Beranda blog Halaman 974

Retret Laskar Pandu Satria, Inisiasi Gubernur HD Didik Pemuda Bermasalah Sosial atau Perilaku

Penulis
Syifa
-
Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru (HD) menegaskan komitmennya dalam mempersiapkan generasi muda yang tangguh menyambut bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikannya langsung dalam pembukaan pendidikan karakter Laskar Pandu Satria, (Rabu, 2/7/2025).
Dalam sambutannya, HD menyampaikan melalui retret yang dilakukan para siswa ini akan dididik menjadi generasi muda yang bisa menyelesaikan persoalan internal mereka masing-masing agar mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang lebih baik.
“Anak-anak yang kita terima saat ini, atas persetujuan orang tua dan guru mereka, adalah anak-anak yang patut kita hargai. Mereka adalah anak-anak yang sadar akan kekurangannya dan siap digembleng untuk menjadi pribadi yang kuat serta siap berkompetisi secara positif,” ujar HD.
HD juga mengingatkan bahwa Bonus demografi 2045 bukan sekadar menandai 100 tahun Indonesia merdeka, tetapi juga menandakan kesiapan para pemuda kita dalam bersaing di kancah global.
HD juga menilai perkembangan teknologi, khususnya Artificial Intelligence (AI) harus bisa dimanfaatkan oleh generasi muda secara maksimal.
“AI adalah teknologi yang suka tidak suka harus kita kuasai. Kita tidak boleh jadi pecundang, justru harus jadi penguasa dan pemanfaat dari teknologi baru ini”, tutur HD.
HD menyampaikan retret ini dilakukan juga untuk memberikan pendidikan khusus kepada anak-anak yang memiliki masalah sosial atau perilaku dengan gagasan pendidikan karakter yang telah digaungkannya sejak tahun 2020.
“Ini adalah momentum kebangkitan kembali program pendidikan karakter di Sumsel. Kita punya sumber daya manusia yang siap, kita juga punya mitra yang kuat TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mari kita gunakan kekuatan ini untuk membina anak-anak kita menjadi generasi tangguh, bebas dari pengaruh negatif seperti miras, narkoba, dan pergaulan bebas,” tegas HD.
Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi & Umum, H. Zulkarnain selaku Ketua Panitia Retret menjelaskan bahwa Retret merupakan program inisiasi Gubernur Sumsel dengan tujuan penguatan karakter pelajar serta menyiapkan generasi muda unggul menyongsong Bonus Demografi 2045.
“Retret berlangsung selama 10 hari, mulai Tgl 1 -10 Juli 2025, diikuti oleh 100 siswa SMA/SMK dari 6 kabupaten/kota yaitu Banyuasin, Muara Enim, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Kota Prabumulih, dan Kota Palembang.
“Peserta yang mengikuti program ini telah dipilih secara selektif, dengan prioritas utama bagi siswa yang menunjukkan perilaku bermasalah berulang, seperti sering membolos, terlibat perkelahian, atau mengalami gejala perundungan”, ucapnya.
Selama kegiatan berlangsung, peserta akan mendapatkan berbagai materi penguatan karakter seperti Kedisiplinan, Wawasan kebangsaan, Kerja sama tim, Motivasi diri, dan Pengelolaan emosi sosial yang disampaikan oleh para pelatih dari unsur TNI, Polri, serta narasumber profesional lintas sektor.

Turut hadir Kajati Sumsel, DR. Yulianto, SH.,MH, Walikota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M. Si, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumsel, Aria Ahmad Mangunwibawa, S.PSI., M.SI, Ketua Kwarda Sumsel, Drs. H. Riza Fahlevi, M.M dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Kaltim Temui Menteri PU, Perjuangkan Perbaikan Jalan Rusak di Daerah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur di Benua Etam. Dalam pertemuan langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Gubernur menyampaikan aspirasi masyarakat Kaltim terkait kondisi jalan yang rusak parah di berbagai wilayah.

“Hari ini saya diterima langsung oleh Bapak Menteri PUPR di ruang kerja beliau. Insyaallah, jalan-jalan yang rusak parah di Kaltim akan segera kita benahi bersama-sama dengan BPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) di Kaltim. Terima kasih atas dukungan yang diberikan untuk masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Gubernur Kaltim usai pertemuan pada Selasa (1/7/25).

