Beranda blog Halaman 958

Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi untuk Revisi RTRW dan RDTR

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa setiap pemerintah daerah harus memiliki dan segera memperbarui kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar arah pembangunan wilayah.

Hal itu Menteri Nusron tegaskan dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi, Kamis (10/07/2025).

“Bapak/Ibu sekalian, dalam konteks tata ruang kita punya banyak pekerjaan rumah. Langkah pertama yang saya minta kepada kepala daerah saat baru dilantik adalah merevisi RTRW masing-masing, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” tegas Menteri Nusron, di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada forum tersebut, Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya keberadaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai turunan dari RTRW. Ia mengingatkan, RTRW saja tidak cukup menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan karena sifatnya masih terlalu umum.

“Tentunya kalau pembangunan hanya mengandalkan RTRW, pengambilan keputusan, terutama masalah pemanfaatan tata ruang tidak terpimpin dan pasti ada bias dan distorsi. Karena itu dari RTRW kabupaten/kota kita turunkan lagi menjadi namanya RDTR,” jelas Menteri Nusron.

Adapun kebutuhan nasional untuk penyusunan RDTR adalah sebanyak 2.000 dokumen. Hingga kini, baru 695 RDTR yang tersedia. Di Pulau Sulawesi, dari target 451 RDTR, masih kekurangan 361 dokumen. Adapun rincian kekurangan RDTR per Provinsi di antaranya Sulawesi Utara kurang 59; Sulawesi Tenggara kurang 96; Sulawesi Barat kurang 21; Sulawesi Selatan kurang 111; Sulawesi Tengah kurang 51; dan Gorontalo kurang 23.

Agar percepatan RDTR dapat tercapai, Menteri Nusron mengajak seluruh pihak berbagi tanggung jawab. “Supaya kita tidak saling menyalahkan soal lambatnya penyusunan RDTR, kita harus _sharing the pain, sharing the gain._ Dari kekurangan 361 RDTR, sepertiganya menjadi tanggung jawab kami di pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN, sepertiga tanggung jawab provinsi, dan sepertiga lagi tanggung jawab kabupaten/kota,” terangnya.

Dengan demikian, pada forum yang dihadiri oleh seluruh pemerintah daerah di Pulau Sulawesi tersebut, Menteri Nusron menegaskan bahwa kolaborasi lintas pemerintah menjadi kunci penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan penataan ruang yang akurat dan terarah. “Semuanya kita sama-sama bahu-membahu untuk menjaga tata ruang kita demi keberlanjutan pembangunan dan investasi,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh. Aris Marfai, secara simbolis menyerahkan peta dasar skala 1:5.000 kepada lima pemerintah provinsi di Pulau Sulawesi. Sulawesi menjadi pulau pertama di Indonesia yang seluruh wilayahnya telah dipetakan secara detail. Peta ini penting untuk mendukung perizinan, investasi, dan pembangunan, serta meminimalkan tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Dalam forum ini, Menteri Nusron turut didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Tansri beserta jajaran.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Ciptakan Ruang Publik Baru, Gubernur Pramono Canangkan Integrasi Lapangan Banteng dan Gedung A.A. Maramis

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri Pencanangan Penataan Integrasi Lapangan Banteng dengan Gedung A.A. Maramis bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, dan Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana, di Lapangan Banteng Sisi Timur, Jakarta Pusat, pada Kamis (10/7).

Gubernur Pramono menuturkan, penataan ini bertujuan untuk mengintegrasikan ruang hijau antara Lapangan Banteng dan kawasan gedung A.A. Maramis sebagai kerangka kerja pembentukan kawasan heritage Jakarta (Formal-Heritage District). Ia berharap, penataan ini dapat menciptakan ruang publik baru di Jakarta.

“Pencanangan ini, bagi saya pribadi, apabila ruang publik semakin banyak di Jakarta, itu akan membuat Jakarta menjadi jauh lebih menarik, Bu Menteri. Lapangan Banteng ini sudah kami buka 24 jam sekarang ini dan respons publik yang awalnya penuh dengan kebimbangan, keraguan, apakah betul ini akan membuat masyarakat merasa enjoy di tempat ini, justru menjadi antusias,” urainya.

Gubernur Pramono mengungkapkan, antusiasme warga yang berkunjung ke Lapangan Banteng terlihat ketika gelaran acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta pada 22 Juni lalu. Kala itu, sekitar 15.000 warga hadir menikmati rangkaian acara yang dihelat di Lapangan Banteng.

