Beranda blog Halaman 965

Kementan Tanamkan Kepedulian Pangan Sejak Dini, Latih 150 Siswa SPN Polda Sumsel

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat peran generasi muda dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Sembawa, Kementerian memberikan edukasi langsung kepada 150 peserta Pelatihan Manajerial Siswa Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dari Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Sumatera Selatan.

Para siswa diajak mengenal lebih dekat dunia peternakan, mulai dari pengelolaan sapi pedaging dan ayam lokal unggul hingga pemanfaatan hijauan pakan ternak. Keseluruhan materi ini menjadi bagian penting dalam mendorong penyediaan pangan bergizi, sejalan dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BPTU HPT Sembawa, Muhammad Imron, menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang terjalin antara dunia pendidikan, kepolisian, dan sektor pertanian. Menurut dia, kerja sama lintas sektor ini berperan besar dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya tangguh, tetapi juga memahami pentingnya swasembada pangan.

⁠“Kami percaya bahwa sinergi antara dunia pendidikan, kepolisian, dan sektor pertanian merupakan bagian penting dalam membangun generasi muda yang tangguh dan berdaya saing,” ujar Muhammad.

Dari pihak SPN Polda Sumsel, Kepala Koordinator Tenaga Pendidik (Kakorgadik) SPPI, Yulianto, menambahkan bahwa pembekalan ini memberi wawasan luas bagi para siswa mengenai tanggung jawab sosial yang bisa diemban oleh generasi muda, terutama di sektor pangan.

“Kami berharap para siswa mampu menyerap nilai-nilai kepemimpinan dan tanggung jawab sosial, termasuk dalam mendukung program strategis pemerintah di sektor pertanian dan peternakan,” kata Yulianto.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian Pertanian dalam memperluas pemahaman publik tentang pentingnya protein hewani dan peran strategis peternakan dalam memperkuat fondasi gizi bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan Jepang Perkuat Kolaborasi Sektor Kesehatan Melalui Forum Bisnis di Osaka

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) menyelenggarakan Indonesia–Japan Health Business Forum: Strengthening International Collaboration to Support Global Health Resilience di Grand Prince Hotel Osaka Bay, pada 24 Juni 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Health and Well-Being Week pada World Expo Osaka 2025, dan didukung oleh Konsulat Jenderal RI di Osaka, ITPC Osaka, Japan External Trade Organization (JETRO), serta International Finance Corporation (IFC).

Konsul Jenderal RI di Osaka, John Tjahjanto Boestami menyampaikan bahwa peningkatan status Kemitraan Strategis Komprehensif antara Indonesia dan Jepang membuka peluang baru di bidang perdagangan, investasi, dan pengembangan SDM.

Salah satu pembicara Senior Deputy Director General JICA, Mr. Yoshida Tomoya dalam sambutannya menyoroti peluang kerja sama dalam precision medicine, Multi-Regional Clinical Trials (MRCT), serta penguatan produksi lokal farmasi dan alat kesehatan, sekaligus menegaskan dukungan JICA melalui penempatan tenaga ahli dan kerja sama regulatori.

Delegasi Indonesia perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI dipimpin oleh Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Dr. L. Rizka Andalucia dan melibatkan 11 pelaku usaha di bidang farmasi, alat kesehatan, lembaga penelitian, serta kawasan industri di Indonesia. Rizka menyoroti perkembangan industri kesehatan dalam negeri yang pesat, dengan lebih dari 800 produsen alat kesehatan dan 200 perusahaan farmasi, serta mendorong kemitraan yang lebih kuat dalam investasi, inovasi, dan pembiayaan kesehatan.

“Kemampuan industri lokal kita saat ini tidak hanya terbatas pada perakitan atau pengemasan, tetapi telah berkembang ke arah teknologi yang lebih advance seperti diagnostik, biofarmasi, dan alat kesehatan, yang mendukung kemandirian dan kesiapsiagaan sistem kesehatan nasional,” kata Rizka.

