Beranda blog Halaman 955

Gema Syiar Qur’ani: Gubernur Harum Resmi Membuka MTQ ke-45 Tingkat Provinsi Kaltim

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gema syiar Islam menggema dari jantung Kota Sangatta Kabupaten Kutai Timur, saat Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud (Harum) penuh khidmat memukul beduk besar sebagai tanda resmi dimulainya Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-45 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Alun-Alun Kantor Bupati Kutai Timur, Minggu (13/7/2025) malam

Dengan mengusung tema “Mewujudkan Masyarakat Cinta Al-Qur’an untuk Bangsa yang Bermartabat di Bumi Etam”, MTQ kali ini diikuti oleh 950 peserta dan pendamping dari 10 kabupaten/kota se-Kaltim.

Mereka akan berkompetisi di berbagai cabang lomba seperti tilawah, tahfidz, tafsir, fahmil Qur’an, kaligrafi, hingga karya tulis ilmiah Qur’an, yang tersebar di berbagai venue di Sangatta, seperti Masjid Agung Al-Faruq, GOR Kudungga, hingga sejumlah aula perkantoran dan sekolah.

Gubernur Harum menekankan bahwa MTQ bukan hanya sebatas perlombaan membaca dan menghafal Al-Qur’an, melainkan menjadi bagian penting dari pembangunan mental-spiritual masyarakat, penguatan syiar Islam, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui sektor UMKM.

“MTQ ini harus menjadi momentum sukses tidak hanya dalam penyelenggaraan dan prestasi, tetapi juga sukses dalam dakwah Islam serta penggerak ekonomi kerakyatan,” tegas Gubernur Rudy dalam sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Harum turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan MTQ ke-45, mulai dari jajaran LPTQ Provinsi dan Kabupaten, hingga seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Kutai Timur, Ketua DPRD, Forkopimda, serta seluruh panitia yang telah berupaya maksimal demi kelancaran dan kesuksesan MTQ ini,” ujar Gubernur Harum.

Orang nomor satu di Bumi Etam tersebut juga menekankan pentingnya nilai-nilai Al-Qur’an dalam membentuk generasi masa depan Kaltim yang unggul, bermoral, dan berakhlak mulia.

“Kita tengah membangun Generasi Emas Kaltim. Karena itu, pembinaan akhlak dan moral melalui Al-Qur’an dan Hadits menjadi fondasi penting dalam strategi pembangunan,” tambahnya.

Lebih jauh, Gubernur Harum mengingatkan bahwa meskipun mengejar prestasi itu penting, namun memahami dan mengamalkan Al-Qur’an jauh lebih utama. Ia mengajak seluruh masyarakat Kaltim menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup sehari-hari.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Harum juga memberikan penghargaan kepada Dewan Hakim MTQ dari berbagai tingkatan yang dinilainya telah bekerja dengan jujur, independen, dan berintegritas tinggi.

“Semoga dedikasi para Dewan Hakim dan Pengawas ini menjadi amal sholeh yang diridhai Allah SWT,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyampaikan rasa bangganya atas ditunjuknya Kutim sebagai tuan rumah MTQ ke-45. Ia menyambut hangat seluruh peserta, dewan hakim dan tamu undangan dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

“MTQ ini bukan hanya ajang perlombaan seni baca Al-Qur’an, tetapi juga wahana untuk memperkuat karakter masyarakat religius dan bermartabat. Ini selaras dengan visi pembangunan Kutai Timur yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing,” ungkapnya.

Menurut Ardiansyah, pembangunan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada fisik dan ekonomi. Nilai-nilai spiritual dan moral masyarakat harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan yang berkelanjutan. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Sebut Sannipata Umat Buddha 2025 sebagai Momentum Ciptakan Energi Rajut Harmoni

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menghadiri dan memberikan sambutan dalam acara Sannipata Nusantara Umat Buddha Indonesia Tahun 2025 yang mengusung tema “Melangkah Maju untuk Indonesia Harmoni.” Acara Sannipata Nusantara ini menjadi salah satu momen penting dalam kalender keagamaan umat Buddha Indonesia, sekaligus menjadi wadah persatuan dalam keberagaman bangsa.

