadir dalam pertemuan bilateral ini antara lain Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral Irwan Sinaga, Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa Kemlu Nidya Kartikasari dan Chief Negotiator Uni Eropa Fabien Gehl.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menperin Paparkan Strategi Industrialisasi Indonesia di Universitas Hiroshima

Penulis
Syifa
-

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan kuliah umum di Universitas Hiroshima, Jepang, dengan mengusung tema “Strategi Baru Industrialisasi Indonesia untuk Ketahanan Pangan dan Energi”. Kegiatan ini dalam rangka kunjungan kerja di Negeri Sakura seusai menghadiri World Expo Osaka 2025.

Dalam forum akademik yang dihadiri oleh mahasiswa, dosen, peneliti, serta kalangan industri Jepang, Menperin menjelaskan bahwa Indonesia kini tengah mengembangkan pendekatan baru dalam industrialisasi yang berpijak pada konteks global yang berubah cepat, sekaligus menjawab tantangan dalam negeri yang kian kompleks.

“Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Asta Cita, sebuah visi pembangunan nasional yang mencakup delapan misi besar. Enam di antaranya kini telah dioperasionalkan melalui sebuah kerangka strategis yang disebut sebagai Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN),” kata Menperin di Univesritas Hiroshima, Senin (14/7).

Menperin menegaskan, SBIN ini bukanlah sekadar lanjutan dari pendekatan masa lalu, melainkan pembaharuan dari gagasan-gagasan terbaik dalam ekonomi pembangunan, yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia serta tertanam dalam realitas global yang multipolar, terdigitalisasi, dan bergerak menuju dekarbonisasi.

Untuk mewujudkan visi besar tersebut, Kementerian Perindustrian menjalankan empat program utama yang saling terkait dan saling menguatkan dalam kerangka SBIN. Program pertama adalah hilirisasi sumber daya alam. “Hilirisasi bukan lagi jargon politik semata, melainkan bentuk nyata dari pergeseran struktural dalam model ekonomi,” ungkapnya.

Menperin mencontohkan, hingga tahun 2019, Indonesia masih mengekspor nikel, bauksit, dan minyak sawit dalam bentuk mentah. Produk-produk ini menciptakan nilai tambah yang rendah, lapangan kerja yang terbatas, dan menghasilkan keuntungan yang tidak stabil. Namun sejak saat itu, pemerintah mulai mewajibkan pengolahan sumber daya tersebut di dalam negeri melalui kebijakan hilirisasi.

“Transformasi ini terlihat jelas di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah. Dahulu merupakan daerah yang relatif terisolasi, kini Morowali menjelma menjadi pusat industri yang kompetitif secara global, menjadi rumah bagi klaster perusahaan multinasional di sektor pemurnian nikel dan komponen baterai,” tuturnya.

Di kawasan itu, puluhan ribu tenaga kerja Indonesia kini terlibat dalam produksi baja nirkarat dan nikel sulfat berkualitas tinggi untuk baterai. Model serupa juga tengah diterapkan pada komoditas lainnya seperti bauksit, tembaga, dan minyak sawit. “Bahkan saat ini, Indonesia sedang memasuki rantai nilai baru untuk komoditas strategis seperti kobalt, litium, dan tanah jarang, yakni unsur-unsur penting dalam mendukung transisi energi hijau global,” imbuhnya.

Program kedua, pentingnya penguasaan teknologi industri. Agus menjelaskan, melalui peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah memacu transformasi industri dari sistem produksi tradisional menuju sistem yang lebih cerdas, terhubung, dan terintegrasi secara digital.

“Di sektor tekstil, misalnya, kini telah diimplementasikan penenunan berbasis sensor dan sistem pewarnaan tanpa limbah. Selanjutnya, di sektor makanan dan minuman, teknologi blockchain diterapkan untuk ketertelusuran produk dari hulu ke hilir. Sementara, pada sektor komponen otomotif, integrasi teknologi mendorong perakitan robotik dan sistem logistik just-in-time,” ujar Menperin.

Menurutnya, perubahan ini tidak hanya menyasar perusahaan besar. Ribuan industri kecil dan menengah (IKM) juga telah diperkenalkan pada teknologi serupa melalui pusat-pusat keunggulan dan pelatihan yang didanai oleh pemerintah, termasuk kerja sama erat dengan lembaga pelatihan dan industri di Jepang.