Forum ini mencakup dua sesi strategis yang membahas penguatan kerja sama dalam MRCT, harmonisasi regulasi, dan kemitraan industri. Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi, Dita Novianti Sugandi dan Direktur Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan, Dr. Jeffri Adiyanto hadir sebagai narasumber perwakilan dari Kemenkes RI. Selain itu turut hadir sejumlah narasumber dari Pharmaceutical and Medical Device Agency (PMDA), Japan Institute for Health Security (JIHS), JICA, JETRO, IFC, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), dan PT Horiba Indonesia.

Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam forum ini adalah penandatanganan tiga nota kesepahaman (MoU) yang disaksikan oleh Dirjen Farmalkes Kemenkes RI, Konjen RI Osaka serta Senior Deputy Director General JICA.

MoU tersebut mencakup kerjasama diantaranya; ASPAKI dengan Japan Federation of Medical Devices Associations (JFMDA) untuk memperkuat dialog regulasi dan kolaborasi industri alat kesehatan, PT Graha Teknomedika dengan Waestro Inc. dalam pengembangan manufaktur plastik injeksi untuk alat kesehatan, serta PT Increase Laboratorium Indonesia dengan Universitas Osaka dalam bidang riset dan pengembangan SDM.

Dengan lebih dari 150 peserta dari 83 institusi, KJRI Osaka dan ITPC Osaka juga memfasilitasi 41 sesi business matching untuk mendorong kolaborasi lintas negara dalam bidang diagnostik, riset, dan produksi.

Memasuki edisi ketiga, Indonesia-Japan Health Business Forum terus menjadi platform strategis untuk memperkuat kemitraan kesehatan yang inklusif. Hal ini menjadi implementasi konkret dari program kerja sama jangka panjang antara Kemenkes dan JICA, khususnya melalui program Advisor for Enhancing Pharmaceuticals and Medical Devices Safety.

Dirjen Rizka menegaskan Indonesia-Japan Health Business Forum harus menjadi titik awal kolaborasi yang berkelanjutan dan berdampak nyata dalam membangun ekosistem kesehatan yang tangguh dan inovatif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kusta Bisa Sembuh, Kemenkes Ajak Sampang Kejar Penemuan Kasus Kusta

Penulis
Syifa
-

Kusta bukan kutukan. Kusta adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Pesan sederhana namun kuat ini kembali ditegaskan Yohei Sasakawa, WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination, dalam kunjungannya bersama Menkes Budi G. Sadikin di Kabupaten Sampang, Madura.

Dalam dialog hangat bersama pemerintah daerah dan tenaga kesehatan, Sasakawa menjelaskan bahwa kusta hanya menjadi ancaman jika tidak ditemukan dan diobati. Kusta merupakan penyakit yang memiliki penularan lambat, jauh lebih sulit menular dibandingkan TBC atau COVID-19. Penyakit ini tidak akan menyebabkan kematian jika ditangani cepat. Tetapi stigma membuat orang terlambat mencari pertolongan.

Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi internasional seperti Sasakawa Health Foundation yang dipimpin Sasakawa sepakat memperkuat deteksi dini kusta di Indonesia.

“Puskesmas yang menemukan kasus terbanyak akan saya beri hadiah dan penghargaan,” terang Budi.

Langkah ini diambil untuk menghilangkan ketakutan dan praktik menyembunyikan data penderita.

“Yang penting ketemu dulu. Angkanya naik itu bagus. Karena semakin cepat ditemukan, semakin cepat sembuh dan tidak menularkan,” tegas Menkes Budi.

Dalam pertemuan tersebut, Sasakawa juga menggarisbawahi komitmen WHO dan The Nippon Foundation dalam mendukung Indonesia bebas kusta. “Kita harus bekerja bersama, sebelum saya wafat, Indonesia sudah bebas kusta,” ungkapnya.

Kolaborasi lintas negara dan lintas institusi menjadi penopang utama upaya eliminasi kusta. Menkes pun memastikan kunjungan rutin dan evaluasi berkala setiap tiga bulan untuk memantau progres di lima daerah prioritas, termasuk Sampang.

