Beranda blog Halaman 959

Wali Kota Kediri Tinjau Renovasi Stadion Brawijaya, Target Rampung Sebelum Laga Persik 15 Agustus

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meninjau kondisi dan proses perbaikan Stadion Brawijaya, Jumat (11/07/2025). Sesampainya di stadion, Wali Kota Kediri langsung berkeliling melihat satu per satu bagian yang ada di sana. Mulai dari lapangan, tribun, toilet, hingga locker room.

“Kami meninjau kondisi Stadion Brawijaya karena saat ini ada proses renovasi sarana dan prasarana. Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menjaga dan merawat Stadion Brawijaya. Semoga nanti di tanggal 15 Agustus saat Persik bertanding sudah selesai,” ujarnya.

Perempuan yang akrab disapa Mbak Wali ini mengungkapkan renovasi ini akan dilakukan secara bertahap. Stake holder terkait terus melakukan perbaikan untuk mempercantik Stadion Brawijaya. Persik berupaya untuk top dressingnya, Pemkot Kediri secara bertahap pengecatan dan pergantian lampu. Harapannya dalam tiga minggu ke depan akan selesai semua. Apabila Stadion Brawijaya ini sudah direnovasi menjadi lebih baik dan indah, akan menjadi semangat bagi para atlet dan masyarakat yang setiap pagi berolahraga di sini. “Ya tentu ini upaya kami agar Persik bisa tetap di sini. Persik ini keluarga kami dan salah satu ikon Kota Kediri. Tentu kami mengupayakan yang terbaik dan kami mohon doa-nya,” ungkap Mbak Wali.

Plt Kepala Dinas PUPR Yono Heryadi menambahkan renovasi Stadion Brawijaya ini menindak lanjuti dari kebijakan Mbak Wali Vinanda untuk mendukung Persik. Agar Persik tetap bisa bermain di Stadion Brawijaya. Pemkot Kediri bersama stake holder terkait mengoptimalkan sarana dan prasarana pokok yang ada di stadion. Dari PUPR ditugaskan untuk mempercantik di tribun. Dimana cat yang lama dikupas semua dan dicat warna ungu. Dimana ini identik dengan Persik dan Kota Kediri. Lalu juga banch dan pagar juga dicat semua. Ada pula revitalisasi sarana penunjang lainnya, dari sektor interior akan bisa lebih bermanfaat dan mendukung tim yang berlaga di sini.

“Hari ini kita masih prioritaskan di tribun karena cuaca saat ini cerah maka kita optimalkan hingga 7 hari ke depan. Di dalam kita siapkan desainnya dulu karena nanti kita ajukan dulu ke Manajemen Persik agar bisa sesuai standar. Initinya secara bertahap akan kita perbaiki sehingga Stadion Brawijaya ini lebih nyaman,” imbuhnya.

Direktur Persik Kediri Souraya Farina Alhaddar memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemkot Kediri telah memberikan supportnya. Setelah sekian lama, akhirnya Persik mendapat support nyata. Saat ini Persik sedang mengunggu kepastian, sejauh ini dari PT.LIB dan PSSI mengizinkan karena melihat upaya dari Pemkot dan Persik. “Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan adanya support yang nyata. Bisa dilihat sendiri tadi Mbak Wali langsung action melihat pembenahan. Tentu kami punya target Persik lebih baik dari musim sebelumnya,” pungkasnya.

Mbak Wali kota kediri vinanda Tinjau Proses Perbaikan Stadion Brwijaya, Upaya Agar Persik Tetap Berkandang di Stadion Brawijaya

Turut mendampingi, Kepala DLHKP Imam Muttakin, Ketua Panpel Persik Tri Widodo, dan stake holder terkait lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkeu dan Pemprov DKI Jakarta Bangun Sinergi untuk Meningkatkan Kualitas Ruang Publik

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menunjukkan sinergi yang kuat dalam proyek integrasi Lapangan Banteng dan Gedung A.A. Maramis. Dalam acara pencanangan penataan dan integrasi Lapangan Banteng – Gedung AA. Maramis, pada Kamis (10/7) di Jakarta, Menkeu menekankan pentingnya pengelolaan aset negara untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kami waktu sesudah selesai melakukan restorasi (Gedung A.A. Maramis) memang berpikir ini akan menjadi satu kesatuan yang terbuka karena memang ini adalah bagian dari lingkar empat yang sebetulnya dulu merupakan jantung pemerintahan. Sehingga kalau ini dijadikan sebagai satu kesatuan, tentu akan memberikan juga banyak ruang publik dan sekaligus juga bisa memberikan, seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, suatu perjalanan sejarah bagi kita semuanya,” ungkap Menkeu dalam sambutannya.

