Beranda blog Halaman 964

Gubernur Gorontalo Ingin Penerima Bantuan Dievaluasi Progresnya

Penulis
Syifa
-

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menginginkan penerima bantuan sosial dievaluasi secara berkala progresnya. Menurutnya, bantuan sosial, UMKM dan banyak lagi perlu dipantau dampaknya bagi penerima.

“Sampai saat ini kita belum bisa memetakan secara baik UMKM mana yang layak dikembangkan. Kita beri bantuan, lalu selesai. Padahal kalau dimonitor kualitasnya bisa meningkat,” ujar Gubernur Gusnar saat Rapat Paripurna ke-29 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029, Selasa, (8/7/2025).

Tak hanya sektor UMKM, Gubernur juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas wilayah dalam pembangunan infrastruktur. Program Instruksi Presiden Jalan Desa yang akan jadi andalan pemerintah pusat lima tahun ke depan, menurutnya memerlukan penataan ruang dan koordinasi yang ketat agar pembangunan tidak tumpang tindih antardaerah.

Di sektor lain seperti pertanian, kelautan, pariwisata, dan energi, Gubernur menyampaikan bahwa perhatian pusat sudah mulai terlihat. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program akan sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam menindaklanjuti kebijakan pusat.

“Kita harus selaras dan siap. Kalau tidak, program besar pusat hanya jadi simbol tanpa hasil nyata,” tegasnya di hadapan para anggota dewan.

Gubernur berharap pengawasan dan peran DPRD dalam memberikan masukan semakin kuat. Terutama untuk memastikan efektivitas pelaksanaan anggaran dan program pembangunan di daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Ambon Perkuat Komitmen Perangi Narkoba

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmennya dalam memerangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas 2045.

Hal ini disampaikan oleh Bodewin M. Wattimena Walikota Ambon dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Pembentukan Kelurahan/Negeri/Desa Bersih dari Narkoba (BERSINAR) Kota Ambon Tahun 2025, Senin (7/7/25) di Biz Hotel Ambon.

Wattimena menyampaikan bahwa banyak sekali permasalahan yang ada di kota Ambon yang sangat mengancam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang ada.

Salah satu permasalahan yang menjadi ancaman serius terhadap Pembangunan manusia adalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Oleh karena itu, langkah preventif diambil adalah melalui pembentukan desa/negeri/kelurahan BERSINAR (Bersih dari Narkoba), termasuk Negeri Soya, Batumerah, dan Kudamati yang anntinya bisa menajdi pionir dan contoh bagi Masyarakat.

“Oleh karena itu, dalam berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya melindungi rakyat itu maka dilakukan upaya untuk bagaimana memastikan bahwa narkotika dan obat terlarang itu bisa terus kita perangi secara bersama.

“Memerangi narkotika dan obat terlarang tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu pihak,” ucap Wattimena dalam sambutannya.

Selain itu, Wattimena juga menegaskan bahwa sebagai bagian dari 17 Program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Ambon, peningkatan kualitas Kesehatan dan Pendidikan harus dijalankan secara bersamaan melalui upaya lintas sektor, dimulai dari Tingkat pemerintahan yang paling bawah.

“Kita berharap bahwa perangkat pemerintah desa/negeri/kelurahan bersama dengan aparat TNI/Polri yang ada di wilayah desa/negeri/kelurahan masing-masing yaitu Babinsa, Bhabinkamtibmas untuk bersama-sama bersinergi untuk menyiapkan Langkah-langkah terukur untuk memastikan di desa/negeri/kelurahan bisa bebas dan bersih dari narkoba,” tegas Wattimena.

Sebagai bentuk keteladanan, Pemkot Ambon akan melakukan tes narkoba kepada seluruh ASN, termasuk perangkat desa dan kelurahan.

Wali Kota menyatakan bahwa dirinya akan menjadi orang pertama yang menjalani tes sebagai simbol komitmen bersih narkoba dari dalam pemerintahan.

“Jika ada yang terlibat apalagi sebagai pengedar, pasti akan langsun diberhentikan dari jabatannya sebagai ASN”. tandasnya.

Wattimena juga memberikan apresiasi kepada BNN, Polresta Ambon dan Pulau-pulau Lease, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan tokoh Agama yang selama ini aktif mendukung upaya sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba di masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Tegaskan Pentingnya Upaya Kolektif ASEAN Hadapi Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi Global

Penulis
Syifa
-

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menekankan pentingnya upaya kolektif dan strategis dari ASEAN jika ASEAN ingin tetap relevan dalam menghadapi tekanan geo-politik dan geo-konomi global yang semakin kompleks. Hal ini disampaikan dalam sesi pleno Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting/AMM) di Kuala Lumpur, Malaysia (9/7).