Dalam sambutannya, Menag menekankan bahwa Sannipata merupakan momentum penting bagi umat Buddha untuk berkumpul dan memperkuat jalinan batiniah antarumat. Menag mengibaratkan Sannipata sebagai bentuk silaturahmi yang dalam tradisi Islam juga sangat dijunjung tinggi. Menurutnya, ketika umat saling bersinergi dalam semangat kebersamaan, akan muncul kekuatan batin yang mampu memperkuat harmoni sosial dan spiritual.

“Sannipata ini bukan hanya ajang berkumpul secara fisik, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat konsolidasi, membangun persaudaraan, dan menyatukan tekad untuk menciptakan energi untuk harmoni,” ujarnya di Aula HM Rasjidi, Jakarta (Minggu, 13/7/2025).

“Tidak akan ada energi tanpa adanya sinergi. Ini hukum fisika yang dapat kita terapkan untuk membangun kerukunan umat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menteri Agama juga menyoroti sisi spiritual dari Sannipata sebagai momentum untuk menyepi, menyendiri, dan melakukan kontemplasi diri. Ia menceritakan bagaimana Siddharta Gautama meninggalkan kemegahan istana demi mencari kedamaian batin dan makna sejati kehidupan. Dalam konteks Islam, tindakan ini serupa dengan praktik khalwat yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, yaitu menyendiri dalam kesunyian untuk mencari petunjuk Ilahi.

“Ini adalah saat yang tepat untuk merenung, untuk membersihkan batin dan nurani pikiran kita. Kita perlu mengingat kematian, bukan untuk menakut-nakuti diri, tetapi agar kita tidak terlalu larut dalam kenikmatan duniawi yang fana,” ungkapnya.

Menteri Agama mengajak seluruh umat Buddha untuk menjadikan Sannipata sebagai titik tolak membangun kesadaran spiritual dan kebersamaan, dan keharmonisan.

“Harapan saya melalui Sannipata Nusantara ini umat Buddha dapat bermusyawarah dengan penuh kekeluargaan, menghindari perpecahan, perkelahian apalagi peperangan,” terangnya.

Mengakhiri sambutan, Menag menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas terselenggaranya acara ini dan para pemuka agama buddha, Biksu (Bhikkhu) dan Bante (Banthe) yang telah mendukung visi dan misi Kementerian Agama dalam menciptakan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan ini.

Acara yang digelar sebagai ajang pertemuan umat Buddha ini dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan dan dilakukan secara offline dan online melalui siaran langsung di kanal Youtube Bimas Buddha.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Hari Pertama Sekolah, Menag Cerita Semua Anaknya Lulusan Madrasah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar hadir dalam pembukaan Masa Taaruf Siswa Madrasah (Matsama) 2025. Matsama berlangsung serentak di madrasah seluruh Indonesia dan pembukannya dipusatkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jakarta.

Menag Nasaruddin mengaku bangga dengan perkembangan kualitas pendidikan madrasah. Menag bahkan berbagi cerita bahwa ketiga anaknya merupakan lulusan MAN 4 dan kini semua menjadi dokter. Bahkan, ada yang kuliah di Australia dan Institut Teknologi Bandung.

Hal ini, menurut Menag, menunjukkan bahwa madrasah dapat melahirkan insan-insan unggul dalam berbagai bidang duniawi dan ukhrawi. “Ketiga anak saya sekolah di sini dan semuanya menjadi dokter. Bahkan ada yang lanjut ke ITB dan kuliah di Australia dengan beasiswa. Itu bukti bahwa madrasah bisa bersaing dan bahkan unggul,” jelasnya di MAN 4 Jakarta, Senin (14/7/2025).

