Beranda blog Halaman 981

BPK Dorong Pemprov Kepri Tindaklanjuti Rekomendasi untuk Perkuat Tata Kelola Keuangan

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menegaskan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Hal tersebut dinyatakan oleh Anggota VI BPK, Fathan Subchi saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2024, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Iman Sutiawan, dan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad di Kantor DPRD Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Senin (23/06).

Anggota VI BPK menyebutkan bahwa posisi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah sesuai rekomendasi pada Pemerintah Provinsi Kepri mencapai 86,80 persen per 31 Desember 2024. Capaian ini telah melampaui target nasional sebesar 75 persen. Namun demikian, bila ditinjau dari lima tahun terakhir, tindak lanjut yang sesuai baru mencapai 74,10 persen.

“Untuk itu, saya meminta Gubernur Kepri agar terus meningkatkan upaya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi tersebut,” ujarnya. Anggota VI BPK juga mendorong BPK Perwakilan Provinsi Kepri untuk secara proaktif berkoordinasi dengan DPRD guna mempercepat penyelesaian tindak lanjut tersebut.

Pada Pemeriksaan LKPD Provinsi Kepri Tahun 2024, BPK mencatat beberapa area yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, di antaranya perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 belum memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, Bapenda belum optimal dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemungutan pendapatan Pajak Alat Berat (PAB) di tahun 2024, antara lain karena terlambatnya penetapan Peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

“Belum lengkapnya regulasi pendukung penyelenggaraan PAB sehingga Pemerintah Provinsi Kepri kehilangan kesempatan merealisasikan Pendapatan PAB di tahun 2024” ungkapnya.

Anggota VI BPK berharap Gubernur beserta jajarannya dapat segera menyelesaikan permasalahan yang menjadi perhatian BPK, sehingga permasalahan tersebut tidak menjadi permasalahan berulang di kemudian hari.

Anggota VI BPK juga menegaskan pentingnya penggunaan APBD yang efektif dan efisien, di mana setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan representasi dari kepercayaan publik dan harapan masyarakat akan peningkatan kualitas hidup mereka.

Oleh karena itu, sinergi antar semua pihak sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah digunakan untuk memberikan manfaat yang maksimal dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepri, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kepri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepri, serta para pejabat struktural dan fungsional BPK Perwakilan Provinsi Kepri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Kolaborasi dan Akuntabilitas Global: Ketua BPK Hadiri SAI20 Summit 2025 di Johannesburg

Penulis
Syifa
-

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),Isma Yatun,menghadiri SAI20 Summit Tahun 2025, pertemuan pimpinan lembaga pemeriksa negara-negara anggota G20 yang diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 25 Juni 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan.

Supreme Audit Institution (SAI) Afrika Selatan berperan sebagai tuan rumah sekaligus Ketua SAI20 2025, melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dari SAI Brazil (2024), SAI India (2023), dan BPK sebagai inisiator sekaligus Ketua SAI20 pada tahun 2022. Pertemuan kali ini dihadiri oleh lembaga pemeriksa (SAI) dari negara-negara anggota G20, antara lain: Arab Saudi, Brazil, Cina, India, Indonesia, Korea Selatan, Rusia, Turki dan Uni Emirat Arab. Selain itu, sejumlah SAI dari negara undangan juga turut berpartisipasi, antara lain: Djibouti, Kamerun, Kenya, Nigeria, Norwegia, Maroko, Mesir, dan Spanyol. Organisasi regional AFROSAI-E juga hadir dalam pertemuan ini.

SAI20 Summit tahun 2025 mengedepankan nilai solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan sesuai dengan tema G20 dan etos “ubuntu” dari Afrika Selatan yang menekankan ikatan kemanusiaan dan kebersamaan global. Dua isu prioritas yang dibahas dalam SAI20 adalah “Public Infrastructure Funding” dan “Future-Ready Workforce”.

Melalui SAI20 Communiqué para peserta menyepakati pentingnya memperkuat kolaborasi antar lembaga pemeriksa, baik dari negara anggota G20 maupun negara lainnya, untuk mendukung proses demokratis, meningkatkan akuntabilitas, serta memberikan masukan strategis bagi pemerintah guna mendorong kesejahteraan yang inklusif.

