Beranda blog Halaman 967

Gubernur HD Dengarkan Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Banggar Terhadap Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel 2024

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menghadiri Rapat Paripurna ke XV (15) dengan Agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan penelitian Banggar terhadap Rapenda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel Tahun 2024, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel. Senin (7/7/2025)

Dalam Sambutan awal disebutkan Anggota DPRD Provinsi Sumsel Nadia Basjir menyampaikan harapan semoga pada pembahasan anggaran tahun 2026 yang akan datang untuk berkoordinasi lebih teliti dan mencermati setiap program dan kegiatan anggaran yang diajukan oleh organisasi perangkat daerah agar anggaran tersebut seimbang demi mewujudkan visi dan misi gubernur untuk meningkatkan pembantuan ekonomi masyarakat.

Dalam sambutannya H. Herman Deru mengapresiasi berbagai wujud kesamaan pandangan tekad yang sama dalam mewujudkan pembangunan Sumatera Selatan yang maju untuk Semua.

“Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada anggota dewan baik yang tergabung dalam Banggar, Bandara Musyawarah, fraksi atau komisi DPRD yang memberikan pikiran pikiran positif,tanggapan, saran dan kritik yang positif dan konstruktif melalui rapat pembahasan terhadap Raperda tentang pertanggung jawaban tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Sumsel tahun anggaran 2024 dapat berjalan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan “.
Ucap H. Herman Deru

Hasil pembahasan dan penelitian dalam rapat paripurna ini akan menjadi catatan tersendiri dan bahan evaluasi bagi kami di Pemerintah Sumsel untuk lebih Kredibel dalam merencanakan penggunaan anggaran nantinya.

Turut Hadir Sekda Provinsi Sumsel Edward Candra, Ketua DPRD Andie Dinialdi S.E.,M.M. dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel dan Para Kepala OPD Provinsi Sumsel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Cimahi Fokus Kembangkan Posyandu Responsif Lewat Pendampingan OPD

Penulis
Syifa
-
Posyandu Cempaka RW 06 Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi, kembali menegaskan reputasinya di level nasional. Setelah lolos verifikasi administrasi dalam Lomba Posyandu tingkat nasional tahun 2025, posyandu binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi itu kini digembleng melalui program pembinaan intensif selama tiga hari, 5 s.d 7 Juli 2025. Agenda yang melibatkan seluruh perangkat daerah hingga instansi vertikal tersebut bertujuan memastikan kesiapan lapangan sebelum tim juri pusat turun melakukan verifikasi lapangan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cimahi, Budi Raharja, menegaskan bahwa pola lomba posyandu kini berfokus pada pemenuhan Enam Standar Pelayanan Minimal (6 SPM). “SPM sejatinya merupakan kewajiban pemerintah kota, tetapi kami delegasikan ke posyandu karena mereka ialah ujung tombak layanan terpadu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya saat membuka pelatihan Kader Posyandu 6 SPM di Posyandu Cempaka, Jumat (05/07).
Ia menambahkan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) wajib turun langsung memberi pendampingan tematik, mulai dari kesehatan ibu–anak, gizi seimbang, imunisasi dasar, air bersih, sanitasi, pendidikan usia dini, hingga perlindungan sosial. “Dengan penguatan enam sektor itu, kita sedang membangun posyandu yang lebih responsif sekaligus menegakkan hak dasar warga,” katanya.
Capaian Posyandu Cempaka terbilang konsisten. Pada 2023, Posyandu Cempaka meraih Juara Favorit I tingkat Provinsi Jawa Barat. Kini, Posyandu Cempaka ditunjuk langsung oleh Provinsi Jawa Barat untuk mewakili ke tingkat nasional.
Namun demikian, Budi mengingatkan, kegiatan ini jangan sampai hanya dimaknai sebatas seremonial atau memenangkan perlombaan saja. Ia menegaskan, posyandu harus benar-benar mampu menjadi ujung tmbak dalam pelayanan kesehatan masyarakat terutama yang berkaitan dengan siklus hidup (bayi hingga lansia). Karenanya, Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program posyandu 6 SPM ini.

Budi pun berharap, kehadiran negara melalui posyandu dapat dirasakan lebih merata. “Semua lini harus bergerak agar Cimahi semakin mantap dan warganya makin hepi,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polisi Bagikan Makanan ke Ratusan Korban Terdampak Banjir di Jakarta

Penulis
Syifa
-

Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Metro Jaya ikut turun membantu warga yang terdampak banjir di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

Di sana, puluhan personel polisi membagikan makanan untuk ratusan warga yang berada di tempat pengungsian. Mereka berkoordinasi dengan camat dan lurah hingga RT/RW setempat.

