Beranda blog Halaman 966

Cuaca Cerah di Seluruh Wilayah Jakarta Sepanjang Hari Ini, Rabu 9 Juli 2025

Penulis
Syifa
-

Warga DKI Jakarta dapat menikmati hari yang cerah sepanjang Rabu, 9 Juli 2025. Berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), langit cerah diprediksi akan menyelimuti seluruh wilayah ibu kota dari pagi hingga malam hari.

Informasi resmi dari situs BMKG menyebutkan bahwa sejak pagi, cuaca cerah telah menyapa wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut tanpa perubahan signifikan hingga siang dan sore hari.

Tak hanya itu, malam nanti BMKG juga memperkirakan cuaca cerah masih akan bertahan di keenam wilayah administratif DKI Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu.

Untuk suhu udara, BMKG mencatat rentang temperatur harian berada antara 23 hingga 30 derajat Celsius. Sementara tingkat kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 67 persen hingga 95 persen, menciptakan suasana yang cukup nyaman untuk berbagai aktivitas luar ruangan.

Dengan cuaca cerah sepanjang hari, masyarakat diimbau tetap menjaga kondisi tubuh dan mengantisipasi paparan sinar matahari langsung, terutama saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Polda Metro Jaya Hadir di 5 Lokasi Jakarta, Ini Syarat dan Biayanya

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan SIM Keliling di lima titik strategis di wilayah DKI Jakarta pada Rabu (9/7). Layanan ini disediakan guna mempermudah masyarakat dalam melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) golongan A dan C yang masih berlaku.

Melalui akun resmi X @TMCPoldaMetro, pihak kepolisian menyampaikan bahwa gerai SIM Keliling akan beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Warga yang ingin memperpanjang SIM bisa mengunjungi lokasi-lokasi berikut:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Barat: Mall Citraland

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Syarat Perpanjangan SIM A dan SIM C

Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan SIM Keliling perlu membawa sejumlah dokumen sebagai persyaratan. Berikut dokumen yang harus disiapkan:

  • Fotokopi KTP yang masih berlaku

  • SIM lama (asli dan masih berlaku)

  • Bukti pemeriksaan kesehatan

  • Bukti tes psikologi yang dilakukan melalui aplikasi Simpel Pol

Perlu diperhatikan bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Bila masa berlaku SIM sudah habis, bahkan hanya satu hari, maka pemilik SIM diwajibkan untuk mengurus permohonan SIM baru di kantor Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi SIM).

Biaya Perpanjangan SIM

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perpanjangan SIM ditetapkan sebagai berikut:

  • SIM A: Rp80.000

  • SIM C: Rp75.000

Selain biaya administrasi tersebut, pemohon juga akan dikenakan biaya tambahan untuk pemeriksaan kesehatan dan tes psikologi melalui aplikasi resmi Simpel Pol.

Manfaat Layanan SIM Keliling

Kehadiran layanan SIM Keliling di berbagai wilayah Jakarta menjadi solusi praktis bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan SIM tanpa harus datang ke kantor Satpas. Dengan mobilitas yang tinggi di ibu kota, layanan ini diharapkan bisa mengurangi antrean dan mempercepat proses administrasi berkendara.

Masyarakat diimbau untuk datang lebih awal ke lokasi layanan, membawa dokumen yang lengkap, dan tetap menjaga protokol kesehatan jika diperlukan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Samsat Keliling Hari Ini Hadir di 14 Titik Jadetabek, Bayar Pajak Kendaraan Lebih Mudah

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling di 14 titik strategis yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), Rabu (9/7). Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan tanpa harus datang ke kantor Samsat induk.

Informasi resmi yang dibagikan melalui akun X (Twitter) @tmcpoldametro menyebutkan, masyarakat dapat mengakses layanan ini mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, dengan beberapa lokasi tertentu beroperasi hingga sore hari.