Hadir, Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno, Sesditjen Pendidikan Islam Arskal Salim, Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) MAdrasah Nyayu Khodijah, Kakanwil Kemenag DKI Jakarta Adib, ratusan siswa madrasah yang hadir di MAN 4 Jakarta, serta ribuan siswa yang mengikuti secara daring dari berbagai daerah.

Menag menegaskan bahwa madrasah tidak boleh dipandang sebagai lembaga pendidikan biasa. Madrasah bertanggung jawab mendidik siswa menjadi manusia arif, bukan sekadar pintar secara akademik.

Menag mengisahkan kisah klasik tentang kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani yang telah menyentuh hati perampok di padang pasir, serta kisah seorang anak yang tidak bisa salat dan membedakan antara hal benar dan salah.

“Anak itu tidak tahu cara shalat, puasa, atau membedakan yang benar dan salah. Ia berkata, ‘Saya tidak pernah diajarkan (orang tua)’. Akhirnya, orang tuanya ikut diseret ke neraka karena lalai dalam pendidikan agama,” tutur Menag menggambarkan dialog dalam kisah tersebut.

Menurut Menag Nasaruddin, konsep ‘murid’ dalam madrasah berbeda dari ‘siswa’. Dalam tasawuf, ‘murid’ adalah orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu Allah.

“Murid itu padanannya adalah mursyid, yaitu pembimbing spiritual. Semua mursyid adalah guru, tapi tidak semua guru bisa menjadi mursyid. Maka madrasah mengajarkan lebih dari sekadar pelajaran, tapi juga jiwa dan nilai,” jelasnya.

Menag juga menyoroti pentingnya meningkatkan aspek spiritual dan metodologis guru madrasah. Ia mengibaratkan guru seperti gergaji yang harus terus diasah agar tidak tumpul.

“Kalau guru tidak pernah diasah, maka tidak akan tajam dalam menyampaikan ilmu. Seperti gergaji tumpul, akan sulit memotong, meski kayunya lunak in,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri: Pondok Pesantren Penting bagi Kemendes PDT

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto menghadiri penyambutan Santri Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma”mun tahun ajaran 2025-2026, Sabtu (13/7/25).

Mendes Yandri dalam sambutannya mengatakan, Pondok Pesantren yang sebagian besar terletak di desa sangat penting bagi Kementerian Desa PDT.

Kondisi kekinian di desa, terutama diluar Pulau Jawa, kultur keagamaan mulai melemah. Masjid-masjid sepi dan sebagian masyarakat terlena dengan duniawi.

“Untuk itu, Kementerian Desa telah MoU dengan Kementerian Agama dalam rangka pemberantasan Buta Huruf Alquran di seluruh desa di Indonesia,” kata Mendes Yandri.

Fakta terkini di Serang, banyak anak-anak yang masih buta aksara Alquran, untuk itu pentingnya Pondok Pesantren.

“Bagi Kementerian Desa, Pondok Pesantren penting karena sebelum Indonesia merdeka, sudah ada Pondok Pesantren,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Mendes Yandri juga telah memberikan pengarahan kepada Seribu Muallim yang bakal mengajar di desa-desa di Indonesia.

“Saya mendukung penuh seluruh Pondok Pesantren di Indonesia untuk membangun karakter anak-anak Indonesia,” kata Mendes Yandri.

Olehnya, Mendes Yandri berharap agar orang tua tidak ragu menitipkan anak-anaknya ke Pondok Pesantren untuk mendapatkan ilmu agama hingga pembentukan karakter untuk hidup dan kehidupannya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Bai Mahdi Ratu Rachmatuzakiyah mengucapkan Selamat Datang kepada Wali Santri, Santriwan dan Santriwati di Ponpes Bai Mahdi.

“Selamat datang di keluarga besar Bai Mahdi dan terima kasih telah memilih Pondok Pesantren Al Quran Bai Mahdi untuk menitipkan anak untuk dididik,” kata Ratu Zakiyah.