“Saat ini, kita berada di titik yang sangat krusial. Rivalitas geo-politik dan tren proteksionisme global terus meningkat dan berisiko mengikis kesatuan dan relevansi kawasan. Urusan geo-politik dan geo-ekonomi tidak lagi bisa dipisahkan. Jika ingin tetap relevan, ASEAN harus mampu menghadapi ini semua,” ujar Menlu Sugiono.

Menlu Sugiono menyoroti laporan UNCTAD 2024 yang menunjukkan penurunan investasi global di berbagai sektor strategis. Namun demikian, ASEAN tetap menjadi bright spot dengan peningkatan arus investasi (FDI) sebesar 10%. “Ini menunjukkan kepercayaan investor yang terus tumbuh. ASEAN harus tetap menjadi jangkar kestabilan dan magnet bagi investasi berkelanjutan,” tegas Menlu Sugiono.

Indonesia juga mendukung penuh kerja dari ASEAN Geoeconomics Task Force dalam merumuskan opsi kebijakan strategis untuk dibahas di tingkat pemimpin. “Kita perlu mengubah visi menjadi aksi nyata yang memperkuat sentralitas ASEAN dan membentuk arsitektur kawasan yang stabil,” pungkas Menlu Sugiono. Dalam kaitan itu, Menlu Sugiono memandang implementasi Visi Komunitas ASEAN 2045 harus menjadi langkah prioritas.

Dalam pidatonya, Menlu Sugiono juga kembali menegaskan dukungan terhadap proses keanggotaan penuh Timor-Leste di ASEAN. “Keputusan sudah diambil di tingkat pemimpin. Sekarang saatnya kita wujudkan,” ujar Menlu Sugiono. Indonesia sendiri telah menjalankan berbagai program peningkatan kapasitas untuk mendukung kesiapan Timor-Leste menjadi anggota penuh ASEAN.

Di saat yang sama, Menlu Sugiono mengangkat kembali usulan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN ke-46 terkait peningkatan kemitraan dengan Papua Nugini (PNG). “Sebagai observer ASEAN sejak 1976, PNG memiliki kedekatan strategis dan kultural yang erat dengan kawasan,” ungkap Menlu Sugiono.

Menlu Sugiono juga menyoroti pentingnya revitalisasi Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (Treaty of Amity and Cooperation/TAC). “TAC harus tetap relevan dengan tantangan zaman, termasuk dengan memperkuat fungsi diplomasi preventif TAC,” tegasnya.

Menlu Sugiono menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kredibilitas ASEAN akan ditentukan oleh keselarasan nilai dan kesesuaian tindakannya. “Mari kita bangun ASEAN yang tidak hanya tangguh dan kohesif, tapi juga visioner, inklusif, dan berpandangan ke depan,” pungkas Menlu Sugiono.

Pertemuan AMM dihadiri oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN, Timor-Leste, dan Sekretaris Jenderal ASEAN. Delegasi Myanmar diwakili oleh perwakilan non-politik. Pertemuan ini telah menghasilkan beberapa dokumen kesepakatan, antara alain (1) Keputusan Menlu ASEAN untuk Peningkatan Hubungan ASEAN dengan Pihak Eksternal; (2) Joint Communique AMM ke-58; (3) AICHR Five Year Work Plan 2026-2030; (4) AICHR Priority Programs 2026; dan (5) AICHR Annual Report 2025.

Sebagai informasi, Keputusan Menlu ASEAN untuk Peningkatan Hubungan ASEAN dengan Pihak Eksternal adalah inisiatif Indonesia. Keputusan ini bertujuan untuk mendorong ASEAN agar menjadi lebih proaktif dalam melakukan engagement dengan mitranya, sejalan dengan kepentingan dan sentralitas ASEAN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Sampaikan Hasil Pemeriksaan pada Sidang Dewan IMO ke-134 di London

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VIII dan Organisasi Internasional (Dirjen PKN VIII dan OI), Bahtiar Arif, selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kinerja International Maritime Organization (IMO) Tahun 2024 pada Sidang Dewan IMO ke-134 yang diselenggarakan di London, Inggris pada hari Senin (7/7).

