Beranda blog Halaman 994

Mendes Yandri: Kopdes Merah Putih Jadi Aktor Ekonomi di Maluku

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengapresiasi Provinsi Maluku yang sudah seratus persen melakukan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di tingkat desa melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Oleh karena itu, ia optimis keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi aktor utama peningkatan ekonomi dan kesejahteraan di Provinsi Maluku.

“Sudah seratus persen pembentukan Kopdes Merah Putih di Provinsi Maluku, ini langkah awal yang sangat baik. Oleh karena itu, kami meyakini koperasi desa/kelurahan Merah Putih di Provinsi Maluku ini bisa menjadi aktor kesejahteraan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Yandri saat peluncuran dan Dialog percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih Provinsi Maluku di Auditorium Universitas Pattimura, Ambon, Rabu (18/6/2025).

Lebih lanjut Yandri mengatakan, harapan Presiden Prabowo Subianto dengan terbentuknya Kopdes Merah Putih adalah untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia yang ada di desa, di tepi-tepi pantai, di pinggir-pinggir sawah, di kaki-kaki gunung, hingga di gang-gang sempit bisa sejahtera.

Menurutnya gagasan dan ide besar yang muncul langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia melalui Kopdes Merah Putih tersebut harus didukung sepenuhnya.

“Kita wajib untuk mendukung program ini dengan cara memastikan semua desa, semua kelurahan yang ada di seluruh Indonesia terbentuk koperasi desa dan koperasi Kelurahan merah putih. Dan tadi Alhamdulillah untuk Maluku, musyawarah desa khusus sudah seratus persen, ini luar biasa,” sambungnya

Lebih lanjut ia mengatakan, tujuan utama Presiden Prabowo Subianto membentuk Kopdes Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan ini, untuk menghilangkan rentenir dan pinjaman online yang saat ini merajalela dan membuat rakyat menderita.

Menurutnya, kehadiran Kopdes Merah Putih juga akan memotong mata rantai distribusi yang panjang. Sehingga para tengkulak yang selalu memainkan harga kebutuhan pokok dipasar yang meresahkan masyarakat bisa dihilangkan.

“Melalui Koperasi Desa Merah Putih ini bisa memotong itu semua, bisa menyelamatkan rakyat kita, maka tujuannya sangat mulia yang mesti kita sukseskan, mesti bareng-bareng kita kerjakan Pak,” ungkap Yandri.

“Insyaallah kami akan melakukan pendampingan, melakukan pemberdayaan, karena perintah dari bapak Presiden bukan hanya sekedar membentuk, tapi kita ingin koperasi desa/kelurahan merah putih ini benar-benar terasa manfaatnya oleh seluruh rakyat,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wamendes PDT Ariza Patria menyampaikan bahwa prinsip kehadiran Koperasi Desa Merah Putih yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto adalah melakukan percepatan pembangunan bangsa melalui pembangunan desa.

Menurutnya, percepatan pembangunan desa dapat dilakukan melalui sektor ekonomi, yaitu melalui koperasi desa/kelurahan yang merupakan soko guru ekonomi. Dengan begitu, maka akan meningkatkan produktivitas dan menyejahterakan masyarakat desa.

“Dengan adanya Koperasi akan terjadi peningkatan lapangan pekerjaan, produktivitas, yang pada akhirnya timbul pertumbuhan ekonomi dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di desa dan kelurahan,” ujar Ariza.

Sebagai informasi, setelah peluncuran pembentukan Kopdes Merah Putih Provinsi Gorontalo, Mendes PDT beserta rombongan kemudian meninjau dan meresmikan kantor Kopdes Merah Putih Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Turut hadir dalam kegiatan ini yakni Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Anggota DPR RI Dapil Maluku Widya Pratiwi, Anggota DPD RI Dapil Maluku Novita Anakotta, Staf Ahli Kemenko Pangan Sugeng Santoso, Dirjen PEID, Kemendes PDT Tabrani dan Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan, Kemendes PDT Ansar Husen.