Ratu Zakiyah mengatakan, memasuki Pondok Pesantren, bukan hanya sekedar untuk membaca Alquran dan Kitab tapi juga membangun karakter anak untuk menjadi lebih baik lagi.

“Ancaman di luar sana sangat mengkhawatirkan, untuk itu perlu pendidikan karakter yang baik untuk menghadapinya,” kata Ratu Zakiyah yang juga Bupati Serang ini.

Turut hadir Staf Khusus Mendes PDT Fahad Attamimi, Komandon Kopasus Grup I Serang Kolonel (Inf) Amril Khairuman, Forkompimda Serang, dan Pengasuh Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma’mun.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Ajak Alumni PMII Berperan dalam Mewujudkan Keadilan, Pemerataan, dan Kesinambungan Ekonomi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengajak Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) untuk berperan aktif dalam mewujudkan keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi melalui program Reforma Agraria. Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Pengukuhan dan Orientasi Nasional PB IKA-PMII di Jakarta, Minggu (13/07/2025).

“Prinsip kesinambungan ekonomi berarti apa yang sudah ada jangan dimatikan. Prinsip keadilan dan pemerataan, jika ada sesuatu yang baru, jangan diberikan kepada mereka yang sudah mendapatkan sebelumnya. Nah, di sinilah sebenarnya terbuka peluang bagi Sahabat-sahabat sekalian, keluarga besar PMII, NU, Muhammadiyah, dan kelompok masyarakat lainnya, untuk mengisi ruang tersebut,” ujar Menteri Nusron.

Ia mengungkapkan, dari total 55,9 juta hektare tanah yang telah terpetakan dan bersertipikat, saat ini terdapat 1,4 juta hektare tanah telantar yang tercatat sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Tanah tersebut dapat dimanfaatkan oleh siapapun yang memiliki kepentingan untuk masyarakat, termasuk alumni PMII, baik untuk kepentingan pendidikan maupun pemberdayaan ekonomi umat.

“Prinsipnya kami terbuka, sekarang ini ada potensi luar biasa berupa tanah. Daripada tidak dimanfaatkan, ayo kita manfaatkan,” tutur Menteri Nusron.

Untuk memanfaatkan program TORA, Menteri Nusron menjelaskan pentingnya kolaborasi dengan kepala daerah dalam proses pengajuannya. Pemerintah pusat menetapkan objek tanah, sementara kepala daerah selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat daerahlah yang menentukan subjek atau penerima manfaat.

“Maka itu penting bersinergi dengan bupati/wali kota. Mereka yang tahu siapa yang layak menerima manfaat tanah reforma ini,” imbuhnya.

Atas segala bentuk pemanfaatan tanah yang akan dilakukan, Menteri Nusron mengingatkan untuk tetap mengacu pada tata ruang yang berlaku.

“Kalau untuk bangun pesantren, maka yang dicari adalah harus lahan yang tata ruangnya permukiman atau industri. Tapi, kalau tata ruangnya perkebunan, pertahanan, pertanian, maka tidak boleh dibangun untuk pondok pesantren. Bolehnya koperasi pondok pesantren,” jelas Menteri Nusron.

Acara ini turut dihadiri oleh Mustasyar Nahdlatul Ulama, KH Said Aqil Siradj; Ketua Umum PB IKA-PMII, Fathan Subchi; Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal; serta sejumlah tokoh dan alumni PMII dari berbagai daerah.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menperin Raih Komitmen 3 Prinsipal Otomotif Jepang, Harga Stabil dan Tidak PHK

Penulis
Syifa
-

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta komitmen kepada tiga produsen otomotif besar asal Jepang, yakni Toyota, Suzuki, dan Daihatsu agar tidak menaikkan harga jual kendaraan produksiya dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kerja mereka di Indonesia, meskipun situasi ekonomi global sedang tidak menentu. Hal ini disampaikan Menperin saat di Paviliun Indonesia dalam rangka menghadiri World Expo 2025 Osaka, Jepang, Kamis (11/7/).