Berikut adalah daftar lengkap titik layanan Samsat Keliling di wilayah Jadetabek:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng

  • Jakarta Utara: Samsat Jakarta Utara dan parkiran Itali Mall Artha Gading

  • Jakarta Barat: Mall Citraland

  • Jakarta Selatan: Samsat Jakarta Selatan dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran (09.00–15.00 WIB)

  • Jakarta Timur: Samsat Jakarta Timur dan Pasar Induk Kramat Jati

  • Tangerang: Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway Foodmosphere

  • Serpong: Samsat Serpong dan ITC BSD (ITC BSD buka pukul 16.00–19.00 WIB)

  • Ciledug: Perum Banjar Wijaya Cipondoh dan Metland Cyber

  • Ciputat: Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)

  • Kelapa Dua: G-Town House Square Gading

  • Kota Bekasi: Samsat Kota Bekasi

  • Kabupaten Bekasi: Samsat Kabupaten Bekasi (09.00–14.00 WIB)

  • Depok: Samsat Depok

  • Cinere: Samsat Cinere

Syarat dan Ketentuan Pelayanan Samsat Keliling

Untuk menggunakan layanan Samsat Keliling, masyarakat diimbau membawa dokumen asli dan fotokopi, yaitu KTP pemilik kendaraan, STNK, dan BPKB. Namun perlu diperhatikan, layanan ini hanya melayani pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor. Sementara untuk pembayaran pajak lima tahunan atau penggantian pelat nomor, wajib dilakukan di kantor Samsat induk.

Alternatif Digital Lewat Aplikasi SIGNAL

Sebagai pilihan lain, pemilik kendaraan juga bisa memanfaatkan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL). Aplikasi ini memungkinkan pembayaran PKB tahunan secara daring (online) di 33 provinsi di Indonesia. STNK baru akan dikirim langsung ke alamat pemilik kendaraan.

Namun, layanan digital ini tidak dapat digunakan oleh wajib pajak yang memiliki tunggakan lebih dari satu tahun. Untuk itu, pemilik kendaraan dengan tunggakan tetap harus melakukan pembayaran langsung di kantor Samsat.

Menghindari Denda dan Sanksi

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tidak menunda kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Selain mencegah denda, membayar pajak tepat waktu juga mendukung peningkatan pendapatan daerah serta kelancaran layanan publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendiktisaintek Dorong Papua Barat Daya Munculkan KIP Kuliah Daerah

Penulis
Syifa
-

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menyoroti berbagai tantangan serius yang dihadapi pendidikan tinggi di Tanah Papua, khususnya keterbatasan ekonomi orang tua/wali mahasiswa. Terdapat lebih dari 60 ribu mahasiswa di PTS, namun hanya 27 ribu yang aktif kuliah dan sisanya terpaksa berhenti karena alasan biaya.

Selain dari pemerintah pusat, diperlukan juga dukungan pemerintah daerah untuk menambah program beasiswa tersebut agar lebih banyak lagi anak Papua yang bisa mengenyam pendidikan tinggi yang layak.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) Papua Barat Daya agar bisa memiliki program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Daerah. Menurutnya, KIP Kuliah Daerah ini merupakan wujud gotong royong pemerintah pusat dan Pemda dalam meningkatkan akses Pendidikan tinggi bagi putra putri Papua, khususnya Papua Barat Daya. Hal ini ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIV, di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (4/7).

Menteri Brian mencontohkan, dalam pertemuannya dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, beberapa waktu lalu, bahwa Pemda Maluku Utara berkomitmen untuk memberikan seribu KIP Kuliah Daerah bagi putra putri daerah di Maluku Utara.

Mendiktisaintek juga menekankan pentingnya keberlanjutan program beasiswa agar mahasiswa bisa menyelesaikan pendidikan hingga lulus.

“Tolong dibantu Pak Gubernur (Elisa Kambu) disusunkan seperti apa (KIP Kuliah Daerah), supaya bisa berjalan, diberikan kepada rekan-rekan, para pengelola universitas yang ada di Sorong dan sekitarnya ini,” ungkap Menteri Brian.

Mendiktisaintek juga mendorong perguruan tinggi se-Papua untuk aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah guna memperkuat kolaborasi pendanaan melalui KIP Daerah maupun dukungan terhadap riset, penelitian, dan inovasi demi kemajuan Papua.

“Bapak Ibu para pimpinan perguruan tinggi yang ada di sini, silakan mendatangi secara proaktif pemerintah daerah. Terbukti, Pak Gubernur (Elisa Kambu) bersama jajaran sangat dekat dengan kita semua,” seru Menteri Brian.