Gedung A.A. Maramis, yang telah selesai direstorasi pada tahun 2024, kini menjadi simbol dari pengelolaan aset negara yang tidak hanya mengedepankan nilai ekonomi, tetapi juga sosial dan kultural. Menkeu menekankan bahwa Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) bertanggung jawab untuk mengelola aset tersebut dengan cara yang memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

“Gedung ini sekarang dikelola oleh LMAN yang tentu diharapkan untuk mengelola barang milik negara dan kekayaan negara secara optimal, termasuk menggunakan setiap aset negara, apakah tanah, gedung, untuk menciptakan nilai tambah dan manfaat, baik ekonomi, sosial maupun kultural,” ujar Menkeu.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam kesempatan yang sama juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan ruang publik yang lebih baik. Dalam sambutan sebelumnya, Pramono menyampaikan bahwa proyek ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara pihak-pihak terkait didukung dengan adanya kepercayaan yang diberikan oleh Kemenkeu.

Lapangan Banteng, yang kini akan berintegrasi dengan Gedung A.A. Maramis, akan menjadi ruang publik yang lebih terbuka dan dapat diakses oleh berbagai komunitas. Proyek ini diharapkan tidak hanya memberikan tempat yang nyaman untuk beraktivitas, tetapi juga menjadi simbol perubahan positif bagi Jakarta. Menkeu berharap, melalui kolaborasi ini, Jakarta dapat terus berkembang menjadi kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Tak Gentar Hadapi Tarif AS, Menperin: Bukan Saatnya Panik!

Penulis
Syifa
-

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengeluarkan perintah eksekutif (executive order) yang mengumumkan besaran tarif resiprokal kepada negara-negara mitranya, termasuk Indonesia yang akan dikenakan tarif sebesar 32 persen mulai tanggal 1 Agustus 2025. Presiden Trump juga telah mengirimkan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto per 7 Juli 2025, yang menyampaikan komitmen hubungan erat kedua negara meski AS kini mengalami defisit perdagangan terhadap Indonesia.

Menanggapi pemberlakuan tarif tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengedepankan upaya negosiasi dan dialog konstruktif guna menjaga keberlanjutan akses pasar internasional, sembari tetap mengutamakan kepentingan dan daya saing industri dalam negeri.

“Pemerintah akan terus membuka ruang negosiasi dengan Amerika Serikat, untuk menemukan solusi yang seimbang dan berkeadilan,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/7).

Agus menambahkan, berbagai strategi solusi tengah disiapkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk liberalisasi tarif, penguatan regulasi teknis, peningkatan kepatuhan industri terhadap standar internasional, maupun optimalisasi kerja sama teknis bilateral dan multilateral. “Dengan mundurnya pemberlakuan tarif baru AS, akan memberikan ruang untuk pemerintah dalam mencapai kesepakatan baru dalam tarif resiprokal AS,” jelasnya.

Menperin optimistis, industri nasional mampu tangguh dan adaptif terhadap ketidakpastian gejolak dinamika ekonomi global. “Saat ini bukan saatnya panik, melainkan saatnya bekerja lebih smart dan teknokratis. Kita perkuat kapasitas industri dari hulu ke hilir, perbaiki data dan sistem pelacakan (traceability), serta pastikan seluruh aktor rantai pasok memahami arah kebijakan global yang terus berkembang,” imbuhnya.

Menperin juga meyakini, produk-produk manufaktur Indonesia masih lebih berdaya saing dibandingkan dengan negara-negara pesaing. Sebagai contoh untuk produk tekstil dan alas kaki Indonesia, masih kompetitif dengan tekstil dan alas kaki asal Bangladesh yang akan dikenakan tarif resiprokal sebesar 35 persen.

Selain itu, produk makanan olahan Indonesia akan juga lebih bersaing dibanding produk serupa dari Thailand yang akan dikenakan tarif sebesar 36 persen oleh AS. Di sisi lain, Indonesia akan terus meningkatkan kualitas dan daya saing dengan negara-negara BRICS, misalnya Afrika Selatan yang akan dikenakan tarif sebesar 30 persen.

