Beranda blog Halaman 972

Layanan SIM Keliling Jakarta Kembali Dibuka di Lima Lokasi, Simak Syarat dan Biayanya

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling Jakarta pada Senin (7/7) di lima titik strategis yang tersebar di wilayah ibu kota. Layanan ini ditujukan untuk masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku SIM A dan SIM C secara mudah tanpa harus datang ke kantor Satpas.

Berdasarkan informasi dari akun resmi X @tmcpoldametro, layanan perpanjangan SIM Keliling Jakarta hari ini dibuka mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB di lokasi berikut:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Barat: Mall Citraland

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Syarat Perpanjangan SIM A dan SIM C

Untuk mengakses layanan ini, pemohon wajib membawa sejumlah dokumen pendukung, yakni:

  • Fotokopi KTP yang masih berlaku

  • SIM lama (fisik) dan fotokopi

  • Bukti cek kesehatan

  • Bukti hasil tes psikologi

Penting untuk diketahui bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Bagi pemegang SIM yang masa berlakunya sudah habis, diwajibkan untuk melakukan permohonan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Biaya Perpanjangan SIM Terbaru

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), berikut adalah rincian biaya perpanjangan SIM:

  • SIM A: Rp80.000

  • SIM C: Rp75.000

Selain biaya utama, pemohon juga dikenakan biaya tambahan berupa:

  • Tes psikologi: Rp60.000

  • Tes kesehatan: Rp35.000

Aturan Masa Berlaku dan Sanksi

Perlu dicatat, masa berlaku SIM kini dihitung lima tahun sejak tanggal penerbitan, bukan lagi berdasarkan tanggal lahir pemilik SIM. Jika SIM sudah tidak berlaku dan belum diperpanjang, pemilik SIM dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 288 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp250.000.

Untuk itu, warga diimbau agar segera melakukan perpanjangan SIM tepat waktu guna menghindari sanksi dan menjaga kelengkapan dokumen saat berkendara di jalan raya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Samsat Keliling Jadetabek Kembali Beroperasi, Cek Lokasi dan Jadwal Layanannya

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali mengoperasikan layanan Samsat Keliling di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada hari Senin. Program ini mempermudah masyarakat dalam melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan serta pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Informasi ini disampaikan melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya di platform X (@TMCPoldaMetro). Layanan Samsat Keliling hadir di 20 lokasi berbeda dengan jam operasional bervariasi di tiap wilayah.

Lokasi dan Jadwal Samsat Keliling di Wilayah Jadetabek:

Jakarta Pusat

  • Halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng: 08.00–14.00 WIB

Jakarta Utara

  • Halaman parkir Samsat dan Itali Mal Artha Gading: 08.00–14.00 WIB

Jakarta Barat

  • Mal Citraland: 08.00–14.00 WIB

Jakarta Selatan

  • Halaman parkir Samsat: 08.00–15.00 WIB

  • Halaman TMP Kalibata: 08.00–14.00 WIB

Jakarta Timur

  • Halaman parkir Samsat: 08.00–15.00 WIB

  • Pasar Kramat Jati: 08.00–14.00 WIB

Kota Tangerang

  • Halaman parkir Samsat: 08.00–14.00 WIB

Serpong

  • Halaman parkir Samsat: 08.00–15.00 WIB

  • ITC BSD: 16.00–19.00 WIB

Ciledug

  • Kantor Kecamatan Pinang dan Metland Cyber Puri: 09.00–14.00 WIB

Ciputat

  • Kantor Kelurahan Pondok Betung: 09.00–12.00 WIB

Kelapa Dua

  • Halaman Gtown House: 08.00–14.00 WIB

Kota Bekasi

  • Halaman parkir Samsat: 09.00–14.00 WIB

Kabupaten Bekasi

  • Halaman parkir Samsat: 08.00–14.00 WIB

Depok

  • Halaman parkir Samsat: 08.00–14.00 WIB

Cinere

  • Halaman parkir Samsat: 08.00–12.00 WIB

Syarat dan Ketentuan Layanan Samsat Keliling

Warga yang ingin memanfaatkan layanan ini diwajibkan membawa dokumen asli dan fotokopi berupa KTP pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK. Perlu dicatat, layanan ini hanya berlaku untuk pembayaran PKB tahunan.