Di sisi lain, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu mendukung penuh atas komitmen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dalam memperluas akses pendidikan tinggi di tanah Papua, termasuk KIP Kuliah. Menurutnya, selain KIP Kuliah Daerah, kehadiran kampus negeri di Papua Barat Daya juga sangat penting termasuk membuka program studi unggulan dan mendorong peningkatan SDM lokal. Gubernur Elisa juga menyebut bahwa saat ini sebagian infrastruktur dan lahan telah tersedia, termasuk gedung, sarana prasarana, serta staf.

Di kesempatan berbeda, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Papua, Yanti Pesurnay, mengatakan bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus memperhatikan aspek penerima manfaat dari program KIP Kuliah maupun KIP Daerah agar lebih tepat sasaran dan menambah kuota penerima bantuan tersebut. Harapannya, kata dia, agar lebih banyak lagi putra putri daerah khususnya di Papua Barat Daya yang mengenyam pendidikan tinggi. Ia juga berharap pada penerima KIP Kuliah saat ini agar menggunakan bantuan tersebut dengan baik.

“Kalian adalah orang-orang yang beruntung yang mendapat bantuan ini (KIP Kuliah), sehingga gunakanlah dengan baik, belajar dengan baik, dengan giat, sehingga kamu pun ke depan bisa menjadi orang-orang yang berguna untuk masyarakat dapat membangun khususnya Papua, Papua Barat Daya, dan seluruhnya tanah Papua ini ke depan menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jateng Bebaskan Pungutan SMA, SMK, dan SLB Negeri

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membebaskan pungutan untuk pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri sejak 2020. Sebab, semua pembiayaan ditanggung melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBN, dan Bantuan Operasional Pendiikan (BOP) APBD Provinsi Jateng.
Hal itu disampaikan Wakil Gubenur Jawa Tengah, Taj Yasin, saat menerima kunjungan dari Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kantornya, Senin (7/7/2025).
“Untuk sekolah swasta jenjang menengah, telah dialokasikan BOSDa berbasis akreditasi, ini untuk menjaga akses pendidikan bermutu bagi siswa dari keluarga tidak mampu,” kata Taj Yasin.
Dalam acara tersebut, Taj Yasin juga menyampaikan banyak hal mengenai kondisi pendidikan di wilayahnya, di antaranya tingginya persaingan masyarakat dalam memilih SMA negeri.
Dalam kunjungan tersebut, BAM DPR RI juga menggali informasi dan menjaring aspirasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, baik pada satuan pendidikan negeri maupun swasta.
Menurut Taj Yasin, implementasi putusan MK membutuhkan tahapan, skema transisi, dan kebijakan afirmatif yang konkret. Sebab, tantangan dalam penerapan putusan MK tersebut adalah dukungan anggaran dari pusat untuk membiayai sekolah swasta yang mayoritas bergantung pada iuran. Selain itu, juga butuh regulasi yang mengatur skema pembiayaan antara pusat dan daerah.
“Perlunya sinergi kebijakan melalui penyusunan roadmap bersama antara pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota, agar tidak terjadi duplikasi dan kesenjangan layanan,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Taj Yasin menyebutkan, sejumlah pemerintah kabupaten/kota juga telah berkomitmen tinggi terhadap pendidikan dasar di daerahnya. Antara lain di Kota Semarang, yang mengalokasikan anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp1,318 triliun pada 2025, atau setara dengan 21,07 persen dari APBD Kota Semarang Rp6,253 triliun.
“Alokasi untuk SD swasta di Kota Semarang senilai Rp11,908 miliar, dan SMP swasta sebesar Rp11,76 miliar,” terang Gus Yasin, sapaan wagub.
Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan mengatakan, kunjungan kerjanya kali itu dalam rangka menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, ia menyerap aspirasi terkait putusan MK, yang memperkokoh keberpihakan terhadap pendidikan dasar gratis.