Kepada ketiga prinsipal tersebut, Menperin menyampaikan keprihatinan atas potensi gejolak di sektor otomotif nasional jika terjadi lonjakan harga kendaraan atau pengurangan tenaga kerja. “Maka itu, saya secara khusus meminta agar tidak ada kenaikan harga mobil dan tidak ada PHK di Indonesia. Ini penting demi menjaga daya beli masyarakat dan menjaga lapangan kerja di sektor otomotif, yang merupakan salah satu penopang industri nasional,” ujar Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita usai pertemuan.

Permintaan tersebut disambut positif oleh para petinggi Toyota, Suzuki, dan Daihatsu. Mereka memahami kekhawatiran pemerintah Indonesia dan menyatakan komitmennya untuk menjaga harga tetap stabil dan mempertahankan tenaga kerja di tengah berbagai tantangan global.

“Komitmen mereka kami apresiasi. Ini adalah langkah konkret dalam mendukung stabilitas industri otomotif di Indonesia,” tegas Menperin.

Dalam pertemuan tersebut, Menperin juga membahas pentingnya menjaga pasar otomotif domestik Indonesia agar tetap atraktif dan kompetitif. Pemerintah Indonesia sendiri sedang mengupayakan berbagai langkah deregulasi dan insentif fiskal untuk mendorong iklim investasi di sektor otomotif ini.

Menperin pun menekankan bahwa kolaborasi erat antara pemerintah dan prinsipal otomotif menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan industri dan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Dengan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, industri otomotif menjadi sektor strategis yang harus dijaga bersama.

“Pasar otomotif Indonesia sangat potensial. Jangan sampai kehilangan momentum hanya karena kenaikan harga atau pengurangan tenaga kerja yang bisa memicu efek domino,” ujarnya.

Kemenperin mencatat, industri kendaraan bermotor Indonesia memiliki skala besar dengan kontribusi signifikan dari segmen roda 4 serta roda 2 dan 3. Segmen roda 4 didukung 32 pabrikan dengan kapasitas produksi 2,35 juta unit per tahun, dengan menyerap tenaga kerja hingga 69,39 ribu orang, dan realisasi investasi mencapai Rp 143,91 triliun.

Sementara itu, segmen roda 2 dan 3, didukung oleh 73 pabrikan, dengan total kapasitas produksi sebesar 10,72 juta unit per tahun, penyerapan tenaga kerja sebanyak 30,31 ribu orang, dan realisasi investasi Rp30,4 triliun.

Hingga Januari–Mei 2025, industri kendaraan roda 4 mencatat produksi 459 ribu unit, penjualan 316 ribu unit, dan ekspor CBU 192 ribu unit,. Pada periode yang sama, industri kendaraan roda 2 dan 3 membukukan produksi 3,37 juta unit, penjualan 3,1 juta unit, serta ekspor CBU 268 ribu unit.

Menperin optimistis, langkah antisipatif ini akan mendapat respons positif dari publik dan pelaku industri sebagai sinyal kepastian dan keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan industri otomotif nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Pada saat pertemuan dengan Chairman Suzuki Motor Corporation, Osamu Suzuki, Menperin juga mendapat curahan hati terkait penurunan signifikan penjualan kendaraan niaga ringan di Indonesia. Osamu Suzuki menyatakan kekhawatirannya atas kondisi pasar yang menurun, yang berdampak pada produk andalan mereka seperti Suzuki Carry. Namun, pihak Suzuki tetap berkomitmen mendukung pasar Indonesia dan menyambut baik arahan Menperin untuk tidak melakukan PHK.

Menperin menanggapi hal itu dengan menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi berbagai kebijakan untuk merangsang kembali permintaan kendaraan niaga, termasuk melalui pembelian pemerintah daerah dan insentif fiskal untuk UMKM.