“Sekali-sekali, Bu Menteri Pariwisata maupun Keuangan datang ke sini pada malam hari, masyarakat luar biasa antusias. Bahkan, baru pertama kali, HUT Jakarta yang ke-498 kemarin, yang selama ini kalau nggak di Monas, di Ancol, diadakan di sini. Saya baru tahu, Bu, air mancurnya itu bagus. Orang yang hadir kurang lebih 15.000, duduk dengan rapi dan acara berjalan dengan baik,” ujarnya di hadapan para menteri.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menjelaskan penataan integrasi ini merupakan wujud kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Keuangan RI, menggunakan pembiayaan non-APBD melalui kompensasi pelampauan nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) oleh PT Bank Jtrust Indonesia. Pelaksanaan kegiatan penataan ini akan dimulai pada Juli 2025 dan ditargetkan selesai Maret 2026.

“Kami sudah membiasakan diri untuk membangun tanpa APBD, termasuk di tempat ini. Kami berharap, nantinya masyarakat dapat memanfaatkan ruang publik baru ini dan merawatnya bersama,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, menjelaskan, Gedung A.A. Maramis saat ini dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). LMAN diharapkan dapat mengelola barang milik negara secara optimal, termasuk menggunakan setiap aset negara, baik tanah maupun gedung, untuk menciptakan nilai tambah dan manfaat secara sosial, ekonomi, serta kultural.

“Kita juga sering meng-introduce, karena Kementerian Keuangan (memiliki) prinsip the highest and the best use dari pemanfaatan aset negara termasuk aset gedung A.A. Maramis ini,” tutur Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Sebagai tambahan informasi, pendekatan desain yang akan diterapkan di koridor antara Lapangan Banteng dan kawasan Gedung A.A. Maramis memungkinkan terciptanya zona integrasi yang tidak hanya menghubungkan dua titik bersejarah, tetapi juga menghidupkan kawasan sebagai ruang kota yang aktif, edukatif, dan ramah bagi pejalan kaki. Dengan demikian, integrasi kawasan ini tidak semata bersifat fisik, melainkan juga membangun kembali hubungan manusia dengan ruang sejarah.

Lebih dari itu, desain kawasan akan memprioritaskan pejalan kaki sebagai pengguna utama ruang kota. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah konsep woonerf atau shared street yang diperkenalkan oleh Niek De Boer, yaitu sistem jalan yang menghapus batas kaku antara kendaraan dan pejalan kaki.

Alih-alih memisahkan trotoar dan marka jalan secara tegas, ruang dirancang menyatu agar menciptakan pengalaman berjalan kaki yang aman, nyaman, dan terbuka bagi beragam aktivitas sosial. Desain ini juga akan mengedepankan pedestrian dan pesepeda, dengan menghadirkan elemen-elemen seperti pohon peneduh, tempat duduk, serta permukaan jalan berpola. Elemen-elemen tersebut tidak hanya memperlambat laju kendaraan, tetapi juga memperkuat kesan ruang bersama yang inklusif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Kalbar Dorong Optimalisasi Fiskal Daerah Dari Sektor Kehutanan dan Pertambangan