Pihaknya menyampaikan apresiasi terhadap Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/ kota, yang telah memberikan komitmen dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar dan menengah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gus Ipul Ungkap Ada 571.410 Rekening Bansos Digunakan untuk Judi Online

Penulis
Syifa
-
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan temuan awal yang mengejutkan terkait penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) oleh sebagian penerima. Sebanyak 571.410 rekening penerima bansos terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online pada 2024.
Temuan ini berasal dari hasil pemadanan data antara Kementerian Sosial dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari total 28,4 juta NIK penerima bansos dan 9,7 juta NIK pemain judi online, ditemukan lebih dari setengah juta NIK yang identik. Ini berarti sekitar 2 persen penerima bansos juga terdaftar sebagai pemain judi online.
“Jadi dari penelusuran itu, kita memerlukan koordinasi dengan PPATK supaya tahu dana yang kita salurkan benar-benar dimanfaatkan atau tidak. Presiden mengizinkan kita untuk koordinasi dengan PPATK,” ujar Gus Ipul pada wartawan usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (7/7/2025).
PPATK mencatat sekitar 7,5 juta transaksi terkait judi online dari kelompok ini, dengan total nilai mencapai Rp957 miliar. Gus Ipul menekankan bahwa data tersebut masih bersifat sementara dan baru berasal dari satu bank.
“Itu hasil sementara yang kita terima dari PPATK, nanti kita analisis dan evaluasi dahulu, kalau sudah semua kita terima datanya akan kita asesmen,” tegas Gus Ipul.
Sebelumnya, dalam penyaluran bansos triwulan II tahun ini, Kemensos menemukan sekitar 300 ribu kasus gagal salur dari sekitar 3 juta penerima. Masalah yang muncul antara lain ketidaksesuaian nama dan NIK, serta lamanya seseorang menjadi penerima bantuan hingga lebih dari satu dekade.
Menanggapi temuan ini, Kemensos melakukan evaluasi mendalam terhadap profil penerima bansos. Mulai 2025, penyaluran bantuan sosial telah mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah untuk memastikan bansos benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Eri Cahyadi Resmikan Satgas Kampung Pancasila di Surabaya

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pancasila di tingkat kota hingga kewilayahan. Pembentukan ini tertuang dalam Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/ 142/436.1.2/2025 tentang Satuan Gugus Tugas (Satgas) Kampung Pancasila yang ditetapkan pada 2 Juli 2025.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan bahwa Satgas ini dibentuk sebagai langkah lanjutan dari program Kampung Madani yang telah diimplementasikan di seluruh Rukun Warga (RW). Program Kampung Madani sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan wilayah berbasis RW.

“Untuk menyempurnakan Kampung Madani, maka diperlukan kampung berbasis RW yang mampu memenuhi aspek kebutuhan dasarnya sendiri, seperti kesehatan, pendidikan, kebencanaan, sosial dan ekonomi, lingkungan dan persampahan hingga keamanan dan ketertiban,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Senin (7/7/2025).

Karena itu, Wali Kota Eri menegaskan bahwa kehadiran Satgas Kampung Pancasila menjadi salah satu upaya percepatan terwujudnya kampung berbasis RW yang kuat dan mandiri.

“Gerakan ini melibatkan seluruh elemen masyarakat. Mulai dari RW, RT, Kader Surabaya Hebat (KSH), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Bunda PAUD, komunitas, hingga perguruan tinggi,” ujarnya.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu menegaskan bahwa tujuan utama pembentukan Kampung Pancasila adalah mewujudkan lingkungan RW yang saling menolong, bergotong royong dan menjaga harmoni sosial.

“Satgas Kampung Pancasila RW sebagai ujung tombak agen perwujudan Kampung Pancasila yang aman, sehat, madani, ramah anak dan perempuan, serta tangguh bencana,” tuturnya.

Di tingkat kota, susunan Satgas Kampung Pancasila diketuai oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya, dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai Dewan Pengarah. Sementara, Kepala Perangkat Daerah (PD) terkait di lingkup Pemkot Surabaya ditunjuk sebagai koordinator masing-masing bidang.

Satuan Gugus Tugas di tingkat kota terbagi ke dalam empat bidang Satgas. Keempat bidang itu adalah Satgas Lingkungan, Satgas Kemasyarakatan, Satgas Ekonomi, dan Satgas Sosial Budaya.

Selanjutnya di tingkat wilayah, Satgas Kampung Pancasila dibentuk berdasarkan keputusan Camat, dan diketuai oleh masing-masing Ketua RW. Mereka dibantu oleh koordinator dan anggota kelompok Kerja dari elemen masyarakat setempat.

Struktur di tingkat wilayah terdiri atas Dewan Pengarah yang meliputi Camat, Danramil, dan Kapolsek. Sedangkan Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Ketua LPMK, berperan sebagai Pembina. Sementara Ketua RW bertindak sebagai Ketua Satgas Kampung Pancasila.