Menteri PUPR, Dody Hanggodo merespons positif usulan tersebut. Ia menegaskan dukungan penuh Kementerian terhadap upaya pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi di Kalimantan Timur.

“Insyaallah kita support Gubernur Kaltim demi kemaslahatan seluruh masyarakat. Koordinasi terus berjalan, dan jalan serta irigasi menjadi prioritas utama untuk mendukung swasembada pangan,” tegas Menteri Dody.

Pertemuan ini menandai langkah konkret Pemerintah Provinsi Kaltim dalam memperjuangkan infrastruktur berkualitas demi pemerataan pembangunan, peningkatan konektivitas antarwilayah, dan mendukung ketahanan pangan di daerah.

Dengan dukungan pusat, masyarakat Kaltim berharap kondisi jalan yang selama ini dikeluhkan, segera mendapatkan penanganan serius dan berkelanjutan. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemdiktisaintek Dukung Potensi Kolaborasi Sains dengan BRIN untuk Ketahanan dan Kesetaraan Global

Penulis
Syifa
-

Tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan pengetahuan, dan kebutuhan inovasi lintas sektor menuntut negara-negara untuk memperkuat ekosistem sains dan teknologi yang inklusif. Indonesia pun terus mematangkan langkahnya sebagai pusat kolaborasi ilmu pengetahuan di Asia.

Hingga 2024, Global Innovation Index (GII) menempatkan Indonesia di peringkat 54 dari 133 negara, naik signifikan dari peringkat 61 tahun 2023. Namun, posisi ini masih di bawah negara Asia Tenggara lainnya. Faktor-faktor ketertinggalan ini mencakup belanja pendidikan, mobilitas mahasiswa asing, dan jumlah publikasi ilmiah.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan melaksanakan pertemuan dengan Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Amarulla Octavian untuk membahas potensi kolaborasi strategis di bidang sains dan teknologi dalam rangka persiapan penyelenggaraan World Science Forum 2026 yang akan digelar di Indonesia. Pertemuan ini dilaksanakan di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Rabu (2/7).

“World Science Forum adalah panggung di mana Indonesia dapat menegaskan peran sains sebagai fondasi ketahanan global dan pemerataan pengetahuan,” ujar Wamen Fauzan.

Presiden Republik Indonesia (RI) dalam agenda Asta Cita menegaskan agar sains dan teknologi berfungsi sebagai pilar pembangunan dan pendorong ekonomi masa depan melalui hilirisasi dan industrialisasi. Hal ini senada dengan tujuan penyelenggaraan World Science Forum 2026, yang menekankan pada kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk untuk menjawab tantangan global melalui riset terapan, pengembangan talenta unggul, dan kemitraan lintas sektor.

Amarulla memaparkan tema World Science Forum 2026 di Indonesia, yakni ‘Science for Global Resilience and Equity’. Topik bahasan utamanya adalah mengembangkan sains yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta kesetaraan dan keselarasan antarnegara untuk mengurangi kesenjangan dalam bidang sains dan teknologi.

“Indonesia akan jadi tuan rumah World Science Forum untuk pertama kalinya. Kami harap Kemdiktisaintek berkenan untuk berkolaborasi dalam penyelenggaraannya,”

Selain itu, didiskusikan juga mengenai proses perencanaan Hakteknas 2025. Hakteknas diproyeksikan akan mengintegrasikan sains, teknologi, dengan ilmu sosial seperti inovasi sosial dan social engineering.

Menindaklanjuti arahan Menteri Brian Yuliarto, Fauzan menyampaikan substansi dari kolaborasi ini adalah berdampaknya riset akademis untuk kepentingan pembangunan bangsa.

“Substansi kegiatan ini beririsan dengan program Kemdiktisaintek dan BRIN. Intinya, bagaimana riset bisa dikaitkan dengan industri, dengan pusat-pusat inovasi, dan berdampak langsung ke masyarakat,” pungkas Wamen yang juga mantan rektor dua periode sebuah PTS itu.