Penulis
Syifa
-
Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, MM.,MH., menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur Dalam Rangka “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam (SDA) Untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan Dan Kehutanan Guna Penguatan Fiskal Daerah” yang terselenggara di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Kaltim, Rabu (9/7/2025).
Rakor yang mengedepankan upaya peningkatan potensi alam di daerah tersebut turut dihadiri 12 Gubernur di Indonesia diantaranya, Gubernur Kalsel, Gubernur Kalteng, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur Jatim, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Jambi, dan Gubernur Kaltim yang bertindak sebagai tuan rumah dalam rakor tersebut.
Sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam di sektor pertambangan dan kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor kehutanan dan pertambangan, seiring dengan tantangan regulasi serta potensi sumber daya alam yang besar di wilayah tersebut.
“Provinsi Kalimantan Barat memiliki 2.046 desa, di mana lebih dari separuhnya yakni 1.157 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Ini menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap hutan sebagai bagian dari kehidupan dan penghidupan,” kata Gubernur Ria Norsan.
Diterangkannya, luas wilayah Kalbar mencapai 14,7 juta hektare dan dari jumlah tersebut 57 persen atau sekitar 8,32 juta hektare merupakan kawasan hutan, serta sisanya sebesar 43 persen atau 6,38 juta hektare adalah areal penggunaan lain (APL). Selain itu, wilayah ini juga memiliki ekosistem mangrove seluas 162.219 hektare, yang mayoritasnya berupa mangrove lebat.
Dalam pengelolaan hutan, Kalbar memiliki 17 Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH), meski baru lima di antaranya beroperasi efektif. Sementara itu, Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) di provinsi ini mencapai 2,79 juta hektare yang tersebar dalam 124 unit KHG.
Ria Norsan menyoroti pentingnya adaptasi terhadap dinamika regulasi fiskal nasional. Salah satu tantangan krusial yang dihadapi Kalbar adalah penghapusan PNBP Iuran Tetap untuk Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan melalui PP No. 19 Tahun 2025. Kebijakan ini dinilai berpotensi menurunkan penerimaan daerah secara signifikan karena belum adanya regulasi pusat sebagai dasar pengenaan iuran tetap baru.
“Fluktuasi DBH sangat terasa, dari Rp97,2 miliar pada 2020 hingga proyeksi Rp32,8 miliar di triwulan I tahun 2025. Ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama dalam rakor ini,” jelasnya.
DBH sektor pertambangan di Kalbar selama ini bersumber dari Iuran Tetap (landrent) dengan porsi DBH 30 persen dan Iuran Produksi (royalti) dengan DBH 16 persen berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022.
Hingga Maret 2025, tercatat 65 unit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalbar dengan total luasan konsesi ±2,75 juta hektare. Izin tersebut terdiri atas 18 unit Hutan Alam, 43 Hutan Tanaman, satu unit Restorasi Ekosistem, dan tiga unit untuk Jasa Lingkungan karbon. Selain itu, terdapat 114 unit industri primer pengolahan hasil hutan.
Sementara itu, program Perhutanan Sosial terus berkembang dengan 271 unit persetujuan hingga Juni 2025 yang mencakup luas 701.862 hektare. Skema ini meliputi Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, dan Kemitraan Kehutanan.
Pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan juga berlangsung melalui mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Sampai Juni 2025, terdapat 49 persetujuan dengan luas total 83.199 hektare, yang terdiri dari 18 unit kegiatan non-tambang dan 31 unit kegiatan tambang.
Dalam rentang waktu 2020–2024, PNBP sektor kehutanan di Kalbar menunjukkan tren fluktuatif. Tercatat Rp48,97 miliar pada 2020, melonjak ke Rp89,33 miliar pada 2021, dan mencapai puncak Rp108,34 miliar pada 2022. Meski mengalami penurunan pada 2023 dan 2024, nilai kontribusi tetap signifikan.
PNBP tersebut berasal dari beragam sumber, antara lain PBPH, PBPHH, izin pelepasan kawasan hutan, hak guna usaha, hingga perhutanan sosial. Namun demikian, hingga kini masih terdapat piutang sebesar Rp73,45 miliar dari Pemanfaatan Kawasan Hutan (PKH), yang perlu ditindaklanjuti agar tidak menjadi potensi hilangnya penerimaan negara.
“Kendala lain adalah tidak adanya mekanisme bagi hasil dari PNBP PKH untuk pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan pengawasan dan evaluasi di lapangan menjadi terbatas,” jelas Ria Norsan.
Pemprov Kalbar juga mencermati tren menurunnya nilai Transfer ke Daerah (TKDD) dari sektor kehutanan. Puncak realisasi terjadi pada 2019 sebesar Rp54,44 miliar, namun anjlok menjadi Rp10,66 miliar pada 2025. Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) menjadi dua komponen utama dalam TKDD kehutanan, dengan kontribusi tertinggi masing-masing terjadi pada 2019 dan 2021.

“Penurunan ini harus menjadi perhatian dalam upaya penguatan fiskal daerah. Rakor ini diharapkan menghasilkan sinergi dan solusi konkret untuk menjaga kesinambungan pendapatan dari sektor sumber daya alam,” tutup Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Raker dengan DPR, Gus Ipul Paparkan Strategi Bansos Tepat Sasaran dan Sekolah Rakyat

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI membahas laporan keuangan Kementerian Sosial tahun 2024, realisasi anggaran 2025, serta rencana kerja dan pagu indikatif 2026.

Dalam paparannya, Gus Ipul menyampaikan bahwa per Juni 2025, realisasi belanja Kementerian Sosial telah mencapai angka signifikan.

“Realisasi belanja non-bansos tercatat lebih dari Rp1 triliun atau sekitar 33,37 persen, sementara belanja bantuan sosial telah terealisasi sebesar lebih dari Rp40 triliun atau 53,50 persen,” ujar Gus Ipul, Kamis (10/7/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa arah kebijakan belanja kementerian untuk tahun anggaran 2026 akan difokuskan pada tema pembangunan nasional, sejalan dengan arahan Presiden dan tematik APBN, khususnya dalam memperkuat sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial. “Kementerian Sosial akan mengambil peran melalui pelaksanaan sekolah rakyat,” tegasnya.

