Beranda blog Halaman 982

Nevi Zuairina Ajak Masyarakat Jadikan Tahun Baru Islam Momentum Perbaikan Diri dan Bangsa

Penulis
Syifa
-

Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Sumatera Barat, untuk menjadikan momen Tahun Baru Islam 1 Muharram sebagai momentum muhasabah diri, memperbaiki niat, dan memperkuat tekad membangun bangsa yang lebih bermartabat dan berkeadilan.

Dalam keterangannya, Nevi menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Islam bukan pergantian kalender Hijriyah, tetapi memiliki makna historis dan spiritual yang sangat dalam. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah mengajarkan tentang perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan dalam membawa perubahan yang lebih baik bagi umat manusia.

“Tahun Baru Islam harus menjadi momen reflektif bagi kita semua. Bukan hanya soal perayaan, tetapi bagaimana kita mengoreksi arah hidup, memperbaiki akhlak, dan memperkuat komitmen dalam mengabdi kepada masyarakat dan bangsa,” ujar Nevi.

Politisi PKS ini juga menekankan pentingnya solidaritas dan semangat gotong royong di tengah berbagai tantangan bangsa, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Menurutnya, umat Islam harus tampil menjadi pelopor dalam menjaga perdamaian, menebar kebaikan, serta memperkuat ketahanan keluarga dan masyarakat.

Legislator yang dikenal aktif memperjuangkan hak-hak perempuan, anak, UMKM, dan petani ini berharap agar semangat hijrah dapat menjadi inspirasi untuk melanjutkan pembangunan berbasis keadilan sosial.

Ia juga mendorong pemerintah dan masyarakat untuk memperhatikan kesejahteraan kelompok rentan dan memperkuat program-program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.

Nevi Zuairina mengajak kepada konstituennya untuk senantiasa berdo’a agar Sumatera Barat dan Indonesia senantiasa dalam lindungan-Nya serta dilimpahi rahmat dan keberkahan sepanjang tahun.

“Semoga tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Kita semua berharap di tahun 1447 Hijriyah ini, kita semua diberi kekuatan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan, memperbaiki amal, dan berkontribusi lebih besar bagi negeri ini. Mari kita niatkan hijrah menuju Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan diridhai Allah SWT,” pungkas Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Catat! Inilah Kantong Parkir Resmi Saat HUT Bhayangkara Ke-79 di Monas

Penulis
Syifa
-

Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 akan digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada 1 Juli 2025. Kepolisian telah menyiapkan sejumlah kantong parkir resmi.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komaruddin mengatakan kantong parkir resmi telah disiapkan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Smesco, Inggom, Kemayoran, hingga sejumlah gedung pemerintahan di sekitar Monas. Satgas khusus bentukan Polda Metro Jaya akan menyisir titik-titik rawan.

Kami pastikan area sekitar Monas bebas dari parkir liar. Petugas resmi akan berjaga di kantong parkir. Jangan percaya pada oknum yang menarik uang parkir ilegal, ujar Komarudin dikutip, Senin (30/6/2025).

Komaruddin menyampaikan bahwa pada hari-H peringatan HUT Bhayangkara, akan terjadi peningkatan aktivitas di sekitar Monas dan sekitarnya. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan tersebut sejak dini hari dan tidak memaksakan diri melintas di jalur yang sudah direkayasa.

Kami mengimbau masyarakat untuk hindari ruas-ruas yang berpotensi padat, seperti Sudirman-Thamrin, Tomang-Harmoni, Juanda-Veteran, Gunung Sahari, Tugu Tani, dan Cempaka Putih. Gunakan jalur alternatif atau transportasi publik, katanya.

Komaruddin menyampaikan bahwa pada hari-H peringatan HUT Bhayangkara, akan terjadi peningkatan aktivitas di sekitar Monas dan sekitarnya. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan tersebut sejak dini hari dan tidak memaksakan diri melintas di jalur yang sudah direkayasa.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga ketenangan di jalan. Utamanya pengemudi yang kerap terpancing emosi saat menghadapi kemacetan.