Sementara itu, pihak Toyota Motor Corporation dalam pertemuan tersebut, juga menyampaikan aspirasi penting kepada Menperin. Pihak Toyota meminta adanya relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk kendaraan hybrid. Saat ini, beberapa varian hybrid Toyota seperti Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross sudah mencapai TKDN di atas 40%, namun mereka mengusulkan agar regulasi TKDN untuk kendaraan elektrifikasi lebih fleksibel guna menarik investasi dan mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan.

Menperin menyambut positif usulan tersebut dan menyatakan bahwa pemerintah terbuka untuk mendiskusikan relaksasi TKDN secara selektif dengan tetap menjaga arah kebijakan industrialisasi dalam negeri. “Kami akan pelajari permintaan tersebut, karena prinsipnya kita ingin membangun industri otomotif nasional yang kuat namun juga kompetitif secara global,” ujar Menperin.

Menperin juga memastikan bahwa program insentif Low Cost Green Car (LCGC) akan terus dilanjutkan hingga tahun 2031. Hal ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan kendaraan bagi masyarakat serta mendukung transisi elektrifikasi secara bertahap.

“Program LCGC terbukti berhasil meningkatkan kepemilikan kendaraan masyarakat dan mendukung industri otomotif nasional. Oleh karena itu, insentif untuk LCGC akan kami lanjutkan hingga 2031,” jelas Menperin. Hal ini diharapkan memberikan kepastian jangka panjang bagi prinsipal dan pelaku industri untuk terus memproduksi dan mengembangkan kendaraan hemat energi di dalam negeri.

Kementerian Perindustrian juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan prinsipal otomotif sangat penting, terutama dalam menghadapi transisi elektrifikasi, tantangan global, serta menjaga keseimbangan antara produksi lokal dan ekspor.

“Pasar otomotif Indonesia sangat besar, dan industri ini telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kita harus jaga bersama agar tidak terjadi guncangan di sektor ini,” tutup Menperin.

Pertemuan-pertemuan strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi industri, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta menjaga keberlanjutan dan kinerja sektor otomotif nasional yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor manufaktur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkes Teken MoU dengan ITB dan IT Del, Dorong AI dan Bioteknologi untuk Kesehatan

Penulis
Syifa
-

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenkes dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Teknologi Del (IT Del) untuk memperkuat kolaborasi di bidang kecerdasan artifisial (AI) dan bioteknologi di sektor kesehatan. Penandatanganan dilakukan di Kampus IT Del, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Jumat (11/7).

MoU ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan teknologi kesehatan berbasis AI dan bioteknologi di Indonesia. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin hadir langsung menyaksikan penandatanganan bersama para pimpinan dari ITB dan IT Del.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada teknologi dari luar. Kita harus mulai membangun inovasi sendiri, terutama di bidang kesehatan yang sangat strategis,” ujar Menkes Budi.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan L. Rizka Andalusia, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB Prof. Lavi Rizki Zuhal, serta Rektor IT Del Arnaldo Marulitua Sinaga.

MoU ini menjadi dasar kerja sama para pihak dalam penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan AI dan bioteknologi, khususnya dengan mengintegrasikan sumber daya, keahlian, dan infrastruktur yang dimiliki masing-masing institusi.

“Bayangkan jika kita bisa memanfaatkan data kesehatan nasional secara cerdas, lalu kita kombinasikan dengan teknologi AI, hasilnya akan luar biasa untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat,” jelas Menkes Budi.

Nota kesepahaman ini mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari penyelenggaraan kegiatan penelitian, pemanfaatan data dan informasi kesehatan, hingga penggunaan material hayati dalam riset bioteknologi.

Kerja sama ini juga melibatkan pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia di masing-masing institusi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang terkait.

Hal ini merupakan investasi jangka panjang. Kalau bisa mengembangkan kapasitas SDM di bidang AI dan biotek, lanjut Menkes, maka Indonesia punya masa depan yang jauh lebih siap dalam menghadapi tantangan kesehatan global.

Selain fokus pada pengembangan teknologi, MoU ini juga menekankan pentingnya pelaksanaan kerja sama yang menjunjung tinggi etika, transparansi, dan asas saling percaya.