Gus Ipul juga menyoroti pentingnya efektivitas penyaluran bantuan sosial ke depan. Lantaran itu dia menyampaikan tiga strategi utama untuk bantuan sosial:

1. Melanjutkan program-program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar, PBI JKN, dan program rehabilitasi sosial.

2. ⁠Memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta memperkuat sinergi program dan kelembagaan, termasuk digitalisasi penyaluran bantuan.

3. ⁠Mendorong bantuan sosial yang adaptif dan berkelanjutan dengan prinsip keadilan, inklusivitas, serta percepatan graduasi dari penerima bantuan menuju kemandirian melalui integrasi dengan program pemberdayaan.

Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial juga memaparkan tren anggaran kementerian. Jika pada 2011 anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp108 triliun, maka pagu indikatif tahun 2026 tercatat sebesar Rp76.038.882.787.000 atau mengalami penurunan sekitar 4,47 persen dibandingkan pagu anggaran 2025 yang sebesar Rp79 triliun lebih.

Adapun rincian postur anggaran tahun 2026 terdiri dari:

1. Program Perlindungan Sosial: Rp75 triliun lebih

2. ⁠Program Dukungan Manajemen: Rp768 miliar lebih

Melanjutkan, Gus Ipul menjelaskan bahwa pagu indikatif 2026 masih belum mencakup kebutuhan belanja mendesak, seperti penanganan bencana, bantuan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan anak yatim-piatu, serta program pemberdayaan masyarakat. “Untuk itu, kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,9 triliun,” urainya.

Tambahan anggaran tersebut dialokasikan antara lain untuk:

1. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial: Rp5 triliun lebih

2. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial: Rp4 triliun lebih

3. ⁠Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial: Rp5 triliun lebih

4. ⁠Sekretariat Jenderal: Rp5 triliun lebih

5. ⁠Inspektorat Jenderal: Rp51 miliar lebih

Menutup rapat kerja, Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR RI atas kerja sama yang konstruktif.

“Kami ucapkan terima kasih atas seluruh dukungan, kritik, dan saran yang telah diberikan. Ini semua memperkuat kinerja kami dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang lebih baik ke depan,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenpar Fasilitasi Geopark Kaldera Toba Raih Kembali Green Card UNESCO

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berkomitmen untuk mendukung upaya meraih kembali green card bagi Kaldera Toba melalui pelaksanaan event “The 1st International Conference: Geo tourism Destination Toba Caldera UNESCO Global Geopark 2025”.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan keberadaan Geopark Kaldera Toba di Sumatra Utara menjadi bukti nyata bahwa pengembangan pariwisata Indonesia senantiasa menjaga keharmonisan dengan alam, budaya, dan ilmu pengetahuan.

“Geopark Kaldera Toba merupakan wujud nyata visi pariwisata Indonesia. Sebuah destinasi yang menghadirkan keharmonisan antara alam, budaya, dan ilmu pengetahuan,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti saat membuka “The 1st International Conference: Geo tourism Destination Toba Caldera UNESCO Global Geopark 2025” di Hotel Khas Parapat, Simalungun, Sumatra Utara, Selasa (8/7/2025).

Menteri Pariwisata mengatakan, dunia mengenal Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keindahan alam bahari yang beragam. Tak hanya keindahan laut, keindahan alam Indonesia juga tersimpan dalam lanskap darat di dalamnya.

Karena Indonesia berada di kawasan Cincin Api (Ring of Fire) Pasifik yang aktif, aktivitas tektonik tersebut pun membentuk gunung, danau, dan bebatuan termasuk kawasan Danau Toba yang kini dilindungi dalam naungan geopark.

“Status geopark bukan hanya sebagai bentuk perlindungan, tetapi juga sebagai peluang untuk membuka ruang pembelajaran dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan,” katanya.

Menteri Pariwisata memaparkan, kawasan Danau Toba merupakan salah satu lanskap alam paling ikonik di Indonesia yang lahir dari letusan vulkano-tektonik besar sekitar 7.400 tahun yang lalu dan menciptakan kaldera raksasa dengan luas lebih dari 7.000 kilometer persegi. Tak hanya itu, kawasan Danau Toba juga menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati endemik serta tradisi dan budaya Batak yang kaya dan terus hidup di sekitarnya.