Lebih lanjut, Menperin mengimbau kepada pelaku industri nasional agar tetap semangat dan tidak kehilangan fokus. Pemerintah akan terus mendampingi dan memfasilitasi kebutuhan industri agar dapat terus bersaing, bertransformasi, dan berinovasi dalam kerangka ekonomi berkelanjutan.

“Kunci kita adalah sinergi dan ketangguhan. Kita tetap buka peluang dialog dengan mitra luar negeri, tapi kita juga perkuat rumah kita sendiri. Pemerintah bersama dunia usaha dan asosiasi akan terus berjalan beriringan menghadapi tantangan ini,” tegasnya.

Dengan pendekatan yang tenang, cermat, dan berbasis data, Pemerintah meyakini bahwa setiap tantangan dapat diubah menjadi peluang bagi penguatan struktur industri nasional dan perluasan pengaruh produk Indonesia di pasar global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Jadi Pemain Global Minyak Atsiri, Ini Potensi dan Tantangannya

Penulis
Syifa
-

Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan industri minyak atsiri, karena didukung dengan kekayaan hayati yang melimpah dan warisan pengetahuan lokal yang telah terbentuk selama berabad-abad. Dari 97 jenis tanaman atsiri yang dikenal di dunia, sekitar 40 jenis tumbuh subur di Indonesia, dan setidaknya 25 jenis telah dibudidayakan secara komersial seperti nilam, sereh wangi, cengkeh, pala, hingga kenanga.

“Keanekaragaman ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk tampil sebagai pemimpin global dalam industri minyak atsiri. Dengan dukungan kondisi agroklimat dan warisan budaya yang kuat, kita memiliki fondasi kokoh untuk membangun industri atsiri yang berdaya saing tinggi,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian, M. Rum mewakili Menteri Perindustrian pada pembukaan Aromatika Indofest 2025 di Jakarta, Rabu (9/7).

Pada tahun 2024, nilai ekspor minyak atsiri Indonesia mencapai USD259,54 juta, dengan minyak nilam sebagai komoditas utama yang menyumbang 54 persen atau senilai USD141,32 juta. Produk atsiri lain seperti minyak cengkeh, pala, cendana, dan sereh wangi, juga turut menopang ekspor nasional.

Industri minyak atsiri ini tersebar luas di berbagai daerah dari Aceh hingga Papua, dengan didukung lebih dari 3.000 unit penyulingan, dan menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja, yang mayoritas digeluti oleh pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Adapun total kapasitas produksi nasional mencapai 26.398 ton per tahun. “Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal pemberdayaan masyarakat,” tegas M. Rum.

Secara global, Indonesia menduduki peringkat ke-8 eksportir minyak atsiri dunia, dengan kontribusi sebesar 4,12 persen terhadap pasar global. Namun demikian, sebagian besar produk yang diekspor masih berupa bahan baku mentah. “Oleh karena itu, pentingnya penguatan hilirisasi sebagai strategi kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri dalam negeri,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika menyampaikan, tren global saat ini menunjukkan peningkatan permintaan terhadap produk berbasis bahan alami dan berkelanjutan. Industri kosmetik alami, aromaterapi, pangan, hingga health and wellness menjadi pasar potensial yang terus tumbuh, dengan nilai pasar global yang meningkat 10 persen pada tahun 2024.

“Komoditas seperti nilam dan cengkeh dari Indonesia telah menjadi bagian penting dalam industri parfum dan gaya hidup sehat dunia,” ujarnya.

Namun demikian, tantangan masih dihadapi pelaku industri minyak atisiri dalam negeri, seperti terbatasnya diversifikasi produk hilir, ketersediaan bahan baku berstandar, akses pasar global yang terbatas, serta kebutuhan penguatan SDM.

Sebagai respons, Kemenperin terus menggulirkan berbagai kebijakan strategis, antara lain penetapan industri atsiri sebagai sektor prioritas dalam RIPIN, fasilitasi investasi dan hilirisasi melalui insentif fiscal, penyusunan regulasi mutu (SNI dan SKKNI), perbaikan rantai pasok dan pembuatan database atsiri nasional berbasis web, peningkatan branding dan promosi global, serta penguatan pendidikan vokasi dan pusat inovasi hilirisasi.