“Semua kerja sama ini harus dilakukan dengan itikad baik, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jangan sampai ada konflik kepentingan atau penyalahgunaan data,” tegas Menkes.

Nota kesepahaman ini juga menegaskan bahwa segala aktivitas kerja sama akan tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Budi berharap, kolaborasi ini menjadi awal dari banyak kerja sama serupa antara Kemenkes dan lembaga pendidikan tinggi lain di tanah air.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jakarta Fair 2025 Catat Transaksi Rp7,3 Triliun, Wagub Rano: Ekonomi Jakarta Stabil

Penulis
Syifa
-

Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2025 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, dengan capaian yang membanggakan. Pameran akbar tahunan tersebut mencatat total transaksi Rp7,3 triliun serta menarik hampir enam juta pengunjung sepanjang pelaksanaannya sejak 19 Juni 2025. Dalam sambutannya, Wagub Rano menyebut capaian ini menjadi indikator positif kondisi perekonomian Ibu Kota.

“Hari ini, kita resmi menutup Jakarta Fair 2025. Luar biasa, pengunjung hampir mencapai enam juta orang, dan total nilai transaksi menembus Rp7,3 triliun. Ini membuktikan bahwa secara ekonomi, Jakarta dalam kondisi baik-baik saja. Mudah-mudahan JFK tahun depan akan lebih besar,” ujar Wagub Rano di Arena JIEXPO Kemayoran, pada Minggu (13/7).

Wagub Rano turut menyampaikan apresiasi kepada PT Jakarta International Expo (JIEXPO) selaku penyelenggara, serta seluruh sponsor, mitra, dan panitia pelaksana atas suksesnya kegiatan ini. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang telah berpartisipasi aktif meramaikan Jakarta Fair sebagai agenda rutin tahunan.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan penyelenggaraan Jakarta Fair 2025. Terima kasih juga kepada warga Jakarta dan pengunjung dari berbagai daerah yang telah memeriahkan acara ini. Tahun depan, Jakarta Fair akan kembali digelar selama satu bulan penuh,” imbuhnya.

Lebih dari 1.500 stan ikut ambil bagian dalam pameran tahun ini, melibatkan ratusan pelaku UMKM dan berbagai sektor industri dari seluruh Indonesia. Kehadiran mereka tidak hanya memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, tetapi juga menegaskan komitmen transformasi Jakarta sebagai kota global yang inklusif, kompetitif, dan terbuka terhadap investasi serta promosi produk lokal.

Meskipun sukses, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan tetap melakukan evaluasi, khususnya terkait harga tiket. Banyak masukan dari masyarakat agar aksesibilitas dapat ditingkatkan, terutama pada akhir pekan.

“Kami menerima berbagai masukan, salah satunya mengenai harga tiket yang dinilai tinggi, terutama di akhir pekan. Hal ini akan kami evaluasi untuk pelaksanaan tahun depan,” jelas Wagub Rano.

Ia juga berharap Jakarta Fair terus berkembang tidak hanya sebagai ajang hiburan dan promosi, tetapi juga menjadi ruang kolaboratif untuk pemberdayaan UMKM, promosi budaya, serta penguatan daya saing Jakarta di kancah nasional dan internasional.

“Mari kita terus jadikan Jakarta Fair sebagai ruang bertumbuh yang selaras dengan semangat menjadikan Jakarta sebagai kota global yang tangguh secara ekonomi, unggul dalam inovasi, dan kaya dalam keberagaman budaya,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Seminar Parenting dan Peresmian Gedung SD, Nevi Sampaikan Pentingnya Peran Keluarga

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menghadiri Seminar Parenting sekaligus meresmikan gedung baru SD Islam Baitunnaim di Jorong Subarang Parit, Nagari Koto Tangah Batu Ampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam kesempatan tersebut, Politisi PKS ini menyampaikan ceramah bertema ‘Mendidik Anak Zaman Now – Peran Keluarga Menyongsong Masa Depan’.