“Inilah contoh sempurna tentang bagaimana visi geopark hidup yakni menghubungkan ilmu pengetahuan, warisan budaya, dan kemanusiaan. Dengan nilai strategis tersebut, destinasi Danau Toba juga sebelumnya menyandang status Destinasi Super Prioritas (DPP) dan kini masuk dalam prioritas percepatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan target mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatra hingga 7,2 persen pada tahun 2029,” ujar Menteri Pariwisata.

Mewujudkan visi besar ini, kata Menteri Pariwisata, tidak cukup dengan kekaguman semata, tetapi harus dikelola dengan kesadaran dan arah yang jelas. UNESCO telah memberikan panduan melalui tiga pilar utama geopark global yang mencakup perlindungan, edukasi, dan pengembangan berkelanjutan.

Perlindungan terhadap kawasan ini berarti menjaga warisan geologi, keanekaragaman hayati, serta tradisi budaya yang membentuk identitas masyarakat Batak. Edukasi adalah fondasi untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya konservasi alam dan budaya setempat.

“Pengembangan berkelanjutan terjadi ketika rasa bangga dan kesadaran tumbuh. Melalui geowisata, kita dapat mendorong inovasi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang ekonomi baru, tanpa mengorbankan nilai alam maupun budaya,” ujar Menteri Pariwisata.

Oleh karena itu, ia menilai kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan potensi kekayaan alam dan budaya yang ada di kawasan Danau Toba. Menurut Menteri Widiyanti, pengembangan pariwisata tidak cukup sekadar membangun infrastruktur saja.

“Tetapi juga memerlukan harmoni dengan pengetahuan, diperkaya oleh narasi, dan digerakkan oleh inovasi. Forum seperti ini sangat penting untuk ruang di mana ide tumbuh menjadi aksi,” ujar Menteri Pariwisata.

Sebagai implementasi dari pengembangan dan penguatan infrastruktur di kawasan Danau Toba, Widiyanti pun mendorong agar pemerintah setempat dan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara menghadirkan papan-papan informasi yang menjelaskan mengenai geosite-geosite yang ada di sekitar Danau Toba.

“Sehingga nanti turis yang datang itu bisa mengerti tentang geosite-geosite ini dan memperoleh ilmu mulai terjadinya kawah dan jenis bebatuan yang ada di sini,” kata Menteri Pariwisata.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution menambahkan, potensi wisata yang ada di kawasan Danau Toba perlu dimanfaatkan dan dikembangkan dengan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya. Sehingga, potensi keindahan alam dan budaya yang ada di kawasan Danau Toba bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.

“Maka apa yang Tuhan berikan kepada kita hari ini bukan hanya menjadi pandangan indah yang bisa dinikmati oleh mata tapi juga bisa kita gunakan untuk menulis dan berpikir, menceritakan kembali tentang kebudayaan kita yang ada di dalamnya yang terus diwariskan dari leluhur dan juga tentang alam ini yang selama ini memberikan manfaat yang luar biasa. Kemudian mengajak kita berpikir untuk mengoptimalkan potensi alam yang sudah dibentangkan dalam kehidupan ini agar bisa mendatangkan manfaat ekonomi hingga mampu menyejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya,” ujar Bobby.

Dalam kesempatan ini, Menteri Pariwisata didampingi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto; Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, Fadjar Hutomo; Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I Kementerian Pariwisata, Bambang Cahyo Murdoko; Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Jimmy Bernando Panjaitan; dan Direktur Poltekpar Medan, Ngatemin.

Acara ini juga dihadiri oleh para kepala daerah di sekitar kawasan Danau Toba. Selain menghadiri 1st Toba Caldera International Conference on Indonesia Geotourism di Hotel Khas Parapat, Widiyanti juga mengunjungi sejumlah lokasi di sekitar kawasan Danau Toba di antaranya Pusat Informasi Geopark (PIG) Kaldera Toba Parapat; The Kaldera Toba di Kabupaten Toba; Geosite Huta Ginjang di Kabupaten Tapanuli Utara, serta Desa Wisata Pearung di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

IBAS: Koperasi Solusi Wujudkan SDGs, Jembatan antara Rakyat, Produktivitas, dan Kesejahteraan

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan bahwa koperasi bukan hanya entitas bisnis semata, melainkan instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Sehingga ada tujuan besar untuk mengentaskan kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan produksi serta konsumsi berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Edhie Baskoro Ketua FPD DPR RI dalam acara Diskusi Kebangsaan “Koperasi Hebat, Indonesia Kuat” dihadiri oleh para pemerhati dan pegiat koperasi dari berbagai daerah, di Gedung MPR RI (9/7/25).