Dalam kesempatan tersebut, BPK menyampaikan bahwa Laporan Keuangan IMO Tahun 2024 telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) serta mematuhi peraturan dan ketentuan keuangan organisasi.

Namun demikian, BPK juga memberikan beberapa rekomendasi penting untuk memperkuat tata kelola keuangan IMO, antara lain percepatan penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen aset agar pengelolaan aset lebih tertib dan konsisten di seluruh unit, peninjauan ulang chart of accounts (bagan akun) supaya laporan keuangan lebih seragam, serta pembaruan buku pedoman anggaran agar proses penyusunan anggaran lebih terarah dan optimal.

Untuk pemeriksaan kinerja, BPK fokus pada proses penilaian tonase kapal, yang menjadi dasar perhitungan kontribusi negara anggota IMO. Dalam pemeriksaan ini, BPK merekomendasikan perlunya IMO menyusun panduan yang lebih standar dalam memverifikasi data tonase, membangun kerangka aturan yang lebih terpadu, memperjelas kriteria pengklasifikasian kapal, serta menyiapkan strategi mitigasi risiko guna memastikan data armada yang digunakan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, BPK juga mengapresiasi pencapaian IMO dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan dari tahun-tahun sebelumnya. Hingga tahun 2025, IMO telah berhasil menyelesaikan 82% rekomendasi pemeriksaan sejak 2016, meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 78%. Hal ini menunjukkan komitmen IMO yang kuat dalam memperbaiki tata kelola dan sistem pengelolaan keuangan mereka.

Dirjen PKN VIII dan OI selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan yang pada kesempatan ini didampingi oleh Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Organisasi Internasional I, Nanik Rahayu, dan Ketua Tim Pemeriksaan Kinerja IMO Tahun 2025, Fery Irawan, menyampaikan penghargaan atas kerja sama dan keterbukaan IMO selama proses pemeriksaan. Dalam sidang tersebut, Sekretaris Jenderal IMO dan beberapa negara anggota IMO seperti Brazil, Indonesia, Finlandia, dan Malaysia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja BPK sebagai Eksternal Auditor IMO.

Partisipasi BPK dalam Sidang Dewan IMO ini semakin memperkuat kontribusi Indonesia dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di sektor maritim internasional, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh negara anggota.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ibas Buka Festival Ronthek Pacitan 2025: Warisan Budaya Jadi Magnet Wisata