Untuk keperluan pajak lima tahunan atau penggantian pelat nomor kendaraan, masyarakat tetap harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

Layanan Samsat Keliling ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu, sekaligus mengurangi antrean di kantor Samsat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Cerah Sepanjang Hari Ini, Waspadai Hujan Ringan di Wilayah Tertentu

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Senin (7/7) akan didominasi oleh cuaca cerah, terutama pada pagi dan malam hari. Warga diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan ringan di beberapa wilayah saat siang dan dini hari.

Cuaca Jakarta Pagi Hari Diprediksi Cerah

Pada pagi hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan akan mengalami cuaca cerah. Suhu udara berada di kisaran 28 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan antara 68 hingga 82 persen. Angin bertiup dengan kecepatan rata-rata 4,2 hingga 16,1 km/jam.

Siang Hari: Hujan Ringan di Jakarta Selatan

Memasuki siang hari, cuaca Jakarta cenderung cerah berawan, dengan pengecualian di beberapa wilayah. BMKG mencatat Jakarta Pusat dan Jakarta Barat tetap cerah, sementara Jakarta Selatan berpotensi mengalami hujan ringan. Di Kepulauan Seribu, kondisi cuaca akan berawan. Suhu siang hari diperkirakan antara 29 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 – 75 persen dan kecepatan angin sekitar 7 – 11,1 km/jam.

Sore Hari: Cuaca Cerah Menyambut Waktu Senja

Pada sore hari, sebagian besar wilayah Jakarta masih akan cerah. Hanya Kepulauan Seribu yang diprediksi cerah berawan. Suhu udara diperkirakan turun ke kisaran 26 – 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 – 76 persen dan kecepatan angin sekitar 6,4 – 18,6 km/jam.

Malam Hari Jakarta Diprediksi Cerah

Saat malam tiba, seluruh wilayah Jakarta diprediksi tetap cerah. BMKG mencatat suhu udara malam berkisar antara 27 – 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 78 – 85 persen. Angin diperkirakan bertiup dengan kecepatan 3,8 hingga 20,4 km/jam.

Prakiraan Cuaca Dini Hari: Hujan Ringan di Kepulauan Seribu

Untuk prakiraan cuaca dini hari pada Selasa (8/7), sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan berawan. Jakarta Timur akan cerah berawan, sementara Kepulauan Seribu diprediksi mengalami hujan ringan. Suhu udara dini hari berkisar antara 25 – 27 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi, yakni 85 – 92 persen. Kecepatan angin pada waktu ini berkisar 2,7 – 21,8 km/jam.

Warga Jakarta diimbau untuk membawa perlengkapan pelindung seperti payung atau jas hujan, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan pada siang dan dini hari. Selain itu, tetap jaga hidrasi tubuh mengingat suhu udara relatif tinggi pada siang hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dampingi Presiden Prabowo Bahas Kampung Haji, Menag: Pangeran MBS Dukung Penuh

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Indonesia terus memperkuat hubungan bilateral dengan Arab Saudi, khususnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan pengelolaan haji. Upaya tersebut tercetus dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di Arab Saudi.

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar yang turut serta mendampingi Presiden Prabowo mengungkapkan salah satu poin penting yang dibahas dalam pertemuan di Istana Kerajaan Arab Saudi tersebut adalah rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.

“Alhamdulillah Bapak Presiden Prabowo Subianto telah bertemu dengan pihak Kerajan Arab Saudi, langsung diterima oleh putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman,” tutur Menag Nasaruddin Umar di Makkah, Kamis (3/7/2025).