Petugas kami juga manusia, ada kalanya lelah atau emosi. Maka kami imbau pengendara tidak membunyikan klakson berlebihan seperti ‘tetetotet’. Itu tidak menyelesaikan masalah, kata dia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Netizen Penasaran ‘Untuk Apa Robot Polisi’, Ini Jawabannya

Penulis
Syifa
-

Masyarakat Indonesia dibuat gempar dengan kehadiran robot-robot dalam gladi kotor acara Hari Bhayangkara ke-79 di Monas, Jakarta Pusat (Jakpus) pekan lalu. Robot-robot yang dimaksud adalah robot humanoid, robot dog, robot tank, ropi, hingga robot agriculture.

Tujuan penggunaan robot, ketakjuban pada kecanggihan hingga sumber anggaran pengadaan robot-robot tersebut menjadi pembahasan. Lalu sebenarnya apa maksud dari kehadiran robot-robot tersebut?

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan kehadiran robot menjadi gambaran modernisasi Polri. Sandi menuturkan kepolisian di negara-negara maju sudah mulai menggunakan robot, bahkan beberapa negara di kawasan ASEAN juga telah bersiap untuk menggunakan robot dalam rangka memaksimalkan kinerja.

Antusias masyarakat terhadap demo robot saat gladi Hari Bhayangkara ke-79 di Monas benar-benar luar ekspektasi kami. Kami sangat berterima kasih khususnya kepada para orang tua yang telah mengajak anak-anak mereka untuk menyaksikan secara langsung robot humanoid, robodog, dan ropi. Dari hari ke hari Monas ramai dengan masyarakat yang mau melihat robot tersebut. Tapi kami tentu pahami betul masyarakat bertanya-tanya untuk apa robot-robot ini? kata Sandi kepada wartawan, Senin (30/6/2025).

Sandi menuturkan Polri berupaya adaptif dengan perkembangan teknologi dengan mengedepankan kemitraan serta kolaborasi bersama seluruh komponen anak bangsa. Di sisi yang lain pengembangan robot juga disebut sejalan dengan penguatan SDM, sains, dan teknologi yang termaktub dalam Asta Cita Presiden.

Tahun 2030 ‘wajah’ kepolisian di sejumlah negara akan diwarnai kehadiran robot-robot yang dinilai efektif untuk tugas kepolisian. Thailand sudah memperkenalkan robot humanoidnya, Dubai sudah men-declare juga soal pemanfaatan robot untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Bahkan Cina sudah uji coba robot polisi untuk patroli. Singapura mengembangkan kecoak cyborg untuk kegiatan SAR (search and rescue), papar Sandi memberi contoh negara-negara yang memiliki proyeksi penggunaan robot.

“Memang di kita masih awam, Hari Bhayangkara menjadi momen pertama Polri memperkenalkan robot-robot ini,” imbuh Sandi.

Sandi menjelaskan dalam rencana strategis Polri tahun 2025 hingga 2045, kehadiran robot-robot tersebut telah dibahas. Bahkan untuk anggaran tahun 2026, Polri telah memasukan pengadaan robodog.

Renstra (Rencana Strategis) Polri 2025 sampai dengan 2045 tentang penggunaan robot dalam membantu tugas-tugas Polri sudah ada. Tahun 2026 sudah dianggarkan untuk robodog, kegunaan sama dengan K9, untuk mendeteksi bahan-bahan dan benda-benda berbahaya, namun lebih efektif karena tidak perlu kita beri makan setiap hari, tidak perlu proses latihan dengan tenaga pawang, tahan cuaca ekstrem dan sebagainya, terang Sandi.

Lebih jauh, Sandi menjelaskan robot humanoid efektif untuk teknologi pemindaian wajah dan pemantauan pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Sandi juga menyebutkan bahwa robot tersebut dapat lebih dinamis karena memiliki kemampuan bergerak bebas dan pandangan 360 derajat.

Untuk robot humanoid hampir sama, untuk melakukan scanning, identifikasi biometrik Polri, pengenalan wajah di tempat-tempat keramaian, dan untuk pemantauan pada jalur-jalur rawan pelanggaran lalu lintas. Seperti saya sampaikan, robot tersebut sudah dipakai oleh Kepolisian China untuk membantu patroli kepolisian, Dubai juga sudah menggunakan robot untuk memberikan pelayanan perpanjangan SIM dan lainnya, jelas Sandi.

Polri juga berharap robot-robot dapat berfungsi untuk pengawasan dan pemantauan di lokasi berbahaya seperti gedung terbengkalai atau area bencana; penanganan situasi berbahaya termasuk penjinakan bahan peledak dan penyanderaan; pencarian dan penyelamatan korban dalam bencana alam maupun kebakaran.