Salah satu langkah konkret adalah penyelenggaraan Aromatika Indofest 2025, yang berlangsung pada 9–11 Juli 2025. Mengusung tema “Aroma Nusantara: Wangi Alami, Karya Anak Negeri”, festival ini menghadirkan pameran produk atsiri dari hulu hingga hilir, talkshow, workshop, hingga kompetisi parfum berbasis bahan lokal.

“Aromatika Indofest bukan hanya ajang pameran, tetapi juga forum kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem industri atsiri nasional,” imbuh Putu.

Kemenperin mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, peneliti, komunitas, hingga media untuk bersama-sama mendorong kemajuan industri atsiri Indonesia. “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Aromatika Indofest 2025. Semoga ajang ini menjadi momentum penting dalam memperkenalkan dan memajukan industri minyak atsiri Indonesia ke pasar global,” pungkas Putu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR dan Pemerintah Kaji Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Usai Putusan MK 135

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan bahwa DPR bersama pemerintah saat ini tengah mengkaji secara mendalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 yang mengatur pemisahan antara Pemilu nasional dan daerah.

Kajian tersebut dilakukan oleh beberapa elemen di parlemen, termasuk Komisi II, Komisi III, dan Badan Legislasi (Baleg), yang akan memformulasikan sikap DPR secara kelembagaan dalam beberapa minggu ke depan.

“Kami akan mengundang rapat konsultatif dengan pimpinan-pimpinan fraksi dan juga pemerintah. Hadir waktu itu Mendagri, Mensesneg, Menteri Hukum dan HAM, serta KPU. DPR sedang mengkaji, nanti hasilnya akan kita rumuskan bersama,” ujar Saan di Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Saan menyebut, kajian ini penting karena menyangkut keberlangsungan sistem demokrasi ke depan. Ada peluang dilakukan kodifikasi Undang-Undang Pemilu, mengingat regulasi pemilu saat ini masih berpijak pada undang-undang yang terpisah-pisah.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai jika putusan MK ini dijalankan dalam bentuk revisi UU Pemilu, maka berpotensi melanggar norma konstitusi. Khususnya Pasal 22E Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD.

“Jika kita mengikuti putusan MK dengan jeda antara Pemilu Nasional dan Lokal minimal dua tahun hingga dua setengah tahun, maka siklus pemilu tidak lagi lima tahun sekali, melainkan bisa menjadi tujuh hingga tujuh setengah tahun. Ini jelas bertentangan dengan konstitusi,” katanya kepada media massa.

Ia menegaskan MK tidak memiliki kewenangan untuk mengubah isi dari konstitusi. Kewenangan MK hanya sebatas menguji norma dalam UU terhadap konstitusi, bukan mengubah makna atau substansi pasal-pasal dalam UUD 1945. Semestinya MK hanya dapat membatalkan UU yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kapolri Tutup Pendidikan Taruna Akpol, Tekankan Pentingnya Sosok Polri Untuk Masyarakat

Penulis
Syifa
-

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo resmi menutup pendidikan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) tingkat IV Angkatan ke-56 Batalyon Presisi dan tingkat III Angkatan ke-57 Batalyon Adhi Wiratama dalam sebuah upacara khidmat di Lapangan Bhayangkara, Semarang, Kamis (10/7).

Sebanyak 198 Capaja dari Batalyon Presisi dan 249 Capaja dari Batalyon Adhi Wiratama resmi menyandang status sebagai calon perwira remaja Polri setelah menjalani proses pendidikan di Bumi Bhayangkara.

Dalam amanatnya, Kapolri mengucapkan selamat kepada seluruh Capaja, khususnya para taruna berprestasi yang menerima penghargaan seperti Adi Makayasa, Ati Tanggap, Ati Tanggon, Ati Trengginas, serta Wira Karya Nugraha dan Srikandi Cendekia. Ia menegaskan, “Jadikan prestasi sebagai semangat untuk menunjukkan dedikasi terbaik bagi bangsa dan negara.”

Upacara penutupan dimulai sejak pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk President APTA, delegasi internasional, Gubernur Jateng, serta pejabat utama Mabes Polri. Rangkaian acara meliputi penyumpahan, pemberian penghargaan, penandatanganan berita acara sumpah, dan pembacaan amanat Kapolri.