Menurut Menag, dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai upaya untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. “Termasuk pendidikan dan kampung haji. Alhamdulillah Pangeran MBS mendukung penuh Kampung Haji Indonesia terealisasi sesegera mungkin,” jelas Menag.

Lebih lanjut, Nasaruddin mengungkapkan dirinya pun sempat mendampingi Presiden Prabowo untuk mulai menjajaki pembicaraan teknis dengan beberapa pihak di Arab Saudi.

“Kemarin juga saya, bersama dengan Pak Menko Zulkifli Hasan serta Pak Menteri Investasi Rosan Roslani juga mendampingi Presiden Prabowo untuk bertemu dengan mitra di Arab Saudi guna membicarakan terkait teknis realisasi Kampung Haji Indonesia,” kata Menag.

“Selanjutnya, kami menunggu arahan Presiden Prabowo untuk merealisasikan rencana Kampung Haji Indonesia tersebut,” imbuhnya.

Pertemuan tersebut, lanjut Menag, berlangsung selama kurang lebih satu jam dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ini sekaligus sebagai bentuk pelayanan optimal bagi jemaah Indonesia.

“Pemerintah serius dalam mewujudkan Kampung Haji Indonesia, dan insyaAllah dalam waktu dekat kita bisa mulai merealisasikannya,” tutup Menag Nasaruddin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tiba di Tanah Air, Menag Bawa Kabar Gembira Haji dari Arab Saudi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar telah kembali ke Indonesia setelah mendampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi pada Jumat (4/7/2025). Pesawat yang membawa Menag mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma pukul 04.30 WIB.
Kedatangan Menag disambut oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief serta Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Akhmad Fauzin.

“Alhamdulillah, semua kunjungan berjalan lancar. Bapak Presiden beserta para menteri dan kepala badan yang mendampingi merasa sangat puas dan bersyukur,” ungkap Menag Nasaruddin.

Ia menjelaskan bahwa kunjungan ini menghasilkan sejumlah capaian penting, terutama dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Pangeran Muhammad bin Salman (MBS). Fokus utama pertemuan adalah penguatan kerja sama Indonesia dan Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Semua permintaan Bapak Presiden mendapat respons yang sangat positif dari Kerajaan Arab Saudi, khususnya dari Yang Mulia Pangeran Muhammad bin Salman,” terang Menag.
Apresiasi Arab Saudi terhadap Penyelenggaraan Haji Indonesia

Salah satu poin penting yang disampaikan Pangeran MBS adalah apresiasi Arab Saudi terhadap pelaksanaan haji oleh Indonesia. Menurut MBS, jemaah Indonesia yang merupakan jemaah haji terbanyak di dunia, memberikan kontribusi positif karena dikenal taat aturan dan santun. Selain itu, sistem pelayanan haji Indonesia dinilai sudah sangat terstandar.

“Jemaah haji Indonesia dikenal sangat taat peraturan, santun, dan sistem pengelolaan haji yang diterapkan pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun dinilai sudah sangat standar. Oleh karena itu, penyelenggaraan haji tahun ini pun diapresiasi dan diharapkan akan terus dibenahi menjadi lebih baik lagi,” jelas Menag.

Usulan Bandara Alternatif dan Pembangunan Perkampungan Haji

Menag Nasaruddin melanjutkan, Presiden Prabowo juga mengusulkan adanya bandara alternatif selain Jeddah dan Madinah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi antrean penerbangan jemaah dan mempersingkat masa tinggal mereka di Arab Saudi. Masa tinggal yang lebih singkat ini diharapkan dapat berdampak signifikan pada pengurangan biaya haji.

“Kita bisa menggunakan bandara lain, misalnya bandara internasional yang ada di Taif, yang jaraknya kurang lebih 100 km dari Makkah. Itu juga dipertimbangkan oleh Kerajaan,” kata Menag.

Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta kemungkinan pembangunan perkampungan haji di Kota Mekkah. Permintaan ini langsung ditanggapi positif oleh MBS.
“Insya Allah, sesampainya di tanah air nanti, kami akan membentuk tim untuk mempersiapkan segala sesuatunya karena memang kami sudah menyiapkan beberapa alternatif. Bapak Presiden juga sudah memberikan kecenderungan alternatif-alternatif mana yang paling produktif,” jelas Menag.

Kesempatan Bersejarah di Ka’bah

Di luar pertemuan bilateral, Kerajaan Arab Saudi juga memberikan kesempatan istimewa bagi Presiden Prabowo dan jajarannya untuk masuk ke dalam Ka’bah, salat di empat penjuru dalam Ka’bah, melakukan tawaf yang dipercepat, serta sa’i menggunakan kereta.

“Kami juga diberi waktu yang leluasa untuk berdoa di depan Ka’bah dan mencium Hajar Aswad dengan tenang. Semua ini kami lakukan sembari mendoakan untuk kesejahteraan, ketenangan, dan kedamaian bangsa Indonesia. Semoga kunjungan ini membawa keberkahan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenag Dorong PTKN Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kemenag Akhmad Fauzin, mengajak seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) berpedoman kepada regulasi terkait pentingnya keterbukaan informasi kepada publik.

Hal ini disampaikan Akhmad Fauzin saat kegiatan pendampingan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik di kantor pusat Kemenag, Kamis, (3/7/2025).

“Kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) yang ada di bawah Kemenag untuk menaati peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), salah satunya mengikuti sistem penilaian keterbukaan informasi publik,” katanya.

Pendampingan ini bertujuan mendorong keterbukaan informasi publik di seluruh PTKN. Dalam rapat yang dihadiri oleh sejumlah jajaran pengurus PTKN dari berbagai daerah di Indonesia, Fauzin menyebut masih ada lebih dari 60 kampus yang belum informatif dan mendorong mereka mengikuti jejak kampus yang sudah memenuhi kriteria.

“Sekitar 60 lebih perguruan tinggi keagamaan kita statusnya tidak informatif, oleh karena itu, mereka harus mencontoh kepada 5 perguruan tinggi yang sudah berkategori informatif”, ucapnya.

Kepala Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Syafruddin Baderung, menyampaikan agar setiap PTKN selalu berkomunikasi dengan Komisi Informasi (KI) terkait urusan keterbukaan informasi publik agar solusi menyangkut penilaian yang kurang informatif bisa diselesaikan dengan baik.

“Kegiatan pendampingan ini adalah bagian dari solusi untuk kita sampaikan langsung apa saja yang menjadi opsi-opsi dari Komisi Informasi agar satker dari PTKN bisa ikut monev, karena harus melibatkan orang KIP,” ujar Syafruddin.

Ia menegaskan setiap PTKN harus bekerja secara profesional terkait urusan keterbukaan informasi publik. “Ini sudah menjadi komitmen kita kepada KIP, semua satker harus informatif,” tegas Syafruddin.

Berdasarkan penilaian Komisi Informasi tahun 2024, terdapat 5 PTKN yang mendapatkan kategori informati, 1 PTKN kategori kurang informatif, dan sisanya 66 PTKN kategori tidak informatif.

Berikut 5 PTKN yang dinilai informatif :

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung (nilai 97,50)

2. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (nilai 97,13)

3. UIN Walisongo Semarang (nilai 96,97)

4. IAIN Kediri (nilai 96,28)

5. UIN Raden Fatah Palembang. (nilai 95,80)

Sebagai informasi, keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini mengatur tentang hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sebagai bagian partisipasi warga negera, tata kelola badan publik yang baik, dan mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan negara.

Kegiatan monev ini akan berlangsung di bulan Juli hingga Agustus. Oleh karena itu, semua satker diminta untuk mempersiapkan diri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri: Program Jaga Desa Kolaborasi Besar Wujudkan Asta Cita ke-6

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto menyebut Program Jaga Desa merupakan kolaborasi antara Kemendes PDT dengan Kejaksaan Agung yang berperan besar dalam mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Sebab program yang dilengkapi dengan Aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding ini membantu kepala desa dan para aparat untuk memastikan dana desa digunakan sebagaimana mestinya sehingga kesejahteraan pun terwujud.

