Beranda blog Halaman 971

Benyamin Pastikan Gaji PPPK Tangsel Dianggarkan di APBD Perubahan 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menambah anggaran belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pemkot Tangsel menambah anggaran belanja pegawai sebanyak Rp135.690.371.320,21 untuk gaji 6.139 PPPK yang baru dilantik pada Senin, 30 Juni 2025 lalu.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie usai rapat paripurna Penyampaian Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD 2025 di Gedung DPRD Kota Tangsel, Kamis (03/07/2025).

“Belanja pegawai naik untuk PPPK yang baru dilantik. Gajihnya tetep dianggarkan di APBDP 2025 ini, tapi tunjangan prestasi pegawainya dianggarkan di tahun depan,” kata Benyamin.

Benyamin menerangkan, dalam APBD Perubahan 2025 itu, Pemkot Tangsel menambahkan anggaran untuk penanganan banjir, bedah rumah, pendidikan, perbaikan jalan, dan program prioritas lainnya.

“Ada penambahan anggaran hampir tersebar merata di Dinas SDABMBK, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, bedah rumah di Disperkimta, dan dinas lainnya,” terang Benyamin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Jatim Lepas Petugas Yankes Bergerak ke Pulau Sapudi Sumenep

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama kepala Dinas Kesehatan serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah melepas dan memberangkatkan 52 petugas pelayanan kesehatan (Yankes) bergerak ke Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep dari halaman Gedung Negara Grahadi pada Sabtu, (5/7) dini hari.

Menurut data Dinkes Jatim, Yankes Bergerak merupakan program kerja yang digagas Gubernur Khofifah sejak tahun 2019 dan telah melayani lebih dari 13.000 masyarakat yang tersebar di beberapa pulau di Jawa Timur, antara lain Pulau Sapeken, Pagerungan, Masalembu, Sapudi, Kangean, Gili Genting, Gili Ketapang dan Raas.

Gubernur Khofifah dalam sambutannya mengatakan, tim yankes bergerak Ke pulau Sapudi Sumenep ini akan diterapkan inovasi Telemedicine Seputar Kepulauan Madura atau Telesapa Madura.

Layanan Telesapa Madura mendukung dan menjangkau yankes bergerak bagi masyarakat kepulauan di Madura yang digawangi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. “Telesapa Madura menjadi inovasi solutif untuk membangun sistem rujukan dan menyediakan infrastruktur jaringan internet yang stabil dan cepat di puskesmas,” tegas Khofifah.

“Sebagai awalan, Telesapa Madura akan diuji coba pengembangan dan operasional di Kecamatan Nonggunong dan Kecamatan Gayam di Pulau Sapudi yang juga menjadi lokus tim Yankes Bergerak yang kita berangkatkan dini hari ini,” imbuhnya.

Program Telesapa Madura, lanjut Khofifah, berbentuk layanan konsultasi jarak jauh antar fasilitas kesehatan primer dan sekunder. Termasuk mempermudah proses rujukan dan penguatan Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (Sisrute) yang mendukung pelayanan kesehatan masyarakat Jawa Timur di sekitar Kepulauan Madura.

Gubernur Khofifah, berharap kehadiran Tim Yankes Bergerak memberikan harapan hidup bagi masyarakat Pulau Sapudi. Misalnya bagi yang sudah sembuh dari katarak atau penyakit mata lainnya harapan hidupnya pasti akan meningkat.

“Selamat bertugas. Semoga seluruh proses pelayanan Allah anugerahkan kemudahan dan kelancaran dan kesuksesan,” katanya.

Diketahui, Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Pulau Sapudi mulai tanggal 5-8 Juli 2025 di Puskesmas Gayam dan Puskesmas Nonggunong.

Sebanyak 52 orang Tim Yankes Bergerak terdiri dari tenaga kesehatan (Nakes) dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, RSUD M. Noer Pamekasan, RSUD M. Anwar Sumenep, Dinkes Provinsi Jatim, Dinas Kominfo Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Dinkes Kabupaten Sumenep dan Griya Sehat Mada Sakti Sumenep.