Agus menyampaikan, program ketiga adalah industrialisasi hijau, yang menyatakan bahwa era pembangunan yang mengorbankan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi telah usai. Sebab, pasar, pemodal, dan regulator kini menuntut industri untuk memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan. Karena itu, strategi industrialisasi Indonesia kini mengadopsi prinsip ecological modernization.

Contohnya, di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah, pemerintah telah mewajibkan sistem penggunaan kembali air limbah, efisiensi energi, dan penerapan simbiosis industri. Di Jawa Barat, limbah dari pabrik minyak kelapa sawit diolah menjadi biogas dan digunakan sebagai bahan bakar industri. Di Sumatera, pabrik semen memanfaatkan abu terbang (fly ash) dari pembangkit listrik sebagai bahan baku alternatif.

“Semua upaya ini menjadi bagian dari transisi menuju ekonomi sirkular. Indonesia tidak hanya ingin memenuhi standar ESG (environmental, social, and governance), tetapi juga ingin menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya saing industri, serta menarik lebih banyak investasi hijau,” ujarnya.

Untuk program keempat, Menperin menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi dari keberhasilan industrialisasi. Tanpa adanya tenaga kerja yang terampil, insinyur, wirausahawan, dan inovator, semua strategi tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat pendidikan vokasi melalui pembangunan politeknik, revitalisasi pusat kejuruan, serta pemanfaatan platform pembelajaran digital.

Jepang, menurut Menperin, telah memainkan peran sangat penting dalam proses tersebut. Melalui kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan industri Jepang, Indonesia kini memiliki kurikulum bersama di bidang robotika, permesinan presisi, otomatisasi pabrik, dan material berkelanjutan. “Lulusan dari program ini tidak hanya mendapatkan gelar akademik, tetapi juga keterampilan yang relevan secara global serta pengalaman langsung di dunia industri,” terangnya.

Menperin berharap, kolaborasi Indonesia dan Jepang di bidang pendidikan dan industri akan semakin kuat di masa depan. Ia mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama membangun masa depan industri yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif, demi menghadapi tantangan global dan mewujudkan ketahanan nasional di bidang pangan, energi, dan kesehatan.

Dalam kuliah umum tersebut, Menperin juga menekankan bahwa strategi industrialisasi Indonesia saat ini dibangun di atas prinsip kedaulatan. Namun kedaulatan yang dimaksud bukanlah bersifat isolatif, melainkan sebagai bentuk kapasitas dan kemampuan nyata dalam mengelola sumber daya dan sistem produksi secara mandiri.

Dalam konteks ketahanan pangan misalnya, kedaulatan berarti Indonesia tidak cukup hanya menanam padi, tetapi juga harus mampu mengolah, menyimpan, mendistribusikan, serta menjamin akses nutrisi yang merata ke seluruh pelosok nusantara. Sementara itu, dalam bidang energi, kedaulatan tidak sekadar berarti menambang batu bara atau gas alam, tetapi mencakup pengembangan kilang domestik, produksi biofuel, pemanfaatan teknologi energi terbarukan, hingga pembangunan infrastruktur penyimpanan, transmisi, dan inovasi energi berkelanjutan.

Agus juga menyinggung pentingnya kedaulatan di sektor kesehatan, terutama sebagai pelajaran dari pandemi COVID-19. Menurutnya, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada impor vaksin atau alat kesehatan. Negara harus mampu memproduksi bahan baku farmasi aktif, membangun ekosistem biofarma yang kuat, serta melatih para ilmuwan dan tenaga kesehatan lokal yang mumpuni, agar dapat melindungi populasi nasional dari ancaman pandemi di masa depan.

Dalam forum tersebut, Agus menegaskan bahwa strategi industrialisasi Indonesia hari ini dibangun dengan kesadaran historis dan pemahaman konseptual yang kuat. Menperin merujuk pada pemikiran ekonomi terkemuka Indonesia, Profesor Sumitro Djojohadikusumo, yang telah lama menegaskan bahwa industrialisasi bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan sebuah proyek politik dan peradaban.