Selain itu, hadir juga dalam kegiatan ini yaitu Wakil Gubernur Abdullah Vanath, Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur G. Watubun, Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku, jajaran Forkopimda Provinsi Maluku, serta Camat, Kepala Desa, BPD dan Pendamping Desa se-Provinsi Maluku.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wakil Wali Kota Cimahi Tinjau Jalan Inspeksi Sungai Cimahi untuk Penataan Kawasan

Penulis
Syifa
-

Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira bersama jajaran Pemkot Cimahi melakukan peninjauan jalan inspeksi Sungai Cimahi. Penyusuran dilakukan untuk memetakan potensi penataan di kawasan tersebut.

“Kami menyusuri sepanjang Sungai Cimahj. Selain melakukan pemantauan sepanjang jalur jalan inspeksi sungai kita juga sedang berpikir memetakan konsep penataan di kawasan ini,” ujarnya.

Penyusuran dilakukan dari ruas Jalan Jend. Amir Machmud hingga ke Plaza Rakyat Pemkot Cimahi. Bagian dari penataan kawasan, pihaknya bakal menyiapkan jalur khusus pejalan kaki atau lari.

“Nanti ada semacam jogging track dari Jalan Amir Machmud dengan akhir di Pemkot Cimahi dari dua sisi. Namun ada jalur terputus karena beberapa bangunan menghalangi dan harus kita bebaskan ke depannya,” imbuhnya.

Dia menilai, kondisi sungai cukup baik dan mendukung untuk penerapan konsep tersebut. “Tidak ada sampah menumpuk, air mengalir dengan baik, material sedimen wajar pasti ada apalagi di area tikungan,” ungkapnya.

Apalagi, Pemkot Cimahi sebetulnya sudah memiliki konsep penataan kawasan tersebut. “Ternyata konsep waterfront city penataan di Sungai Cimahi sudah dibuat sejak 2012. Nanti direview lagi apakah masih bisa diterapkan atau perlu ada penyesuaian,” ucapnya.

Menurut Adhitia, konsep penataan ditujukan untuk memuliakan sungai. “Kita perlu mengedukasi masyarakat untuk memuliakan sungai,” jelasnya.

Penataan kawasan membutuhkan anggaran cukup besar. “Tentu suasananya harus bagus harus cantik. Untuk pembangunan butuh anggaran besar tapi minimal jalan dulu. Nanti kita masukkan ke dalam tubuh RPJMD Kota Cimahi 2025-2029, soal dieksekusi di tahun mana ya kita lihat struktur anggaran dan kemampuan anggaran Kota Cimahi,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu: Indonesia Terus Perkuat Kebijakan Fiskal di Tengah Ketidakpastian Global

Penulis
Syifa
-

Meskipun dunia sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang signifikan, Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik melalui kebijakan fiskal yang responsif. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara CNBC Economic Update 2025, pada Rabu (18/6), di Jakarta. Dalam acara yang mengangkat tema Striving for 8% Growth Despite Global Uncertainty, Menkeu menyampaikan bahwa Indonesia tetap fokus pada penguatan permintaan domestik guna menjaga kestabilan ekonomi di tengah situasi global yang penuh tantangan.

“Dalam situasi seperti ini, Indonesia sebagai negara emerging countries, kita tetap terpengaruh oleh environment yang tidak pasti tadi yang sifatnya adalah relatif bukan jangka pendek karena ini adalah seismik chain. Perubahan yang relatif arahannya berubah,” jelas Menkeu, menggambarkan tantangan ekonomi yang dihadapi negara berkembang.

Menkeu menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang responsif, terutama dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi global. Ia menjelaskan bahwa untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, penting bagi Indonesia untuk memperkuat permintaan domestik meskipun ada berbagai tantangan dari luar negeri. Langkah-langkah pemerintah difokuskan pada mendongkrak daya beli masyarakat guna memastikan ekonomi tetap berkembang.

Lebih lanjut, Menkeu menekankan bahwa kebijakan fiskal counter-cyclical menjadi salah satu alat utama untuk menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu. “Fiskal policy kita di-govern oleh undang-undang keuangan negara yang fungsinya tiga: stabilitas, distribusi, dan alokasi. Dalam situasi ekonomi yang melemah, pemerintah tidak akan memotong belanja secara drastis, tetapi justru memperkuat belanja negara untuk melindungi sektor-sektor yang rentan,” jelas Menkeu.