Dalam pernyataannya, Ketua BPK menekankan bahwa untuk menjawab tantangan dalam pembangunan infrastruktur, diperlukan strategi pendanaan jangka panjang yang terintegrasi, mencakup investasi publik, keterlibatan sektor swasta dan kolaborasi internasional. Ketua BPK juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempersiapkan tenaga kerja yang tangguh dan adaptif sebagai tanggung jawab bersama.

BPK juga berkontribusi sebagai panelis dalam diskusi dengan tema “Pengaruh SAI dalam Menjembatani Kesenjangan Keterampilan untuk Tenaga Kerja yang Sesuai untuk Masa Depan”, dengan fokus diskusi pada peran SAI dalam mendukung upaya pemerintah dalam menjembatani kesenjangan keterampilan melalui pemeriksaan.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Summit SAI20 Tahun 2025, BPK juga melakukan pertemuan bilateral dengan SAI Afrika Selatan, Arab Saudi, Kenya, Korea Selatan, Mesir, Rusia, Brazil, Maroko, Turki, dan Norwegia untuk memperkuat hubungan kerja sama antar lembaga pemeriksa.

Ketua BPK didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Novy G.A. Pelenkahu, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Teguh Widodo, dan Direktur Pemeriksaan Organisasi Internasional, Kusuma Ayu Rusnasanti.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Evaluasi Pelayanan Kesehatan Haji 2025: Pemerintah Diminta Tingkatkan Jumlah Petugas

Penulis
Syifa
-

Memasuki hari ke-54 pelaksanaan ibadah haji, Kementerian Kesehatan RI mencatat jumlah jemaah wafat sebanyak 386 orang berdasarkan data dashboard Siskohatkes per 24 Juni 2025. Selain itu, hingga pukul 16.00 WAS di hari yang sama, tercatat sebanyak 225.852 kunjungan rawat jalan oleh jemaah di Daerah Kerja Makkah dan Madinah.

Tingginya angka kunjungan ini memunculkan sejumlah masukan dari jemaah terkait pelayanan kesehatan, terutama menyangkut jumlah petugas yang dinilai terbatas dibandingkan jumlah jemaah yang dilayani.

“Saya dari Kloter 32, Enrekang. Saat berobat di Pos Kesehatan, hanya ada satu dokter dan satu perawat, padahal jumlah jemaah kami sekitar tiga ratusan orang, banyak yang lansia,” ujar Mariani Kadang, jemaah asal Sulawesi Selatan, saat ditemui di hotel 211 (23/6).

Hal serupa disampaikan oleh Suherman S. Bakak dari kloter yang sama. Ia memahami tantangan yang dihadapi para petugas dalam memberikan layanan kepada jumlah jemaah yang besar.

“Kalau hanya satu dokter yang melayani ratusan jemaah, tentu akan kewalahan. Kesehatan petugas juga perlu diperhatikan karena mereka bekerja dalam tekanan dan waktu istirahat yang terbatas,” ujarnya.

Beberapa petugas kesehatan di lapangan juga membagikan pengalaman mereka. Dalam beberapa kasus, satu tim medis mengampu dua hotel sekaligus karena keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di lokasi.

“Di hotel 210, kami dari Kloter KJT dengan satu dokter, satu perawat, dan satu tenaga dari Petugas Haji Daerah (PHD), juga membantu jemaah di hotel 211 yang belum memiliki petugas TKHK,” jelas dr. Muhammad Ulin Nuha, TKHK dari Kloter KJT 20 Jawa Barat.

Menurut dr. Ulin, skema pelayanan yang ada saat ini lebih bersifat berbasis hotel ketimbang kloter, sehingga distribusi petugas menjadi tidak merata. Ia menyampaikan bahwa idealnya rasio petugas kesehatan adalah satu dokter dan satu perawat untuk setiap 120–150 jemaah agar pelayanan bisa berjalan lebih optimal.

“Kalau ada yang harus dirujuk ke rumah sakit, minimal butuh 2–5 jam. Jika hanya satu petugas yang tinggal di hotel sementara yang lain merujuk, maka pelayanan di hotel bisa terganggu,” jelasnya.

dr. Ulin juga mengusulkan agar formasi kloter disesuaikan untuk memudahkan distribusi layanan kesehatan. Dengan penyesuaian rasio dan beban kerja, ia berharap pelayanan kesehatan haji dapat lebih maksimal.

Masukan dari jemaah dan petugas ini menjadi bagian dari upaya perbaikan layanan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah diharapkan dapat menjadikan evaluasi ini sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan ke depan.