“Koperasi itu penting untuk menjawab SDGs. Kami di DPR, sering sekali berhadapan dengan di diskusi kebangsaan yang seiring dengan program-program SDGs. Mengentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran, yang mana menjadi tugas bangsa dan menjadi tugas kita sebagai anak bangsa,” ujar Ibas.

Lebih lanjut, Wakil Rakyat dari Partai Demokrat ini menegaskan bahwa koperasi merupakan alat pencapaian SDGs, bukan sekadar instrumen ekonomi.

“Koperasi adalah alat pencapaian SDGs, sehingga ada tujuan besar di sana, bersama-sama negara, bersama-sama anak bangsa, tanpa kemiskinan, mendapatkan pekerjaan yang layak, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan produksi dan konsumsi yang berperanjutan.”

Wakil Rakyat dari Dapil Jatim VII ini juga mengutip data dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang menunjukkan besarnya potensi koperasi di skala global.

“Dimana ILO juga mencatat 279 juta orang di dunia itu bekerja dalam koperasi. Sehingga di Indonesia, koperasi dapat menjadi jembatan antara petani dan pasar, antara nelayan dan industri pengolahan, antara UMKM dan akses modal, antara pendidikan dan kewirausahaan.”

Di hadapan para peserta, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini pun mengajak semua pihak untuk tidak menunggu situasi ideal dalam memajukan koperasi.

“Jadi, siapa yang harus memulai? Saya pikir semua koperasi juga bisa jadi pelopor. Koperasi petani bisa jadi pengendali rantai pasok pangan. Koperasi nelayan harus jadi pelaku utama ekspor perikanan gitu kan. Koperasi pesantren dan perempuan harus jadi motor ekonomi sosial. Koperasi digital anak muda harus masuk sektor kreatif dan teknologi.”

Edhie Baskoro Yudhoyono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin menekankan bahwa perubahan besar tidak harus dimulai secara masif. “Jadi tidak perlu menunggu kata siap, cukup satu koperasi yang berani, maka yang lain akan mengikuti,” tegasnya.

Menutup pidatonya, EBY Wakil Rakyat dari Partai Demokrat ini juga menyampaikan pentingnya peran negara dalam mendorong dan memperkuat koperasi tanpa bersifat mengendalikan.

“Sehingga peran negara mendorong, bukan mengendalikan. Negara bukan pelaku koperasi, negara adalah pengarah dan penyemangat.”

Sebagai penutup, Edhie Baskoro menegaskan bahwa koperasi adalah jalan menuju keadilan ekonomi.

“Sebagai penutup untuk jeda diskusi kita, koperasi juga adalah jalan menuju keadilan ekonomi, karena sekali lagi tanpa keadilan ekonomi negara kita tidak akan berimbang dan ada ketimpangan di sana yang harus kita jembatani antara mereka-mereka yang mampu dan tidak mampu, antara kota dan desa, terakhir wilayah dan lain sebagainya.”

Salah satu peserta, Frans Meroga, Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari menyampaikan aspirasinya. “Kami sebagai pelaku sagat berharap UU Perkoperasian seera disahkan. Selain itu, kami juga mendorong agar pemerintah dapat memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat terkait koperasi, mungkin bisa diperkaya lagi dalam RUU, misalnya juga bisa masuk kurikulum sekolah,” ungkapnya.

Diskusi ini menjadi momentum penting menjelang Hari Koperasi Nasional untuk memperkuat komitmen terhadap peran koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Acara ini diikuti oleh beberapa peserta di antaranya, Muhammad Lingga Ketua Umum Koperasi Digital Propertree; Yosi Afianto Chief Executive Officer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inklusi Keuangan Rakyat (IKR); Frans Meroga Ketua Koperasi Simpan Pinjam Nasari; Adi Sumunar Ketua Umum Asosiasi Pendamping Koperasi Modern (APIKOM).

Dihadiri pula Marwan Cik Asan Sekretaris FPD DPR RI sekaligus Anggota Komisi XI dan Faujia Helga Anggota FPD DPR RI Komisi VI.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

ITS dan Pemprov Jatim Diskusikan Potensi Digital Twin untuk Tata Kota

Penulis
Syifa
-

Dalam meningkatkan pembangunan tata kota dan wujud komitmen dalam inovasi teknologi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menggagas pemanfaatan digital twin sebagai jawaban atas tantangan tata kota. Diskusi yang berlangsung pada Kamis (10/7/2025).