Yang menjadi harapan juga robot-robot dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan tugas-tugas kepolisian dalam rangka harkamtibmas, pelayanan publik maupun penegakkan hukum yang lebih presisi, humanis, transparan dan akuntabel.

Gandeng Anak Bangsa Kembangkan Penggunaan Robot

Sebagai mitra Polri dalam mengembangkan robot, Direktur Utama PT SARI Teknologi Yohanes Kurnia Widjaja menambahkan robot-robot dihadirkan sesuai tantangan tugas Polri. Dia memberi gambaran soal robot K9 dan humanoid.

“Kami membangun teknologi ini dengan menyesuaikan kebutuhan unik Polri,” kata Yohanes.

Dia memberi contoh, robot K9 atau i-K9 mampu bertahan selama 8 jam di cuaca ekstrem. Robot tersebut juga terintegrasi dengan AI.

Contoh robot i- K9 kedepannya mampu bertahan 8 jam dalam cuaca ekstrem dan terintegrasi AI behavior analysis, ujar Yohanes.

Pun robot humanoid yang masih terus dikembangkan dan diadaptasikan dengan kebutuhan tugas pelayanan dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Untuk robot Humanoid masih terus dipelajari dan dikembangkan sesuai kebutuhan kepolisian di masa depan. Kami masih memerlukan ribuan jam uji coba dan penyempurnaan algoritma sebelum mencapai tingkat operasional penuh,” jelasnya.

Sebelumnya Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo menyatakan robot tersebut akan menunjang kinerja Polri di masa depan. Mereka dirancang untuk mengambil peran di lokasi berbahaya.

Robot-robot ini dimasa depan akan menjadi mitra strategis personel Polri. Mereka dirancang untuk mengambil peran di lokasi berisiko tinggi guna mengurangi paparan bahaya terhadap manusia, sekaligus meningkatkan akurasi operasi, ucap Dedi dalam keterangan tertulis, Jumat (27/6).

Dia pun mengakui teknologi robotika ini masih dalam tahap pengembangan awal. Kami mengakui bahwa teknologi ini masih dalam tahap pengembangan awal dan akan terus belajar dari praktik terbaik negara-negara maju,” sambung Dedi.

Upaya pengembangan robot juga disebut sejalan dengan penguatan SDM, sains, dan teknologi yang termaktub dalam Asta Cita. Pelibatan anak bangsa diyakini sebagai wujud pemberdayaan dan dukungan terhadap generasi muda yang berkecimpung di bidang teknologi robotik dan AI.

Modernisasi Polri adalah perjalanan panjang yang membutuhkan dukungan seluruh rakyat Indonesia. Kami berkomitmen menjalani proses ini dengan transparansi, termasuk belajar dari mitra internasional dan melaporkan perkembangan riset secara berkala. Teknologi ini hadir untuk memperkuat nilai kemanusiaan dalam pelayanan kepolisian,” pungkas Dedi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Serah Terima Kunci Penerima Rumah Subsidi BSI, Menteri PKP Apresiasi Kinerja KPR Sejahtera BSI

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Anggoro Eko Cahyo melakukan serah terima kunci kepada 32 orang penerima BSI KPR Sejahtera di Jakarta, Minggu (29/6/2025).

Selain melakukan serah terima kunci, Menteri Ara juga melakukan tanda tangan nota kesepahaman (MoU) dengan Kepala BPS terkait penyediaan dan pembaruan data. Menteri PKP juga menyaksikan penandatanganan MoU terkait penyaluran KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) antara BSI, BPS, dan BP Tapera.

Dalam sambutannya, Menteri PKP menyampaikan apresiasi atas kontribusi BSI dalam mendukung program nasional penyediaan rumah layak huni. “BSI saya nilai kinerjanya sangat baik. Sebelumnya targetnya saya minta 20 orang untuk serah terima kunci, tapi hari ini jadinya meningkat 32 orang. Ini luar biasa, mudah-mudahan nanti saham BSI naik besok ya, luar biasa,” ujar Menteri Ara.