“Jadi saya akan datang lagi Desember ini. Kita lihat siapa yang paling banyak menemukan kasus,” ungkap Budi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Pramono dan Wali Kota Bekasi Perkuat Kerja Sama Bangun Infrastruktur

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, membahas penguatan kerja sama strategis antarpemerintah daerah di Balai Kota Jakarta, pada Selasa (8/7). Kerja sama ini mencakup pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, seperti transportasi publik, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

“Hari ini, saya bersama Wali Kota Bekasi secara detail membahas beberapa kerja sama strategis,” ungkap Gubernur Pramono.

Kerja sama pertama menyangkut mobilitas warga Bekasi menuju Jakarta. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sepakat membangun park and ride, flyover, dan infrastruktur pendukung lainnya di wilayah Bekasi. Selain meningkatkan mobilitas warga, langkah ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan.

“Kami membahas kontribusi yang bisa diberikan Pemerintah Jakarta kepada Pemerintah Bekasi. Secara khusus, kami telah menunjuk tim gabungan dari Jakarta dan Bekasi untuk mengerjakan hal-hal operasional terkait mobilitas warga,” ujar Gubernur Pramono.

Kerja sama kedua terkait penyediaan air bersih melalui sinergi antara BUMD PAM Jaya milik Pemprov DKI Jakarta dan PDAM Tirta Patriot milik Kota Bekasi. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan akses air bersih sekaligus mendongkrak kualitas hidup warga Bekasi.

“Saya sudah menyetujui kerja sama terkait air bersih. Pemprov DKI Jakarta kini mampu memproduksi air bersih, sehingga sebagian bisa didistribusikan ke Bekasi. Di lapangan, kerja sama akan dijalankan oleh PAM Jaya dan Tirta Patriot. Kami berdua sudah sepakat, dan akan segera ditindaklanjuti,” jelas Gubernur Pramono.

Adapun kerja sama ketiga berkaitan dengan perpanjangan kontrak TPST Bantargebang dan peningkatan sinergi pengelolaan sampah.
“Kami juga sepakat menyelesaikan persoalan terkait perpanjangan kontrak TPST Bantargebang yang akan berakhir pada 2026. Kontrak ini diperpanjang setiap lima tahun,” ujar Gubernur Pramono.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyebut pertemuan ini sebagai momentum bersejarah bagi warga Bekasi. Menurutnya, Jakarta telah memberikan bantuan berkelanjutan, terutama dalam pemenuhan air bersih, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sampah.

“Terkait kebutuhan air minum, tambahan air baku dari PAM Jaya kepada Tirta Patriot sangat membantu, karena akan disalurkan ke masyarakat di wilayah perbatasan dua daerah,” ujar Tri.

Agar Kota Bekasi semakin aman, nyaman, dan sejahtera, Tri menilai warganya membutuhkan pembangunan infrastruktur pendukung seperti park and ride yang terintegrasi dengan hunian dan pasar tradisional. Ia juga berharap pengelolaan TPST Bantargebang ke depan turut memperhatikan mobilisasi kendaraan pengangkut sampah dan infrastruktur pendukung lainnya yang menjadi tanggung jawab bersama, agar tidak berdampak buruk pada kesehatan warga.

“Kami juga memohon bantuan alat berat untuk menertibkan bangunan liar yang mengganggu saluran air dan sungai-sungai yang mengarah ke Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa segera terealisasi dengan dukungan Gubernur Pramono,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bantuan Sosial 2025: 18,2 Juta Warga Akan Terima 10 Kg Beras dari Bulog

Penulis
Syifa
-

Program bantuan pangan beras yang menjadi bagian dari penebalan bantuan sosial tahun 2025 untuk memberi stimulus ekonomi ke masyarakat, secara resmi telah ditugaskan kepada Perum Bulog. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) telah menerbitkan surat penugasan tersebut dengan nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tanggal 4 Juli 2025.

Dalam warkat itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menuliskan penugasan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan beras kepada 18.277.083 penerima sebanyak 10 kilogram (kg) per penerima per bulan. Dengan total alokasi 2 bulan, Juni dan Juli, penyalurannya dilakukan secara one shoot atau 1 kali salur.