Anggota DPR periode ke dua ini mengajak para orang tua dan guru untuk memahami bahwa pola asuh anak masa kini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang penuh tantangan digital.

“Anak-anak kita hidup di era layar dan informasi cepat. Maka cara mendidik mereka harus dengan cinta, komunikasi yang hangat, dan keteladanan nyata. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan larangan atau nada tinggi,” ujar Nevi.

Legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat II ini menekankan pentingnya sinergi antara keluarga dan sekolah dalam menanamkan nilai-nilai moral dan karakter. Ia mengingatkan bahwa pendidikan karakter merupakan fondasi utama di tengah derasnya arus teknologi.

“Anak boleh bercita-cita menjadi apa saja, termasuk YouTuber atau content creator. Tapi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan akhlak mulia harus tetap jadi prioritas,” tambahnya.

Nevi juga menyoroti pentingnya kehadiran emosional orang tua dalam kehidupan anak. Menurutnya, perhatian dan kasih sayang jauh lebih berarti daripada sekadar pemberian materi.

Mengakhiri rangkaian acara, Nevi Zuairina turut meresmikan gedung baru SD Islam Baitunnaim sebagai wujud dukungan terhadap peningkatan fasilitas pendidikan di daerah. Ia berharap gedung tersebut menjadi pusat tumbuhnya generasi cerdas dan berakhlak.

“Dengan sarana yang baik dan pendidikan berbasis nilai, insya Allah akan lahir anak-anak yang siap membangun negeri ini dengan ilmu dan iman,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mukhtarudin: Koperasi Merah Putih Jadi Motor Kemandirian Ekonomi Desa

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) periode 2024–2029, Mukhtarudin, menyatakan dukungan penuh terhadap Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut menargetkan pembentukan 80.400 koperasi di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia.

Dalam keterangannya, Sabtu (5/7/2025), Mukhtarudin yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI, menyebut program ini sebagai langkah strategis dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan dari akar rumput, sekaligus menciptakan sekitar 2 juta lapangan kerja baru di desa.

“Program ini sangat selaras dengan visi pembangunan yang berpihak pada masyarakat kecil. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi agar kesenjangan antara desa dan kota dapat diperkecil,” ujar Mukhtarudin.

Politisi asal Kalimantan Tengah itu juga menekankan bahwa koperasi berbasis desa tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan juga sebagai wadah produktif untuk mengelola potensi lokal, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga industri kecil seperti tekstil dan pengolahan pangan.

Sebagai penerima Parlemen Award 2023 kategori tokoh peduli daerah, Mukhtarudin menilai koperasi Merah Putih harus dikelola secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi aktif warga desa.

“Koperasi Merah Putih harus tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat, bukan hanya menjadi proyek pemerintah semata,” imbuhnya.

Mukhtarudin juga mengapresiasi terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang mempercepat pelaksanaan program koperasi tersebut. Ia menyebut keberhasilan koperasi ini akan sangat ditentukan oleh penguatan sumber daya manusia (SDM) dan akses pembiayaan yang memadai.

“SDM yang mumpuni dan akses permodalan yang kuat akan menjadi kunci keberlanjutan koperasi ini dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi desa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fraksi Golkar DPR RI berharap program ini dapat memberikan solusi konkret untuk menurunkan angka kemiskinan, mengurangi arus urbanisasi, dan meningkatkan daya beli masyarakat desa.

“Dengan memanfaatkan potensi lokal dan menciptakan ekonomi sirkular, Koperasi Merah Putih bisa menjadi alat untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi bangsa ke depan,” tutup Mukhtarudin.

Adapun peluncuran nasional Program Koperasi Desa Merah Putih dijadwalkan akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Mukhtarudin berharap pelaksanaan program ini dapat berjalan sesuai target dan membawa dampak nyata bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...954955956...4,919Halaman 955 dari 4,919