Mari bersama dorong transformasi Indonesia menjadi episentrum ilmu pengetahuan yang berdaya saing dan merata. Melalui kegiatan dan program yang produktif dan kolaboratif, diharapkan pemerintah, lembaga, dan masyarakat dapat bersama-sama membangun bidang sains dan teknologi yang berdampak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kolaborasi Kemenkes dan SnackVideo Permudah Akses Cek Kesehatan Gratis di Kabupaten Bandung

Penulis
Syifa
-

Upaya memperluas akses layanan kesehatan terus dilakukan melalui program Desa Sejahtera SnackVideo yang kini memasuki lokasi ketiganya, Sabtu (29/6), di Desa Cipelah, Rancabali, Kabupaten Bandung. Program hasil kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan platform digital SnackVideo ini kembali menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat desa.

Berlangsung meriah dan dipadati warga, kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Tak kurang dari 133 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan secara gratis, dari total 200 kuota yang disediakan. Mulai dari pengecekan tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan umum, seluruh layanan dibuka secara terbuka di area acara.

Bagi sebagian warga, kesempatan ini menjadi momen langka untuk memeriksakan kondisi tubuh tanpa beban biaya. Salah satunya Pak Jana (58), warga sekitar, yang mengaku senang bisa ikut cek kesehatan gratis.

“Saya ikut periksa karena nggak punya uang. Ke dokter harus pakai biaya, tapi di sini gratis,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, Pak Jana diketahui memiliki kadar gula darah tinggi serta gangguan penglihatan yang mulai mengganggu aktivitas hariannya. Tim medis pun menyarankan agar ia segera melanjutkan pemeriksaan dan pengobatan ke puskesmas terdekat pada 20 Juli, atau dirujuk ke rumah sakit jika diperlukan.

“Kata dokter saya sakit gula, gulanya tinggi, dan mata juga sudah nggak jelas,” tambahnya.
Kegiatan ini tak hanya meringankan dari sisi biaya, tetapi juga membuka akses yang lebih mudah ke layanan kesehatan. Selama ini, jarak dari kampung ke puskesmas terdekat cukup jauh sekitar 1 kilometer yang menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi warga lansia atau dengan keterbatasan mobilitas.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Yuli Ernawati, menyampaikan bahwa tingginya partisipasi masyarakat tak lepas dari edukasi yang diberikan sebelumnya.
“Alhamdulillah, hari ini masyarakat sangat antusias menghadiri cek kesehatan gratis. Ini karena sebelumnya sudah diberikan sosialisasi tentang pentingnya deteksi dini,” jelas Yuli.
Menurutnya, kegiatan ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan tidak selalu harus terpusat di fasilitas formal.

“Harapannya, kegiatan kolaboratif seperti ini bisa menginspirasi mitra lain untuk memperluas cakupan layanan. Jadi masyarakat bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan, tidak hanya di dalam gedung layanan kesehatan, tapi juga di luar gedung lewat event-event seperti ini,” tambahnya.

Selain layanan kesehatan, acara juga diramaikan dengan berbagai kegiatan seru dan edukatif. Mulai dari pertandingan bola, games tradisional, hingga pemberian gawang bola untuk fasilitas olahraga warga. Suasana kebersamaan dan semangat gotong royong terasa kuat sepanjang acara berlangsung.

Dengan pendekatan jemput bola dan suasana yang terbuka, Desa Sejahtera terbukti menjangkau lapisan masyarakat yang selama ini belum rutin memeriksakan kesehatannya. Selain layanan medis, warga juga disuguhi berbagai hiburan edukatif dan aktivitas komunitas.

Program Desa Sejahtera SnackVideo sebelumnya telah hadir di Tangerang dan Cianjur, dan akan terus berlanjut ke berbagai daerah lainnya. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat mendorong pemerataan layanan kesehatan secara lebih inklusif dan berkelanjutan dengan pendekatan yang tak hanya fungsional, tapi juga menyenangkan dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Pramono Resmikan Rute TransJabodetabek B25 Bekasi–Dukuh Atas

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, meresmikan rute baru TransJabodetabek B25 jurusan Bekasi–Dukuh Atas di Halte Galunggung, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Kamis (3/7). Gubernur Pramono menyatakan, rute baru ini menghubungkan pusat Kota Jakarta dengan kawasan permukiman dan bisnis yang berkembang di Kota Bekasi. Kehadiran rute ini menjadi alternatif transportasi umum yang nyaman dan aman bagi masyarakat.