“Kehadiran Jaga Desa bukan untuk menakut-nakuti, justru kolaborasi yang kita butuhkan. Ini ide besar yang harus kita dukung sama-sama dalam rangka memastikan Asta cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan akan tercapai. Semua ada di desa maka ini kita lakukan pengawasan makanya cocok Jaga Desa ini,” papar Mendes Yandri dalam acara Optimalisasi Kegiatan Pengelolaan Dana Desa Provinsi Bangka Belitung melalui Keberlanjutan Entry Data pada Aplikasi Real Time Management Funding Kejaksaan RI, Kamis (3/7/2025).

Potensi Provinsi Bangka Belitung sangat besar dengan kekayaan alamnya yang berlimpah sehingga pengelolaannya disertai dengan penggunaan dana dari pemerintah pusat harus benar-benar diperhatikan. Jika tidak, hal ini justru menjadi bumerang karena potensi desa akan sia-sia dan bantuan seperti dana desa justru dimanfaatkan untuk hal-hal terlarang yang menjerumuskan pemerintah setempat.

Oleh karena itu, Mendes Yandri menyampaikan apresiasi tinggi karena Program Jaga Desa membantu menjaga langkah aparat dan masyarakat desa dalam menggunakan dana desa. Ia juga optimis hal ini mempermudah terwujudnya target pemerintah khususnya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

“Dengan adanya sistem yang dibuat Kejaksaan Agung di bawah pengawasan Pak Jamintel ini sungguh membuat kami terbantu dan bisa melakukan pengawasan secara melekat dan tidak perlu repot karena sudah melakukan digitalisasi. Maka sekali lagi ini program yang bisa menghasilkan kerja yang sangat bagus untuk mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo,” kata Mendes Yandri.

Program Jaga Desa menjadi platform inovatif yang dirancang untuk memantau dan mengawal penggunaan dana desa. Selain memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran, efektif, akuntabel, dan transparan, Jaga Desa juga membantu para kepala desa dan aparatnya untuk tidak melanggar setiap aturan yang telah ditentukan setiap tahunnya.

Sebagaimana diketahui, tidak semua kepala desa dan perangkatnya memiliki latar belakang pengelolaan dan pemanfaatan keuangan yang bersumber dari pemerintah. Sehingga perlu dilakukan penjagaan dan pengawasan agar kasus penyelewengan dana desa tidak lagi bertambah.

“Kepentingan kami menjaga agar dana tersebut tersalurkan tepat mutu, tepat sasaran. Kami mengoordinasikan sistem pengawasan dan pengelolaan dana desa ini dalam bentuk IT dalam rangka mempermudah pengawasannya karena menurut catatan 275 kasus kepala desa atau aparat desa kena masalah dana desa. Makanya kita membuat agar kita jaga dari tahun anggaran pertama kita sudah mulai jaga,” jelas Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Reda Manthovani.

Dalam kesempatan ini dilaksanakan pula Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepala Kejaksaan Negeri se-Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemberian CSR PT. Timah Tbk kepada Kepala Desa di Provinsi Bangka Belitung. Hal ini merupakan salah satu cara untuk saling berkolaborasi dan bersinergi dalam mempercepat kemajuan dan kemandirian desa tanpa menanggalkan pengawasan langsung dari Kejaksaan Agung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Viva Yoga Dorong PATRI Berkontribusi Mewujudkan Swasembada Pangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bertempat di Ruang Kerja, Gedung C, Komplek Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, (3/7/25), Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menerima kunjungan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (DPP PATRI) Bambang Sulistiyo dan Sekjen Imam Muhadi.

Pertemuan Wamen Viva Yoga dengan pengurus PATRI tersebut merupakan pertemuan kesekian kalinya baik di kantor maupun di kawasan transmigrasi.