Dalam diskusi ini ini Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang DKI Jakarta Ir Benni Agus Candra dan Ikatan Ahli Planologi Indonesia.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Timur Dr H Emil Elestianto Dardak BBus MSc menyambut positif diskusi ini. Menurutnya, teknologi seperti Light Detection and Ranging (LIDAR) dapat menjadi solusi untuk pemetaan perkotaan. Ia memaparkan bahwa dari data LIDAR, dapat diciptakan sebuah digital twin kota Surabaya. “Dengan adanya digital twin ini, kita bisa lebih mudah melakukan berbagai analisis terkait kebijakan pembangunan perkotaan,” lanjutnya.

Emil menilai penerapan teknologi ini sangat potensial untuk kawasan aglomerasi perkotaan di Jawa Timur. Kawasan prioritas utama adalah Gerbang Kertosusila yang mencakup wilayah padat dan saling terhubung seperti Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. “Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan infrastruktur seperti Surabaya Regional Railway Line (SRRL),” ucapnya.

Tak hanya itu, Emil melihat potensi serupa untuk pengembangan digital twin di wilayah konurbasi seperti Malang, Kediri, dan Madiun. Sebagai langkah awal, dirinya menyarankan fokus pada pemetaan drainase terpadu. “Namun, yang terpenting bukan kecanggihan teknologi, melainkan sejauh mana teknologi itu mendukung proses pengambilan keputusan,” pesan Mantan Bupati Trenggalek periode 2016-2019 itu.

Wakil Rektor IV ITS Prof Agus Muhamad Hatta ST MSi PhD menyatakan bahwa diskusi ini merupakan wujud komitmen ITS dalam mendorong transformasi digital. Dirinya menekankan bahwa ITS perlu terus menginovasikan teknologi untuk menjawab tantangan zaman, terutama pemanfaatan digital twin untuk tata kota dan infrastruktur di Jawa Timur. “Pertemuan ini menjadi wadah untuk membuka wawasan serta kemungkinan kolaborasi di masa depan,” ujarnya.

Melanjutkan penuturannya, dosen Departemen Teknik Fisika ITS ini memaparkan bahwa digital twin adalah replika virtual suatu kota yang dibuat menggunakan teknologi digital. Ini adalah representasi dinamis dari kota yang sebenarnya. “Karena dibuat dengan skala yang sama dan secara real time digital twin mampu memantau dan menganalisis berbagai aspek kota secara akurat,” sambung Hatta.

Menanggapi hal itu, Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang DKI Jakarta Ir Benni Agus Candra MSi membagikan pendekatan Jakarta dalam menggunakan _digital twin_ secara fungsional. Lebih dari sekadar visualisasi, teknologi ini dapat digunakan untuk menghitung nilai ruang dan potensi pendapatan dari sebuah kawasan. “Jakarta memanfaatkannya untuk melihat potensi pendapatan ruang, sehingga pembangunan tak hanya bertumpu pada anggaran daerah,” jelasnya.

Benni berharap teknologi ini dapat dioptimalkan lebih luas dalam studi kelayakan penataan kota. Dirinya juga mendorong kolaborasi lintas disiplin ilmu, mulai dari informatika hingga perencanaan kota. “Kolaborasi inilah kunci untuk menghadapi kompleksitas penataan perkotaan di masa depan,” tutupnya dengan optimis.

Diskusi ini sejalan erat dengan Sustainable Development Goals (SDGs)11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan. Teknologi ini berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan perencanaan kota yang efisien. Tak hanya itu, kolaborasi ITS dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta juga selaras dengan poin ke-17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Garut Tinjau Jembatan Cibera, Pastikan Pembangunan Dilanjutkan pada 2026

Penulis
Syifa
-

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, meninjau langsung Jembatan Cibera di Desa Cigaronggong, Kecamatan Cibalong, Rabu (9/7/2025), menyusul viralnya jembatan tersebut di media sosial. Peninjauan ini menjadi respons Pemerintah Kabupaten Garut terhadap aspirasi warga sekaligus komitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur yang tertunda.

Bupati menyebut, sorotan masyarakat di media sosial merupakan bentuk pengawasan publik yang sah terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Viralnya jembatan ini menunjukkan bahwa ada pembangunan yang belum selesai. Setelah ditelusuri, penyebab utamanya adalah kendala dalam pengadaan lahan, yang merupakan tanggung jawab desa,” ujar Bupati.

