Beranda blog Halaman 970

Tingkatkan Daya Tampung Air, Gubernur Pramono Tinjau Pengerukan Kali Irigasi Bekasi Tengah

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau pengerukan Kali Irigasi Bekasi Tengah di Kelurahan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, pada Senin (7/7). Pengerukan dilakukan pada aliran sungai sepanjang 5.300 meter untuk meningkatkan daya tampung air agar tidak meluap saat curah hujan tinggi.

“Sebenarnya, irigasi ini dulu dibangun oleh pemerintah pusat. Fungsinya untuk mengatasi banjir sekaligus pengairan. Namun, dalam perjalanannya, irigasi ini dirawat oleh Pemprov DKI karena kami tahu jika tidak dirawat, justru akan menjadi salah satu sumber banjir di Jakarta,” ujar Gubernur Pramono, yang didampingi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta, Afan Adriansyah; Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin; serta Wali Kota Jakarta Timur, M. Anwar.

Gubernur Pramono menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus menyisir daerah rawan banjir untuk dilakukan langkah preventif, salah satunya melalui pengerukan aliran sungai di berbagai titik di Jakarta.

Terkait banjir yang terjadi sejak Minggu (6/7) malam, Gubernur Pramono menyebut jajaran Dinas SDA dan para wali kota di lima wilayah telah berkoordinasi untuk memantau dan melakukan langkah cepat dalam menangani genangan.

“Kami meminta Dinas SDA untuk siaga. Pengalaman sejak semalam menunjukkan bahwa kinerja kita sudah baik. Khususnya dalam menjaga kawasan strategis agar tidak terdampak. Sekitar pukul 12 malam, semua genangan sudah tertangani dengan baik, dan pagi ini semuanya berjalan lancar,” jelasnya.

Gubernur Pramono menambahkan, banjir kali ini disebabkan oleh tingginya curah hujan, kiriman air dari wilayah hulu, serta rob yang menyebabkan luapan di Kali Ciliwung dan beberapa sungai lainnya.

“Saya ingin menyampaikan, ini pertama kalinya dalam kepemimpinan saya mengalami banjir yang terjadi secara bersamaan: banjir kiriman, banjir karena hujan lokal di Jakarta, dan banjir akibat rob. Banyak warga mungkin tidak tahu bahwa permukaan air laut baru turun pukul 20.20 tadi malam. Saat itulah kami mengoperasikan sekitar 600 unit pompa. Mudah-mudahan, apa yang dilakukan Dinas SDA dan para wali kota dapat membuahkan hasil yang baik dalam penanganan banjir,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Kali Irigasi Bekasi Tengah di Kecamatan Cakung melintasi tiga kelurahan, yaitu Ujung Menteng, Cakung Timur, dan Cakung Barat. Aliran ini berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC).

Pengerukan Kali Irigasi Bekasi Tengah segmen A (dari Kanal Banjir Timur hingga Gerbang Perumahan Metland Ujung Menteng) telah dilakukan pada 2 Februari hingga 19 Mei 2025, dengan volume pengerukan mencapai 5.573 m³. Sementara itu, segmen B (dari Gerbang Perumahan Metland hingga Jl. Tambun Rengas) telah dikeruk sebanyak 4.640 m³ lumpur. Adapun pengerukan Kali Inspeksi PAM di Kelurahan Cakung Barat (Jl. Raya Tipar menuju JORR E) menghasilkan 2.086 m³ lumpur.

Selain pengerukan, juga direncanakan perbaikan turap saluran penghubung irigasi di Jalan Inspeksi PAM, Kelurahan Cakung Barat, sepanjang 386 meter dengan tinggi turap dirancang mencapai tiga meter.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wujudkan Kota Siaga Bencana, Wali Kota Cimahi Lakukan Koordinasi dengan BNPB Pusat

Wali Kota Cimahi melakukan kunjungan resmi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta pada Selasa (1/7/2025). Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Cimahi bertemu langsung dengan Kepala BNPB Republik Indonesia guna membahas peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di wilayah Kota Cimahi.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota menyampaikan langsung permohonan dukungan armada mobil rescue dan tangki air untuk memperkuat kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap potensi bencana di wilayahnya.