Dalam amanatnya, Kapolri menyoroti pentingnya peran Polri dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, melalui pengamanan agenda strategis dan program-program prioritas seperti ketahanan pangan, penanggulangan terorisme, dan pemberantasan narkoba.

Kapolri menyatakan bahwa “Keberhasilan seluruh kebijakan pemerintah, tentunya tidak dapat dipisahkan dari peran seluruh elemen bangsa, khususnya Institusi Polri dalam menjaga Stabilitas Kamtibmas, sebagai prasyarat utama tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai penutup, Kapolri menekankan pentingnya untuk dapat senantiasa menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menlu Sugiono Dorong ASEAN Plus Three Perkuat Ketahanan Pangan dan Perdamaian Kawasan

Penulis
Syifa
-

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu) Sugiono menegaskan kembali arti penting kerangka kerja sama ASEAN Plus Three (APT) sebagai jangkar ketahanan kawasan dalam menghadapi krisis multidimensional. Hal tersebut disampaikan dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN Plus Three yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia (10/7).

Menlu Sugiono mengingatkan bahwa APT dibentuk pada masa krisis moneter Asia tahun 1997 dan kembali memainkan peran penting dalam meredam dampak krisis keuangan global 2008. Saat ini, kerja sama APT kembali diuji oleh tekanan ekonomi global dan rivalitas geopolitik yang makin tajam.

“Jika kita mampu mempertahankan semangat solidaritas dan tekad bersama, maka kita juga dapat menghadapi tantangan era ini dengan ketangguhan yang sama,” ujar Menlu Sugiono.

Menlu Sugiono menekankan bahwa ketahanan pangan harus menjadi inti dari kerja sama APT. Meskipun kawasan memiliki basis pertanian yang kuat, Menlu Sugiono menyoroti kerentanan sistem pangan akibat guncangan iklim, gangguan rantai pasok, dan ketimpangan struktural, sebagaimana laporan terbaru Hunger Hotspots oleh FAO dan WFP. Dampaknya, harga pangan yang terus meningkat telah menyebabkan daya beli rumah tangga menurun, terutama kelompok rentan.

“Saatnya kita mengangkat APT Emergency Rice Reserve menjadi platform yang lebih strategis, bukan sekadar untuk distribusi pangan dalam keadaan darurat, tapi juga untuk mendukung pertanian berkelanjutan dan koordinasi rantai pasok yang lebih baik,” tegas Menlu Sugiono.

Indonesia juga mendorong penguatan ASEAN Food Security Information System (AFSIS) serta keterlibatan sektor swasta dalam meningkatkan ketahanan pangan kawasan melalui skema kemitraan publik-swasta.

Selain isu pangan, Menlu Sugiono menekankan bahwa APT harus terus menjadi jangkar bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. Ia mengingatkan bahwa stabilitas tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus diperjuangkan oleh seluruh negara yang memiliki kepentingan besar terhadap masa depan kawasan.

“Kita semua harus menjadi kekuatan positif. Dan hukum internasional harus selalu dihormati,” tegas Menlu Sugiono.

Menlu Sugiono menyerukan paradigma kolaborasi yang dilandasi rasa saling percaya, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama. Dalam konteks ini, Indonesia menyambut baik komitmen negara-negara Plus Three terhadap mekanisme ASEAN dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Menutup pernyataannya, Menlu Sugiono menegaskan bahwa APT harus dilihat bukan hanya sebagai forum yang hanya merespon krisis, tetapi juga sebagai platform jangka panjang untuk membangun ketahanan dan perdamaian kawasan yang inklusif.

ASEAN Plus Three (APT) adalah kerangka kerja sama regional yang melibatkan 10 negara ASEAN bersama RRT, Jepang, dan Korea Selatan, dibentuk sejak 1997 untuk memperkuat integrasi kawasan Asia Timur. APT bertujuan mendorong stabilitas, kemakmuran, dan ketahanan regional melalui kerja sama di bidang ekonomi, keuangan, ketahanan pangan, pendidikan, penanggulangan bencana, dan kesehatan. Inisiatif penting seperti Chiang Mai Initiative dan cadangan beras darurat APTERR merupakan bentuk konkret kerja sama APT.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Airlangga Temui Pejabat Tinggi AS Bahas Tarif Resiprokal di Washington DC