Ia juga menegaskan bahwa KPR subsidi FLPP menjadi program andalan dalam pembangunan dan renovasi tiga juta rumah sebagaimana ditargetkan Presiden Prabowo Subianto. “Kami ditugaskan membangun dan merenovasi 3 juta rumah dalam setahun. Program andalan kami itu yang paling penting adalah rumah subsidi, kemudian BSPS untuk renovasi rumah,” tambahnya.

Menteri Ara menyebutkan, dengan bertambahnya alokasi rumah subsidi juga akan mendorong banyak sektor ekonomi lain yang bergerak. “Dengan kebijakan dari Bank Indonesia, kita bisa menaikkan jadi 350 ribu tahun ini. Satu rumah subsidi itu yang kerja minimal 5 orang. Berarti kalau 5 x 350 ribu, sudah ada yang bekerja itu, sekitar 1.650.000 orang. Belum industri yang terkait lainnya lebih banyak lagi,” tuturnya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, menyambut baik kolaborasi lintas lembaga ini. “Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya BPS merasa senang dan bahagia selalu bisa mendampingi dalam acara ini, yaitu penyediaan perumahan layak huni berbasis data,” ujarnya.

Amalia menekankan bahwa data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSN) yang disusun oleh BPS menjadi basis utama penyaluran program FLPP. “Data yang digunakan dalam penyaluran program FLPP ini berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang dimiliki BPS dan dimanfaatkan secara luas, termasuk oleh Kementerian PKP dan BP Tapera,” ujarnya.

BPS juga melaporkan bahwa pihaknya telah menerima alokasi sekitar 1.000 rumah dari Kementerian PKP. Dalam prosesnya, BSI akan menjadi mitra utama BPS dalam penyaringan pengembang dan penyampaian informasi kepada pegawai BPS di seluruh daerah. “Teman-teman BSI sudah janji untuk mengkurasi developer-developer yang baik, dan berkolaborasi dengan kantor-kantor BPS di daerah,” tambah Amalia.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa program KPR Sejahtera FLPP tahun ini mengalami peningkatan kuota yang signifikan. Heru mengatakan, hingga 29 Juni 2025, BP Tapera telah menyalurkan lebih dari 117.000 unit KPR Sejahtera FLPP dari target 350.000 unit tahun ini. “Tahun ini untuk pertama kali dalam sejarah meningkat luar biasa menjadi 350 ribu kuota. Ini bentuk komitmen kuat mendukung program 3 juta rumah dari Presiden dan Menteri PKP,” tuturnya.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan komitmen penuh BSI dalam mendukung program ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ekonomi syariah. Peningkatan jumlah penerima kunci menjadi 32 orang dari target awal 20 orang merupakan wujud keseriusan BSI dalam menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

BSI juga siap memperluas kolaborasi dengan berbagai lembaga dan terus mengembangkan jaringan mitra developer yang berkualitas demi kelancaran program KPR Sejahtera FLPP.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kerek Daya Saing Industri Nasional, Kemenperin Perkuat Sistem Jaminan Produk Halal

Penulis
Syifa
-

Kebutuhan terhadap layanan pengujian dan sertifikasi halal di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan. Hal ini seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal dan implementasi kebijakan mandatory halal yang ditargetkan berlaku penuh pada tahun 2026. Oleh karena itu, pemerintah aktif mendorong penguatan infrastruktur halal nasional, termasuk melalui sinergi antara laboratorium halal milik pemerintah dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi.

Dalam konteks tersebut, Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) turut berperan dalam penguatan sistem jaminan produk halal sebagai bagian dari upaya membangun daya saing industri nasional. “Kami secara aktif mengambil peran strategis dalam mendukung pengembangan industri halal nasional, termasuk dengan memperkuat kapasitas laboratorium halal di bawah BSKJI Kemenperin,” kata Kepala BSKJI Kemenperin, Andi Rizaldi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/6).

Menurut Andi, upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dan kerja sama sinergis dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintah maupun swasta. “Selain itu, pentingnya kolaborasi antara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan laboratorium pengujian halal juga sebagai bentuk sinergi nyata mendukung sistem jaminan produk halal nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, laboratorium halal yang andal dan terstandar merupakan salah satu elemen kunci dalam mempercepat sertifikasi halal yang kredibel. “BSKJI berkomitmen dukung penguatan ekosistem halal, tidak hanya sisi regulasi dan kebijakan, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas infrastruktur, termasuk laboratorium halal. Kerja sama lintas lembaga dapat memberi akses layanan halal yang terpercaya, terutama di luar pusat industri utama,” ungkapnya.