“Alhamdulillah hari ini kita mengajukan mobil rescue dan tangki air. Mudah mudahan nanti di akhir tahun akan didukung oleh kepala BNPB.” pungkasnya.

Kunjungan ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kota Cimahi dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam bidang kebencanaan, terutama menghadapi potensi risiko seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

BNPB menyambut baik usulan tersebut dan akan mempertimbangkan kebutuhan strategis Kota Cimahi dalam penyusunan program bantuan logistik dan armada ke daerah Cimahi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pesan Wali Kota Cimahi untuk Para ASN yang Baru Dapat SK

Sebanyak 920 orang tenaga harian lepas (THL) atau tenaga honorer di Kota Cimahi, Jawa Barat akhirnya resmi menjadi (ASN) untuk Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) usai mendapatkan surat keputusan (SK).

Prosesi penyerahan SK itu berlangsung di Cimahi Techno Park (CTP), Jalan Raya Baros, Kota Cimahi pada Jumat (4/7/2025) bersamaan dengan pengangkatan kepala sekolah. Wali dan Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana-Adhitia Yudisthira menyaksikan langsung kebahagiaa ratusan ASN itu.

“920 orang yang hari ini secara resmi menjadi bagian dari ASN di Pemkot Cimahi,” kata Wali Kota Cimahi, Ngatiyana.

Dalam kesempatan itu, Ngatiyana mengingatkan kepada ASN P3K yang baru mendapatkan SK ini agar berkomitmen mengabdikan dirinya kepada masyarakat.

“Kepada P3K yang menerima SK, perlu diingat ini bukan akhir tapi awal dari komitmen untuk mengabdi kepada masyarakat bangsa dan negara,” kata Ngatiyana.

Dirinya juga mengatakan agar para ASN yang baru ini untuk selalu memedomani Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

“ASN adalah sebuah amanah dan kehormatan. Saya titip harapan besar laksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya, jangan kaliah hianati sebagai ASN, kalian adalah abdi negara,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

RSUD Kwaingga Naik Status, Pemerintah Percepat Pemerataan Layanan Kesehatan di Papua

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI resmi memulai pembangunan dan peningkatan status RSUD Kwaingga, Kabupaten Keerom, Papua menjadi rumah sakit tipe C. Peningkatan ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) sektor kesehatan. Peresmian ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, pada Jumat (4/7).

Langkah ini menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang antara lain menargetkan pembangunan 66 RSUD tipe C di daerah tertinggal. Dari jumlah tersebut, 22 rumah sakit berada di Papua, termasuk RSUD Kwaingga.

“Kenapa rumah sakit ini ditingkatkan, karena salah satu Quick Win melalui Kementerian Kesehatan adalah membangun RSUD tipe C di daerah tertinggal. Tujuannya agar 80 persen penyakit dapat ditangani di rumah sakit ini, tanpa perlu rujukan ke tempat yang jauh,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya.

Sebagai rumah sakit rujukan tipe C, RSUD Kwaingga akan dilengkapi berbagai fasilitas diagnostik dan layanan penunjang, seperti CT scan, X-ray, mamografi, laboratorium patologi anatomi, serta layanan hemodialisis dan kemoterapi.

“Saya tadi ketemu tiga pasien yang sebenarnya tidak perlu dirujuk ke Jayapura, tapi karena alatnya belum ada, mereka terpaksa dirujuk. Ini menyulitkan secara sosial dan ekonomi. Rumah sakit ini harus bisa menyelesaikan kasus-kasus seperti stroke, jantung, kanker, ginjal, hingga ibu dan anak tanpa perlu dirujuk,” tegas Menkes.

Menkes juga menekankan pentingnya tata kelola rumah sakit yang baik dan ketersediaan dokter spesialis, terutama dari daerah sendiri. Selain pembangunan infrastruktur, Kementerian Kesehatan akan memberikan beasiswa penuh bagi dokter umum lokal untuk menempuh pendidikan spesialis berbasis rumah sakit (hospital-based), agar mereka kembali dan mengabdi di tanah kelahiran.