Di akhir, Menkeu menegaskan bahwa meskipun ketidakpastian global terus memberikan ancaman, penerapan kebijakan fiskal yang tepat akan mendukung kelangsungan ekonomi Indonesia. Ia mengingatkan bahwa menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kunci untuk menghindari masalah ekonomi di masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri: Kopdes Jadi Andalan Ekonomi Gorontalo

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meyakini bahwa hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan jadi andalan ekonomi Gorontalo.

Oleh karena itu, ia mengapresiasi kepada seluruh jajaran di Gorontalo mulai dari Gubernur sampai kepala desa yang sudah seratus persen melakukan pembentukan Kopdes Merah Putih di tingkat desa melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini akan hadir di tengah-tengah Bapak/Ibu sebagai ujung tombak pergerakan ekonomi kita secara merata, terutama di Gorontalo,” ungkap Mendes Yandri saat Peluncuran dan Dialog percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih Provinsi Gorontalo di gedung Grand Sumber Ria, Gorontalo, pada Senin (17/6/2025).

Lebih lanjut Yandri mengatakan, untuk memudahkan koordinasi, struktur Satgas Kopdes Merah Putih di tingkat provinsi dan kabupaten /kota akan dipimpin langsung oleh Gubernur dan Bupati/Walikota yang otomatis menjadi ketua satgas.

Menurutnya, struktur tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 9 tahun 2025, yang mana bertanggung jawab sebagai ketua satgas Nasional Kopdes Merah Putih yaitu Menko Pangan Zulkifli Hasan.

“Sampai kapan kerja Satgas Kopdes Merah Putih? Sampai berhasil, Pak. Maka Pak Gubernur, Saya, Bupati/Walikota itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Maka ini tidak akan berhasil tanpa dukungan kuat dari ujung tombak kita, yaitu kepala Kelurahan, Kepala Desa, BPD dan juga para pengurus koperasi untuk benar-benar membangun Koperasi,” ujar Yandri.

Lebih lanjut Yandri mengatakan, tujuan utama Presiden Prabowo Subianto membentuk Kopdes Merah Putih adalah untuk memotong rantai distribusi yang panjang dan memutus rentenir yang selama ini menyusahkan rakyat Indonesia.

Menurutnya, harga-harga kebutuhan pokok di pasaran menjadi mahal karena tingkah laku para tengkulak dan para rentenir yang mempermainkan harga dan rakyat dipaksa membeli kebutuhan pokok sesuai dengan harga dari tengkulak.

“Nah sekarang kita potong itu, kita dekatkan pelayanan kepada masyarakat, tentu masyarakat yang akan menikmati keuntungannya. Dan dari sisi bisnis, Insya Allah untuk koperasi beserta pengurus dan anggotanya juga akan mendapatkan keuntungan,” ungkap Yandri.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wamendes PDT Ariza Patria mengatakan bahwa koperasi merupakan bisnis. Oleh karena itu, koperasi harus mendapat keuntungan.

Menurutnya, jika koperasi mendapat keuntungan, maka modalnya akan terus bertambah dan kemudian koperasi tersebut semakin besar. Jika koperasi semakin besar, maka yang dilayani akan semakin banyak dan keuntungannya juga akan semakin banyak.

“Harga murah semakin banyak, sehingga yang sejahtera semakin banyak. Untuk itu koperasi harus untung. Untung adalah jumlah pemasukan lebih besar daripada jumlah pengeluaran,” ujar Ariza Patria.

Untuk itu, ia meminta kepada pengelola Kopdes Merah Putih agar mencari kantor-kantor atau bangunan-bangunan atau rumah-rumah yang ada di desa-desa untuk dijadikan sebagai kantor dan gerai-gerai Kopdes Merah Putih. Dengan begitu, maka akan meminimalisir modal dan pengeluaran koperasi.

“Jadi tidak perlu beli, tidak perlu sewa, supaya meminimalkan biaya. Supaya pengeluarannya tidak menjadi besar. Pengeluaran harus sekecil mungkin, pemasukan sebesar mungkin,” ungkap Ariza Patria.

Setelah peluncuran pembentukan Kopdes Merah Putih se-Provinsi Gorontalo, Mendes PDT Yandri Susanto kemudian meninjau dan meresmikan Kantor Kopdes Merah Putih di Desa Hutadaa, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo.

Sementara itu Wamendes PDT Ariza Patria meninjau Kantor Kopdes Merah Putih di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo.