Di sana, Tim Yankes Bergerak akan menangani 291 pasien di Pulau Sapudi yang memerlukan tindakan medis lebih lanjut. Rinciannya, 72 kasus kesehatan mata, 20 kasus kesehatan THT, 41 kasus bedah, 72 kasus kesehatan tradisional, 26 kasus TBC, 23 kasus kesehatan jiwa,18 kasus Bumil KEK dan 19 kasus stunting.

Banyaknya jumlah pasien yang harus ditangani itu harus disokong dengan tim yang kompak agar tenaga kesehatan memberikan pelayanan optimal. “Jikalau tim ini harus melanjutkan tugas lain, maka saya minta Kadinkes Jatim mengirim tambahan tim ke Pulau Sapudi untuk melanjutkan proses layanan kesehatan,” jelasnya.

Ditambahkan Gubernur Khofifah, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan menjadi atensi bersama adalah area bagi masyarakat yang belum terigistrasi atau unregister people_ atau tidak terdaftar saat menerima bantuan sosial maupun layanan kesehatan mereka tidak terjangkau.

Gubernur Khofifah mencontohkan saat Covid-19, mereka yang unregister people tidak bisa mendapatkan akses vaksinasi. Maka Pemprov Jatim bersama Pangdam dan Kapolda melakukan jemput bola memberikan vaksinasi bagi mereka yang unregister people.

“Harus ada penjangkauan untuk mereka yang unregister people. Selain masyarakat kepulauan maupun daerah tertinggal, kita harus menjangkau masyarakat yang tergolong unregister people karena mereka tidak punya KIS, KIP KKS maka pekerjaan rumah kita harus melakukan penjangkauan yang merata,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina Desak Akuntabilitas Ketat dan Transparansi Maksimal untuk Danantara

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyampaikan pentingnya penguatan tata kelola dan transparansi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Nevi menyampaikan pandangannya bahwa Danantara, sebagai lembaga pengelola dana investasi negara, wajib memenuhi standar akuntabilitas publik setara dengan lembaga investasi global lainnya.

Legislator asal Sumbar II ini menekankan, meskipun Danantara mengelola dana besar hingga ratusan triliun rupiah, saat ini belum ada mekanisme audit yang bersifat otomatis oleh BPK maupun KPK, sehingga membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang.

Ia meminta agar audit tahunan Danantara wajib dilakukan oleh BPK dan Kantor Akuntan Publik independen. Tak hanya itu, ia mendorong agar Danantara membangun portal transparansi daring yang memungkinkan publik mengakses laporan keuangan, portofolio investasi, hingga dampak sosial ekonomi dari proyek-proyek yang dijalankan.

“Pengelolaan dana publik sebesar Danantara ini tak bisa dibiarkan menjadi ‘kotak hitam’. Harus ada audit rutin, pelaporan terbuka, dan pelibatan masyarakat sipil sebagai pemantau independen,” tegas Nevi.

Selain itu, politisi PKS ini menyoroti masuknya sejumlah tokoh asing kontroversial dalam dewan penasihat Danantara, yang menurutnya berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Ia mengingatkan agar setiap pengelola Danantara benar-benar dipilih berdasarkan integritas dan profesionalisme, serta bebas dari konflik kepentingan politik maupun bisnis.

Nevi juga mendesak pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang khusus tentang Danantara untuk mempertegas batasan kewenangan, memperjelas mekanisme investasi, dan memperkuat pengawasan.

Menurutnya, tanpa UU tersebut, Danantara berisiko menjadi lembaga dengan kekuasaan besar namun tanpa akuntabilitas memadai.