“Tidak mungkin ada pemerataan kalau akses pendidikan dokter spesialis hanya dimiliki anak-anak kota besar. Kita akan buka akses seluas-luasnya, dan kita prioritaskan untuk dokter daerah. Termasuk dengan pemberian beasiswa penuh dari Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

“Saya titip, yang menjadi dokter spesialis di sini adalah putra-putri Papua sendiri. Mereka yang mengerti konteks budaya dan bersedia tinggal lama untuk melayani masyarakat,” tambahnya.

Selain pengobatan, Menkes juga mengingatkan pentingnya upaya pencegahan. Ia menyoroti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sedang digencarkan pemerintah sebagai strategi deteksi dini penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol.

“Pembangunan rumah sakit ini penting, tapi mencegah orang agar tidak sampai masuk rumah sakit jauh lebih penting. Tolong Dinas Kesehatan gencarkan skrining dan edukasi ke masyarakat,” tutup Menkes.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Suzana Wanggai, menyampaikan apresiasi atas peningkatan RSUD Kwaingga menjadi rumah sakit tipe C. Ia menyebut rumah sakit ini berada di wilayah strategis, tepat di perbatasan dengan Papua Nugini, dan berpotensi menjadi simbol diplomasi dan persahabatan antarnegara.

“Sebagaimana disampaikan Pak Bupati, Keerom ini adalah daerah yang langsung berbatasan dengan Papua Nugini. Bahkan Bapak Menteri bilang, Menteri Kesehatan Papua Nugini adalah sahabat baik beliau. Saya yakin dan percaya, dengan ditingkatkannya RSUD Kwaingga menjadi rumah sakit tipe C, ini akan menjadi berkah luar biasa bagi dua negara,” kata Suzana.

“Kita ini seperti dapur dan ruang tamu satu langkah saja. Masyarakat dari Papua Nugini pasti akan datang berbondong-bondong ke sini, dan tugas kita adalah melayani. Ini adalah jembatan persahabatan antara Indonesia dan Papua Nugini,” lanjutnya.

Atas nama Pemerintah Provinsi Papua, ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI dan Menteri Kesehatan atas dukungan berkelanjutan terhadap pembangunan infrastruktur kesehatan di Papua, termasuk selesainya pembangunan RS vertikal di Jayapura.

“Terima kasih juga atas telah terselesaikannya rumah sakit vertikal Jayapura, atau yang kita usulkan menjadi RSUP Jayapura. Semoga bisa segera diresmikan dan dimanfaatkan secepatnya oleh masyarakat,” ucapnya.

Ia juga menegaskan pentingnya keberpihakan pada SDM lokal. Menurutnya, pembangunan rumah sakit harus disertai dengan penguatan sumber daya manusia, terutama anak-anak asli Papua.

“Kami titip anak-anak Papua agar diberi beasiswa, disiapkan menjadi tenaga kesehatan, dokter, dan perawat untuk melayani selamanya di tanah Papua. Jangan sampai sudah jadi spesialis lalu minta mutasi karena ingin dekat dengan orang tuanya di luar Papua. Itu dosa besar menurut saya,” tegasnya.

Sekda juga mendorong agar perguruan tinggi kesehatan di Papua seperti Poltekkes dan fakultas kedokteran diberi perhatian serius agar bisa menjadi penyedia utama tenaga kesehatan di wilayah ini.

“Tolong Poltekkes dan kampus-kampus kedokteran di Papua diberi perhatian. Anak-anak Papua harus bisa masuk dan lulus dari sana, lalu diserap langsung ke rumah sakit-rumah sakit kita, termasuk rumah sakit megah yang sedang dibangun ini,” tutup Suzana.

RSUD Kwaingga merupakan rumah sakit daerah yang melayani wilayah perbatasan Kabupaten Keerom. Dengan peningkatan status menjadi rumah sakit tipe C, fasilitas ini ditargetkan menjadi rumah sakit rujukan regional yang mampu menangani lima penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dasco Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Diplomasi Bebaskan WNI yang Ditahan di Myanmar

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad mendorong Pemerintah untuk segera melakukan langkah diplomatik guna membebaskan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) sekaligus selebgram bernama Arnold Putra yang saat ini ditahan oleh otoritas junta militer Myanmar.