Total ada 150 jiwa dari 40 kepala keluarga (KK) dari RW 05, 05, dan 07 Kecamatan Makasar, yang berada di GOR Kecamatan Makasar, ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary, Selasa (8/7/2025).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kabagops Ditpamobvit Polda Metro Jaya Kompol Imron Wahyudi. Total ada 30 personel yang ikut dalam kegiatan bakti sosial ini.

Kabid Humas menyampaikan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Kami hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya melaksanakan penegakan hukum, tetapi juga memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir,” ujar Kabid Humas.

Mudah-mudahan bantuan ini meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan semoga banjir bisa cepat surut dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Percepat Transformasi Transmigrasi, DPR Setujui Anggaran Tambahan Kementrans

Penulis
Syifa
-
DPR RI menyetujui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sejumlah Rp 1,7 triliun untuk Kementerian Transmigrasi guna mempercepat agenda transformasi transmigrasi nasional, sehingga saat ini Pagu Total APBN tahun 2025 adalah sebesar Rp 1,89 Triliun. Persetujuan ini diberikan dalam Rapat Kerja Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dengan Komisi V, di Gedung DPR RI, Senin (7/07/2025).
Menteri Iftitah menegaskan bahwa tambahan anggaran ini akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi di kawasan transmigrasi yang masuk dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari Transformasi Transmigrasi. “Dengan tambahan anggaran ini, kami menargetkan kawasan transmigrasi bisa menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan mandiri, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional,” katanya saat melakukan Raker dengan Komisi V DPR RI.
Tambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan dalam Rencana Kerja Pemerintah yang difokuskan pada penguatan SDM dan pengembangan kawasan transmigrasi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pada tanggal 18 Februari 2025, kami menerima persetujuan tambahan anggaran dari Presiden RI sebesar Rp 2,5 Triliun, maka untuk keamanan anggaran, dan memperhatikan amanat Bapak Presiden terkait efisiensi dan cegah kebocoran anggaran, atas koordinasi yang efektif dengan Kemenkeu, kami kembalikan dana yang sudah disetujui Bapak Presiden, kepada negara, sebesar Rp 777 Milyar. Sehingga total Pagu Anggaran Kementerian Transmigrasi pada tahun 2025 menjadi Rp1,89 triliun,” ujar Menteri Iftitah lebih lanjut.
Dana tersebut digunakan untuk menjalankan 5 program unggulan transmigrasi, yakni Trans Tuntas – Legalitas tanah transmigrasi; Trans Lokal – Pembangunan rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas umum; Trans Patriot – Pendampingan dan beasiswa bagi SDM transmigrasi; Trans Karya Nusa – Pengembangan ekonomi lokal dan industri kecil; dan Trans Gotong Royong – Kolaborasi lintas sektor untuk kawasan ekonomi transmigrasi.
Pimpinan Komisi V DPR RI, Ridwan Bae menyampaikan komitmen DPR dalam mendukung penuh program-program strategis KemenTrans, terutama yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.
“Komisi V mendukung upaya Kementerian Transmigrasi untuk peningkatan anggaran demi percepatan sertifikasi lahan, pengembangan infrastrukur, dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi,” imbuh Ridwan.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Lokot Nasution mengatakan anggaran tambahan yang diterima Kementerian Transmigrasi menjadi bukti nyata pemerintah serius dengan Program Transmigrasi. “Ini membuktikan negara menjawab serius masalah transmigrasi, mengenai serapan anggaran yang sudah dilaksanakan sebesar 50 persen adalah pencapaian luar biasa,” ujarnya
Dalam rapat kerja, Komisi V mengapresiasi arah kebijakan Kementerian Transmigrasi yang memprioritaskan pemanfaatan sumber daya lokal dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi dan dunia usaha. Transformasi transmigrasi kini tidak hanya soal perpindahan penduduk, tetapi menjadi strategi pembangunan wilayah terintegrasi.
Dalam pemaparannya, Menteri Iftitah menegaskan bahwa program transmigrasi saat ini sedang transformasi tidak hanya soal perpindahan penduduk, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. “Kementerian Transmigrasi mendapat opini audit dari BPK terkait pengelolaan pangan dan aset lahan yang perlu dibenahi. Kementerian telah menyusun langkah perbaikan, termasuk bekerja sama dengan Bulog dan Kementerian ATR/BPN,” imbuhnya.