Mengambil inspirasi dari pemikiran Strukturalis Amerika Latin, Sumitro memperingatkan bahwa negara-negara yang hanya bergantung pada ekspor bahan mentah akan terjebak dalam siklus ketergantungan, kerentanan, dan keterbelakangan. Pandangan ini selaras dengan Hipotesis Prebisch-Singer, yang menunjukkan bagaimana harga komoditas primer cenderung menurun relatif terhadap produk manufaktur. “Oleh karena itu, Prof Sumitro mendorong pembangunan pabrik baja, industri pupuk, pengolahan hasil pertanian, hingga penguatan rekayasa nasional sebagai jalan keluar dari struktur ekonomi kolonial yang stagnan,” ujar Menperin.

Lebih lanjut, Agus juga mengaitkan strategi industri saat ini dengan model Dual Sector milik Arthur Lewis, yang menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi bergantung pada transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional ke sektor industri modern yang lebih produktif. Dalam kerangka ini, industrialisasi tidak cukup dipahami sebagai akumulasi investasi semata, melainkan sebagai perubahan struktural dalam sistem tenaga kerja, kelembagaan, dan penciptaan nilai tambah.

Pandangan Lewis ini kemudian dikembangkan oleh Albert Hirschman yang menekankan pentingnya backward dan forward linkages dalam membangun jaringan ekonomi domestik yang saling terhubung, sehingga sektor industri tidak berdiri sendiri melainkan menjadi bagian dari ekosistem yang saling memperkuat.

Agus juga menyinggung pendekatan take-off dalam model pertumbuhan ekonomi W.W. Rostow, dan menyatakan bahwa Indonesia kini berada pada fase “lepas landas” dalam banyak sektor industrinya. “Kita tidak lagi sekadar berusaha untuk melakukan industrialisasi. Kita sedang mencoba untuk merestrukturisasi industrialisasi kita, agar tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat atau melayani pasar luar negeri, tetapi juga mengangkat wilayah pedesaan, memperkuat ketahanan nasional, dan membangun kapabilitas negara secara menyeluruh,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Membuka Parade di Paris, Satgas Patriot II Indonesia Curi Perhatian di Bastille Day 2025

Penulis
Syifa
-

Sorak sorai masyarakat yang memenuhi Place de la Concorde pada Senin, 14 Juli 2025, bergemuruh saat derap langkah tegap dan alunan merdu drumben dari Kontingen Satgas Patriot II Indonesia membuka Parade Bastille Day 2025. Tampil sebagai kontingen kehormatan, penampilan pasukan kebanggaan Tanah Air ini sukses mencuri perhatian publik Prancis sekaligus memberikan rasa bangga seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikannya.

Dengan formasi sempurna dan ritme yang memukau, 451 personel gabungan dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, Akademi Kepolisian, serta prajurit TNI AD, AL, dan AU menampilkan defile yang mengusung semangat juang, profesionalisme, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa. Salah satu anggota kontingen, Zahran, mengungkapkan rasa syukurnya atas momen bersejarah ini.

“Sudah latihan begitu lama dan dengan harapan hari ini kita akan memberikan yang terbaik untuk negara kami, untuk matra kami, untuk kesatuan kami, dan semoga semua warga di sini dapat enjoy dan menikmati penampilan dari kami,” ujar Zahran.

Zahran turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang hadir sebagai tamu kehormatan dalam perayaan Bastille Day tahun ini. “Kepada Bapak Presiden, terima kasih telah memberikan undangan dan kesempatan kami supaya bisa nampil di Paris dan semoga dengan penampilan kami, kami dapat memperkenalkan budaya kami ke seluruh dunia dan memberitahu betapa indahnya budaya dan negara kami,” ucapnya penuh bangga.

Sementara itu, Dona dari kontingen yang sama mengungkapkan rasa haru dan kehormatan bisa membawa nama bangsa di ajang internasional ini. Ia berharap penampilan mereka tidak hanya menjadi simbol keunggulan militer, tapi juga memperkuat citra positif Indonesia.