“Ini merupakan komitmen bersama untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, sehingga diharapkan dapat menurunkan kemacetan dan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya,” ujar Gubernur Pramono.

Ia menjelaskan, terdapat 15 unit bus yang disiapkan untuk rute tersebut, dengan jarak antarbus (headway) 10 menit pada jam sibuk dan 20 menit pada jam tidak sibuk. Adapun titik pemberhentian terdiri atas 18 titik di Jakarta dan 11 titik di Bekasi. Sedangkan tarifnya adalah Rp2.000 per perjalanan untuk keberangkatan pukul 05.00–07.00 WIB dan Rp3.500 untuk pukul 07.00–22.00 WIB. Tarif ini jauh lebih terjangkau dibandingkan biaya tol kendaraan pribadi yang mencapai Rp24.000 sekali jalan atau Rp48.000 pulang-pergi.

“Waktu tempuh pada jam sibuk pagi sekitar 100 menit, jam sibuk sore 95 menit, dan pada jam tidak sibuk sekitar 82,5 menit,” ungkap Gubernur Pramono.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terus memperluas layanan transportasi terintegrasi lintas wilayah, termasuk dengan peningkatan kualitas layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

“Semua moda transportasi ini bersifat inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan. Meski tingkat konektivitas kita sudah mencapai 91 persen, penggunaannya belum maksimal. Mudah-mudahan, perencanaan ke depan untuk mengatasi kemacetan bisa lebih rinci dan menyeluruh,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, menyampaikan, keberadaan TransJabodetabek menjadi salah satu solusi untuk memudahkan mobilitas warga Bekasi yang bekerja atau beraktivitas lintas kota.

“Terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta dan seluruh jajaran Pemprov DKI yang telah menghadirkan akses transportasi bagi warga Bekasi. Ini menjadi solusi agar masyarakat mau beralih ke transportasi publik, sehingga mobilitas semakin mudah, ringan, dan waktu perjalanan lebih efisien,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dasco Tegaskan Komitmen DPR Perbaiki Transportasi di Pulau Terluar Enggano

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR RI terus memantau perkembangan polemik yang terjadi di Pulau Enggano, Bengkulu. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah persoalan aksesibilitas transportasi, khususnya akibat pendangkalan pelabuhan yang berdampak pada mobilitas masyarakat.

“Yang pertama kami masih memonitor. Pelindo saat ini sedang bergerak mengatasi pendangkalan pelabuhan, dan ada kerja sama juga dari Pelni dan ASDP dalam upaya mengangkut masyarakat dengan kapal yang bisa melayani hingga ke tengah laut,” ujar Dasco kepada wartawan usai menghadiri upacara HUT ke-79 Bhayangkara di Monas, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Menurut Dasco, berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, BUMN sektor transportasi, serta tim teknis dari kementerian terkait telah dilibatkan untuk menyiapkan solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Saat ini, sebuah tim khusus juga tengah menyusun kajian lebih komprehensif terkait langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di pulau terluar tersebut.

“Di samping itu, tim yang dibentuk juga sedang membuat kajian tentang bagaimana beberapa hal lain yang perlu diperbaiki untuk ke depan, demi kemajuan masyarakat pulau terluar,” katanya.

Pulau Enggano merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang memiliki tantangan geografis tersendiri, termasuk dalam hal distribusi logistik dan pelayanan transportasi reguler. DPR RI, lanjut Dasco, akan memastikan bahwa pemerintah tidak abai terhadap kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Kita akan terus dorong agar perbaikan-perbaikan ini bisa dilaksanakan secara konkret dan terukur,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Serahkan 326 Akta Notaris Kopdes, Mendes Yandri Optimis Serap Tenaga Kerja Produktif di Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto menyerahkan secara simbolis 326 Akta Notaris Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Pendopo Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada Rabu (2/6/2025).

Menurutnya, penyerahan ratusan akta notaris itu akan memperkokoh fondasi ekonomi warga di Kabupaten Serang, termasuk membuka peluang menyerap ratusan tenaga kerja produktif di desa, baik dari kalangan muda maupun pensiunan yang memiliki keahlian.