Satgas di tingkat kewilayahan ini terbagi dalam empat bidang kelompok kerja (Pokja). Keempat bidang itu meliputi Pokja Lingkungan, Pokja Kemasyarakatan, Pokja Ekonomi dan Pokja Sosial Budaya.

Wali Kota Eri memaparkan bahwa Pokja Lingkungan memiliki tugas antara lain mendukung pengurangan sampah melalui pemilahan mandiri, kerja bakti hingga penyediaan bank sampah. Pun demikian, Pokja ini juga mendukung program urban farming, pemberantasan sarang nyamuk (PSN), serta sosialisasi pencegahan buang air besar sembarangan (BABS).

“Kemudian Pokja Kemasyarakatan bertugas menyelenggarakan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), sosialisasi mitigasi bencana, pencegahan penyalahgunaan narkoba (P4GN), serta mengatur pembatasan jam malam bagi anak di bawah 18 tahun,” jelasnya.

Di samping itu, Pokja Kemasyarakatan juga bertugas mengedukasi warga soal administrasi kependudukan, memantau kondisi penerangan jalan umum (PJU), hingga mendorong kesadaran warga membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di tingkat RT dan RW.

Selanjutnya adalah Pokja Ekonomi. Pokja ini berfokus pada pendataan pelaku UMKM dan warga usia produktif yang belum bekerja. Mereka juga mendorong pelatihan kewirausahaan, ketahanan pangan melalui sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta mengkoordinasikan bantuan warga terhadap keluarga miskin.

Sementara itu, Pokja Sosial Budaya, memiliki tugas mendukung kesehatan balita dan ibu hamil berisiko tinggi, mendeteksi kasus TBC dan kampanye bebas rokok. Pada sisi lain, Pokja ini juga fokus mendukung program PUSPAGA, Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), Kampung Keluarga Berkualitas hingga Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KASRPA).

“Kelompok ini juga berperan penting dalam menangani kasus anak putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dan anak, masalah keluarga, serta mencegah perkawinan anak. Termasuk pula menangani warga yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial dan rumah tidak layak huni,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dedi Mulyadi Tegaskan RS Welas Asih Dibiayai APBD Jabar, Bukan Dana Umat

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa RS Welas Asih, yang sebelumnya bernama RS Al Ihsan, merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar.

Penegasan tersebut disampaikan KDM – sapaan akrab Dedi Mulyadi untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat mengenai sumber pembiayaan rumah sakit tersebut.

“Ada netizen yang menyebut rumah sakit ini dibiayai oleh umat, bukan dari APBD. Pernyataan itu saya luruskan,” ujarnya.

KDM menyebutkan, RS Al Ihsan mengalami peralihan kepemilikan ke Pemdaprov Jabar sejak 2004, menyusul kasus korupsi yang melibatkan pimpinan Yayasan Al Ihsan sebagai pendiri rumah sakit tersebut.

Pengadilan telah menetapkan bahwa telah terjadi kerugian negara akibat korupsi dana bantuan dari Pemdaprov Jabar kepada yayasan, yang terjadi sejak 1993 hingga 2001

Adapun rincian dana bantuan yang dikorupsi meliputi anggaran rutin sebesar Rp1,5 miliar, anggaran pembangunan tahap pertama Rp2,6 miliar, pembangunan tahap kedua Rp1,7 miliar, serta anggaran lainnya sebesar Rp6 miliar. Total kerugian negara mencapai Rp11,9 miliar.

“Apa sebab korupsi? Anggaran diperoleh dengan tidak sah, melalui berbagai mekanisme bantuan terus menerus yang tidak sesuai prosedur,” katanya.

Gugatan hukum terhadap kasus ini berujung pada putusan Mahkamah Agung Nomor 372/Pid/2003, yang menyatakan bahwa seluruh bangunan dan aset RS Al Ihsan dirampas untuk negara, dalam hal ini Pemdaprov Jabar.

Putusan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat pada 10 Maret 2005, yang menetapkan RS Al Ihsan sebagai aset resmi Pemdaprov Jabar.

RS Al Ihsan pertama kali didirikan oleh Yayasan Al Ihsan pada 15 Januari 1993. Peletakan batu pertama dilakukan pada 11 Maret 1993, dan pelayanan kesehatan mulai beroperasi pada 12 November 1995.