Penyelenggaraan haji merupakan momen penting bagi umat Islam, sehingga pelayanan kesehatan yang memadai menjadi salah satu aspek krusial demi kelancaran dan kenyamanan ibadah seluruh jemaah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Pramono Lantik 100 Pejabat Fungsional, Dorong Jakarta Masuk 50 Besar Kota Global

Penulis
Syifa
-
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melantik 100 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Mereka berasal dari tiga perangkat daerah, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Biro Hukum Sekretariat Daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Pramono menegaskan, jabatan adalah bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.
“Jabatan ini adalah bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang diberikan kepada Bapak dan Ibu untuk berkontribusi dalam pembangunan Kota Jakarta. Bagi saya pribadi, jabatan adalah amanah sekaligus tantangan. Siapa pun yang menerima jabatan sejatinya sedang diuji kesungguhannya dalam menjalankan tugas tersebut,” tutur Gubernur Pramono di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Senin (30/6).
Dari total 100 pejabat fungsional yang dilantik, 97 di antaranya merupakan tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, dua perancang perundang-undangan di Biro Hukum, dan satu dokter di Dinas Kesehatan.
Gubernur Pramono lebih lanjut menekankan pentingnya menjalankan pekerjaan sesuai dengan sumpah dan janji jabatan. “Itu bukan hanya komitmen kepada pekerjaan, teman sejawat, atasan, atau murid, tetapi juga merupakan bagian dari janji kita kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.
Gubernur Pramono juga mengajak seluruh pejabat fungsional untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan Jakarta, terutama dalam menyongsong transformasi kota menuju kelas dunia.
“Sebagai kota global, saat ini Jakarta berada di peringkat ke-74 dari 156 kota. Saya benar-benar berharap Jakarta bisa masuk 50 besar. Target ini tidak mungkin tercapai tanpa kontribusi aktif dari semua pihak, termasuk Saudara-saudara sekalian,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Pramono mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dengan ketulusan, semangat, dan profesionalisme sesuai tugas masing-masing. “Atas nama Gubernur dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya ucapkan selamat. Mari kita bersama-sama mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang ditopang sumber daya manusia unggul, tangguh, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pramono Minta Petugas Dishub Diperiksa Terkait Dugaan Pemalakan

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) untuk memeriksa petugas yang diduga melakukan pemalakan sopir bajaj di kawasan Jakarta Pusat. Kabar adanya dugaan pemalakan tersebut beredar melalui media sosial.

“Saya tetap meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memeriksa petugas Dishubnya,” ujar Pramono di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/6).

Pramono menjelaskan, setelah menerima informasi adanya dugaan pemalakan, dirinya kemudian menghubungi Kepala Dinas Perhubungan untuk mendapatkan penjelasan.

Dari laporan Kepala Dinas Perhubungan, disebutkan bahwa ada bantahan dugaan pemalakan dari petugas Dishub.

“Kepala Dinas (Perhubungan) memberikan video pengakuan dari orang di Senen yang merasa dipalak, ternyata orang tersebut membuat testimoni bahwa itu tidak seperti yang beredar itu,” ungkapnya.

Meski petugas Dishub sudah membantah adanya pemalakan, Pramono tetap meminta agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ia tak ingin peristiwa serupa kembali terjadi.

“Walaupun sudah ada pengakuan testimoni dari orang yang merasa dipalak itu, dia mengatakan bahwa tidak seperti itu. Tapi tetap saya meminta untuk diperiksa karena tidak bisa terjadi seperti ini,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Cimahi Tinjau SIBESTI, Pastikan Beras Murah Tepat Sasaran

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Cimahi Ngatiyana turun langsung meninjau pelaksanaan Operasi Pasar Murah SIBESTI (Siapkan Beras untuk Masyarakat Kota Cimahi) di halaman Kelurahan Cigugur Tengah, Kamis (26/06). Melalui program SIBESTI masyarakat dapat memperoleh beras lima kilogram seharga Rp70 ribu—lebih rendah Rp4500 dari Harga Eceran Tertinggi beras premium.

Di hadapan penerima manfaat, Ngatiyana menegaskan bahwa SIBESTI merupakan upaya konkret pemerintah kota menahan laju inflasi dan menjaga daya beli. “Kami gelar operasi pasar ini setiap bulan, bergiliran di 15 kelurahan, agar keluarga prasejahtera tidak terpukul lonjakan harga,” tuturnya.