“Perasaan kami sebagai perwakilan dari Kontingen Patriot II Indonesia merasa sangat terhormat dan bangga karena menjadi bagian dari rangkaian acara di kegiatan memperingati hari ulang tahun di Prancis ini,” tuturnya.

Kesan mendalam juga datang dari para prajurit dan warga negara Prancis yang menyaksikan langsung penampilan kontingen Indonesia. Lieutenant Anna, seorang tentara Prancis, mengaku terkesan dengan profesionalisme dan keceriaan pasukan Indonesia.

“Yang menarik bagi saya adalah setiap gerakan yang mereka lakukan adalah dengan senyum dan musik. Legion Étrangère sangat kagum dengan tentara-tentara Indonesia. Mereka sangat sopan. Saya ingin menari dan belajar yel-yel dengan mereka, karena tarian ini sangat bagus,” ungkapnya antusias.

Kekaguman serupa juga diungkapkan oleh Jeff Paimin, warga negara Prancis yang sempat tinggal di Indonesia. Ia juga menegaskan pentingnya keberlanjutan kegiatan serupa.

“Kalau ada perang antara Indonesia dan Prancis, Indonesia menang tinggal menari, semua orang berhenti lihat. Perlu diulang, tidak (hanya) untuk 14 Juli, tapi perlu diulang, karena ini diplomasi budaya itu sangat penting,” ucap Paimin.

Kebanggaan juga disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang. Ia menjelaskan bahwa kontingen Indonesia telah melalui serangkaian persiapan matang, mulai dari survei lokasi, latihan parsial, hingga gladi.

“Hari ini merupakan perayaan puncak, di mana nantinya Kontingen Patriot dari TNI akan menampilkan parade dan defile dan nanti akan menjadi kontingen kehormatan. Di mana kegiatan ini juga akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan. Tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri untuk Indonesia, termasuk juga untuk TNI,” ujarnya.

Brigjen Frega menambahkan bahwa parade ini bukan sekadar penampilan militer semata, tetapi juga bentuk konkret dari diplomasi pertahanan Indonesia. “Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan semakin bisa mengharumkan nama Indonesia sebagai bentuk konkret dari Diplomasi Pertahanan Indonesia di kancah dunia,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Jadi Tamu Kehormatan Bastille Day: Tradisi Diplomatik Prancis Bagi Pemimpin Dunia

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto mencatatkan sejarah sebagai Presiden Republik Indonesia pertama yang menjadi tamu kehormatan dalam upacara peringatan Hari Nasional Prancis atau Bastille Day, pada Senin, 14 Juli 2025, di Paris, Prancis. Undangan resmi dari Presiden Prancis Emmanuel Macron ini menempatkan Indonesia dalam deretan negara-negara mitra strategis yang pernah mendapat kehormatan serupa dalam sejarah panjang Bastille Day, hal ini juga merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia di panggung diplomasi internasional.

Sejak pertama kali digelar secara resmi pada tahun 1880, Bastille Day bukan hanya perayaan Revolusi Prancis dan simbol semangat kebebasan, tetapi juga menjadi ajang diplomasi internasional. Tradisi mengundang pemimpin dunia sebagai tamu kehormatan dalam parade Bastille Day dimulai secara simbolik pada akhir abad ke-20.

Tamu kehormatan biasanya diberikan tempat di podium utama bersama Presiden Prancis dan tokoh penting negara tuan rumah, serta dapat menyertakan partisipasi simbolis militer dari negara tamu.

Kehadiran Presiden Prabowo mengikuti jejak para pemimpin dunia yang pernah menjadi tamu kehormatan di Bastille Day. Sebelumnya, Bastille Day telah menjadi panggung kehormatan bagi sejumlah tokoh besar dunia, seperti Presiden Nelson Mandela (1996), Presiden Luiz Inacio Lula da Silva (2005), dan Presiden Donald Trump (2017). Selain itu, Perdana Menteri Lee Hsien Loong (2018) hingga Narendra Modi (2023) pernah menjadi tamu kehormatan pada acara besar tersebut.