Penulis
Syifa
-
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Pemerintah Indonesia melakukan pertemuan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang diwakili oleh U.S. Secretary of Commerce, Howard Lutnick dan United States Trade Representative, Jamieson Greer pada Rabu (9/07).
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam melakukan pembahasan lanjutan terkait kebijakan tarif pemerintahan Presiden Trump, pasca diterbitkannya Surat Presiden Trump kepada Presiden Prabowo Subianto tanggal 7 Juli 2025, yang menyampaikan besaran tarif resiprokal untuk Indonesia dan masa pemberlakuan yang akan mulai pada tanggal 1 Agustus 2025.
Merespon secara cepat penyampaian besaran tarif melalui Surat Presiden Trump tersebut, Menko Airlangga segera menuju Washington DC untuk menemui dan melakukan pembahasan dengan Pemerintah AS. Menko Airlangga ditemui langsung oleh 2 pejabat AS yang memang mempunyai kewenangan dan tugas dalam pembahasan tarif resiprokal, yaitu Secretary Lutnick dan Ambassador Greer. Delegasi Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diterima langsung oleh Pemerintah AS untuk membahas kelanjutan dari proses perundingan tarif. Hal ini mencerminkan kuatnya komitmen untuk menjaga stabilitas hubungan dagang antar kedua negara.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas proses negosiasi yang selama ini berjalan konstruktif dengan pihak AS. Perundingan telah mencapai kemajuan dan kesepakatan-kesepakatan yang mencakup mengenai isu-isu tarif, hambatan non-tarif, ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta kerja sama komersial dan investasi.
Sesuai dengan Surat dari Presiden Trump dimaksud, Indonesia dan AS sepakat untuk mengintensifkan kembali perundingan tarif dalam tiga minggu ke depan (sampai menjelang tanggal pemberlakuan 1 Agustus 2025), untuk memastikan hasil terbaik bagi kedua belah pihak. “Kita sudah memiliki pemahaman yang sama dengan AS terkait progress perundingan. Kita akan mengoptimalkan waktu dalam tiga minggu ke depan, untuk secara intensif merundingkan lebih lanjut dan menuntaskan perundingan tarif ini dengan prinsip yang saling menguntungkan,” ujar Menko Airlangga.
Perundingan kali ini berjalan sangat baik dan konstruktif, sama dengan beberapa perundingan sebelumnya, dengan memberikan ruang untuk membuat kesepakatan lebih lanjut, baik yang terkait dengan besaran tarif resiprokal maupun offer yang disampaikan Indonesia. Menko Airlangga menegaskan kembali bahwa hubungan Indonesia dan AS selama ini sudah terjalin sangat baik dan akan terus diperkuat. “Kita ingin meningkatkan hubungan komersial Indonesia dengan AS. Beberapa hari lalu, Perusahaan-perusahaan Indonesia di bidang Energi dan Pertanian telah menandatangani MoU dengan Perusahaan-perusahaan dan Asosiasi Usaha AS untuk pembelian produk unggulan AS dan mendorong peningkatan investasi,” lanjut Menko Airlangga.
Indonesia dan AS juga melihat potensi besar untuk memperluas kembali kerja sama di sektor strategis seperti mineral kritis (critical minerals). “Pihak AS menunjukkan ketertarikan yang kuat untuk mendorong kemitraan di bidang critical minerals. Indonesia memiliki cadangan besar nikel, mangan, kobalt, dan tembaga. Kita perlu mengoptimalkan potensi kerjasama dan investasi dalam pengolahan critical minerals tersebut bersama-sama,” ungkap Menko Airlangga.
Pihak Indonesia dan AS telah sepakat untuk mengoptimalkan waktu beberapa minggu ke depan, untuk secara intensif melanjutkan proses perundingan kebijakan tarif resiprokal ini, dengan saling menghormati penawaran dan permintaan dari masing-masing pihak, untuk menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan tarif resiprokal dan memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi antar kedua negara. Kedua pihak yakin bahwa kerjasama dan kesepakatan ini akan mampu memberikan manfaat positif dan konkret bagi perekonomian kedua negara.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral Irwan Sinaga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan Samsat Keliling Hari Ini Hadir di 14 Titik Wilayah Jadetabek, Catat Lokasinya!