“Di hari yang sangat bersejarah ini, Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, untuk menyaksikan sebuah peristiwa penting. Dalam penyerahan 326 Akta Notaris Koperasi Desa Merah Putih, yang bermanfaat bagi kemajuan ekonomi kerakyatan bangsa kita,” jelas mantan Wakil Ketua MPR RI itu saat memberi arahan dalam acara Penyerahan Akta Badan Usaha Kopdes Merah Putih untuk 326 Desa di Kabupaten Serang.

Lebih luas, Mendes Yandri menambahkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih berfungsi sebagai wadah penggerak ekonomi di tingkat desa, serta mengelola banyak potensi lokal secara kolektif dan profesional.

Kopdes Merah Putih ini juga didirikan berdasarkan prinsip gotong royong, di mana masyarakat saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan mengintegrasikan pendekatan ekonomi kerakyatan, koperasi ini berusaha menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi setiap anggotanya.

“Penyerahan akta notaris ini untuk meneguhkan komitmen memberdayakan masyarakat desa. Dan ini bukan sekadar formalitas, tapi sebuah legitimasi hukum yang akan membuka pintu bagi Kopdes untuk tumbuh dan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian lokal maupun nasional,” papar mantan Anggota DPR RI itu.

Mendes Yandri juga mengimbau, agar setiap pihak bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, anggota koperasi, dan lembaga keuangan. Sehingga program ini dapat berjalan sukses dan efektif sesuai keinginan bersama.

Termasuk pentingnya dukungan dari pihak ketiga seperti HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) yang menyediakan pinjaman dengan bunga rendah untuk koperasi juga menjadi poin penting dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi di pedesaan.

“Karena ini perintah dari Bapak Presiden, maka saya minta kepada Ibu Bupati Serang, Ketua DPRD Serang, bahkan pada level desa ini agar Koperasi Desa betul-betul kita sukseskan,” pungkasnya.

Setelah agenda penyerahan akta notaris itu, Mendes Yandri kemudian melanjutkan kunjungan kerjanya ke dalam rangka peresmian Klinik Desa Ciagel Berkah, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.

Usai agenda itu, lalu dilanjutkan dengan Peninjauan dan Panen Udang Vaname Sistem Bioflok bersama Bupati Serang, Ratu Rachmatu Zakiyah.

Hadir mendampingi Mendes Yandri, Dirjen PEID Kemendes PDT Tabrani, Kepala BPI Mulyadin Malik, Staff Khusus Menteri Yahdil Harahap. Dan jajaran pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDT.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Targetkan Predikat SAKIP A, Wamen Ossy Sampaikan Lima Strategi Utama yang Lebih Terukur dan Berdampak

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN menargetkan capaian tertinggi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yakni predikat A (Memuaskan). Dalam webinar bertema “Roadmap Menuju Predikat SAKIP A” yang diselenggarakan oleh BPSDM bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan, memaparkan lima strategi utama yang menjadi langkah sistematis, terukur, dan konsisten menuju target SAKIP A.

“Dengan lima strategi ini, saya yakin budaya kinerja Kementerian ATR/BPN akan lebih terukur, lebih terdampak, dan tentu saja akan lebih membanggakan menuju predikat SAKIP A,” ujar Wamen Ossy saat menyampaikan _keynote speech_ dalam webinar tahap kedua ini, Selasa (01/07/25).

Adapun kelima strategi yang dipaparkan Wamen Ossy adalah _leadership commitment_; perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; digitalisasi dan pengambilan keputusan berbasis data; _monitoring_ dan evaluasi berbasis _evidence_; dan _reward and consequence management_.

Wamen Ossy menegaskan bahwa capaian tersebut bukan hanya sekadar angka administratif, tetapi mencerminkan masa depan tata kelola birokrasi yang lebih baik. “Kita sedang berbicara tentang kepercayaan dari rakyat, efektivitas program nasional, dan _legacy_ organisasi yang kita cintai ini,” terangnya.

Dalam paparannya, ia menggarisbawahi bahwa SAKIP bukan hanya akronim, tapi suatu _mindset_ baru dalam pelayanan publik dan standar baru dalam akuntabilitas anggaran negara. Menuju predikat A dari posisi sebelumnya, dinilai Wamen Ossy akan menjadi perjalanan yang menantang karena menyangkut transformasi budaya kerja dan konsistensi kolektif.