Turut hadir dalam kegiatan ini yakni Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Bupati/Walikota se-Provinsi Gorontalo, jajaran Forkopimda Provinsi Gorontalo, Kepala Desa, Camat, hingga masyarakat Gorontalo.

Turut mendampingi Mendes PDT dan Wamendes PDT yakni Dirjen PEID Tabrani, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Kepala BPI Kemendes PDT Mulyadin Malik dan Kepala BPSDM Kemendes PDT Agustomi Masik.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Lebih Cepat, Guru Kini Terima Tunjangan Langsung dari APBN

Penulis
Syifa
-

Penyaluran tunjangan guru ASND (Aparatur Sipil Negara Daerah) mulai bulan Maret 2025 dilakukan secara langsung dari Kas Negara kepada rekening guru penerima. Melalui skema baru ini, tunjangan guru bisa disalurkan secara lebih tepat waktu, tepat jumlah, dan juga terukur.

Pengubahan skema penyaluran tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta pada Selasa (17/6). Sebelumnya, tunjangan guru ASND disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah sehingga menyebabkan adanya jeda waktu penerimaan dana di rekening guru.

Wamenkeu Suahasil menyatakan, para guru penerima tunjangan sangat mengapresiasi kebijakan salur langsung ke rekening guru. “Kita mendapatkan berbagai macam apresiasi karena para guru kita benar-benar merasa rekeningnya langsung terisi dari APBN. Dan kita berharap bahwa ini akan terus kita lanjutkan,” tegasnya.

Ia menyebut, penyaluran Tahap I Tunjangan Guru ASND sampai dengan Juni telah mencapai Rp16,71 triliun untuk 1,44 juta guru di seluruh Indonesia. “Ini adalah telah sampai ke rekening para guru ini. Dan mereka akan mulai menerima penyaluran Tahap II yang dimulai pada bulan Juni ini. Jadi Tahap I adalah antara Maret sampai Mei,” jelas Wamenkeu Suahasil.

Sementara itu, penyaluran Tahap II akan dimulai pada bulan Juni secara bertahap untuk 1,44 juta guru dengan total salur Rp16,71 triliun dan berdasarkan realisasi Tahap I. Pemerintah pun berkomitmen untuk memenuhi penambahan jumlah penerima manfaat penyaluran langsung sesuai dengan validasi Kemendikdasmen.

“Dan nanti kita akan mulai, kita akan tetap laporkan supaya ini menjadi perhatian dari seluruh daerah bahwa seluruh guru ASN Daerah tetap mendapatkan tunjangan langsung guru dari APBN di pusat,” pungkas Suahasil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkes Siapkan Strategi Khusus Eliminasi Malaria di Papua, Target Bebas 2030

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyiapkan strategi komprehensif untuk mengeliminasi malaria secara nasional, dengan fokus khusus di wilayah Papua. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa keberhasilan di Papua akan menjadi penentu utama tercapainya target Indonesia bebas malaria pada 2030.

“Kalau kita bisa selesaikan malaria di Papua, maka kita bisa selesaikan malaria di seluruh Indonesia,” ujar Menkes Budi dalam konferensi pers Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination ke-9 di Bali, Selasa (17/6).

Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 476 atau sekitar 79 persen telah mencapai status eliminasi. Namun, lebih dari 93 persen beban kasus malaria nasional masih terkonsentrasi di Papua, wilayah yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan aksesibilitas yang kompleks.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kemenkes mengedepankan beberapa pendekatan utama. Langkah pertama adalah pencegahan berbasis lingkungan guna mengurangi habitat nyamuk pembawa malaria. Langkah kedua adalah perlindungan masyarakat melalui distribusi kelambu berinsektisida.

“Dengan bantuan dari Global Fund, sebanyak 3,3 juta kelambu telah kami distribusikan ke masyarakat secara rutin. Ini bagian penting dari pencegahan,” jelas Budi.

Langkah ketiga adalah inovasi melalui Mass Drug Administration (MDA) atau pemberian obat pencegahan malaria secara massal di suatu wilayah. Uji coba MDA yang telah dilakukan di dua kota menunjukkan penurunan insiden malaria hingga 50 persen. Namun, pelaksanaan program ini membutuhkan biaya tinggi sehingga saat ini sedang dievaluasi dari segi efisiensi dan keberlanjutannya.