Ia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah desa dan kecamatan telah menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan persoalan lahan. Dengan demikian, Pemkab Garut siap melanjutkan pembangunan jembatan yang tertunda.

“Tadi kami berdiskusi dengan kepala desa dan camat. Informasinya pengadaan lahan sudah tuntas. Tinggal kami siapkan langkah teknis lanjutan,” katanya.

Meski demikian, pelaksanaan fisik pembangunan jembatan direncanakan baru akan dimulai pada tahun 2026. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran dalam APBD tahun berjalan.

Bupati Garut berharap pembangunan jembatan ini akan membuka kembali akses penghubung antara Desa Mekarmukti, Cidatar, Cigaronggong, dan Karyamukti. Infrastruktur ini dinilai penting untuk mendukung mobilitas warga, khususnya dalam aktivitas ekonomi dan sosial.

Ia juga menyoroti tantangan geografis lokasi jembatan yang memiliki kontur curam dan berada di atas aliran sungai berbatu.

“Medan di lokasi memang cukup berat. Sungainya dalam, berbatu, dan saat musim hujan sering terjadi air bah. Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat menjadi solusi dan memberi rasa aman bagi warga yang melintas,” jelasnya.

Pemkab Garut melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan segera melakukan tahapan lanjutan, termasuk penyiapan teknis dan pematangan lahan sebelum konstruksi dimulai pada 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Ambon Apresiasi Penanaman Jagung Oleh Polda Maluku

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi bagi jajaran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam hal ini POLDA Maluku yang telah melaksanakan kegiatan Penanaman Jagung Serentak Pada Lahan Perhutanan Sosial di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Rabu (9/7/25).

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat saya menyampaikan rasa terima kasih, penghargaan, dan apresiasi kepada jajaran POLRI secara khusus Polda Maluku yang berkerjasama dengan kementerian terkait, dalam rangka mendukung swasembada pangan dalam hal ini jagung,” kata Wali Kota di sela – sela penanaman.

Diakuinya, peran POLRI sangat terasa membantu pemerintah termasuk dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan kota Ambon.

“Hari ini kita lihat lahan disediakan, tapi pengembangan ini cukup masif dilakukan. Mudah – mudahan dampaknya di kota Ambon kita bisa memastikan ketersediaan pangan itu cukup,” ungkapnya.

Menurut Wattimena, wilayah hutan di kota Ambon di dominasi hutan lindung, sementara untuk hutan produksi tidak terlalu luas dan sebagian besar ada di Kecamatan Teluk Ambon. Tetapi paling tidak, dengan dilaksanakannya penanaman jagung di lokasi ini akan menjadi percontohan bagi wilayah lainnya di kota Ambon.

“Setidaknya ini dapat membantu suplay kebutuan pangan di kota ini. Karena kita daerah konsumen bukan produsen,” tandasnya.

Gubernur HD: Jadikan Turnamen Sepak Bola Antar Partai Momen Ukhuwah Kompak Sesama Insan Politik

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru membuka Turnamen Sepakbola Antar Partai Politik bertempat di Lapangan Baseball Jakabaring Sport City, Rabu (9/7/2025)

Atas nama pemerintah provinsi Sumsel, HD mengucapkan selamat bertanding kepada seluruh anggota pengurus parpol di sumsel yang ikut serta dalam kejuaraan ini. Tunjukkan Kemampuan terbaik dan meraih hasil terbaik.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang berlangsung ini inisiasi yang harus diapresiasi karena para pengurus parpol saat ini sangat aware dan melek politik dan tahu kondisi politik Sumsel saat ini. Harusnya kegiatan seperti ini mesti menjadi momen ukhuwah bersama sehingga kita menjadi semakin kompak antar insan politik kita semakin bangga sama Sumsel bukan hanya sebagai kelompok kelompok politik tapi kebersamaan untuk membangun Sumsel bersama sama.”. ungkap H.Herman Deru

“Saya sebagai pembina politik di daerah ini merasa bangga apa yang sudah dininisiasi oleh teman teman parpol. Tetapi jangan lupa untuk sportifitas dan tehnik bermain harus kita junjung tinggi. Wasit dan perlengkapan pertandingan lainnya mesti sportif dalam Pertandingan. Jangan Lupo, Apapun Partainya sikok gol akan dihadiahi 250 ribu.” ungkap H.Herman Deru.

Turut Hadir Wakil Ketua DPRD Sumsel Nopianto SE.MM, Pimpinan parpol atau yang mewakili, para Kepala OPD dan pejabat lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...957958959...4,919Halaman 958 dari 4,919