Ia mengingatkan bahwa seluruh investasi Danantara harus membawa manfaat nyata, terutama bagi sektor strategis nasional seperti energi terbarukan, pangan, dan digitalisasi industri, serta mendorong pertumbuhan UMKM dan penyerapan tenaga kerja.

“Prinsip utamanya sederhana, Danantara harus bekerja demi rakyat, bukan demi elite,” pungkas Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Genosida di Gaza Makin Nyata, HNW Harap Kunjungan Prabowo ke Saudi Suarakan Lebih Konkret Hentikan Genosida

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sekaligus Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, sangat prihatin dengan terus berjatuhannya korban-korban masyarakat sipil di Gaza akibat serangan teror brutal tentara Israel.

HNW menyerukan komunitas internasional, baik lembaga publik maupun organisasi sipil, untuk bersatu dan bertindak lebih konkret agar dapat efektif menghentikan pembantaian terhadap warga sipil termasuk di tempat penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina, agar dengan demikian genosida oleh Israel dapat segera dihentikan.

“Penyaluran Bantuan kemanusiaan yang dimonopoli pengelolaannya oleh militer Israel dan Amerika Serikat di Gaza, Palestina, justru menjadi alat pembantaian warga Gaza yang mencari bantuan makanan. Lembaga bentukan duo AS dan Israel itu telah gagal melaksanakan fungsi bantuan kemanusiaan tapi justru berhasil menjadikannya sebagai ajang melanggengkan genosida dan krisis kemanusiaan, yang seharusnya segera dihentikan. Komunitas internasional, terutama PBB, Liga Arab, dan OKI, harusnya segera bangkit bertindak,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (02/07).

HNW sapaan akrabnya mendukung 170 organisasi sipil, termasuk Amnesty International, yang telah kembali menyerukan diakhirinya sistem penyaluran bantuan kemanusiaan ala AS dan Israel yang mematikan ini, dan segera mengembalikan akses bantuan kemanusiaan yang dipimpin dan sesuai dengan prinsip PBB.

“Saya mendukung seruan ini, dan oleh karenanya, kehadiran UNRWA selaku organ PBB yang dimatikan Israel, agar dihidupkan lagi, karena selama ini terbukti sukses menyalurkan bantuan di Palestina,” tuturnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, lebih dari 500 warga Palestina dibunuh dan 4000 luka-luka dalam penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut. Bahkan, pada hari ini, sejak subuh, telah ada 109 warga Palestina yang dibunuh saat mengantre bantuan kemanusiaan.

“Ini adalah bencana kemanusiaan yang tidak bisa dibayangkan oleh akal sehat mana pun, makanan seharusnya tidak boleh diberikan dengan tembakan,” ujarnya.

Bahkan, lanjut HNW, dari dalam negeri Israel sendiri ada fakta yang mengejutkan, dimana surat kabar Haaretz melaporkan pengakuan tentara Israel yang diminta untuk menembak orang-orang yang sedang mengantre bantuan kemanusiaan.

“Ini membuktikan bahwa, di dalam negerinya sekalipun, aksi pemerintah Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu ini juga sedang dipersoalkan,” ujarnya.

HNW menambahkan Pelapor Khusus PBB untuk Palestina Francesca Albanese juga telah menyuarakan bahwa pembantaian terhadap rakyat yang sedang mengantre bantuan kemanusiaan ini sangat memalukan dan melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia (HAM).

“Seruan Francesca Albanese untuk segera memberikan sanksi kepada Israel, mengeluarkan Israel dari PBB, menghentikan penjualan senjata ke militer Israel dan mengakui negara Palestina patut untuk didukung. Karena saat ini, kata-kata saja sudah tidak cukup, butuh aksi yang lebih konkret,” ujarnya.

Selain mendukung agar kehadiran kembali UNRWA dalam penyaluran bantuan kemanusian, HNW juga menegaskan sikapnya agar genosida terhadap bangsa Palestina segera diakhiri.