Bambang dan Imam menyampaikan banyak hal terkait perkembangan organisasi yang menghimpun anak transmigran di seluruh Indonesia itu. Organisasi yang berdiri pada tahun 2004 itu adalah sebagai mitra strategi dalam program Kementrans.

Wamen Viva Yoga mengapresiasi aktivitas PATRI. Dikatakan banyak keberhasilan yang telah dilakukan oleh para transmigran yang tersebar di berbagai pulau.

“Transmigran yang berada di Bengkayang mampu menjual hasil perkebunan sayuran ke Kuching”, ujar Wamen Viva Yoga.

Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. Keberhasilan para transmigran menjual sayur ke Malaysia itu disebut belum diketahui oleh banyak orang.

Untuk mendorong transmigran lebih produktif, Wamen Viva Yoga berharap PATRI memberdayakan anggotanya. Dikatakan dalam program transmigrasi, Kementerian Transmigrasi melakukan sinergi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Kementerian Pertanian.

Dalam kesempatan tersebut dirinya meminta agar PATRI mendata segala kebutuhan petani yang tergabung dalam Kelompok tani (Poktan) dan gapoktan (gabungan kelompok tani). “Anggota PATRI banyak yang menjadi petani”, ujarnya. Pendataan ini diperlukan untuk menghitung berapa banyak bantuan benih padi, jagung, alat dan mesin pertanian (alsintan), dan kebutuhan lainnya yang akan disalurkan. “Dengan bersinergi dengan kementerian terkait, bantuan untuk petani transmigran  bisa diperoleh”, ujarnya.

Dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, swasembada pangan merupakan salah satu prioritas pembangunan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut Kementerian Transmigrasi harus berperan. Kawasan transmigrasi sebagai sentra tanaman pangan terutama beras diharap terus untuk meningkatkan produktifitasnya.

Viva Yoga meminta PATRI terus ikut berperan dengan mendorong anggotanya yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia untuk terus produktif mengolah lahannya. “Kementerian Transmigrasi akan terus mensuport segala aktivitas transmigran untuk ikut mensukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo”, ucap Viva Yoga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Karo Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Undang-Undang yang Membolehkan Privatisasi Pulau di Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Isu penjualan pulau-pulau kecil di Indonesia yang kembali mencuat di berbagai situs daring asing menuai keprihatinan publik. Menanggapi hal ini, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang membolehkan privatisasi pulau di Indonesia.

“Landasan hukum untuk privatisasi itu tidak ada. Jadi memprivatisasi pulau secara keseluruhan itu kan tidak mungkin. Memang tidak ada undang-undangnya yang membolehkan itu,” tegas Harison Mocodompis dalam Dialog Interaktif di Radio Sonora, Kamis (03/07/25).

Ia menjelaskan, pengaturan terkait pemanfaatan pulau kecil dan wilayah pesisir telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016. Dalam kebijakan tersebut, khususnya Pasal 9 ayat (2) hingga (5), disebutkan bahwa pemanfaatan pulau kecil oleh perorangan atau badan hukum dibatasi maksimal 70% dari total luas pulau.

“Sementara, 30% adalah _mandatory_ atau wajib disiapkan untuk area publik, konservasi, dan wilayah yang dikuasai negara untuk kepentingan negara,” ujar Karo Humas Kementerian ATR/BPN.

Dengan demikian, menurut Karo Humas Kementerian ATR/BPN, tidak dimungkinkan satu pihak memprivatisasi seluruh wilayah pulau kecil. Apalagi, hingga saat ini tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan hal tersebut.

Dari pengamatannya, sebagian besar situs yang menampilkan informasi penjualan pulau itu berasal dari luar negeri. Namun, keabsahan informasi maupun identitas pihak yang mempostingnya juga belum bisa diverifikasi secara pasti. “Kita harus bijak melihat situasi ini. Situs-situs itu milik luar negeri, dan kita juga tidak tahu apakah yang memposting itu orang Indonesia atau sesama orang luar,” Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN.