“Alhamdulillah, per 4 Juli penugasan bantuan program beras telah Badan Pangan Nasional keluarkan kepada Bulog. Tentu ini merupakan bukti komitmen Bapak Presiden Prabowo yang menaruh perhatian besar terhadap rakyat. Insya Allah beras yang diberikan pun merupakan beras kualitas baik yang selama ini dijaga dengan baik oleh Bulog,” terang Arief di Jakarta pada Sabtu (5/7/2025).

“Proses bantuan pangan beras ini memang memerlukan waktu. Ini perlu kami jelaskan karena Badan Pangan Nasional baru dapat memberikan penugasan setelah ABT (Anggaran Belanja Tambahan) dari Kementerian Keuangan masuk ke anggaran kami. Ini juga menjadi rekomendasi perbaikan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” sambung Arief.

Untuk diketahui, dalam surat penugasan 170/TS.03.03/K/7/2025 dilampirkan juga Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 206, 212, dan 213 Tahun 2025. Ketiga beleid itu memuat Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025, Jenis dan Jumlah CPP serta Waktu Pelaksanaan Penyaluran CPP, dan Penerima Bantuan Pangan Beras Periode Juni dan Juli 2025.

Arief menjelaskan data Penerima Bantuan Pangan (PBP) sejumlah 18.277.083 tersebar di 38 provinsi se-Indonesia. Database PBP bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimutakhirkan oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Jika pada saat penyaluran terdapat penggantian PBP, maka dapat dilakukan menggunakan data cadangan yang disediakan sebanyak 4.000.000 PBP.

“Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pangan beras, tentu Badan Pangan Nasional dan Bulog akan melibatkan pemerintah daerah, Polri, dan TNI. Ini karena setiap daerah punya kekhasan dan tantangan masing-masing. Namun pemerintah optimis mampu mengatasi semua itu secara kolaboratif,” kata Arief.

Sebagai informasi, program prorakyat ini merupakan semangat keberlanjutan yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan memasifkan bantuan pangan beras ke masyarakat berpenghasilan rendah, diyakini dapat meredam inflasi dan mengungkit ekonomi.

Dampak baik tersebut terlihat selama tahun 2023 dan 2024. Dalam catatan BPS, kala itu inflasi beras di September 2023 melaju hingga menyentuh 5,61 persen. Setelah ada penggelontoran bantuan pangan beras, di Desember 2023 melandai ke 0,48 persen.

Idem pula di 2024. Pada Februari 2024 dibuka dengan inflasi beras di level 5,32 persen dan menjadi yang tertinggi di tahun tersebut. Program bantuan pangan beras kembali dilanjutkan hingga alokasi 9 bulan. Alhasil, inflasi beras di Desember 2024 berhasil meredam menjadi 0,1 persen saja.

Untuk tahun 2025, inflasi beras di Juni 2025 dilaporkan BPS mulai meninggi. Sebelumnya di Januari 2025 hanya 0,36 persen, sementara di Juni 2025 bergerak naik ke 1 persen. Dengan begitu, penyaluran kembali bantuan pangan beras mulai Juli 2025 menjadi langkah tepat pemerintah dalam mengintervensi volatilitas perberasan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sri Mulyani Sampaikan Penjelasan RUU P2APBN 2024, DPR Sepakat Bahas Lanjutan

Penulis
Syifa
-

Dalam Rapat Paripurna DPR ke-23 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 pada Selasa (08/07), delapan fraksi yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Demokrat, menyatakan menerima dan memberikan persetujuan untuk Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2APBN) Tahun Anggaran 2024 dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui perwakilannya, setiap fraksi menyampaikan pandangannya tersebut setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, sebagai wakil pemerintah, menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU P2APBN TA 2024 pada Rapat Paripurna pada Selasa (01/07).