“Kita mendorong Pemerintah untuk terus melakukan diplomasi. Untuk warga negara Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia,” tegas Dasco dalam konferensi pers usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Namun demikian, apabila jalur diplomasi menemui jalan buntu, Dasco menilai Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah alternatif berupa Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dasco menjelaskan bahwa OMSP merupakan bagian dari mandat Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang terbaru.

“Itu ada di Undang-Undang TNI. Apabila diplomasi gagal, kami akan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan opsi Operasi Militer Selain Perang. Operasi militer di luar perang, itu dijamin dalam perundangan TNI yang baru,” ujar Politisi Partai Gerindra tersebut.

Sebagaimana diketahui ramai diberitakan di berbagai media nasional dan media sosial, seorang selebgram Indonesia bernama Arnold Putra diduga telah ditahan oleh junta militer Myanmar karena dituduh mendukung gerakan oposisi bersenjata di negara tersebut.

Hadir dalam konferensi pers tersebut Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa, serta Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurizal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Herman Khaeron Soroti Keterbatasan Akses E-RDKK, Penyaluran Pupuk Subsidi Terancam Tidak Tepat Sasaran

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron menyoroti atas keterbatasan akses PT Pupuk Indonesia terhadap Rencana Data Kebutuhan Kelompok yang bersifat elektronik (E-RDKK), terkait pupuk yang dikelola oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Padahal, menurutnya, E-RDKK itu sangat diperlukan untuk penyaluran pupuk subsidi agar tepat sasaran.
“Akurasi data petani merupakan kunci keberhasilan penyaluran pupuk subsidi. Untuk memastikan Pupuk subsidi sampai ke petani yang berhak menerima, serta menghindari penyalahgunaan. Ironisnya ada sekat, seolah-olah dengan dalih kerahasiaan data, kemudian PT pupuk Indonesia tidak bisa begitu saja mengakses data tersebut melalui E-RDKK sampai hari ini,” jelas Hero, begitu Herman Khaeron akrab disapa, dalam pertemuan BAKN DPR RI dengan PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kaltim, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (2/7/2025).
Ditambahkannya, jika diberikan kemudahan akses terkait E-RDKK itu, maka PT Pupuk Indonesia dapat ‘menjemput bola’ dalam menyalurkan pupuk bersubsidi kepada yang memang berhak menerimanya, alias tidak terjadi salah sasaran.
Sebab, tegasnya, PT Pupuk Indonesia merupakan instansi yang mendapatkan penugasan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi di Indonesia, Sehingga pada akhirnya, ketepatan penyaluran subsidi ini dapat meningkatkan produksi pertanian.

“Kalau dikatakan (E-RDKK) rahasia, maka bisa dibuat data umum, tidak dicantumkan data personal secara detil nya. Baru kemudian dilakukan verifikasi faktual di lapangan oleh masing-masing. Jadi mudah saja,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Di Forum BRICS, Wamenkeu Thomas Soroti Tantangan Pembiayaan Iklim Global

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono hadir mewakili untuk Menteri Keuangan (Menkeu) dalam Agenda Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Anggota Kelompok Brasil, Rusia, India, China, South Africa (BRICS), pada Sabtu (5/7), di Rio de Janeiro, Brasil. Pertemuan ini dilakukan sehari sebelum dilangsungkannya Koferensi Tingkat Tinggi BRICS.

Pertemuan puncak di jalur keuangan BRICS ini membahas perekonomian global, khususnya dampak perang dagang dan respon kebijakan di masing-masing negara serta peran BRICS dalam mendorong multilateralisme. Para Menteri Keuangan ini secara khusus juga membahas isu-isu seputar Kementerian Keuangan antara lain pendanaan untuk perubahan iklim dan beberapa inisiatif mobilisasi pembiayaan di BRICS seperti pembentukan New Investment Platform, BRICS Multilateral Guarantee dan Infrastructure Information Hub.

Secara khusus, Wamenkeu Thomas menyerukan pentingnya pengembangan sektor keuangan negara-negara BRICS dengan penekanan khusus pada isu keuangan berkelanjutan. Pendanaan terhadap perubahan iklim kini sedang menghadapi tantangan akibat perubahan prioritas pada negara-negara maju, sehingga inisiatif Kelompok BRICS pada area ini menjadi sangat krusial.