Program rutin yang digagas Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi tersebut menyalurkan rata-rata 30 ton beras setiap bulan. Angka itu setara dua ton per kelurahan, dibagi ke dalam karung-karung 5 kg agar mudah diakses rumah tangga penerima. Mekanisme distribusi dipantau ketat oleh lurah dan RT/RW setempat guna memastikan tepat sasaran.

Khusus gelaran di Cigugur Tengah, Bulog menyiapkan 172 kantong atau 860 kg beras premium. Secara keseluruhan, stok yang dialokasikan untuk tiga kecamatan pada putaran Juni ini mencapai 12,8 ton.

Pemkot Cimahi menargetkan SIBESTI berlangsung konsisten selama 2025 sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah yang selaras kebijakan nasional. Ngatiyana menutup tinjauan dengan ajakan kolaborasi. “Saya harap warga memanfaatkan fasilitas ini secara bijak, dan pelaku usaha terus mendukung agar Cimahi mantap sebagai kota yang stabil dan makin hepi,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jembatan Depan Kantor Pemkot Cimahi Ambles, Wali Kota Pastikan Perbaikan Cepat

Penulis
Syifa
-

Hujan deras yang melanda Kota Cimahi pada Rabu (25/6) mengakibatkan amblasnya sebagian badan jalan di jembatan depan kompleks Pemerintah Kota Cimahi. Menanggapi kejadian tersebut, Pemerintah Kota Cimahi bergerak cepat dengan menutup total akses jalan dan segera melakukan asesmen teknis untuk memastikan keamanan struktur jembatan yang telah berusia lebih dari 20 tahun.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menjelaskan bahwa amblesnya jalan disebabkan oleh tersumbatnya saluran air di bawah jembatan. Kondisi tersebut membuat air tidak mengalir dengan baik dan akhirnya menggerus lapisan tanah secara perlahan. “Tanah di bawahnya terkikis hingga menyebabkan penurunan sekitar 5 sampai 10 sentimeter,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa perbaikan akan segera dilakukan menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT), karena insiden ini masuk dalam kategori darurat dan menyangkut keselamatan masyarakat. “Kami segera ambil langkah perbaikan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menjelaskan bahwa bagian yang rusak adalah pelat injak jembatan, yaitu area transisi antara badan jalan dan lantai jembatan. Menurut asesmen awal, struktur utama jembatan dinyatakan masih aman, namun penutupan tetap dilakukan sebagai langkah antisipatif. “Kami tidak mau ambil risiko. Keamanan pengguna jalan adalah prioritas,” tegasnya.

Adhitia juga mengungkapkan bahwa beberapa sambungan dan sistem drainase di sekitar lokasi mengalami kerusakan, menyebabkan rembesan air yang mempercepat pengikisan tanah. Jika hasil asesmen menunjukkan tidak ada kerusakan struktural, Pemkot akan segera melakukan penambalan dan perbaikan saluran air.

Untuk sementara, masyarakat diimbau menghindari lokasi dan menggunakan jalur alternatif. “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Langkah ini diambil demi keselamatan bersama,” tutup Ngatiyana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Siap Capai Swasembada Energi Dalam 5 Tahun

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia mampu mencapai swasembada energi dalam beberapa tahun ke depan. Keyakinan tersebut disampaikan Presiden pada groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Artha Industrial Hills (AIH), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Minggu, 29 Juni 2025.

“Saya diberitahu oleh para pakar bahwa bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi dan hitungan saya tidak lama, tidak lama. Lima tahun paling melambat enam tahun, tujuh (tahun) kita bisa swasembada energi,” ucap Presiden.

Salah satu kunci menuju swasembada energi, menurut Presiden terletak pada pengembangan teknologi energi surya yang memerlukan dukungan dari industri baterai nasional. Kepala Negara mengatakan bahwa proyek yang diresmikan hari ini merupakan fondasi penting bagi terwujudnya target tersebut.