Penulis
Syifa
-
Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono membuka langsung Festival Ronthek Pacitan 2025, sebuah perayaan seni budaya yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Pacitan. Ia menegaskan pentingnya mendukung pengembangan seni ronthek, bukan hanya sebagai warisan budaya dan memperkuat identitas daerah, tapi juga membuka peluang ekonomi kreatif yang dapat menyejahterahkan masyarakat serta menjadi kekuatan wisata budaya yang membanggakan.
“Malam ini kita menyaksikan cahaya ronthek yang insyaallah tidak hanya menjadi kebangga tapi juga terus berkelanjutan,” ungkap Edhie Baskoro Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI mengawali sambutannya di Alun-Alun Pacitan (5/7/25).didampingi sang istri, Aliya Rajasa Yudhoyono.
“Saya ingat sekali di tahun 2018 lalu kami juga menyelenggarakan ronthek akbar di stadion Pacitan yang juga memberikan kesan tersendiri tidak hanya pada Kabupaten Pacitan tetapi juga kepada bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Dan hari ini kita bisa terus menikmati, ronten terus disenggarakan dan menjadi festival berkelanjutan di Kabupaten Pacitan.”
Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Timur VII ini kemudian menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terus mewujudkan ronthek sebagai salah satu ikon kebudayaan lokal yang membanggakan. Festival ini dipandang tidak hanya sebagai panggung seni, tetapi juga sebagai ruang spiritual untuk melahirkan jiwa-jiwa yang tenang, kreatif, dan bahagia.
“Terima kasih Kabupaten Pacitan yang terus mewajukan ronthek untuk terus menjadi bagian seni budaya yang tak terpisahkan.”
“Kita juga tidak hanya sekedar melihat sinar cahaya dari lantunan seni musik ronthek yang akan dilantunkan dari segala sudut Kabupaten Pacitan, tapi kita juga ingin melahirkan jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang penuh dengan kreativitas, penuh dengan kebudayaan dan penuh dengan kebahagiaan dalam gemas syukur dan juga dari bumi yang terus diberkahi yaitu Kabupaten Pacitan.”
Mengusung tema ‘Pacitan Sumandhang Nugraha’ yang artinya ‘sikap rendah hati yang mampu mengangkat anugerah kehidupan’, menurut Ibas festival ronthek ini dapat dimaknai sebagai panggilan moral untuk terus memajukan sektor pariwisata dan kebudayaan.
“Sumandhang nugraha adalah sikap rendah hati yang harus kita tampilkan di hadapan publik yang juga bisa memanggul anugrah dalam kehidupan ini. Sebuah ajakan bagi kita agar bangsa ini, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo bisa lebih maju dan  terus mengembangkan pariwisata seni budaya, termasuk yang ada di Kabupaten Pacitan,” ujarnya.
Wakil Rakyat dari Partai Demokrat ini menggaris bawahi bagaimana festival ronthek ini memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa dan membuka peluang ekonomi kreatif daerah, sehingga harus terus dirawat dan dijaga.
“Tak bisa kita lupakan bahwa di sinilah akar dari setiap lompatan kemajuan. Warisan budaya adalah fondasi masa depan. Di sini, di Kabupaten Pacitan, tentu kita juga terus merayakan warisan dari masyarakat, dari para lelur kita, dari pemimpin yang terdahulu bahwa kita bisa menyambut ronthek untuk kegiatan seni budaya dalam jangka yang panjang,” ungkapnya.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini juga menyampaikan bahwa festival yang digelar di tanah yang dijuluki ’70 Miles of Paradise’ ini tidak hanya menampilkan keindahan alam tetapi juga menghadirkan kekayaan musikalitasnya.
“Di sini, di tanah ’70 Miles of Paradise’ kita tidak hanya melihat gunung, laut, tapi juga seni tari, musiknya pun dapat terus kita berdayakan, tingkatkan, dan kita kembangkan dari waktu ke waktu.”
“Semoga Pacitan juga tidak hanya ramah terhadap masyarakat yang ada di Pacitan, tapi juga bisa ramah pada siapapun yang hendak bertamu, berkunjung, dan juga menjadi tempat yang baik untuk terus belajar dan berguru.”
Di akhir sambutannya, Ibas mengajak seluruh pihak untuk sama-sama melestarikan seni budaya ronthek agar tidak pernah padam tertelan zaman dan kegiatan ini bisa membawa membawa berkah, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi semua masyarakat.
“Sekali lagi, selamat Bapak Ibu semuanya, selamat menikmati festival ronthek. Mari kita jaga cahaya ini agar terus menyala, mari kita jaga seni budaya ronthek Pacitan agar tidak pernah padam oleh zaman.”
“Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini juga mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, dan juga perlindungan, serta kesejahteraan. Semoga masyarakat yang datang dapat terus ditingkatkan,” pungkasnya.
Festival Ronthek Pacitan 2025 digelar pada 4-6 Juli 2025 dan kembali masuk dalam program Karisma Event Nusantara (KEN), menjadikan Pacitan sebagai salah satu daerah yang mendapat perhatian nasional selama tiga tahun berturut-turut.

Acara pembukaan di hari pertama juga dihadiri oleh Teuku Riefky Harsya Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf), Rizki Natakusumah Anggota FPD DPR RI, Indrata Nur Bayuaji Bupati Pacitan, Agung Nugroho Walikota Pekanbaru, dan Aneng Bupati Kepulauan Anambas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina Dorong Transformasi Total BUMN Asuransi untuk Pulihkan Kepercayaan Publik

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyampaikan pentingnya transformasi total bagi BUMN asuransi untuk menjadi pemain utama yang sehat, untung, dan berdaya saing global.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Indonesia Re), PT ASABRI (Persero), dan PT TASPEN (Persero) pada Selasa, 1 Juli 2025.

Dalam rapat tersebut, Hj. Nevi menyoroti lonjakan laba PT Indonesia Re yang mencapai Rp143 miliar pada tahun 2024, meningkat 511% dibanding tahun sebelumnya.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa Indonesia Re perlu lebih agresif menembus pasar global, bukan hanya fokus di dalam negeri. Menurutnya, strategi yang solid dan roadmap yang realistis untuk ekspansi internasional harus segera dituntaskan.

“Kita tidak ingin Indonesia Re hanya kuat di dalam negeri. Kami mendorong Indonesia Re untuk menjadi pemain global, memperkuat reputasi Indonesia di industri reasuransi internasional,” tegasnya.

Namun, politisi PKS ini juga mengingatkan adanya penurunan rating Indonesia Re dari AA(idn) menjadi A-(idn) dan absennya rating internasional. Menurutnya, ini sinyal serius yang dapat menghambat kemitraan global dan menaikkan biaya permodalan.