Penulis
Syifa
-

Untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling di sejumlah titik strategis wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada hari ini, Jumat (11/7).

Informasi resmi dari akun X (Twitter) @TMCPoldaMetro menyebutkan, setidaknya ada 14 lokasi Samsat Keliling yang tersebar di berbagai kota/kabupaten agar para wajib pajak dapat lebih mudah mengakses layanan pembayaran pajak kendaraan tahunan.

Berikut adalah jadwal dan lokasi layanan Samsat Keliling di wilayah Jadetabek:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng, pukul 08.00–14.00 WIB

  • Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat dan Parkir Itali Mall Artha Gading, pukul 08.00–14.00 WIB

  • Jakarta Barat: Mal Citraland, pukul 08.00–14.00 WIB

  • Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat pukul 08.00–15.00 WIB dan halaman Gedung Wali Kota pukul 09.00–14.00 WIB

  • Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat pukul 08.00–15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00–14.00 WIB

  • Kota Tangerang: Halaman parkir Samsat dan Alun-alun Cibodas pukul 09.00–13.00 WIB

  • Serpong: Halaman parkir Samsat pukul 08.00–14.00 WIB dan Mal ITC BSD Serpong pukul 16.00–19.00 WIB

  • Ciledug: Kantor Kecamatan Pinang dan Rukan Fresh Market Green Lake Cipondoh pukul 09.00–12.00 WIB

  • Ciputat: Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00–12.00 WIB

  • Kelapa Dua: Halaman GTown Square Gading pukul 08.00–14.00 WIB

  • Kota Bekasi: Halaman parkir Samsat pukul 09.00–14.00 WIB

  • Kabupaten Bekasi: Halaman parkir Samsat pukul 08.00–14.00 WIB

  • Depok: Halaman parkir Samsat pukul 08.00–14.00 WIB

  • Cinere: Halaman parkir Samsat pukul 08.00–14.00 WIB

Bagi warga yang ingin memanfaatkan layanan Samsat Keliling, terdapat beberapa persyaratan dokumen yang harus dibawa, yaitu KTP asli, STNK asli, dan BPKB asli, masing-masing disertai dengan fotokopi. Penting untuk diketahui bahwa Samsat Keliling hanya melayani pembayaran pajak kendaraan tahunan, bukan untuk perpanjangan STNK lima tahunan atau penggantian pelat nomor. Untuk layanan tersebut, masyarakat tetap harus datang langsung ke kantor Samsat induk.

Selain mematuhi administrasi, para pengunjung juga diimbau untuk tetap menjalankan protokol kesehatan selama berada di lokasi Samsat Keliling. Gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan demi mencegah penularan Covid-19, mengingat aktivitas di tempat umum masih memiliki potensi risiko.

Dengan hadirnya layanan Samsat Keliling ini, diharapkan masyarakat lebih mudah dan cepat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan, tanpa perlu antre panjang di kantor Samsat. Pemerintah dan pihak kepolisian juga terus mendorong kesadaran pajak masyarakat demi mendukung pembangunan dan layanan publik yang lebih baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Jakarta Hari Ini Tersedia di 5 Lokasi, Ini Syarat dan Biayanya

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan SIM Keliling bagi warga Jakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), Jumat (11/7). Layanan ini disediakan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus legalitas berkendara tanpa harus datang ke kantor Satpas utama.

Dalam keterangan resmi melalui akun X @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling hari ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, tersebar di lima titik strategis Ibu Kota.

Berikut lokasi layanan SIM Keliling di Jakarta hari ini:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Barat: Mall Citraland

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Layanan ini khusus melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif atau belum melewati masa berlaku. Apabila masa berlaku SIM telah habis, maka pemilik wajib mengurus pembuatan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Dokumen yang harus dibawa oleh pemohon antara lain:

  • KTP asli dan fotokopi

  • SIM lama yang masih berlaku beserta fotokopinya

  • Mengisi formulir permohonan

  • Menjalani tes kesehatan di lokasi layanan SIM Keliling

Untuk biaya perpanjangan SIM, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Biaya yang dikenakan adalah sebesar Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C.

Dengan hadirnya layanan SIM Keliling ini, masyarakat diharapkan bisa lebih mudah dan cepat dalam mengurus dokumen berkendara tanpa harus antre panjang di kantor Satpas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...958959960...4,919Halaman 959 dari 4,919