Di momen ini, Wamen Ossy berharap webinar yang diselenggarakan ini akan menjadi titik balik bagi seluruh unit kerja dalam menciptakan dampak nyata bagi masyarakat. “SAKIP A adalah bukti nyata bahwa kita mampu bekerja dengan cerdas, terukur, dan berdampak,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa webinar ini menjadi wadah penting untuk memperkuat _roadmap_ implementasi SAKIP yang realistis sekaligus progresif. “_Roadmap_ diperlukan untuk meningkatkan kolaborasi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mewujudkan implementasi SAKIP yang berkelanjutan. Kami harap para peserta dapat aktif menyerap wawasan dari para narasumber,” ujar Agustyarsyah.

Webinar yang diikuti oleh sekitar 1.000 peserta ini menghadirkan narasumber yang memaparkan kebijakan, strategi, dan efektivitas tindak lanjut evaluasi SAKIP di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Di antaranya hadir, Sekretaris Jenderal, Pudji Prasetijanto Hadi; Inspektur Jenderal, Dalu Agung Darmawan; dan Inspektur Wilayah I, Arief Mulyawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kabar Gembira! Bantuan Pangan Beras Segera Meluncur ke 18,27 Juta Keluarga di Juli Ini

Penulis
Syifa
-

Program prorakyat yang dilanjutkan di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya adalah bantuan pangan beras. Bantuan yang juga sebagai salah satu paket stimulus ekonomi dalam menjaga ekonomi kuartal II ini dipastikan akan mulai salur di Juli ini secara one shoot atau alokasi 2 bulan dalam 1 kali kirim.

“Bantuan pangan beras bisa dilepas apabila ada penugasan. Nah penugasan ini melalu ratas atau rakortas dan perlu ada ABT (Anggaran Belanja Tambahan). Jadi memang untuk bantuan pangan beras kali ini perlu waktu,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat dijumpai di Kompleks DPR RI, Jakarta pada Selasa (1/7/2025).

“Anggaran untuk itu belum di Badan Pangan Nasional, tapi di BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) dan terkonfirmasi hari ini, ABT sudah ada, sehingga bantuan pangan beras bisa kita jalankan segera. Jadi mulai Juli Ini dan langsung one shoot, 2 kali 10 kilo beras ke berbagai daerah, terutama Indonesia timur,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, bantuan pangan beras tahun 2025 menggunakan database penerima dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Jumlah penerima ditargetkan mencapai 18.277.083 Keluarga Penerima MaBapanasat (KPM). Estimasi ABT yang dibutuhkan sekitar Rp 4,9 triliun.

“Jadi kenapa perlu waktu untuk ABT ini? Ini karena kita ikut prosedur. Kalau kata BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), saat kita mengeluarkan program, harus sudah ada anggarannya dulu. Jadi anggarannya masuk dulu, baru bisa disalurkan,” ungkap Arief.

Dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, beras ditetapkan menjadi komoditas utama penyumbang inflasi Juni 2025 secara bulanan dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dilaporkan beras mencatatkan tingkat inflasi 1,00 persen dengan andil inflasi 0,04 persen.

Adapun intervensi pemerintah melalui bantuan pangan beras dinilai cukup berandil besar terhadap pengendalian inflasi beras. Di 2024, inflasi beras sempat memuncak di Februari dengan torehan 5,32 persen. Setelah digelontorkan bantuan pangan beras sampai alokasi 9 bulan, inflasi beras di Desember 2024 melandai hingga 0,1 persen.

“Kalau di 2025 ini, big harvest itu kan di Maret dan April, di mana produksi beras total sampai 10 juta ton. Begitu masuk Mei, Juni, panen mulai menurun. Ini pattern-nya begitu,” jelas Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

“Jadi kalau gabah itu, begitu produksinya turun, harganya akan naik. Kalau harga gabah naik, maka harga beras naik. Nah ini waktunya pemerintah melakukan intervensi dengan salah satunya bantuan pangan ke 18,27 juta KPM, sekaligus stimulus ekonomi juga,” kata dia lagi.

Arief menuturkan komitmen pemerintah untuk konsisten menjaga harga petani. Ia jelaskan harga gabah di petani harus tetap wajar dan baik. Tidak boleh ada penurunan drastis saat bantuan pangan beras dikucurkan secara luas.