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemerintah telah menyampaikan RUU tentang P2APBN Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna tanggal 1 Juli 2025, dan sesuai dengan pasal 173 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa fraksi menyampaikan pandangannya terhadap materi RUU mengenai P2APBN yang disampaikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Rapat Paripurna DPR. Oleh karena itu untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyampaikan daftar nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya dengan urutan secara bergiliran,” ungkap Pimpinan Rapat Paripurna Adies Kadir dalam pembukaannya.

Dengan persetujuan dari DPR, pembahasan RUU P2APBN 2024 akan dengan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi yang telah dibacakan hari ini.

“Tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang P2APBN TA 2024 akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 15 Juli 2025,” pungkas Adies Kadir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Daftar Lengkap 100 Lokasi Sekolah Rakyat, Siap Beroperasi Bulan Ini

Penulis
Syifa
-
Kementerian Sosial mengumumkan program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026 akan dimulai pada bulan ini di 100 titik lokasi rintisan di seluruh Indonesia.
Dari 100 titik ini, 63 titik akan memulai pengenalan kepada siswa pada 14 Juli 2025 dan sebanyak 37 titik akan dimulai di akhir Juli 2025. Program ini bertujuan menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sebagai langkah strategis memutus rantai kemiskinan melalui Pendidikan sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Sekolah Rakyat ini, seperti yang sering disampaikan Bapak Presiden Prabowo, adalah untuk keluarga yang kurang mampu, keluarga yang punya potensi putra-putrinya putus sekolah, atau bahkan sudah putus sekolah,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Seluruh siswa akan mengikuti pelajaran formal di siang hari, dan mendapat penguatan pendidikan karakter pada malam hari. Nilai-nilai agama, kepemimpinan, hingga keterampilan hidup menjadi bagian penting dari kurikulum.
Sebagai penunjang kurikulum, sekolah ini juga dirancang dengan fasilitas lengkap, termasuk asrama, laboratorium, fasilitas olahraga, dan gedung serbaguna. Seluruh biaya pendidikan, termasuk makan, tempat tinggal, buku, dan seragam, akan ditanggung oleh pemerintah.
Pada tahap awal, sekolah akan memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah pusat dan daerah yang telah direnovasi. Ke depan, pemerintah akan membangun sekolah permanen di atas lahan minimal 8 hektare. Satu sekolah akan menampung hingga 1.000 siswa.
Sekolah Rakyat yang beroperasi pada Juli ini, menampung 395 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di 100 titik yang tersebar di 29 provinsi. Pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak (48 lokasi), disusul Sumatra (22), Sulawesi (15), Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku (masing-masing 4), serta Papua (3 titik). Total kapasitas peserta didik pada tahap pertama ini mencapai 9.755 siswa.
Adapun 100 lokasi sesuai Keputusan Menteri Sosial RI Nomor:126/HUK/2025 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, adalah sebagai berikut:
1. Aceh
• Sentra Darussa’adah Aceh
• SMA Negeri 2 Unggul Ali Hasjmy
• SKB Labuhan Haji Aceh Selatan
2. Sumatera Utara
• Sentra Insyaf Medan
• Sentra Bahagia Medan
• Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
• SMKN Pertanian
3. Sumatera Barat
• Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang
• Universitas Negeri Padang
• Gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja
4. Sumatera Selatan
• Sentra Budi Perkasa Palembang
• Institusi Penerima Wajib Lapor Sriwijaya
• Gedung P4T Kabupaten Empat Lawang
5. Riau
• Sentra Abiseka Pekanbaru
• Rusunawa/Asrama Haji Provinsi Riau
• Kampus IPDN Kab. Rokan Hilir
6. Kepulauan Riau
• Kantor Camat Palmatak Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Palmatak
7. Jambi
• Sentra Alyatama Jambi
• Gedung Diklat BKPSDMD Komplek Perkantoran Bukit Menderang
8. Bengkulu
• Sentra Dharma Guna Bengkulu
• SMA N 11 Kaur
9. Lampung
• Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Provinsi Lampung