Ia juga mengingatkan agar lembaga-lembaga, seperti International Court of Justice (Mahkamah Internasional), International Criminal Court (Mahkamah Pidana Internasional), PBB, dan KTT Liga Arab agar segera melaksanakan keputusan-keputusan mereka terhadap Israel dan PM Netanyahu.

“Agar genosida atau holocaust terhadap bangsa Palestina bisa diakhiri, agar kemanusiaan dan peradaban global dapat diselamatkan,” tambahnya.

HNW juga berharap agar kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto kali ini ke Arab Saudi juga membawa misi yang diamanatkan konstitusi, yakni melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, selain membahas terkait kampung haji yang tidak kalah penting dibutuhkan bangsa Indonesia.

“Semoga Presiden Prabowo dapat mengajak Saudi dan negara-negara lain untuk serius dan segera bersama-sama selamatkan kemanusiaan dan peradaban, mengakhiri perang dan genosida di Gaza, dan segera membuka dan memasukkan bantuan makanan, obat-obatan dan lain bantuan kemanusiaan yang diperlukan. Agar berhentilah holocaust/genosida, agar selamatlah kemanusiaan dan peradaban,” pungkas HNW.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP Minta Perumnas Optimalkan Pemanfaatan Lahan di Kemayoran

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Perum Perumnas untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada di kawasan Kemayoran, Jakarta untuk hunian. Untuk itu, Perum Perumnas diharapkan memiliki perencanaan yang matang dengan melakukan dialog dengan calon konsumen untuk mendapatkan masukan terkait kebutuhan hunian, desain, serta harga jual sehingga hasil bangunannya menarik dan tidak kalah dengan yang dibangun perusahaan swasta.

“Hari ini saya melihat langsung ke lokasi pembangunan dan lahan milik Perum Perumnas di Kemayoran. Perum Perumnas punya perencanaan yang jelas dan ijin yang baik dan beres,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait di sela-sela kunjungan kerja ke Kemayoran, Jakarta, Sabtu (5/7/2025).

Pada kegiatan tersebut, Menteri PKP, Maruarar Sirait hadir didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum dan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

Dirinya juga mendapatkan penjelasan dari Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perum Perumnas, Tambok Parulian Setyawati Simanjuntak terkait rencana konsep pengembangan hunian vertikal perkotaan yang ada di sekitar Apartemen Samesta Alonia di kawasan Pademangan, Jakarta Utara.

Menteri PKP bersama rombongan juga melihat langsung kondisi Apartemen Alonia di Pademangan, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara serta potensi lahan milik Perumnas yang ada untuk dibangun hunian vertikal untuk masyarakat. Dirinya berharap Perum Perumnas juga bisa membangun hunian vertikal yang menarik untuk generasi milenial yang tinggal di daerah perkotaan.

Menteri PKP juga melihat bahwa Perum Perumnas kini memiliki bisnis proses yang baik. Dirinya juga menyarankan agar Perumnas mengajak bicara calon konsumennya supaya hunian yang dibangun bisa segera terhuni oleh masyarakat dan jangan terlalu lama kosong.

“Jadi Perumnas juga perlu menyerap apa yang diinginkan oleh calon konsumennya mulai dari desainnya seperti apa, harganya berapa dan ukurannya seperti apa. Jadi ada stock order dulu supaya langkah pembangunannya tepat sasaran,” terangnya.

Adanya dukungan dari Perum Perumnas, imbuhnya, juga sangat penting dalam mensukseskan dalam Program 3 Juta Rumah yang menjadi program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi lahan milik Perum Perumnas berada di kawasan perkotaan sehingga diharapkan bisa menarik minat generasi milenial untuk memiliki hunian dekat dengan tempat kerjanya di perkotaan.