Dalam aspek kuratif, Menkes memastikan bahwa pengobatan tersedia secara luas. Ia menegaskan pentingnya deteksi dini dan pengobatan cepat bagi siapa pun yang terinfeksi malaria.

Menkes juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas negara dalam upaya eliminasi, mengingat nyamuk pembawa malaria tidak mengenal batas wilayah administratif. Oleh karena itu, dua kesepakatan penting akan dicapai dalam forum ini. Pertama, komitmen seluruh gubernur di Papua untuk mengejar target eliminasi malaria pada 2030.

“Kedua, kami juga menandatangani joint action plan dengan pemerintah Papua Nugini, karena kita berada di satu daratan. Ini dua hal yang kami harapkan bisa menjadi hasil konkret dari pertemuan ini,” tutur Menkes Budi.

Sebagai informasi, malaria merupakan salah satu dari empat penyakit menular utama yang ditularkan oleh nyamuk, selain demam berdarah, Japanese encephalitis, dan chikungunya. Meski angka kematian akibat malaria di Indonesia berkisar sekitar 130 kasus per tahun, penyakit ini tetap menjadi penyebab kematian tertinggi dibandingkan tiga penyakit tersebut.

“WHO menargetkan eliminasi malaria secara global pada 2030. Untuk Indonesia, tantangan utamanya memang ada di Papua. Tapi dengan strategi yang tepat dan dukungan lintas sektor, saya yakin kita bisa mencapainya,” ujar Menkes.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Jadi Contoh Sukses Terbaik Perangi Malaria

Penulis
Syifa
-

Indonesia mendapat apresiasi sebagai contoh sukses terbaik dalam eliminasi malaria di kawasan Asia Pasifik. Pengakuan ini disampaikan langsung oleh CEO Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA), Dr. Sarthak Das, dalam konferensi pers Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination ke-9 yang digelar di Bali, Selasa (17/6).

“Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan. Negara ini merupakan contoh terbaik di kawasan Asia Pasifik dalam upaya pemberantasan malaria,” ujar Dr. Sarthak.

Menurutnya, keberhasilan Indonesia tidak hanya diukur dari menurunnya jumlah kasus, tetapi juga dari pendekatan komprehensif yang dilakukan—mulai dari pencegahan, pengobatan, hingga kerja sama lintas negara.

Dr. Sarthak menyoroti posisi strategis Indonesia, khususnya karena berbagi daratan dengan Papua Nugini, salah satu pusat permasalahan malaria di kawasan Pasifik bersama negara-negara tetangga seperti Kepulauan Solomon.

“betapa pentingnya keahlian teknis, sumber daya, kemauan, dan kepemimpinan Indonesia dalam memandu kawasan ini menjadi bagian krusial dari upaya yang perlu dilakukan bersama,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan global dalam memerangi malaria sangat bergantung pada kemauan politik dari masing-masing negara.

“Upaya ini tidak akan berhasil tanpa kemauan politik. Kita sudah memiliki alat, ilmu pengetahuan, dan berbagai contoh keberhasilan,” ujar Dr. Sarthak.

APLMA—yang dibentuk pada 2015—bertujuan tidak hanya untuk menyatukan strategi pemberantasan malaria, tetapi juga untuk membangun komitmen politik lintas negara agar upaya ini tidak berhenti pada aspek teknis semata.

Dengan kepemimpinan yang kuat dan konsisten, Indonesia kini dipandang sebagai pemimpin regional dalam perjuangan kolektif untuk mengakhiri malaria—bukan hanya demi kepentingan nasional, tetapi sebagai bagian dari kontribusi kemanusiaan global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Dorong Pemuda Sukseskan Kopdes Merah Putih

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak pemuda di desa untuk sukseskan program Koperasi Desa Merah Putih dengan berpartisipasi aktif.

“Pemuda Desa bisa berpartisipasi di Kopdes Merah Putih dengan menjalankan usaha sesuai dengan potensi desa yang dimiliki apalagi dapat pinjaman tanpa agunan,” kata Mendes Yandri dalam Apel Pemuda Pelopor Siaga Membangun Desa di Desa Jatake, Tangerang, Senin (16/6/2025).

Mendes Yandri melaporkan jika akhir Juni 2024 ditargetkan 80.000 Kopdes Merah Putih telah terbentuk dan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Hari Koperasi bulan Juli mendatang.