10. Banten
• Gedung Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Tangerang Selatan
• Gedung BPMP Rangkasbitung
11. DKI Jakarta
• Sentra Mulyajaya Jakarta
• Sentra Handayani Jakarta
• Pusat Pendidikan dan Pelatihan Margaguna
12. Jawa Barat
• Sentra Phalamarta Sukabumi
• Sentra Abiyoso Cimahi
• PSBR UPT Dinas Sosial Cibabat
• Sentra Wyataguna Bandung 1 (Padjajaran Bandung)
• Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
• Sentra Galih Pakuan Bogor
• Sentra Terpadu Inten Soeweno Cibinong
• Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi
• SMP Negeri 18 Kota Cirebon
• Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung Lembang
• Sentra Wyataguna Bandung 2 (Cisarua Lembang)
• UPTD Balai Latihan Kerja Jl. Rancamulya Desa Ranca Mulya, Sumedang
• Gedung KONI Dan Wisma Atlet Komplek Stadion Si Jalak Harupat/Kompleks SOR Jalak Harupat
13. Jawa Tengah
• Sentra Antasena Magelang
• Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pamong Praja Magelang Tegalrejo
• Sentra Margo Laras Pati
• Sentra Satria Baturraden
• Sentra Terpadu Kartini Temanggung
• Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Solo (Jebres)
• SD Negeri 4 Balung Blora
• Balai Latihan Kerja, Kab. Wonosobo
• SKB Banjarnegara
14. DI Yogyakarta
• Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Solo (Sonosewu Yogyakarta)
• Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta
15. Jawa Timur
• Kampus Universitas Negeri Surabaya 4
• Gedung UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Kota Batu
• Gedung Balai Diklat BKPSDM Kabupaten Mojokerto
• Gedung Politeknik Kota Malang
• Badan Penyelenggara Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, Kota Malang
• Gedung Balai Diklat PNS Licin Kab. Banyuwangi
• Gedung ex Kantor Bupati, Kab. Pasuruan
• Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Probolinggo
• Gedung Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pacitan
• Balai Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kab. Kediri
• Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar Mojoagung Jombang
• SMK Negeri Maritim Lamongan
• UPT SDN Kandangsapi, Kota Pasuruan
• Gedung BLKI, Kabupaten Tuban
• Gedung Pusdiklat BKPP Kabupaten Bojonegoro
• UPT SMP Negeri 30 Gresik
• UPT Sentra Industri, Kab. Ponorogo
• Akademi Keperawatan Pamekasan
• Balai Pengembangan Pendidikan Kabupaten Jember
16. Kalimantan Tengah
• Hotel Katingan
17. Kalimantan Selatan
• Sentra Budi Luhur Banjarbaru
• Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Banjarmasin Banjarbaru
18. Kalimantan Timur
• BPMP KEMENDIKDASMEN Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda
19. Sulawesi Utara
• Sentra Tumou Tou Manado
• Institusi Penerima Wajib Lapor Manado Kab. Minahasa
20. Sulawesi Tengah
• Sentra Nipotowe Palu
• BPSDM Kota Palu
21. Sulawesi Selatan
• Sentra Gau Mabaji Gowa Selatan
• Sentra Wirajaya Makassar
• Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar
• BPSDM Sulawesi Selatan
• Sentra Pangurangi Takalar
• Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Takalar
• SMP N 6 Pangkajene, Sidrap
• SPNF SKB Sengkang Wajo
22. Sulawesi Tenggara
• Sentra Meohai Kendari
23. Sulawesi Barat
• UPTD SMK REA TIMUR/SPPN POLMAN, Polewali Mandar
• SMK Negeri Sulawesi Barat, Mamuju
24. Bali
• Sentra Mahatmiya Bali
25. Nusa Tenggara Barat
• Sentra Paramitha Mataram
• Eks. Gedung AKPER, Lombok Timur
26. Nusa Tenggara Timur
• Sentra Efata Kupang
27. Maluku
• UPTD Panti Sosial Bina Remaja dan Anak Berhadapan dengan Hukum Hiti, Kota Ambon
28. Maluku Utara
• Sentra Wasana Bahagia Ternate
• Institusi Penerima Wajib Lapor Sofifi
• Bangunan Panti Asuhan, Pemerintahan Desa Gamsungi, Tobelo Kab. Halmahera Utara
29. Papua
• Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura
• Gedung BPKSDM Kab.Biak Numfor

• Gedung BPKSDM Kab.Sarmi

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos: Sesuai Target, Awal Agustus 100 Sekolah Rakyat Beroperasi Penuh

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Mensos Gus Ipul) menyatakan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai rencana. Sebanyak 63 titik rintisan akan mulai berjalan pada pertengahan bulan Juli, sementara 37 titik berikutnya menyusul pada akhir Juli.