Perum Perumnas juga diharapkan bisa bersaing dengan perusahaan swasta lainnya yang juga membangun hunian vertikal. Adanya terobosan dan inovasi Perum Perumnas dalam pembangunan hunian vertikal juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Bikin terobosan baru kalau negara khususnya Perum Perumnas jangan kalah dari perusahaan swasta. Bikin sejarah baru bahwa desain bangunan Perumnas itu menarik dan kalau perlu dari desain gambar sudah ada peminatnya apalagi lokasinya sangat strategis,” harapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Respons Cepat Satgas Ops Damai Cartenz-2025 Selamatkan Warga Sipil Saat Percobaan Aksi Pembacokan Oleh OTK

Penulis
Syifa
-

Kesigapan dan respons cepat ditunjukkan oleh personel Satgas Ops Damai Cartenz-2025 saat percobaan aksi kekerasan yang dilakukan terhadap seorang warga oleh OTK di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Sabtu (5/7/2025).

Korban yang diketahui bernama Achmad (34), seorang petani asal Lapangisi yang berdomisili di Jalan Pos Pertanian, Dekai, berhasil diselamatkan setelah menjadi target serangan oleh sekelompok orang tak dikenal saat sedang berkendara di sekitar kawasan Seng Pagar Tinggi, kejadian ini terjadi sekitar pukul 15.30 WIT.

Peristiwa ini terjadi ketika korban melintas menggunakan sepeda motor dan melihat tiga pria tak dikenal, salah satunya membawa parang. Salah satu pelaku langsung mengayunkan senjata tajam ke arah korban.

Beruntung, korban sempat menghindar sehingga hanya mengalami luka ringan di bagian pinggang. Saat ini korban telah mendapatkan penanganan medis dan dalam kondisi stabil.

Menerima informasi tersebut Satgas Ops Damai Cartenz-2025 langsung merespon cepat kejadian tersebut dan mengerahkan sepuluh personel yang dipimpin oleh Bripka Romansya, S.H., langsung menuju lokasi dan melakukan penyisiran serta patroli aktif di sekitar area kejadian.

Menanggapi kejadian tersebut, Kaops Damai Cartenz-2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., didampingi Wakaops Damai Cartenz-2025 Kombes. Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyatakan bahwa pihaknya terus berkomitmen memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh masyarakat Papua.

“Kami tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil. Satgas Damai Cartenz hadir untuk memastikan bahwa setiap orang, siapa pun dia, berhak merasa aman di tanah Papua. Respons cepat terhadap kejadian ini adalah bentuk nyata dari komitmen tersebut,” tegas Brigjen Faizal.

Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2025, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh tindakan-tindakan yang bertujuan menciptakan keresahan.

“Kami terus tingkatkan patroli dan pendekatan kepada masyarakat. Keamanan di Yahukimo adalah tanggung jawab bersama. Kami minta semua pihak tetap waspada, namun tidak panik. Percayakan sepenuhnya kepada aparat,” ujar Kombes Yusuf.

Upaya yang cepat dan terukur dari personel di lapangan, serta koordinasi yang solid antara satuan tugas, menjadi bukti bahwa pendekatan profesional dan humanis terus diterapkan oleh Ops Damai Cartenz-2025 dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua Pegunungan khususnya Yahukimo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendagri Tito Karnavian Tekankan Pentingnya Sinergi Pusat-Daerah dalam Audiensi dengan Apkasi

Penulis
Syifa
-

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerima audiensi Apkasi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (4/7/2025). Dalam pertemuan itu, Tito menyampaikan dua arahan utama: perlunya konsolidasi organisasi melalui kepengurusan yang solid dan penyusunan rencana kerja yang bersifat konseptual.

Pertemuan ini juga menjadi ajang pelaporan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VI APKASI yang digelar di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Munas tersebut melahirkan kepemimpinan baru dengan terpilihnya Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, sebagai Ketua Umum Apkasi didampingi Joune Ganda (Bupati Minahasa Utara) sebagai Sekjen Apkasi masa bhakti 2025–2030.