Undangan kepada Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan Bastille Day menjadi momen puncak dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Prancis dan Indonesia, sekaligus memberikan warna serta harapan baru bagi kerja sama strategis kedua negara ke depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta 15 Juli: Waspadai Hujan Petir dan Angin Kencang di Sore Hari

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Selasa (15/7). Berdasarkan informasi dari laman resmi BMKG, cuaca di Ibu Kota diprediksi akan bervariasi mulai dari cerah di pagi hari hingga hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang pada siang dan malam hari.

Pada pagi hari, cuaca cerah diperkirakan akan menyelimuti seluruh wilayah Jakarta, memberikan udara segar untuk aktivitas warga. Namun, situasi diperkirakan berubah menjelang siang hingga sore hari. BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang yang diprakirakan terjadi di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur juga tidak luput dari guyuran hujan, meski dengan intensitas yang lebih ringan hingga sedang. Sementara itu, wilayah Kepulauan Seribu diprediksi akan berawan, dengan kemungkinan hujan ringan terjadi di beberapa titik.

Memasuki malam hari, cuaca buruk diprediksi masih berlanjut. Hujan lebat disertai petir dan angin kencang berpotensi kembali mengguyur Jakarta Pusat. Adapun Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang. Di sisi lain, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diprediksi hanya mengalami hujan ringan.

Suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan berada di kisaran 26 hingga 30 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara mencapai 90 persen, yang berpotensi menambah rasa gerah terutama di area dengan curah hujan tinggi.

BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca ekstrem, terutama bagi mereka yang beraktivitas di luar ruangan. Pengendara kendaraan bermotor juga diingatkan untuk berhati-hati saat berkendara di tengah hujan guna menghindari risiko kecelakaan lalu lintas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling di Jakarta Hari Ini, Cek Lokasi dan Syarat Perpanjangan!

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan SIM Keliling pada hari Selasa (15/7) untuk memudahkan warga Jakarta dalam melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM). Layanan ini tersebar di lima titik strategis di wilayah DKI Jakarta, dan hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.

Informasi ini disampaikan melalui akun resmi X (Twitter) TMC Polda Metro Jaya, dengan rincian lokasi SIM Keliling Jakarta hari ini sebagai berikut:

  • Jakarta Timur: Mal Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

  • Jakarta Barat: Mal Citraland

Warga yang ingin memperpanjang SIM melalui layanan keliling ini dapat mengakses fasilitas mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Syarat Perpanjangan SIM 2025 di Layanan SIM Keliling

Agar proses perpanjangan SIM 2025 berjalan lancar, masyarakat diimbau menyiapkan sejumlah dokumen dan persyaratan, antara lain:

  • Fotokopi KTP yang masih berlaku

  • Fotokopi dan asli SIM lama yang masih aktif

  • Bukti pemeriksaan kesehatan

  • Bukti tes psikologi

Perlu diperhatikan bahwa layanan SIM Keliling Polda Metro Jaya hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang belum kedaluwarsa. Bila masa berlaku SIM telah habis, maka pemilik harus mengajukan permohonan SIM baru di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas).

Sementara itu, SIM B tidak dilayani di SIM Keliling, karena dokumen ini diperuntukkan bagi kendaraan dengan bobot di atas 3,5 ton dan harus diperpanjang di Satpas.

Biaya Perpanjangan SIM Sesuai Aturan Terbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, berikut adalah biaya resmi untuk perpanjangan SIM:

  • SIM A: Rp80.000

  • SIM C: Rp75.000

Warga diimbau tidak menggunakan jasa calo dan memastikan semua persyaratan dipenuhi agar proses perpanjangan berlangsung cepat dan mudah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Samsat Keliling Kembali Hadir di 14 Titik Jadetabek, Berikut Lokasi dan Jadwal Layanannya

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Layanan ini tersedia di 14 titik yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Selasa (15/7).