“Jadi Insya Allah awal Agustus target 100 Sekolah Rakyat sudah berjalan penuh,” ujarnya usai mengikuti Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Hadir dalam rapat tingkat menteri ini Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti serta perwakilan dari 17 kementerian/lembaga.

Gus Ipul menambahkan, dari 100 titik Sekolah Rakyat, sudah ada 9.700 siswa yang siap mengikuti pembelajaran angkatan pertama. Sebelum masuk asrama dan memulai kegiatan belajar mengajar, mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan. “Kalau ada yang sakit, sesuai arahan Presiden, harus dibantu sampai sembuh. Setelah itu baru belajar,” terangnya.

Selanjutnya para siswa, guru, maupun tenaga pendidik akan menjalani masa orientasi. Gus Ipul menyebut masa orientasi akan berlangsung lebih lama karena masih berstatus sekolah rintisan.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan rapat ini menjadi langkah penting mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan nasional, baik menuju target 0% kemiskinan ekstrem pada 2026 maupun 4,5% angka kemiskinan pada 2029.

“Salah satu langkah konkret kita memotong rantai kemiskinan adalah melalui pendidikan, makanya Sekolah Rakyat ini harus kita dorong bersama-sama agar berjalan cepat dan efektif,” katanya. Ia juga menyebut pembangunan Sekolah Rakyat permanen akan dimulai tahun ini, ditargetkan tiap kabupaten/kota nantinya memiliki minimal satu sekolah.

Gagasan Presiden Prabowo memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas melalui Sekolah Rakyat untuk memutus mata rantai kemiskinan, sejatinya berbasis data. Kepala BPS Amalia menjelaskan, berdasarkan data di DTSEN per 25 Juni 2025, terdapat sekitar 422 ribu anak usia sekolah dari keluarga miskin ekstrem (desil 1) yang tidak sekolah atau putus sekolah.

“Total anak usia 7-18 tahun di Indonesia yang belum sekolah atau tidak sekolah lagi sekitar 4,1 juta orang, atau sekitar 7%. Ini jadi basis penting mengapa Sekolah Rakyat sangat tepat sasaran,” ungkapnya.

Amalia juga menekankan bahwa semakin tinggi pendidikan kepala keluarga, maka semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rumah tangga. “Mayoritas kepala keluarga miskin ekstrem hanya tamat SD atau bahkan tidak lulus SD. Jadi intervensi pendidikan seperti ini adalah jalan paling masuk akal memutus siklus kemiskinan,” jelasnya.

Gus Ipul pun optimistis Sekolah Rakyat akan jadi tonggak penting dalam memutus kemiskinan antargenerasi. “Mohon doa dan dukungan semua pihak supaya program ini berjalan lancar, hingga nanti dapat diresmikan langsung oleh Bapak Presiden,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Targetkan Swasembada Energi, Ini Strategi yang Disiapkan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah kini tengah membidik ketahanan dan swasembada energi sebagai kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot, mengungkapkan berbagai strategi dan kebijakan yang telah disiapkan demi mewujudkan tujuan tersebut dalam gelaran Sarasehan Nasional yang diselenggarakan oleh KataData Indonesia di Jakarta, Selasa (8/7).

Menurut Yuliot, kebijakan nasional menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu prioritas utama dalam memperkokoh pertahanan negara dan memantapkan ketahanan nasional. “Kalau dilihat dari sisi kebijakan, sesuai dengan prioritas program nasional, di mana untuk memantapkan ketahanan nasional, termasuk di dalamnya adalah keamanan negara, harus dilakukan kemandirian di bidang energi. Bagaimana kita melakukan swasembada, ekonomi hijau, dan juga melanjutkan hilirisasi,” ujarnya.