Sejak status kepemilikannya beralih ke pemerintah provinsi, rumah sakit ini terus mengalami pengembangan. Pada 19 November 2008, statusnya berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Ihsan, dan pada 10 Juli 2009 resmi ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kini, rumah sakit tersebut resmi berganti nama menjadi RS Welas Asih dan tetap menjadi bagian dari pelayanan kesehatan publik milik Pemdaprov Jabar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadir Di Lokasi Banjir, Gubernur NTB Miq Iqbal, Beri Respon Cepat Penanganan

Penulis
Syifa
-

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, langsung terjun ke lokasi banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Mataram (6/7). Banjir yang disebut warga sebagai yang terbesar ini mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, dengan seluruh elemen pemerintahan dan tim SAR bergerak cepat membantu penanganan.

Gubernur Iqbal menyatakan bahwa penanganan banjir ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Wali Kota Mataram.

“Walikota tidak bisa sendiri, kita dampingi, semua turun, Polairud Polda turun, Polres turun, Danrem turun, Basarnas turun, Pemprov turun, semua turun,” tegas Dr. Iqbal, menunjukkan sinergi antarlembaga dalam menghadapi bencana ini.

Prioritas utama saat ini adalah penyaluran bantuan darurat.

“Sekarang yang penting, bantuan yang diperlukan adalah bantuan emergensinya. Mulai dari makan, selimut, obat-obatan, itu dulu kita dropping,” jelasnya. Namun, evakuasi dan distribusi bantuan menghadapi tantangan signifikan, terutama di daerah Kekalik.

“Tapi kan arusnya, terutama di daerah Kekalik ini arusnya luar biasa besar sehingga gerakan perahu dan gerakan tim rescue juga agak lambat. Tapi berusaha ini kan,” tambahnya, mengakui kesulitan di lapangan namun tetap optimis.

Untuk warga yang membutuhkan evakuasi, Pemerintah Provinsi NTB telah menyiapkan Asrama Haji sebagai lokasi pengungsian.

“Kita tawarkan mereka yang butuh pengungsian, kita sudah siapkan di asrama haji. KaKanwil Depag sudah menyiapkan di sana tempat untuk evakuasi,” kata Gubernur. Fasilitas pendukung juga telah disiapkan di sana, termasuk dapur umum oleh Basarnas dan tim kesehatan dari Dinas Kesehatan. Tim Tagana juga berperan aktif, dengan perahu-perahu kecil mereka yang mampu menjangkau gang-gang sempit untuk mengevakuasi warga.

Berdasarkan keterangan warga, banjir kali ini merupakan yang paling parah yang pernah terjadi.

“Kalau menurut keterangan warga ini adalah banjir yang paling besar,” ujar Dr. Iqbal.

Ia menegaskan bahwa fakta ini akan menjadi bahan evaluasi bersama untuk penanganan bencana di masa mendatang.

“Jadi ini fakta yang harus kita terima dan nanti ini jadi bahan review bersama-sama.”

Pemerintah Provinsi NTB bersama seluruh unsur terkait terus berupaya maksimal untuk mengevakuasi warga terdampak, menyalurkan bantuan, dan memastikan kebutuhan dasar para korban terpenuhi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Garut Tegaskan Komitmen dan Akuntabilitas ASN melalui Sistem Absensi Digital

Penulis
Syifa
-

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, menyampaikan penegasan mengenai komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokoknya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut.

Penegasan ini disampaikan dalam Apel Gabungan di Lapangan Setda Kabupaten Garut, Senin (7/7/2025).

Dalam arahannya, Syakur menjelaskan, meskipun sulit untuk memantau keberadaan setiap individu secara langsung, kehadiran fisik di kantor menjadi indikator utama.

“Bapak/ibu semua tahu bahwa kita memakai aplikasi, masuk jam berapa dan keluar jam berapa dan semua ada di genggaman saya,” katanya.

Ia menegaskan, pentingnya peningkatan kinerja bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) agar dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.

Di akhir pesannya, Syakur mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan peringatan bagi semua pihak untuk senantiasa bertanggung jawab.

“Tunjukkan bahwa kita adalah orang hebat dengan memajukan masyarakatnya,” ucapnya.

Syakur mendorong seluruh ASN untuk memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan Kabupaten Garut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...965966967...4,919Halaman 966 dari 4,919