Dengan persetujuan anggaran tambahan ini, Kementrans diharapkan dapat semakin memperkuat perannya dalam mendorong pemerataan pembangunan dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di luar Jawa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Papua, Data, dan AI Jadi Fokus Tambahan Anggaran Rp12,6 Triliun Kemkomdigi 2026

Penulis
Syifa
-

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (07/07/2025).

Tambahan ini diajukan untuk mempercepat pembangunan akses internet di wilayah Papua, menjamin keberlanjutan Pusat Data Nasional (PDN), dan mengakselerasi pengembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) sebagai bagian dari transformasi digital nasional.

Usulan tersebut merupakan penambahan dari pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp7,75 triliun, sehingga total kebutuhan anggaran Kemkomdigi mencapai Rp20,36 triliun.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa ketiga prioritas tersebut merupakan bagian integral dari upaya pemerintah membangun Indonesia yang inklusif secara digital dan tidak tertinggal dalam kompetisi global.

“Untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas, kami membutuhkan tambahan anggaran dari pagu indikatif Kemkomdigi Tahun Anggaran 2026,” ujar Meutya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (07/07/2025).

Anggaran tersebut akan dialokasikan dalam program pengembangan dan penguatan infrastruktur, ekosistem, dan ruang digital, termasuk pengamanan ruang digital, komunikasi publik dan media, serta program dukungan manajemen.

Program-program ini bertujuan untuk menciptakan konektivitas digital bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, serta ruang digital yang aman dan berdaulat, sesuai dengan visi Kementerian Komdigi yaitu “Transformasi digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia dalam rangka mewujudkan Asta Cita”.

Meutya mengatakan Kementerian Komdigi telah berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2024.

Meutya menambahkan Kemkomdigi akan terus berkomitmen mempertahankan predikat WTP dengan melaksanakan seluruh rekomendasi BPK dalam rangka peningkatan pengendalian intern atas pelaksanaan belanja secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk Kementerian Komdigi di bawah pimpinan kami dan juga Pak Wamen untuk terus maju,” ujarnya.

Selain itu, Kementerian Komdigi juga menjadi penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian/lembaga terbesar pada kuartal I 2025 yaitu sebesar Rp8,66 triliun per 4 Juli 2025.

Rapat kerja ini turut dihadiri Wamenkomdigi Nezar Patria, Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo, dan para pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Komdigi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkes RI dan Sasakawa Health Foundation Perkuat Komitmen Eliminasi Kusta

Penulis
Syifa
-
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Sasakawa Health Foundation menyelenggarakan pertemuan internasional di Bali untuk memperkuat komitmen percepatan eliminasi kusta (leprosy) di Indonesia. Pertemuan dihadiri Menteri Kesehatan Budi G Sadikin, WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination Yohei Sasakawa, perwakilan organisasi internasional, lembaga non-pemerintah, peneliti, jajaran pemerintah daerah serta Penyintas Kusta (OYPMK).
Menkes Budi menyampaikan bahwa kusta sempat tidak menjadi prioritas utama dibandingkan penyakit menular lain seperti tuberkulosis, HIV, dan malaria. Namun demikian, pertemuan dengan Sasakawa pada World Health Assembly tahun 2023 menginspirasi komitmen baru pemerintah Indonesia dalam menghapus penyakit yang seharusnya sudah tidak ada lagi.
“Saya menyadari bahwa kusta bukan sekadar persoalan angka kasus. Kusta adalah penyakit yang membawa stigma dan diskriminasi. Karena itu, kita perlu langkah luar biasa agar Indonesia segera mencapai 0 kusta, 0 disabilitas, dan 0 stigma,” ujar Budi Gunadi Sadikin.
Dalam kesempatan ini, Yohei Sasakawa memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Indonesia atas kepemimpinan yang kuat dalam upaya eliminasi kusta.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Menkes Budi atas komitmen yang luar biasa. Indonesia adalah negara besar dengan tantangan geografis yang kompleks. Namun saya percaya, dengan kerja sama semua pihak, mimpi menuju Indonesia bebas kusta bukanlah sesuatu yang mustahil. Saya sudah berusia 86 tahun, tetapi saya berharap dapat menyaksikan hari ketika Indonesia berhasil menghapus kusta sepenuhnya,” ungkap Sasakawa.
Pada pertemuan ini, Kementerian Kesehatan menyampaikan lima langkah strategis percepatan eliminasi kusta, yaitu:
* Perluasan wilayah akselerasi target eliminasi kusta dari 42 menjadi 111 kabupaten/kota pada 2030.
* Pelaksanaan skrining masif yang dimulai Juli 2025 di lima kabupaten prioritas: Tangerang, Kab. Bekasi, Kab. Brebes, Kota Jayapura, dan Kab Sampang.
* Penerapan skrining bagi populasi dengan risiko tinggi sindrom hipersensitivitas Dapsone, khususnya di Papua, Maluku, dan Sulawesi.
* Penguatan ketersediaan pengobatan MDT.
* Partisipasi aktif dalam riset dan uji klinis vaksin kusta internasional.
Yohei Sasakawa juga mendorong semua pemangku kepentingan, yakni pemerintah, organisasi internasional, akademisi, pemimpin agama, hingga komunitas untuk bersatu menghadapi tantangan kusta dan diskriminasi yang ditimbulkannya.