Karenanya, ia menuntut perbaikan tata kelola, peningkatan permodalan, dan penguatan kinerja operasional agar rating bisa kembali naik.

Sementara itu, terkait PT ASABRI, Legislator asal Sumbar II ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat atas penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan. Ia mengingatkan bahwa ASABRI masih memiliki luka lama akibat skandal korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp22,78 triliun.

“Saya mengingatkan, bahwa PMN tidak boleh hanya menjadi tambal sulam tanpa reformasi nyata. Kami mendesak ASABRI untuk melaporkan secara transparan seluruh penggunaan PMN, progres perbaikan tata kelola, serta realisasi investasi dan manajemen risiko. Publik perlu diyakinkan bahwa uang negara benar-benar digunakan untuk memperbaiki fundamental keuangan, bukan sekadar menutup lubang lama,” ujarnya.

Nevi juga memberikan sorotan kepada PT TASPEN yang tengah menghadapi tekanan demografis dan tuntutan layanan digital. Ia meminta TASPEN menyusun strategi yang inovatif untuk meningkatkan jumlah peserta, menjaga kepuasan pensiunan, serta memastikan layanan digital seperti aplikasi Andal by TASPEN benar-benar efektif, aman, dan ramah bagi seluruh peserta, termasuk di daerah terpencil.

“Kami ingin pastikan bahwa digitalisasi bukan hanya slogan. Taspen harus benar-benar menjamin keamanan data peserta, transparansi, dan integritas tata kelola,” tegasnya.

Di dalam dialog rapat, Nevi juga mengingatkan seluruh BUMN asuransi tersebut untuk menjalankan reformasi yang menyeluruh dan terukur. Ia menekankan bahwa kepercayaan publik harus dipulihkan sepenuhnya.

“BUMN asuransi ini harus jadi contoh. Sehat, untung, profesional, dan mampu bersaing dengan asuransi swasta global. Hanya dengan cara itu kepercayaan rakyat bisa kembali pulih sepenuhnya,” pungkas Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sejumlah Langkah yang Disiapkan Pemkot Cimahi untuk Atasi Banjir

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi berkomitmen untuk mengentaskan masalah banjir berlangganan di Jalan Cigugur Tengah dan Mahar Martanegara hingga kawasan hilir Melong. Penanganan akan dimulai dari kawasan Cigugur Tengah.

“Perihal banjir dari luapan pintu air, kami sedang mempelajari penyebabnya dan banyak upaya yang akan coba kami eksekusi perihal langganan limpasan air dari sungai yang pergi ke Jalan Industri atau Jalan Mahar Martanegara,” kata Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, Senin (7/7/2025).

Rencana pertama, kata Adhitia, pihaknya akan membongkar pintu air yang semula berfungsi sebagai pembagi aliran air ke area pesawahan. Namun opsi pembongkaran akan melalui kajian terlebih dulu.

“Pintu air itu dulu dibuat karena adanya jaringan irigasi lahan pertanian. Hari ini karena sudah tidak ada lagi lahan pertaniannya maka kami berencana untuk membongkarnya sehingga ketika ada kiriman air maka akan terbagi dua,” jelas Adhitia.

Kemudian bangunan liar yang berdiri di atas sungai juga akan ditertibkan karena dinilai menyumbang penyebab banjir. Namun sebelumnya pihaknya akan melayangkan surat peringatan (SP) 1 sampai 3 agar melakukan pembongkaran secara mandiri.

“Beberapa sudah terdata list bangunan liar atau yang menyalahi aturan. Beberapa juga sudah kirim surat peringatan karena aturannya ada SP 1, 2, dan 3 lalu ada pemberitahuan untuk membongkar secara mandiri. Jika tidak dilakukan mandiri maka kami akan melakukan penertiban (secara paksa),” tegas Adhitia.

Kemudian ada normalisasi aliran Sungai Cimindi juga bakal dilakukan Pemkot Cimahi. Sebab selain mengalami penyempitan, sungai juga mengalami pendangkalan sehingga daya tampungnya sudah tidak ideal lagi.

“Kami akan melakukan normalilasi berupa pengerukan material sedimen sepanjang sungai Semoga bisa mengurangi limpasan air ke jalan,” ucapnya.