Andi pun menjelaskan, penguatan jaringan laboratorium halal merupakan bagian dari strategi Kemenperin dalam upaya mendukung target Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Kolaborasi antar lembaga diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga mempercepat transformasi industri nasional.

“Diperlukan kolaborasi yang saling mengisi antara pemerintah, LPH, laboratorium, dan pelaku industri. Kami percaya, sinergi seperti ini akan mempercepat tercapainya target sertifikasi halal secara nasional,” imbuhnya.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim (BBSPJIHPMM) Makassar, merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah BSKJI Kemenperin yang memberikan layanan teknis seperti pengujian, kalibrasi, sertifikasi, validasi dan verifikasi, pelatihan, serta sebagai LPH Utama yang memiliki laboratorium halal sudah terakreditasi.

LPH BBSPJIHPMM memiliki ruang lingkup pemeriksaan produk makanan dan minuman, kimiawi, barang gunaan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penyembelian, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa penjualan dan penyajian.

Dalam mendukung penguatan industri halal nasional, BBSPJIHPMM menjalin kerja sama strategis dengan PT. Mutu Agung Lestari dalam pemanfaatan Laboratorium Halal BBSPJIHPMM. PT Mutu Agung Lestari adalah lembaga independen yang bergerak dalam bidang inspeksi, pengujian, dan sertifikasi, serta telah ditetapkan juga sebagai LPH.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan pada 10 Juni 2025 bertempat di kantor BBSPJIHPMM Makassar. Kolaborasi ini bentuk sinergi antar lembaga untuk memperkuat layanan pengujian halal dalam mendukung sistem jaminan produk halal.

Kepala BSKJI Kemenperin memberikan apresiasi atas terwujudnya kolaborasi ini. Menurutnya, kerja sama ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pendukung industri halal di berbagai daerah.

“Kemenperin melalui BSKJI berkomitmen memperluas akses layanan halal melalui pemanfaatan fasilitas laboratorium di lingkungan balai. Kolaborasi antara BBSPJIHPMM dan PT Mutu Agung Lestari menjadi contoh nyata sinergi pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan industri halal yang inklusif dan berdaya saing tinggi,” ujar Andi.

Kepala BBSPJIHPMM, Shinta Virdhian mengungkapkan, kerja sama ini merupakan upaya sinergis untuk memperkuat ekosistem halal nasional, khususnya dalam penyediaan layanan pengujian yang terintegrasi, cepat, dan kredibel. “Kami menyambut baik kolaborasi dengan PT Mutu Agung Lestari. Dengan memanfaatkan fasilitas laboratorium halal kami, layanan pengujian halal akan menjadi lebih mudah diakses dan efisien, serta mampu menjawab tantangan implementasi kebijakan halal yang semakin luas baik di tingkat nasional maupun global,” terangnya.

Shinta juga menjelaskan, kerja sama ini bukti peran aktif pemerintah dalam menjembatani kebutuhan dunia usaha pada infrastruktur pengujian halal yang profesional. “Kolaborasi ini menjadi momentum penting bagi BBSPJIHPMM untuk memperluas kontribusi dalam mendukung percepatan sertifikasi halal. Kami berkomitmen menyediakan layanan laboratorium yang memenuhi standar mutu dan akreditasi guna memastikan kehalalan produk secara ilmiah dan objektif,” tuturnya.

Laboratorium Halal BBSPJIHPMM merupakan salah satu laboratorium halal milik pemerintah yang telah dilengkapi dengan fasilitas dan teknologi pengujian terkini serta sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Kolaborasi ini memungkinkan PT Mutu Agung Lestari, sebagai LPH yang telah terakreditasi dapat memanfaatkan laboratorium tersebut sebagai bagian dari proses sertifikasi halal terhadap pengujian bahan dan produk-produk industri yang diaudit.

Laboratorium Halal BBSPJIHPMM dilengkapi fasilitas pengujian untuk analisis kandungan DNA, uji alkohol (etanol), deteksi bahan turunan babi, serta pengujian penunjang lainnya yang diperlukan dalam proses jaminan produk halal.