Bursah yang memimpin rombongan Apkasi, meminta masukan Mendagri terkait arah kepemimpinan dan penguatan peran organisasi. Menanggapi hal itu, Tito menegaskan bahwa pembentukan kepengurusan sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum terpilih bersama tim formatur. “Ketua akan menyusun formasi kepengurusan lebih detail, dan setelah selesai, biasanya akan ada pelantikan. Saya Insya Allah akan hadir untuk melantik pengurus baru Apkasi yang akan menjabat lima tahun ke depan,” ujar Tito.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dengan diskusi terbuka. Sejumlah isu aktual dibahas, termasuk tantangan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Mendagri juga menyoroti perlunya sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjalankan program prioritas nasional. Kolaborasi ini dinilai krusial untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui Asta Cita.

Apkasi, menurut Tito, berperan sebagai mitra Kemendagri dalam menjembatani komunikasi pusat-daerah. Organisasi ini juga diharapkan dapat mendorong implementasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. “Saya harap kita bisa berinovasi, menyuarakan aspirasi daerah, sekaligus menjembatani hubungan tidak hanya antara pusat dan daerah, tetapi juga dengan DPRD dan asosiasi lainnya,” ucapnya.

Tampak hadir mendampingi Ketum Apkasi, Bupati Bandung, Blora, Sragen, Ogan Ilir, Lampung Selatan, Sambas, Tapanuli Tengah, Pati dan Empat Lawang. Rombongan Apkasi juga dibersamai Dirjen Otda Akmal Malik dalam pertemuan dengan Mendagri tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Apkasi Apresiasi Kegiatan Sosialisasi Program National Urban Development Project (NUDP)

Penulis
Syifa
-

Sebagai mitra strategis pemerintah pusat dan bentuk komitmen Apkasi dalam mendukung suksesnya program pembangunan yang diusung pemerintah pusat, segenap Dewan Pengurus dan anggota Apkasi mengikuti kegiatan sosialisasi National Urban Development Project (NUDP) yang diinisiasi oleh Direktorat Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Kemendagri, berlangsung secara hybrid, Jumat (04/07/2025).

Dalam kata sambutannya, Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menyatakan Apkasi sangat menyambut baik kegiatan yang merupakan bentuk nyata kolaborasi pusat dan daerah dalam menyongsong tantangan urbanisasi dan transformasi pembangunan wilayah secara lebih terintegrasi dan inovatif.

NUDP menurutnya, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam Asta Cita 2025–2029, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia dan inovasi, serta fokus pada pembangunan dari desa dan dari bawah. NUDP merupakan platform transformatif pembangunan perkotaan masa depan, yang tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan serta strategi pembangunan perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan, berbasis Smart Integrated Urban Infrastructure Development Program.

“Jadi, program ini menjadi sangat strategis bagi pemerintah kabupaten, selaku anggota Apkasi, khususnya dalam menjawab keterbatasan fiskal, tantangan tata kelola, serta penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan daerah,” tegas Bupati Kabupaten Lahat ini.

Di akhir sambutannya, ia berharap sosialisasi ini ditindaklanjuti dengan dukungan teknis, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan. Selain itu, ia juga berharap Kabupaten yang telah mengikuti NUDP sebagai pilot project, dapat menjadi champion dan membagikan praktik baiknya kepada kabupaten lain.

Tampak hadir beberapa bupati mendampingi Ketum Apkasi pada kegiatan ini, di antaranya Bupati Bandung, Lampung Selatan, Mempawah, Pati, Sambas, Empat Lawang, Muaro Jambi, Luwu Utara, Blora, Jepara, Tapanuli Tengah, Ogan Ilir, Solok, Deli Serdang, Sragen dan Direktur Eksekutif Apkasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Hadiri KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar pada Minggu, 6 Juli 2025, di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil. Kehadiran Presiden Prabowo pada KTT yang mengusung tema “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance” ini menjadi salah satu langkah penting yang diambil Presiden Prabowo dalam menghadapi tantangan geopolitik dan geostrategis global.