“Hari ini tadi laporannya menghasilkan 15 gigawat Kita butuh, kalau tidak salah para pakar laporan ke saya untuk benar-benar mandiri kita perlu mungkin 100 gigawat. Berarti mungkin proyek ini harus dilipatgandakan mungkin. Dan saya percaya bahwa kita mampu untuk melaksanakan itu,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden menyoroti pentingnya kerja sama yang setara dan saling menguntungkan di tengah dunia yang tengah menghadapi ketegangan geopolitik. Kepala Negara pun mengapresiasi kemitraan Indonesia dan Tiongkok dalam proyek ini sebagai contoh kolaborasi damai yang membawa manfaat bersama.

“Kerja sama ini saya kira adalah sangat penting dan menguntungkan semua pihak di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian. Dan tidak ada kemakmuran bisa kita capai tanpa perdamaian,” katanya.

Presiden turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak baik dari jajaran kabinet hingga para mitra industri atas kerja cepat dan terukur dalam mewujudkan proyek strategis ini.

“Terima kasih sekali lagi. Hilirisasi akan jalan terus, momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat, rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat,” pungkas Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Virtual Bahas Strategi Nasional

Penulis
Syifa
-

Seusai melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas (ratas) pada Minggu malam, 29 Juni 2025. Rapat digelar secara daring dan diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

“Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang dilakukan melalui konferensi video,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya pada Senin, 30 Juni 2025.

Seskab Teddy menjelaskan bahwa rapat dimulai pukul 19.30 WIB dan berlangsung selama dua jam. Ratas tersebut membahas perkembangan serta langkah strategis pemerintah di berbagai sektor.

“Membahas berbagai perkembangan dan langkah strategis pemerintah di berbagai bidang, mulai pertanian, kelautan, pendidikan tinggi dan sains, investasi, kondisi global hingga perkapalan dan penerbangan,” jelas Seskab Teddy.

Selain diikuti oleh para Menteri, ratas juga dihadiri oleh Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan dan Direktur Utama PT Pindad (Persero) Sigit P. Santosa. Keterlibatan kedua Direktur Utama tersebut mencerminkan salah satu fokus pemerintah yaitu penguatan industri pertahanan dan kemandirian teknologi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mukhtarudin Ajak Umat Jadikan 1 Muharam Sebagai Momen untuk Introspeksi Diri

Penulis
Syifa
-

Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah 27 Juni 2025 kepada seluruh umat Islam di Indonesia.

Politisi Dapil Kalteng ini mengatakan momentum Tahun Baru Islam, bukan hanya sekadar perayaan pergantian tahun, tetapi juga panggilan untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri.

“Dan memperbarui komitmen kita dalam membangun bangsa yang lebih adil, makmur, dan berakhlak mulia,” tutur Mukhtarudin.

Kalender Islam dikenal dengan nama hijriyah, berasal dari bahasa Arab ‘Hijriyah’ yang berarti berpindah. Kata ini diambil dari awal mula penanggalan ini yaitu hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah.

“Jadi, 1 Muharram mengingatkan kita pada peristiwa Hijrah Nabi Muhammad SAW, yang menjadi tonggak sejarah perjuangan umat Islam dalam mencari kebenaran dan keadilan,” imbuh Mukhtarudin.

Di tengah tantangan zaman, seperti degradasi moral dan ketimpangan sosial, Mukhtarudin mendorong perlu menghidupkan kembali semangat hijrah tersebut.

Artinya, kata Mukhtarudin dalam konteks kekinian Hijrah bukan hanya berpindah tempat, tetapi juga bertransformasi menuju kehidupan yang lebih baik secara individu maupun kolektif sebagai bangsa.

“Sebagai wakil rakyat, saya mendorong pemerintah untuk terus mendukung program-program yang memperkuat nilai-nilai keislaman, seperti percepatan sertifikasi halal untuk mendukung ekonomi syariah, serta pendidikan agama yang inklusif untuk generasi muda,” ujar Mukhtarudin.

Anggota Komisi XII DPR RI ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum 1 Muharram ini sebagai titik tolak untuk mempererat persatuan, meningkatkan integritas, dan bersama-sama memerangi praktik-praktik yang merugikan, seperti korupsi yang masih menjadi tantangan besar bagi bangsa.

“Mari kita jadikan 1 Muharram 1447 H sebagai awal baru untuk bergerak menuju Indonesia yang lebih sejahtera, bermartabat, dan diridhai Allah SWT. Selamat Tahun Baru Islam, semoga semangat hijrah membawa keberkahan bagi kita semua,” pungkas Mukhtarudin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...980981982...4,919Halaman 981 dari 4,919