Melalui akun resmi Instagram TMC Polda Metro Jaya, diinformasikan bahwa gerai Samsat Keliling Jadetabek akan beroperasi di beberapa lokasi strategis dengan jadwal tertentu, sebagai berikut:

Lokasi dan Jadwal Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat dan Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Barat: Mal Citraland (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat (08.00–15.00 WIB) dan TMP Kalibata (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat (08.00–15.00 WIB) dan Pasar Induk Kramatjati (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Tangerang: Alun-Alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmasphere (09.00–13.00 WIB)

  • Ciledug: Giant Poris Ruko Batu Ceper dan Pasar Modern Bintaro Jaya (09.00–13.00 WIB)

  • Serpong: Halaman parkir Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB) dan ITC BSD (16.00–19.00 WIB)

  • Ciputat: Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)

  • Kelapa Dua: Halaman G-Town House Gading Serpong (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Bekasi: Halaman parkir Samsat (08.00–12.00 WIB)

  • Kabupaten Bekasi: Halaman parkir Samsat (09.00–12.00 WIB)

  • Depok: Halaman parkir Samsat Depok (08.00–14.00 WIB)

  • Cinere: Halaman parkir Samsat (08.00–12.00 WIB)

Syarat dan Ketentuan Layanan

Untuk dapat memanfaatkan layanan Samsat Keliling, wajib pajak diwajibkan membawa dokumen asli dan fotokopi berupa KTP, BPKB, dan STNK. Layanan ini hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Sementara itu, untuk keperluan perpanjangan STNK lima tahunan dan penggantian pelat nomor, wajib pajak tetap harus mengunjungi kantor Samsat terdekat.

Program Samsat Keliling ini menjadi solusi praktis dan efisien dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendorong kesadaran pembayaran pajak kendaraan tepat waktu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gratispol dan Jospol di Kutim, Gubernur Harum: Sudah Selayaknya Negara Hadir Memberi Penghormatan dan Perhatian

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud (Harum) kembali menyerahkan secara simbolis berbagai bentuk penghargaan dan bantuan melalui program unggulan Gratispol dan Jospol di Kabupaten Kutai Timur dalam kunjungan kerjanya ke wilayah utara, Minggu (13/7/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi, termasuk Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, Ketua TP PKK Provinsi Kaltim yang juga anggota DPR RI Hj. Sarifah Suraidah Harum, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, serta Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman.

Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk penghormatan negara kepada para penjaga moral dan sosial masyarakat.

“Kami hadir ke Kutai Timur bukan sekadar membawa program, tetapi juga membawa penghargaan kepada mereka yang selama ini menjaga nilai-nilai kehidupan masyarakat. Maka sudah selayaknya negara hadir memberi penghormatan dan perhatian,” ucap Gubernur Harum di ruang Akasia Gedung Serba Guna Komplek Kantor Bupati Kutai Timur.

Melalui program Gratispol, Pemprov Kaltim menyerahkan penghargaan berupa perjalanan ibadah Umrah dan perjalanan religi kepada para marbot masjid, guru agama, serta penjaga rumah ibadah dari berbagai latar belakang agama. Tak hanya itu, disalurkan pula bantuan Jospol insentif untuk guru serta dukungan terhadap usaha ekonomi produktif.

Gubernur Harum menambahkan bahwa pembangunan Kalimantan Timur tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi harus melibatkan semua elemen masyarakat.

“Kami percaya bahwa semakin banyak yang peduli, maka semakin cepat pula kemajuan kita. Untuk itu, kolaborasi dengan pihak swasta seperti PT Kaltim Prima Coal juga sangat kami apresiasi,” ujar Gubernur Harum.

Gubernur Harum juga mengajak seluruh penerima manfaat untuk terus menjadi cahaya di tengah masyarakat.

“Kepada para guru, teruslah menyalakan cahaya ilmu. Kepada para penjaga rumah ibadah, peliharalah nilai-nilai spiritual. Semoga penghargaan ini menjadi berkah dan pendorong semangat untuk terus mengabdi,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan kehadiran langsung Gubernur Kaltim bersama rombongan.

“Atas nama masyarakat Kutai Timur, saya mengucapkan terima kasih. Program ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Provinsi hadir dan peduli,”tambahnya.

Ia berharap bantuan ini menjadi pemicu semangat bagi para penerima manfaat untuk terus berkontribusi membangun daerah, baik di bidang keagamaan, pendidikan, maupun sosial kemasyarakatan.

Acara penyerahan simbolis berlangsung penuh kekhidmatan dan antusiasme. Para penerima manfaat tampak bahagia dan terharu atas perhatian pemerintah. Program Gratispol dan Jospol diharapkan. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...953954955...4,919Halaman 954 dari 4,919