Pelebaran sungai seperti yang sudah direncanakan sejak lama juga tentunya akan dilakukan. Pemkot Cimahi sesuai tugasnya sudah melakukan pembebasan lahan, sedangkan eksekusi pelebarannya akan dilakukan Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Jika kawasan di Cigugur Tengah itu sudah diselesaikan, maka Pemkot Cimahi hanya tinggal menuntaskan masalah di wilayah hilir yakni Melong yang juga jadi langganan banjir. Sebab, air dari Sungai Cimindi mengalir ke Melong.

“Tinggal kuncian akhirnya di daerah selatan Melong sebagai penyelesaian yang lebih rumit lagi. Karena harus berkoordinasi dengan lintas regional juga lintas sektoral,” tandas Adhitia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pekanbaru Berhasil Raih Peringkat 5 Capaian Imunisasi Bayi Lengkap di Riau

Penulis
Syifa
-

Kota Pekanbaru menjadi peringkat ke-5 tertinggi capaian imunisasi bayi lengkap, dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Peringkat ini diperoleh berdasarkan data Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) periode Januari hingga Juni 2025.

Capaian imunisasi bayi lengkap dalam enam bulan terakhir Pekanbaru sebesar 24,03 persen. Pekanbaru menjadi peringkat ke-5 dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

“Alhamdulillah Pekanbaru meraih peringkat ke-5 di Provinsi Riau. Sosialisasi dan edukasi terus kami lakukan,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, dr Fira Septiyanti, Selasa (8/7/2025).

Menurutnya, Tim PKK Kota Pekanbaru bersama dinas kesehatan rutin turun ke Posyandu dan Puskesmas. Mereka memberikan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat terkait pentingnya imunisasi lengkap.

Mereka juga mengedukasi IVA tes atau Inspeksi Visual dengan Asam Asetat, adalah metode deteksi dini kanker serviks (leher rahim) kepada para ibu di Posyandu.

“Untuk perempuan yang sudah berumah tangga, dan melakukan hubungan seks itu sebaiknya melakukan IVA tes untuk deteksi dini dan skrining kanker serviks,” terangnya.

Sosialisasi dan edukasi ke Posyandu dan Puskesmas di seluruh kelurahan terus dilakukan. Mereka menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi lengkap pada bayi.

Secara umum, kata dia, tingginya capaian imunisasi di Kota Pekanbaru menjadi indikator positif atas upaya pemerintah setempat melalui Dinas Kesehatan dalam meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap bagi anak-anak.

Ia menambahkan imunisasi tidak hanya mencegah lebih dari 25 jenis penyakit, tetapi juga menyelamatkan dua hingga tiga juta jiwa setiap tahun secara global, serta berkontribusi menekan resistensi antibiotik melalui pencegahan infeksi sejak dini.

“Masih ada masyarakat kita yang perlu kita ajak untuk mengakses layanan imunisasi di Posyandu dan Puskesmas maupun fasilitas kesehatan lain. Posyandu itu sasarannya tidak bayi saja, tapi balita, ibu, anak usia pra sekolah, sekolah, dan remaja,” paparnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Serahkan Ijazah Kesetaraan, Mbak Wali Targetkan Tidak Ada Angka Putus Sekolah di Kota Kediri

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyerahkan secara simbolis ijazah kesetaraan kepada para lulusan program kesetaraan tahun ajaran 2024-2025, Senin (7/7/2025). Penyerahan ijazah kesetaraan ini dilakukan di Ruang Ki Hajar Dewantara Dinas Pendidikan Kota Kediri.

“Hari ini saya menyerahkan ijazah kesetaraan kepada warga Kota Kediri yang putus sekolah. Total semuanya ada 437 orang dan tadi diserahkan secara simbolis kepada 18 orang. Warga yang memperoleh ijazah kesetaraan ini, usianya ada yang di bawah 24 tahun dan ada juga yang di atas 24 tahun. Dengan penyerahan ijazah kesetaraan ini, diharapkan bisa menjadi motivasi untuk terus belajar. Sehingga ke depan di Kota Kediri tidak ada lagi angka putus sekolah. Kegiatan ini tidak sekedar penyerahan ijazah, tapi penyerahan kembali harapan, harga diri dan masa depan,” jelas Mbak Wali.

Wali Kota Kediri juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Kediri dirasa perlu segera membentuk tim penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor seperti yang hadir pada kegiatan ini yakni Dinas Pendidikan, Dinsos, Dispendukcapil, Bappeda, DP3AP2KB, Kominfo, Kemenag, para Camat, serta Forum PKBM.