Direktur Operasional PT Mutu Agung Lestari, Irham Budiman menyampaikan, kemitraan ini akan memperkuat kapabilitas layanan sertifikasi halal dengan memanfaatkan laboratorium BBSPJIHPMM, dalam menjangkau pelaku usaha di berbagai wilayah, sekaligus meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

“Kami melihat BBSPJIHPMM sebagai mitra strategis yang memiliki kapabilitas teknis dan fasilitas laboratorium pengujian yang sangat mumpuni. Kolaborasi ini akan mempermudah proses pemeriksaan jaminan kehalalan produk, serta membantu pelaku usaha, terutama UMKM, dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal dengan biaya dan waktu yang lebih efisien,” ungkapnya.

Kemenperin optimistis, kerja sama ini merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah dan sektor swasta dalam memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia. “Dengan menjalin kemitraan antara laboratorium milik pemerintah dan lembaga pemeriksa halal, proses sertifikasi diharapkan dapat menjadi lebih cepat, efisien, dan terjangkau, khususnya bagi pelaku usaha di wilayah Timur Indonesia,” pungkas Irham.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Legalkan Sumur Minyak Rakyat Lewat Permen ESDM 14/2025, Ini Penjelasannya!

Penulis
Syifa
-
Pemerintah mengambil langkah strategis untuk menangani sumur minyak masyarakat yang selama ini berproduksi dan dijual ke kilang ilegal. Melalui regulasi yang baru diterbitkan, sumur masyarakat yang sudah ada saat ini dapat berproduksi sambil dilakukan perbaikan sesuai kaidah keteknikan yang baik. Tujuannya mengurangi dampak lingkungan, isu keselamatan dan sosial kemasyarakatan serta meningkatkan produksi minyak dan penerimaan negara.
Perbaikan tata kelola sumur minyak masyarakat atau yang nantinya disebut sebagai sumur minyak BUMD/Koperasi/UMKM, diatur melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Pemerintah tidak ingin membiarkan ada sumur-sumur ilegal beroperasi di luar sistem dan dijual ke kilang ilegal. “Masyarakat dirugikan, Negara dirugikan, juga menyebabkan dampak lingkungan, keselamatan dan sosial kemasyarakatan,” ujar Menteri Bahlil di Jakarta, Sabtu (28/6).
“Diksi yang beredar bahwa sumur masyarakat di legalkan lewat regulasi, maksudnya adalah sumur masyarakat yang sudah ada saat ini, dapat diproduksi sambil dilakukan perbaikan tata kelola sesuai kaidah keteknikan yang baik. Tata kelola-nya diperbaki, sehingga mengurangi dampak lingkungan dan isu keselamatan serta ada tambahan produksi dan penerimaan negara. Sumur masyarakat tersebut akan dinaungi dibawah BUMD/Koperasi/UMKM dan bekerjasama dengan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) seperti Pertamina. Upaya perbaikan tersebut dilakukan dalam periode penanganan sementara (4 tahun)”, tambahnya.
Perbaikan tata kelola sumur masyarakat dilakukan terbatas hanya terhadap sumur masyarakat yang sudah ada. “Sekarang sedang diinventarisasi berapa jumlah sumur masyarakat yang sudah ada saat ini. Pemprov dan KKKS sedang inventarisir. Selanjutnya tidak diperbolehkan ada tambahan sumur minyak masyarakat baru. Jika ada, langsung dilakukan penghentian dan penegeakan hukum. Selain itu kilang masyarakat ilegal juga wajib ditutup dan dilakukan penegakan hukum. Sehingga hasil minyak dari sumur masyarakat wajib dijual ke KKKS seperti Pertamina, dan tercatat menjadi produksi minyak nasional,” jelasnya.
Skema ini dirancang sebagai jalan tengah dalam menangani isu sosial kemasyarakatan dan kepentingan nasional. “Ini lahir sebagai jalan tengah, pembinaan terhadap masyarakat yang terlibat, meredam gesekan sosial, mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan produksi dan penerimaan negara. Targetnya, tambahan lifting setidaknya 10 ribu barel per hari atau lebih”, tegas Bahlil.

Sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, tahapan implementasi penanganan sumur minyak masyarakat yaitu inventarisasi sumur masyarakat; penunjukan pengelola sumur masyarakat (apakah melalui BUMD, Koperasi dan/atau UMKM); persetujuan dan perjanjian kerja sama sumur BUMD/Koperasi/UMKM dengan KKKS.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkomdigi Sambungkan Internet Cepat untuk Sekolah Rakyat di Yogyakarta

Penulis
Syifa
-

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, bergerak cepat menindaklanjuti Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan menyerahkan langsung bantuan layanan internet cepat bagi dua Sekolah Rakyat (SR) di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Kabupaten Bantul dan Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 Kabupaten Sleman.

“Kewajiban Komdigi adalah pertama, memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik,” tegas Meutya saat penyerahan bantuan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Sleman, Sabtu (28/06/2025).

Dua sekolah rakyat yang kini tersambung dengan internet kecepatan tinggi akan segera memulai kegiatan belajar-mengajar. SR Kab. Bantul menerima layanan internet 100 Mbps untuk mendukung 75 siswa dari tiga rombongan belajar, sementara SR Kab. Sleman mendapat dukungan 200 Mbps yang akan digunakan oleh 200 siswa dari lima kabupaten/kota di DIY.

Bantuan ini diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico sebagai bentuk sinergi antar-kementerian dalam mendukung sistem pendidikan inklusif berbasis digital.

“Sekolah rakyat ini adalah program Bapak Presiden yang diamanahkan kepada kita semuanya, seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” kata Sekjen Robben Rico.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kemkomdigi untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia, terutama dari kelompok rentan, memiliki akses ke pendidikan berbasis teknologi, sejalan dengan agenda besar transformasi digital nasional.

Rencananya, program Sekolah Rakyat akan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo pada 14 Juli 2025 sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam kegiatan ini, Menkomdigi didampingi oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Wayan Toni Supriyanto, yang memastikan dukungan teknis infrastruktur digital di sekolah-sekolah tersebut akan terus dimonitor dan ditingkatkan, serta Kepala BPSDM Kementerian Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Melihat dari Dekat: Seskab, Mensos, dan MenPU Tinjau Rumah Galih, Calon Siswa Sekolah Rakyat

Penulis
Syifa
-

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meninjau langsung rumah Galih, calon siswa Sekolah Rakyat, yang masuk kategori desil 1 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Minggu (29/6/2025). Kunjungan ini menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Galih tinggal di rumah kontrakan berjarak sekitar 100 meter dari Sekolah Rakyat yang disewa Rp500 ribu per bulan di kawasan Jakarta Timur. Dinding rumah tampak lembap dan mengelupas, atapnya bocor. Sejak ayahnya meninggal karena Covid-19 pada 2020, ibunya, Suratna, menjadi tulang punggung keluarga dengan menjual nasi uduk dan menjadi buruh cuci berpenghasilan sekitar Rp40 ribu per hari. Kakak sulung Galih ikut membantu dengan bekerja di kafe dengan penghasilan Rp1,3 juta per bulan.

Meski hidup dalam tekanan ekonomi, Galih menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Nilai rapornya rata-rata 87,4. Ia mendapat bantuan dari program YAPI, PBI, dan KJP, dan kini bersiap mengikuti Sekolah Rakyat jenjang SMP di Sentra Handayani, bersama 74 anak lainnya dari keluarga miskin.

“Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Saya sudah bertemu Bapak, jadi bersyukur. Anak saya tadinya mau putus sekolah, kadang bingung,” ucap Suratna haru. Ia menambahkan, “Galih ini anak pintar, cuma saya kurang mampu mendidik. Ngaji pun sebenarnya dia pintar.” Kondisi rumah Galih yang memprihatinkan menjadi sorotan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

“Dia tinggal berlima dengan ibunya. Kontrak Rp500 ribu per bulan, kalau hujan tampias. Disini sudah 20 tahun lebih, (fasilitas) air tidak ada,” ujar Gus Ipul. Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban atas realitas anak-anak yang belum mendapat akses pendidikan layak. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis yang dirancang Presiden untuk menjangkau anak-anak dari keluarga termiskin.