Meski demikian, sektor energi nasional masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Pertama, pemerataan ketersediaan energi di seluruh pelosok nusantara agar masyarakat luas dapat mengaksesnya. Kedua, ketidakpastian global akibat konflik di negara-negara produsen sumber energi. Ketiga, tingginya ketergantungan pada impor energi. Selain itu, beban fiskal Pemerintah yang cukup berat serta tingginya subsidi energi turut menambah kompleksitas, ditambah komitmen untuk mencapai bauran 23% Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada 2025 dan Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah menyiapkan beberapa strategi. Pertama, peningkatan lifting dan infrastruktur minyak dan gas bumi (migas). Pada 2030, target lifting minyak ditetapkan mencapai 1 juta barel per hari (bopd) dan lifting gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (Million Standard Cubic Feet per Day/MMSCFD). Pembangunan infrastruktur pipa gas juga terus digenjot, antara lain pipa Cirebon-Semarang (Cisem) sepanjang 325 km dan Duri-Sei Mangke (Dusem) sepanjang 555 km.

Strategi kedua adalah peningkatan pasokan listrik. Pemerintah telah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025-2034, yang mematok target penambahan pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), transmisi 47.758 kilometer sirkuit, serta gardu induk dengan kapasitas total 107.950 Mega Volt Ampere (MVA).Selanjutnya, pemanfaatan EBT juga terus diperluas.

“Untuk penambahan program biodiesel, di samping ada ketahanan energi juga, akan terjadi juga peningkatan bagi terciptanya lapangan kerja dalam program mandatori biodiesel ini,” jelas Yuliot. Pemerintah menetapkan mandatori biodiesel 40% (B40) pada 2025 dan menargetkan B50 pada 2026. Pada 2034, penambahan kapasitas EBT di sektor kelistrikan nasional diproyeksikan mencapai 42,6 GW. Untuk mendukung program ini, Pemerintah aktif melakukan evaluasi kesiapan industri serta ketersediaan bahan baku.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Hadiri Hari Kedua KTT BRICS, Bahas Isu Lingkungan, COP 30, dan Kesehatan Global

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 dengan menghadiri sesi pertemuan yang mengangkat tema pembahasan “Environment, COP 30, and Global Health.” Sesi pertemuan ini berlangsung pada Senin (07/07/2025) di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil.

Setibanya di Lobi VVIP MAM, Kepala Negara disambut hangat oleh jajaran delegasi tuan rumah Brasil sebelum memasuki rangkaian acara utama. Sebelum memulai agenda pertemuan, Presiden Prabowo bersama para pemimpin dan delegasi negara yang hadir terlebih dahulu melakukan sesi foto bersama.

Pada sesi foto tersebut, Presiden Prabowo berdiri berdampingan dengan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa dan Perdana Menteri (PM) Mesir, Mostafa Madbouly.

Usai sesi foto, Kepala Negara kemudian menuju ruang pertemuan untuk mengikuti sesi pertemuan bersama negara anggota dan mitra BRICS. Tema “Environment, COP 30, and Global Health” menjadi topik penting yang mencerminkan urgensi kerja sama global di tengah krisis iklim dan tantangan sistem kesehatan dunia.

Dalam sesi tersebut, Presiden Prabowo akan menyampaikan pandangannya dan posisi Indonesia terkait sejumlah isu global mulai dari isu lingkungan hidup hingga penguatan sistem kesehatan global yang inklusif dan berkelanjutan. Kehadiran Presiden Prabowo dalam sesi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi global terhadap tantangan global saat ini.

Forum BRICS diharapkan tidak hanya menjadi wadah kerja sama ekonomi, tetapi juga platform strategis untuk membangun solidaritas negara dalam menciptakan dunia yang lebih hijau, sehat, dan berkeadilan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...964965966...4,919Halaman 965 dari 4,919