Selanjutnya, para pemimpin negara-negara BRICS menggelar KTT Ke-17 pada Minggu (6/7), di Rio de Janeiro, dengan tema “Memperkuat Kerja Sama Selatan-Global untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan”. Deklarasi Rio menandai momen penting di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian global, serta menjadi simbol kebangkitan suara negara-negara berkembang.

Dalam isu perubahan iklim, BRICS menegaskan komitmen pada Perjanjian Paris, mendukung transisi energi yang adil, serta menuntut pembiayaan iklim yang memadai dan dapat diakses bagi negara berkembang. Disepakatinya Leaders’ Framework Declaration on Climate Finance menegaskan tanggung jawab negara maju dalam mendukung transisi hijau Global South.

Deklarasi juga memuat sikap tegas terkait berbagai konflik global. BRICS mendesak penghentian serangan terhadap Gaza, penarikan penuh pasukan Israel, dan mendukung kemerdekaan Palestina. Mereka mengecam serangan militer terhadap Iran dan menekankan pentingnya penyelesaian damai di Ukraina melalui dialog. Selain itu, BRICS menekankan perlunya solusi “African solutions to African problems” bagi konflik di Afrika.

Di bidang ekonomi, BRICS mendorong reformasi sistem keuangan global, termasuk IMF dan Bank Dunia, agar lebih inklusif dan mewakili realitas ekonomi baru. Diluncurkannya inisiatif seperti New Investment Platform dan BRICS Multilateral Guarantees menunjukkan upaya memperkuat kemandirian finansial Selatan-Global. Pendirian BRICS Grain Exchange juga menjadi simbol kedaulatan pangan dan ketahanan rantai pasok.

Isu teknologi dan tata kelola digital turut mendapat sorotan, dengan ditekennya BRICS Leaders’ Statement on Global AI Governance yang menekankan pembangunan teknologi yang inklusif, aman, dan berdaulat. BRICS juga menolak fragmentasi internet dan mendukung penguatan kerjasama keamanan siber.

Dengan deklarasi ini, BRICS menunjukkan diri sebagai kekuatan kolektif yang menawarkan “angin segar” bagi tatanan dunia. Komitmen pada solidaritas, inklusivitas, dan keadilan menjadi pesan utama yang ingin disampaikan ke panggung global — sebuah ajakan untuk membangun masa depan yang lebih setara, berkelanjutan, dan damai.

Sebagai Informasi, salah satu sorotan utama pada KTT BRICS tahun ini adalah diterimanya Republik Indonesia sebagai anggota penuh BRICS, bersama Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kuba, Nigeria, Malaysia, Thailand, Vietnam, Uganda, dan Uzbekistan sebagai mitra baru. Langkah ini menunjukkan tekad BRICS untuk memperluas pengaruh dan memperkuat solidaritas Global South, sekaligus menyeimbangkan dominasi negara-negara maju.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Herman Deru Tegaskan Retret Anak di Sumsel Bukan Beban, Tapi Pencetak Prestasi

Gubernur Sumsel DR.H. Herman Deru SH.MM. Menjadi Narasumber dalam program TV Nasional Metro TV News Line dengan tema “Retret Anak Bermasalah di Sumsel”. Rabu (2/7/2025)

Dalam program TV Nasional tersebut Gubernur HD menekankan pembentukan Karakter manusia itu merupakan salah satu program prioritas dalam rencana pembangunan yang ada di Sumatera Selatan semenjak periode pertama menjadi Gubernur Sumsel.

“Dalam perkembangan zaman saat ini ditemui beberapa kendala terhadap anak anak,sehingga dapat menggangu proses belajar mengajar dalam sekolah. sehingga penting bagi kita untuk menjalankan gerakan Pramuka,Pramuka dalam artian yang sebenarnya. Sehingga kami mengadakan kegiatan Laskar Pandu Satria guna membentuk anak anak yang dipilih sehingga tidak menyusahkan atau menjadi beban keluarga yang ada di Sumatera Selatan. dalam kegiatan ini kami bekerjasama dengan TNI,Dinas Pendidikan,Psikolog dan Tenaga pendidik lainya”, jelas HD.