“Saya telah mengunjungi 125 negara untuk mendorong penghapusan kusta. Saya yakin Indonesia memiliki kapasitas, semangat, dan kemauan politik yang kuat untuk menjadi teladan global dalam eliminasi kusta,” tegas Yohei Sasakawa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pimpin Apel Siaga Banjir, Gubernur Pramono Siapkan Langkah Cepat dan Tepat

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memimpin apel siaga antisipasi banjir di Jalan Binawarga, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Selasa (8/7) pagi. Dalam kesempatan itu, Gubernur Pramono memberikan arahan sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas dedikasi mereka menangani persoalan banjir di Ibu Kota.

“Pagi ini saya meminta jajaran untuk mengadakan apel siaga guna mengantisipasi banjir seperti yang terjadi dua hari lalu,” ujar Gubernur Pramono.

Ia menegaskan, penanganan banjir di Jakarta harus dilakukan secara cepat dan tepat, dengan perencanaan matang serta antisipasi terhadap kemungkinan di luar prediksi.

“Saya minta wali kota dan dinas-dinas terkait siaga 24 jam dalam menangani banjir. Walaupun ada hujan dan banjir kiriman, dampaknya tidak boleh separah sebelumnya. Kemarin malam, air banjir bisa langsung diflushing ke laut karena permukaan laut sedang surut,” jelasnya.

Gubernur Pramono menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi agar langkah antisipatif berjalan efektif, dengan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
“Kita harus punya rencana antisipatif agar dampak banjir tidak meluas dan tidak menimbulkan korban. Itu yang sedang kita siapkan,” tegasnya.

Dalam apel tersebut, Gubernur Pramono juga menyampaikan terima kasih kepada para petugas yang telah bekerja di lapangan, seperti personel Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Pasukan Pelangi yang terdiri dari Pasukan Oranye (Dinas Lingkungan Hidup), Pasukan Biru (Dinas Sumber Daya Air), Pasukan Kuning (Dinas Bina Marga), dan Pasukan Hijau (Dinas Pertamanan dan Hutan Kota).

“Saya mengapresiasi kerja keras Saudara semua yang menjadi garda terdepan dalam penanganan banjir. Saya tahu banyak yang menggigil karena bekerja seharian, terutama pasukan oranye, biru, dan hijau. Bekerjalah dengan hati,” pesannya.

Gubernur Pramono juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang terdampak banjir. Ia berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem drainase dan mengatasi berbagai sumbatan saluran agar daya tampung air di Jakarta semakin optimal.

“Saya mohon maaf kepada warga yang masih terdampak banjir kemarin. Kami akan bekerja keras dan menyiapkan langkah-langkah konkret untuk penanganan ke depannya,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Ratu Zakiyah Launching Program Ratu Tani Wujudkan Swasembada Pangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah (Bupati Zakiyah) Meluncurkan Program ‘Kolaborasi Terpadu Pertanian’ (Ratu Tani) Bahagia sebagai Gerakan Tanam dan Panen Bawang Merah di Desa Toyomerto, Kecamatan Kramatwatu pada Senin, 7 Juli 2025. Ratu Tani bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Serang.