Tim ini tidak hanya bekerja di tingkat kota, tapi dilanjutkan hingga ke tingkat kelurahan, RT/RW, serta melibatkan kader-kader PKK dan elemen masyarakat lainnya yang memiliki akses langsung dan kedekatan sosial dengan warga.

Mbak Wali juga meyakini, bahwa penyelesaian masalah anak tidak sekolah, tidak cukup hanya di meja kebijakan, tetapi harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak, akan bisa menjangkau lebih banyak warga, mendeteksi lebih awal, dan memberikan solusi yang tepat. Jika mengetahui anak-anak atau warga yang tidak sekolah atau putus sekolah, silakan hubungi layanan Lapor Mbak Wali di 112, pasti akan ditindaklanjuti dan didampingi sampai mereka kembali bersekolah.

Pada penyerahan ijazah kesetaraan ini, juga dilakukan dialog interaktif dengan warga belajar yang ada di Lapas Kelas II A Kediri. Warga belajar tersebut merupakan binaan PKBM Ar Rahman Kediri. Karena itu, Kepala Lapas Kelas II A Kediri berharap program pendidikan kesetaraan ini bisa terus dilanjutkan karena sangat bermanfaat bagi warga Lapas Kelas II A, terutamanya untuk mengisi waktu mereka dalam menjalankan masa pidana.

“Program pendidikan kesetaraan ini sangat bagus dan luar biasa, harus dilanjutkan dan semoga terus berjalan baik,” terangnya.

Hadir pula, Kepala Dinas Pendidikan Anang Kurniawan, Kepala Lapas Kelas IIA Kediri Sholicin, perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kediri Budi Santoso, Kepala Dinas Sosial Paulus Luhur Budi, Kepala DP3AP2KB Arief Cholisudin, Kepala Dispendukcapil Marsudi Nugroho, Sekretaris Dinas Kominfo Elis Kustianingsih, Camat se-Kota Kediri, perwakilan Kantor Kemenag Kota Kediri Nuhdi, perwakilan Bappeda Novita, Para Kepala, Pengelola dan Tutor PKBM dan SKB, serta para Lulusan Program Kesetaraan Tahun Ajaran 2024–2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendikdasmen: Peran Pengawas dan Penilik Sekolah Memelihara Budaya Mutu dalam Ekosistem Pendidikan

Penulis
Syifa
-

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan pentingnya peran pengawas dan penilik sekolah dalam memelihara budaya mutu yang terstandar dalam ekosistem pendidikan di Indonesia. Menurutnya, pengawas dan penilik sekolah bertugas memastikan mutu pendidikan nasional dan proses pendidikan berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

“Budaya mutu itu harus melekat di semua insan pendidikan, agar yang kita lakukan bermanfaat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas,” ujar Mendikdasmen saat menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bagi Pengawas Sekolah angkatan ke-III di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (BBPMP Prov. Jateng), pada Jumat (4/7). Adapun kegiatan ini telah berlangsung sejak 1 Juli 2025.

Dalam sambutannya, Menteri Mu’ti menyampaikan bahwa kegiatan bimbingan teknis ini akan meningkatkan semangat dan keyakinan para pengawas dan penilik sekolah dengan tugas pokok yang dimiliki. “Kementerian saat ini terus berusaha untuk memperkuat posisi dan peran pengawas sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan nasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses-proses pendidikan berjalan sesuai standar dan melekat dengan penjaminan mutu tersebut,” ujarnya.

Mu’ti menjelaskan, sistem penjaminan mutu pendidikan eksternal (SPME) dilakukan melalui dua sistem utama: akreditasi, dan pengawasan oleh pengawas serta penilik sekolah. Ia juga menyoroti pentingnya penilaian mutu dari masyarakat sebagai pihak penerima manfaat pendidikan. “Penilaian mutu yang diberikan masyarakat tidak kalah penting, karena mereka yang mengevaluasi dari capaian akademik, penguatan karakter, dan bahkan memberikan ukuran-ukuran penilaian lainnya,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini turut hadir, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen), Gogot Suharwoto; Staf Khusus Menteri (SKM) Bidang Manajemen dan Kelembagaan Didik Suhardi; Kepala BBPMP Prov. Jateng, Nugraheni Triastuti; serta Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Tengah (BBGTK Prov. Jateng), Darmadi.

Menteri Abdul Mu’ti, mengingatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ia berharap, penjaminan mutu tidak sekadar formalitas, melainkan menjadi budaya yang melekat pada setiap insan pendidikan untuk selalu memberikan yang terbaik, terlepas dari ada atau tidaknya pengawasan.