“Sekolah Rakyat dirancang oleh Bapak Presiden bertujuan untuk membangun anak-anak agar lebih sehat, lebih mendapatkan pendidikan yang bermutu, lebih aman, lebih terlindung dan lebih sejahtera. Kita memiliki tujuan mulia menciptakan dan membangun anak-anak Indonesia yang lebih sejahtera,” kata Teddy.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai program pendidikan gratis berbasis asrama yang menargetkan anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2. Di Sentra Handayani Jakarta, 75 anak akan menjadi angkatan pertama. Sekolah Rakyat di Sentra Handayani dijadwalkan memulai tahun ajaran pada 14 Juli 2025, dengan tiga rombongan belajar jenjang SMP. Total terdapat 75 siswa, terdiri dari 35 laki-laki dan 40 perempuan.

Kurikulum Sekolah Rakyat dirancang sistematis dan menyeluruh. Dimulai dari program persiapan fisik, mental, dan akademik berbasis talent mapping, kurikulum meliputi pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, serta penguatan karakter, spiritualitas, nasionalisme, dan literasi. Fasilitas utama yang telah disiapkan meliputi asrama putra dan putri, gedung sekolah, kantor guru, ruang makan, rumah guru, toilet ramah disabilitas, hingga lapangan basket.

Program Sekolah Rakyat akan diperluas menjadi 200 titik di seluruh Indonesia. Pemerintah juga merancang intervensi sosial yang menyeluruh. Orangtua siswa Sekolah Rakyat akan diberdayakan, rumahnya akan direnovasi, dan lingkungan sekitar sekolah akan dibenahi menjadi kawasan yang sehat. Program ini diharapkan dapat mengangkat ekonomi lokal dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kabar Baik! Tarif Listrik Subsidi dan Nonsubsidi Tak Berubah di Juli-September 2025

Penulis
Syifa
-

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) Triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak mengalami perubahan atau tetap. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan daya saing industri.

“Untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan daya beli masyarakat, serta daya saing industri, Triwulan III 2025 diputuskan tarif tetap, sepanjang tidak ditetapkan lain oleh Pemerintah,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu di Jakarta, Jumat (27/6).

Lebih lanjut Jisman menambahkan, bahwa tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi PT PLN (Persero) juga tidak mengalami perubahan. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Pemerintah berharap PLN dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dengan tetap menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dapat terjaga,” jelas Jisman.

Sebagai informasi, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan, mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Parameter ekonomi makro untuk Triwulan III 2025 mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2025. Secara akumulatif, perubahan parameter tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif, namun Pemerintah memutuskan untuk tidak ada kenaikan tarif listrik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Luncurkan Proyek Strategis Nasional Industri Baterai Terbesar di Asia Tenggara

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Artha Industrial Hills (AIH), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Peresmian ini dilaksanakan pada akhir pekan, Minggu, 29 Juni 2025 yang menunjukkan komitmen Presiden untuk mendorong pengembangan industri dari hulu ke hilir dengan enam subproyek yang dikembangkan di Kabupaten Halmahera Timur dan Karawang.

Proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi sebesar USD5,9 miliar. Proyek yang mencakup area seluas 3.023 hektare ini diyakini mampu menyerap 8.000 tenaga kerja langsung dan 35.000 pekerja tidak langsung, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan kepercayaannya terhadap groundbreaking kali ini menjadi suatu sejarah yang memiliki nilai strategis. Kepala Negara meyakini bahwa kunci dari pembangunan suatu bangsa berasal dari kemampuan untuk mengolah sumber alam menjadi bahan yang bermanfaat.

“Kunci daripada pembangunan suatu bangsa adalah memang kemampuan bangsa itu mengolah sumber alam menjadi bahan yang bermanfaat dan punya nilai tambah yang tinggi, sehingga bisa mendorong kemakmuran dan kesejahteraan,” ucap Presiden.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dalam laporannya kembali menekankan arahan Presiden Prabowo agar hilirisasi harus berkeadilan. Untuk itu, Bahlil mendorong seluruh pihak untuk memastikan bahwa proyek hilirisasi tidak hanya untuk investor dan pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah dan masyarakat daerah.

“Jangan pengusaha Jakarta yang ada di daerah, tetapi pengusaha daerah yang ada di daerah. Agar apa? Jadikan anak-anak daerah menjadi tuan di negerinya sendiri,” kata Bahlil.

Turut hadir dalam peresmian ini yakni Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong, para menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Karawang Aep Saepuloh, Direktur Utama PT Antam Achmad Ardianto, Direktur Utama IBC Toto Nugroho, dan President Director PT CBL Wu Zhihui.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...981982983...4,919Halaman 982 dari 4,919