“Kita semua tahu sektor pertanian adalah tulang punggung perekonomian masyarakat. Ketika petani kita sejahtera, maka kesejahteraan daerah juga akan meningkat. Rasa bangga kepada petani Kramatwatu yang mengembangkan sektor pertanian, khususnya komoditas bawang merah,” ungkap Bupati Ratu Zakiyah pada kegiatan tersebut.

Lebih dari itu, kata Bupati Ratu Zakiyah, bawang merah merupakan komoditas strategis yang sangat mempengaruhi inflasi daerah. Oleh karena itu, penguatan produksi lokal yang dilakukan di Kramatwatu bagian dari upaya menekan laju inflasi, sekaligus menjaga kestabilan harga di pasar.

”Saya berharap, dengan sinergi dan kerja keras kita bersama, potensi bawang merah di Kabupaten Serang dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat,”paparnya.

Lebih lanjut Bupati Ratu Zakiyah memaparkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Serang memiliki lahan sawah seluas 48.123 hektare. Khusus untuk tanaman pangan seluas 32.299,36 hektare yang terdiri dari kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 28.084,29 hektar, dan lahan cadangan seluas 4.215,07 hektar. ”Adapun lahan yang tidak termasuk dalam LP2B seluas 15.823,64 hektare,”ucapnya.

Dalam mendukung program swasembada pangan, sebut saja Bupati Ratu Zakiyah Kabupaten Serang memiliki berbagai komoditas unggulan seperti padi yang berada di wilayah Pantura, jagung di Kecamatan Jawilan, bawang merah yang ada di 6 kecamatan meliputi Padarincang, Cikeusal, Baros, Mancak, Kramatwatu, dan Kecamatan Tirtayasa dengan jumlah produksi pada tahun 2024 mencapai 619,04 ton.

”Potensi bawang merah terbesar yaitu di Kecamatan Kramatwatu dengan produksi pada tahun 2024 sebesar 591,13 ton atau 7 ton perhektare dengan harga Rp42.000 perkilogram,” terangnya.

Sekadar diketahui, Meluncurkan Program ‘Kolaborasi Terpadu Pertanian’ (Ratu Tani) Bahagia sebagai Gerakan Tanam dan Panen Bawang Merah yang dugelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), dalam rangka mendukung 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas.

Turut hadir Kepala Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten, Agus M Taucid, Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), Ida Nuraida, para Staf Ahli Bupati, para Asda, para Kepala OPD, pejabat BUMD, Unsur Forkopimda, Unsur Muspika Kecamatan dan para tamu undangan baik dari akademisi dan lainnya.

Usai Launching dengan jarak sekitar 500 meter Bupati Serang beserta jajaran dan unsur Forkopimda berjalan kaki untuk melakukan Gerakan Tanam dan Panen Bawang Merah.

Kepala DKPP Kabupaten Serang Suhardjo mengatakan, bahwa Program ‘Kolaborasi Terpadu Pertanian’ (Ratu Tani) dalam artian kolaborasi antara kita Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Pemerintah Pusat melalui Kementerian. Kolaborasi ini juga bersama dengan pihak perbankan. Tujuan kita sama-sama untuk membangun ketahanan pangan kita, untuk hari ini khusus untuk bawang merah,”ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Setujui Usulan Anggaran Tambahan Kemenag untuk Tunjangan Profesi Guru

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Komisi VIII DPR RI menyetujui hasil rekonstruksi dan relaksasi efisiensi anggaran Kemenag tahun anggaran 2025, termasuk tambahan belanja pegawai yang diajukan pemerintah. Kesepakatan ini tercapai dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Komisi VIII DPR RI menyetujui hasil rekonstruksi efisiensi anggaran Kemenag tahun 2025 pasca relaksasi sebesar Rp2,38 triliun yang digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah dan relaksasi efisiensi pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar, Senin (7/7/2025).

Dengan adanya persetujuan hasil rekonstruksi tersebut, pagu anggaran Kemenag tahun 2025 berubah dari semula Rp66,23 triliun menjadi Rp69,32 triliun.

Komisi VIII juga memberikan persetujuan atas usulan relaksasi efisiensi tahap II dan III yang diajukan Menteri Agama. “Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan relaksasi efisiensi anggaran Kementerian Agama RI tahun 2025 tahap II dan III dengan total sebesar Rp8,74 triliun,” ujar Ansory.