“Sebagai mitra kementerian, pengawas harus memiliki kesadaran atas berbagai kebijakan baru yang merupakan upaya kementerian dalam menyempurnakan pendidikan, sehingga dapat membantu kami untuk menjelaskan ke masyarakat,” pesan Mu’ti.

Senada dengan Mendikdasmen, Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto, menekankan pentingnya penguatan peran BBPMP/BPMP dalam menumbuhkan budaya mutu di seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

“Kami di pusat sedang memperkuat BBPMP/BPMP dalam rangka memastikan budaya mutu bisa tumbuh di semua satuan pendidikan di Indonesia,” ungkap Gogot. Ia menjelaskan bahwa ada beberapa strategi yang disiapkan, salah satunya adalah penguatan sistem penjaminan mutu dari regulasi, strategi, dan perangkat, baik sistem penjaminan mutu internal (SPMI) maupun eksternal (SPME).

Gogot menegaskan, “Untuk memastikan SPMI dan SPME kita berjalan dengan baik, agen kita adalah bapak, ibu, pengawas dan penilik.” Ia juga berharap agar melalui bimtek ini, pengawas dan penilik dapat lebih proaktif, tidak hanya “tut wuri handayani”, tetapi juga “ing ngarso sung tulodo” (di depan memberi teladan), dan “ing madyo mangun karso” (di tengah membangun semangat).

Gogot menambahkan bahwa fokus Kemendikdasmen juga pada memastikan Standar Pendidikan Nasional (SPN) dijadikan pegangan utama, serta menguatkan peran pemerintah daerah. Ia berharap, pengawas dan penilik dapat menjadi yang terdepan dalam memahami program prioritas Kemendikdasmen.

Strategi BBPMP Jawa Tengah Libatkan Pengawas dan Penilik

Kepala BBPMP Prov. Jateng, Nugraheni Triastuti, menjelaskan bahwa bimtek ini merupakan komitmen BBPMP Prov. Jateng untuk memastikan seluruh kebijakan Kemendikdasmen terimplementasi dengan baik di lebih dari 52.000 satuan pendidikan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. “Tentu tidak mungkin kami melakukan sendirian. Maka kami menggandeng mitra strategis kami, para pengawas sekolah, para penilik sekolah yang ada di provinsi Jawa Tengah,” tutur Nugraheni. Kegiatan ini bertujuan untuk bersama-sama memastikan bahwa kebijakan Kemendikdasmen melalui program prioritas benar-benar terimplementasi di satuan pendidikan melalui sistem penjaminan mutu.

Kegiatan bimtek ini merupakan upaya BBPMP Prov. Jateng untuk meningkatkan rapor pendidikan provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, khususnya dari sisi literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan, kebinekaan, dan inklusivitas. Seluruh aspek ini tercakup dalam delapan program prioritas Kemendikdasmen yang terintegrasi dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Program-program tersebut meliputi digitalisasi pembelajaran, penguatan karakter, pembelajaran mendalam, koding dan kecerdasan artifisial (KKA), tes kemampuan akademik (TKA) dan Asesmen Nasional (AN), program penguatan karakter melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH), sistem penjaminan mutu internal (SPMI) berbasis data rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data (PBD), Sekolah Sehat, sekolah ramah anak, dan penguatan kurikulum satuan pendidikan.

Bimtek yang telah memasuki angkatan ketiga ini, dan akan berlanjut hingga angkatan kelima pada 18 Juli nanti, diselenggarakan selama empat hari, didahului dengan pra-bimtek daring. “Ada beberapa kegiatan yang nanti akan dilakukan paska-bimtek, terkait dengan tugas fungsi bapak dan ibu pengawas maupun penilik sekolah, yaitu melakukan supervisi, pengawasan, dan pendampingan ke satuan pendidikan,” jelas Nugraheni.

Hasil pendampingan dan supervisi ini akan diunggah melalui microsite yang telah disiapkan, menjadi bukti nyata kinerja pengawas sekolah, dan dapat diakses oleh kepala dinas pendidikan di seluruh Jawa Tengah. Nugraheni juga melaporkan rencana pengembangan Sistem Manajemen Rekam Jejak (RMS) penjaminan mutu yang akan memudahkan pengawas dan penilik mengunggah hasil kerja mereka, yang diharapkan menjadi praktik baik nasional melalui Rumah Pendidikan di Ruang Sekolah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...963964965...4,919Halaman 964 dari 4,919