Setibanya di lobi VVIP MAM, Presiden Prabowo disambut jajar pasukan kehormatan sebagai bentuk penghormatan terhadap kepala negara yang hadir. Sebelumnya, para pemimpin delegasi negara telah tiba dan menerima sambutan serupa dimulai dari Republik Islam Iran, disusul oleh India, Mesir, Persatuan Emirat Arab (PEA), Afrika Selatan, Federasi Rusia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Ethiopia.

Presiden Prabowo kemudian diarahkan menuju tempat berlangsungnya rangkaian utama KTT BRICS dan disambut secara langsung oleh Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva selaku Ketua BRICS tahun 2025. Kedua pemimpin negara tampak berjabat tangan dan saling berpelukan hangat seraya berbincang singkat dan dilanjutkan dengan sesi foto bagi kedua kepala negara tersebut. Sambutan hangat dari Presiden Brasil selaku ketua BRICS tahun 2025 mencerminkan antusiasme penerimaan yang sangat tinggi akan kehadiran perdana Presiden Republik Indonesia dalam forum kerja sama BRICS.

Usai penyambutan oleh Presiden Brasil, Presiden Prabowo kemudian bergabung dengan para pemimpin negara lainnya di Leaders’ Lounge. Ruangan ini menjadi tempat bagi Presiden Prabowo beserta para pemimpin lainnya untuk saling bertegur sapa dan bertukar pandangan secara singkat mengenai tantangan global dan berbagai hal penting lainnya sebelum mengikuti sesi utama dalam rangkaian kegiatan KTT BRICS.

Presiden Prabowo pun turut serta dalam sesi foto bersama seluruh pemimpin negara dan para delegasi yang hadir. Dalam momen tersebut, Presiden Prabowo tampak berdiri di antara Presiden Republik Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa dan Putra Mahkota Abu Dhabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Setelahnya, Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara bergerak menuju Ruang Plenary untuk mengikuti sesi terbatas dengan tema pembahasan “Peace and Security, and Global Governance Reform.” Pada sesi ini, Presiden Prabowo diagendakan untuk menyampaikan pandangan Indonesia terhadap hal tersebut. Selain menghadiri sesi terbatas, Presiden Prabowo juga dijadwalkan untuk mengikuti sejumlah pertemuan lainnya dalam rangkaian KTT BRICS dalam dua hari kedepan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemkomdigi Kawal Digitalisasi Bansos dan Uji Ketahanan Sistem

Penulis
Syifa
-

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh digitalisasi Program Perlindungan Sosial, khususnya dalam penyaluran bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam rapat koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa Kemkomdigi telah menyiapkan infrastruktur penting guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan secara akurat, cepat, dan aman.

Meutya memastikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang digunakan dalam digitalisasi bansos berjalan dengan baik dan aman dari serangan siber.

“Kita tes keamanan sistemnya bersama BSSN, kami sedang menguji ketahanan sistem saat menerima lonjakan data dalam jumlah besar, karena hal ini krusial agar program berjalan lancar,” ujar Meutya dalam rapat koordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Jakarta, Jumat (04/07/2025).

SPLP ini adalah sistem penting yang menghubungkan data dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Menteri Meutya juga meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memberikan akses terhadap data yang terkait dengan Program Perlindungan Sosial agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran karena didasarkan atas data yang akurat.

Senada dengan Meutya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta agar kementerian dan lembaga terkait segera menyiapkan data yang dibutuhkan untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Menurut Luhut, digitalisasi bantuan sosial merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam Program Perlindungan Sosial.

Luhut meyakini program ini dapat terlaksana dengan baik dengan sinergi yang erat antara semua pihak.

“Saya juga minta kerja sama yang sudah hebat ini terus dikembangkan, dan proses evaluasi setiap tahap itu nanti dilakukan,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Menteri Meutya Hafid didampingi oleh Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...970971972...4,919Halaman 971 dari 4,919