Selain itu, Komisi VIII juga menyetujui usulan tambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp8,43 triliun untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji ASN baru dan tunjangan profesi guru. Menurut Wakil Ketua Komisi VIII Ansory, langkah ini penting untuk menjaga stabilitas layanan publik dan keberlangsungan program-program pendidikan keagamaan.

“Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran belanja pegawai tahun 2025 sebesar Rp11,1 triliun,” kata Ansory.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa dinamika efisiensi anggaran 2025 terjadi akibat kebijakan nasional yang berlaku merata di seluruh kementerian dan lembaga. Dikatakannnya, Kemenag tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik meski mengalami penyesuaian anggaran yang signifikan.

“Hal ini terjadi bukan hanya karena adanya dinamika akibat perubahan struktur kelembagaan di berbagai kementerian dan lembaga, tetapi juga karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku untuk seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Kemenag,” ujar Nasaruddin .

Menag menyampaikan bahwa meski mengalami efisiensi, sejumlah program prioritas tetap dijalankan dengan penyesuaian. Program seperti pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara, bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP), hingga penyelenggaraan ibadah haji tetap dipertahankan.

“Beberapa prioritas tematik nasional juga coba tetap dipertahankan namun diiringi dengan penyesuaian volume seperti bantuan satuan pendidikan, kitab suci, rumah ibadah, organisasi keagamaan dan lainnya,” jelasnya.

Menurut Menag, relaksasi efisiensi yang diajukan tidak bisa dipandang sekadar sebagai penambahan anggaran, melainkan sebagai bentuk koreksi atas mekanisme fiskal agar tetap responsif terhadap realitas pelayanan langsung masyarakat.

“Relaksasi atas efisiensi ini harus dipandang bukan sebagai permintaan tambahan anggaran, melainkan sebagai bentuk penyesuaian kebijakan fiskal agar tetap responsif terhadap karakteristik dan kebutuhan pelayanan di bidang pendidikan,” ucapnya.

Menag juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Komisi VIII DPR RI, khususnya atas persetujuan dana pinjaman luar negeri dan hibah dalam negeri. Dana ini akan sangat membantu keberlanjutan proyek pendidikan tinggi dan pelayanan keagamaan di daerah.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat, atas dukungan yang telah diberikan, sehingga Kementerian Agama mendapatkan persetujuan tambahan anggaran,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Ossy Dorong Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM dengan Pelibatan Multipihak

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan, menegaskan komitmennya untuk memperkuat penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), melalui pelibatan berbagai pihak terkait secara inklusif. Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan bersama jajaran Komisi Nasional (Komnas) HAM di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (07/07/2025).

“Permasalahan pertanahan tidak bisa hanya ditangani Kementerian ATR/BPN sendiri, tetapi memerlukan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum. Karena itu, kami sangat terbuka dan menyambut baik inisiatif Komnas HAM untuk bersama-sama menyusun peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis HAM,” ujar Wamen Ossy.

Wamen Ossy menekankan pentingnya sinergi lintas sektor mengingat banyak konflik agraria berkaitan erat dengan penetapan kawasan hutan, tata ruang, perlindungan lingkungan, hingga proses penegakan hukum. Untuk itu diperlukan roadmap penyelesaian masalah yang melibatkan para pemangku kepentingan.

“Spirit kami adalah bagaimana roadmap ini nantinya tidak hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan melalui aksi nyata yang melibatkan semua pihak sehingga penyelesaian konflik agraria bisa lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” lanjut Wamen Ossy.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, menyampaikan bahwa Komnas HAM memandang penanganan konflik agraria harus selalu menempatkan hak asasi manusia sebagai landasan utama. Mengingat, dampaknya langsung pada sumber penghidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“Konflik agraria ini bukan sekadar urusan administrasi tanah, tetapi berkaitan dengan bagaimana masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas sumber hidup mereka. Karena itu, Komnas HAM berkomitmen mendorong penyelesaian secara komprehensif berbasis HAM, dengan koordinasi lintas lembaga sebagai kunci,” kata Anies Hidayah.

Komnas HAM berharap, sinergi kelembagaan yang dilakukan mampu memperkuat langkah penyelesaian sengketa pertanahan yang kerap berlarut-larut di berbagai wilayah Indonesia. Melalui peta jalan yang sedang disusun, diharapkan muncul kesepahaman dan pembagian peran antar pihak terkait.

Mendampingi Wamen Ossy, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, sejumlah jajaran dari Komnas HAM.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...966967968...4,919Halaman 967 dari 4,919