Harison Mocodompis mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap klaim kepemilikan atau penjualan pulau yang beredar di internet. Ia juga mendorong semua pihak untuk berperan aktif dalam menjaga kedaulatan wilayah dan kejelasan hukum pertanahan di Indonesia.

“Diharapkan tentu saja diskusi ini bisa memicu instansi-instansi terkait juga pemerintah daerah untuk bergerak bersama-sama, terkoordinasi, terintegrasi. Fokusnya tidak hanya pada isu penjualan pulau, tetapi juga pada perlindungan hak atas tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Harison Mocodompis.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Musim Tanam Gadu Dimulai, Indramayu Satukan Kekuatan Pemerintah dan Petani

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Musim Tanam II (Gadu) Tahun 2025 pada Kamis, (3/7/2025) di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu.
‎
‎Kegiatan ini dihadiri oleh 140 peserta dari unsur Forkopimda, Kepala SKPD terkait, Camat, Danramil, serta narasumber dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Bulog Indramayu.
‎
‎Kepala DKPP, Sugeng Heriyanto dalam laporannya menyampaikan tujuan utama dari rakor ini adalah untuk menyusun strategi percepatan tanam dan peningkatan produksi, khususnya padi, serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian, termasuk lahan kering atau tadah hujan.
‎
‎“Melalui rakor ini, kami ingin memastikan seluruh pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mengatasi kendala pertanian di lapangan, seperti irigasi, pupuk, hama, penyakit tanaman, alat mesin pertanian (alsintan), dan benih padi,” ujarnya.
‎
‎Menurutnya, Juli adalah bulan penentu. Jika tanam belum selesai hingga akhir bulan, maka mulai Agustus hingga November, pasokan air dari BBWS Cimancis akan ditutup.
‎
‎”Kabupaten Indramayu saat ini tercatat memproduksi 700 ribu ton gabah kering pungut atau sekitar 360-370 ribu ton beras, jauh melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat yang hanya sekitar 220 ribu ton per tahun. Surplus ini menunjukkan Indramayu berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” tutup Sugeng.
‎
‎Perwakilan dari Kementerian Pertanian, Riza Fahrizal, selaku Penanggung Jawab Luas Tambah Tanam (LTT) Kabupaten Indramayu mengatakan target ke depan adalah mencapai produksi sebesar 1,7 juta ton beras, bukanlah hal mudah.
‎
‎“Dibutuhkan sinergi yang kuat antar seluruh elemen. Kita harus fokus pada luas tambah tanam dan panen di Indramayu. Saat ini kinerja LTT kita sudah cukup baik, dan menjadi perhatian langsung dari Menteri Pertanian,” tegasnya.
‎
‎Lebih lanjut, menurutnya, Indramayu juga ditargetkan untuk mengoptimalkan lahan seluas 490 hektare. Saat ini baru 100 hektare yang terealisasi. DKPP mendorong peran generasi muda dalam wirausaha tani guna mendukung produksi padi yang berkelanjutan.
‎
‎Sementara itu, Bupati Indramayu Lucky Hakim dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kerja kolektif dari seluruh stakeholder pertanian di daerah.
‎
‎“Indramayu memiliki tanah yang subur dan petani yang semangat. Kita ini menawan di mata nasional karena menjadi lumbung padi. Tetapi kita tidak boleh hanya kejar angka, empati kepada petani adalah kunci,” tegasnya.
‎
‎Bupati juga mendorong para camat dan kuwu untuk mengajak masyarakat lebih giat menanam padi. Pemerintah daerah akan terus mendukung dengan penyediaan pupuk, irigasi, dan fasilitas terbaik lainnya. Harapan Presiden melalui program swasembada pangan harus direalisasikan bersama.
‎
‎“Dari rakor ini, semoga lahir langkah konkret yang berdampak bagi masyarakat. Menuju Indramayu yang lebih baik, makmur, dan sejahtera.” harapnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...971972973...4,919Halaman 972 dari 4,919