HD menegaskan kegiatan yang dilakukan ini tidak mesti disamakan di tempat yang lain, namun setiap pemimpin memiliki tujuan yang sama yaitu mencetak generasi penerus yang berkarakter baik untuk keberlangsungan pembangunan bangsa.

“Parameter sukses atau tidak kegiatan ini akan memerlukan kontribusi penilaian dari orang tua juga tentunya bagaimana menilainya.Pihak sekolah,orang tua dan panitia akan menilai masing masing hasil dari kegiatan retret terhadap anak anak tersebut ” . Ucap Herman Deru

Dengan terselenggaranya kegiatan Retret ini diharapkan dapat membentuk karakter anak anak dan generasi penerus bangsa bukan sebagai beban negara tetapi sebagai pencetak generasi yang berprestasi dan berkarakter bagi bangsa dan negara.

Turut Hadir Kadiskominfo Rika Efianti, SE, MM, Kepala BPPD Iqbal Alisyahbana, Karo Humas Protokol Toni Kurniawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Lampung Aktifkan Kembali Dr. Agus Nompitu Sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi mengaktifkan kembali Dr. Agus Nompitu, S.E., M.Τ.Ρ. dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Senin (07/07/2025).

Pengaktifan tersebut ditandai dengan penyerahan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.10.2/3340/VI.04/2025 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.10.2/01/VI.04/2024 tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Penyerahan keputusan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Ruang Kerjanya. Langkah ini menyusul Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 9/Pid.Pra/2025/PN Tjk tertanggal 18 Juni 2025, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Dr. Agus Nompitu tidak sah dan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., menyampaikan harapan agar pengaktifan kembali Dr. Agus Nompitu dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja.

“Kami berharap Dr. Agus Nompitu segera berkoordinasi dengan jajaran dan langsung bergegas untuk menjalankan program-program strategis Dinas Tenaga Kerja demi mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung,” ujar Sekda.

Penyerahan keputusan tersebut turut disaksikan oleh para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya optimalisasi kinerja dan penguatan sinergi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, profesionalisme, serta menjamin hak-hak Aparatur Sipil Negara dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Gusnar Paparkan Destinasi Unggulan Di Hadapan Wamen Pariwisata

Setelah sebelumnya mengunjungi Kementerian Ekonomi Kreatif, masih dalam rangkaian kunjungan, Kamis, (3/7/2025), Gubernur Gusnar mendatangi Kementerian Pariwisata. Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Pariwisata yang menerima kunjungan Gubernur Gusnar dan rombongan.

Adapun rombongan yang turut hadir Bupati Kabupaten Gorontalo, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo, Pimpinan Wilayah Bank Sulutgo, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo serta Kepala Dinas dari seluruh Kabupaten yang ada di Gorontalo.

Gubernur Gusnar dalam pemaparannya menyampaikan Destinasi Wisata yang juga membutuhkan dukungan prioritas utamanya dari Kementerian Pariwisata.

“Kawasan Pemukiman Suku Bajo, Pantai Bolihutuo, Desa Wisata Religi Bubohu, Museum Pendaratan Bung Karno Desa Iluta, Pantai Minanga, Benteng Otanaha, Jungle Traking Hungayono, Kawasan Olele, Wisata Lombong dan Hiu Paus. Adalah Destinasi Wisata yang memiliki keunikan tersendiri dan sudah masuk RPJMD. Dalam rangka pengembangan maka perlu ada dukungan dari Kementerian Pariwisata”, ujarnya.

Wamen Ni Luh Puspa merespon pemaparan Gubernur Gusnar tersebut menyampaikan siap memberikan dukungan.

“Tinggal kita petakan pada bagian mana yang bisa diintervensi oleh pusat” tegasnya.

Ni Luh Puspa juga di akhir pertemuan tersebut menekankan pentingnya pemeliharaan kawasan lingkungan sekitar wisata Hiu Paus di Bone Bolango yang sustainable. Dirinya juga berjanji, akan mengajak para Wakil Menteri untuk hadir dan ikut ambil bagian pada Gorontalo Karnaval Karawo pada Bulan September 2025 mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News