“Kita pengennya harga yang wajar. Kalau harga beras terlalu rendah, nanti petaninya yang terdampak juga. Jadi harus harga gabah yang wajar, harga beras di penggilingan yang wajar, dan harga beras di konsumen yang wajar. Jangan terlalu rendah di hulu, termasuk jangan terlalu rendah di hilir, kan daya beli 280 juta penduduk Indonesia juga harus hijau,” pungkas Arief.

Sebagai informasi, dalam salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR hari ini (1/7/2025), termaktub pada poin nomor 3 yakni Komisi IV DPR RI mendorong Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan bersama-sama Komisi IV DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Dengan ini, program bantuan pangan beras dapat semakin berdampak baik karena didukung pula oleh legislatif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Masyarakat Dukung Langkah Tegas Mentan Amran Usut Mafia Pangan: “Ini yang Ditunggu-Tunggu!”

Penulis
Syifa
-

Langkah tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam membongkar praktik curang 212 mafia pangan dari 10 provinsi menuai apresiasi dan dukungan luas dari masyarakat. Investigasi gabungan yang melibatkan Kementerian Pertanian, Satgas Pangan Polri, dan Kejaksaan Agung mengungkap modus kejahatan mafia pangan berupa penjualan beras dengan mutu tak sesuai, berat tidak sesuai label, serta harga yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penyimpangan ini tidak boleh dibiarkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Kami sudah pegang data lengkap, dan semua hasil investigasi akan kami serahkan ke Kapolri dan Jaksa Agung. Ini tidak boleh dibiarkan. Kalau harga bisa ditekan, daya beli masyarakat akan meningkat. Kita bicara soal keadilan dan hak konsumen,” tegas Mentan Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Kamis (26/6).

Senada dengan itu, Satgas Pangan Polri memastikan akan bertindak tegas apabila para mafia pangan tetap melakukan pelanggaran setelah tenggat waktu dua minggu.

“Kita berikan waktu sampai 10 Juli. Setelah itu, kalau masih ditemukan pelanggaran, kami akan lakukan penegakan hukum dengan ancaman pidana lima tahun dan denda Rp2 miliar,” ujar Brigjen Pol. Helfi Assegaf dari Satgas Pangan Mabes Polri.

Respon positif masyarakat mencerminkan tingginya harapan publik terhadap penegakan hukum di sektor pangan yang selama ini kerap dirundung permainan harga dan spekulasi oleh mafia pangan tak bertanggung jawab.

“Baru kali ini ada menteri yang berani bongkar sampai ke akarnya,” ujar Mardiyah (46), ibu rumah tangga asal Semarang. Ia mengaku kerap curiga dengan kualitas beras kemasan premium yang dibelinya. “Kualitasnya standar, tapi harganya mahal. Ternyata benar, banyak yang curang. Kami sangat dukung Pak Amran.”

Dukungan serupa datang dari Hasbullah (38), petani dan pengecer beras di Jawa Tengah. Ia menyatakan, “Kadang kami petani ditekan soal harga gabah, tapi di pasar harga malah melonjak. Padahal permainan ada di tengah. Ini harus dibongkar tuntas. Mafia pangan tidak boleh dibiarkan.”

Sementara itu, Yuliani (51), pegawai swasta di Jakarta Barat, menyebut temuan ini sebagai bentuk nyata keberpihakan pada rakyat kecil. “Selama ini harga beras bikin kami mengelus dada, padahal katanya stok aman. Kalau ternyata banyak yang bermain curang, mereka harus dihukum. Terima kasih kepada Pak Amran yang berani mengungkap ini.”

Sebagaimana diketahui, dari hasil pemeriksaan terhadap 212 merek beras di 10 provinsi, lebih dari 85% tidak sesuai mutu, hampir 60% dijual melebihi HET, dan 21% memiliki berat bersih yang lebih ringan dari label. Potensi kerugian konsumen ditaksir mencapai Rp99 triliun.

Masyarakat berharap pengungkapan ini menjadi langkah awal pembenahan tata niaga beras nasional secara menyeluruh, sekaligus mengakhiri praktik mafia pangan yang selama ini merugikan petani dan rakyat kecil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...973974975...4,919Halaman 974 dari 4,919