Selain itu, ujar dia, para pemuda dan pemudi di desa dapat pula berperan membangun desa dengan menjadikan desanya sebagai pemasok bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis.

“Contohnya tadi, Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, yang itu menjadi ladang bisnis, terutama bagi pemuda. Kita butuh telur yang banyak, butuh ikan yang banyak, butuh cabai yang banyak, butuh sayuran yang banyak, butuh buah yang banyak, itu semua ada di desa-desa di seluruh Indonesia,” ujar Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Sejalan dengan kondisi itu, Mendes Yandri berharap pemuda-pemudi yang tergabung dalam Program Pemuda Pelopor Desa agar benar-benar berkontribusi atau menjadi aktor dalam membangun desa, tidak hanya menjadi penonton.

“Saya berharap Pemuda-Pemudi Pelopor Desa jangan menjadi penonton di negeri sendiri,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri harapkan penyelenggaraan Apel Pemuda Pelopor Siaga Membangun Desa itu dapat menjadi pemacu bagi pemuda-pemudi di desa agar lebih aktif berkontribusi memajukan desanya.

“Melalui Pemuda Pelopor Desa, Apel Siaga Membangun Desa ini, kita harapkan peran pemuda betul-betul terasa. Kita berambisi pemuda-pemudi di desa mengambil peran yang sangat aktif,” kata Mendes Yandri.

Pemuda Pelopor Desa merupakan salah satu rencana tindakan Kemendes PDT di bawah kepemimpinan Yandri Susanto yang ditujukan untuk memberdayakan pemuda-pemudi di desa agar mampu membangun desa mereka

Mendes Yandri meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah desa (pemdes) di tanah air agar senantiasa mengarahkan pemuda desa untuk melakukan hal positif.

Ia mencontohkan saat ini masih ditemukan sejumlah pemuda desa yang justru melakukan hal negatif, seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan judi online (judol).

“Keterlibatan dengan narkoba, dengan judi online, dengan kenakalan-kenakalan remaja yang lain itu bisa kita atasi dengan menggerakkan cara yang positif,” kata Mantan Anggota DPR RI ini.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menambahkan bahwa program Pemuda Pelopor Siaga Membangun Desa merupakan langkah aktif dan konkrit pemerintah untuk menciptakan generasi muda yang baik untuk bangsa.

Menurutnya, pembangunan pemuda menjadi kebutuhan krusial dalam meningkatkan kualitas daya saing dan memperkuat karakter sebagai identitas inti bangsa Indonesia.

“Dan kita berharap ini bisa menjadi penggerak desa yang nantinya akan berpengaruh pada pengelolaan Pemdes atau koperasi desa. Karena dengan kita libatkan dan bina pasti akan mempengaruhi desa di Indonesia semakin maju,” ujar Menpora Dito.

Hadir dalam acara itu Peneliti Senior BRIN Siti Zuhro, Pj Sekda Banten Deden Apriandhi, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, Forkompimda, Para Camat dan Kepala Desa.

Turut mendampingi Mendes Yandri, Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria, Kepala BPSDM Agustomi Masik, Dirjen PEID Tabrani, Staf Khusus Yahdil Abdi Harahap, Dewan Penasehat Zainuddin Maliki dan Pejabat Tinggi di lingkungan Kemendes PDT.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kuantitas Program Kampung Keluarga Berkualitas di Mojokerto Capai 100%

Penulis
Syifa
-

Program Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kabupaten Mojokerto telah mencapai angka kuantitas sebesar 100%. Oleh karena itu, demi meningkatkan komitmen, koordinasi, dan integrasi lintas sektor pada program tersebut, Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Reza Octavian, memberikan pembekalan dan penguatan kepada para kader Pokja Kampung KB yang tersebar di seluruh Bumi Majapahit.

Dilaksanakan di Pendopo Graha Maja Tama, Pemkab Mojokerto, kegiatan pembekalan dan penguatan tersebut juga dihadiri oleh para camat di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.

Mas Wabup, sapaan akrab M. Rizal Octavian, menjelaskan pada penerapan Kampung KB ialah sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas SDM dan pemberdayaan keluarga pada ranah desa atau kelurahan, melalui integrasi berbagai program pembangunan keluarga, kependudukan, dan pembangunan lainnya.

“Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa yang terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggara pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” jelasnya dalam keterangan pers, Selasa (17/6/2025).

Lebih lanjut Mas Wabup juga membeberkan Kabupaten Mojokerto berada di posisi yang bisa dibilang cukup baik pada tingkat keberhasilan penyelenggaraan Kampung KB. Hal ini dapat diketahui dengan memperhatikan Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga).

Pada tahun 2024 i-Bangga Kabupaten Mojokerto mencapai angka 65.11, dengan detail pada dimensi ketenteraman sebesar 63,3, dimensi kemandirian 55,7 dan dimensi kebahagiaan 76.3. Angka indikasi di atas lebih tinggi dari rata-rata nilai indikasi di Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan nilai sebesar 62,70.

“Kita patut bersyukur karena i-Bangga Kabupaten Mojokerto tahun 2024 mencapai 65.11, lebih tinggi dari provinsi Jawa Timur (62,70),” bebernya dalam kegiatan yang digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto ini.

Mas Wabup juga mengarahkan kepada para Kader Pokja Kampung KB agar bisa lebih memfokuskan pengabdiannya, termasuk pada intensitas pelaporan. Menurutnya, hal ini bertujuan agar jumlah keaktifan Kampung KB di Kabupaten Mojokerto bisa ditingkatkan, agar bisa berklasifikasi sebagai Kampung KB yang mandiri dan berkelanjutan.

“Agar pelaksanaan Kampung KB dapat berjalan optimal, kami mohon bantuan dan kesediaan bapak ibu Pokja Kampung KB yang hadir hari ini untuk melakukan pelaporan pelaksanaan Kampung KB secara rutin melalui web Kampung KB,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tingkatkan Profesionalitas ASN, Pemkab Indramayu dan BKN Luncurkan Manajemen Talenta

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, bersama Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Haryomo Dwi Putranto, secara resmi meluncurkan Sistem Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Peluncuran ini berlangsung di Pendopo Kabupaten Indramayu pada Rabu (18/6/2025), dan menjadi tonggak penting dalam transformasi pengelolaan sumber daya manusia ASN yang berbasis merit dan kompetensi.

Dalam sambutannya, Bupati Lucky Hakim menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani. Salah satu langkah nyata tersebut adalah implementasi manajemen talenta.

“Manajemen Talenta ini akan mendorong peningkatan profesionalisme jabatan, kompetensi dan kinerja ASN, serta memberikan kejelasan karier yang berkesinambungan. Saya berharap sistem ini dimanfaatkan secara optimal dengan semangat objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Kabupaten Indramayu harus menjadi pelopor penerapan manajemen talenta di tingkat daerah dan menjadi penggerak perubahan positif dalam reformasi birokrasi Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BKN RI, Haryomo Dwi Putranto, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen dan upaya serius Bupati Indramayu dalam mendorong pengembangan SDM ASN melalui skema manajemen talenta.

“Saya mengucapkan selamat atas peluncuran Manajemen Talenta di Kabupaten Indramayu. Ini adalah pencapaian luar biasa karena Indramayu menjadi kabupaten pertama di wilayah kerja BKN Kantor Regional III Jawa Barat yang memperoleh persetujuan dari BKN untuk pengisian jabatan melalui sistem manajemen talenta,” ujar Haryomo.

Lebih lanjut, Haryomo menjelaskan bahwa pendekatan manajemen talenta memiliki keunggulan dalam percepatan proses seleksi jabatan, serta menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya.

“Tujuan utama dari manajemen talenta adalah memastikan orang terbaik menduduki jabatan yang tepat. Ini bukan hanya mempercepat proses pengisian jabatan, tetapi juga meningkatkan kualitas kepemimpinan birokrasi. Kami mengapresiasi langsung peran aktif Bupati Lucky Hakim yang secara konsisten berkoordinasi hingga ke BKN Pusat sehingga memperoleh persetujuan implementasi sistem ini,” tuturnya.

Acara launching ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis, di antaranya Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN, Herman, Direktur Jabatan ASN BKN, Sri Gantini, Kepala BKN Kanreg III Bandung, Wahyu, perwakilan BKD Provinsi Jawa Barat, serta tamu undangan lainnya.

Dengan diluncurkannya implementasi sistem manajemen talenta ini, Kabupaten Indramayu meneguhkan diri sebagai daerah yang progresif dalam reformasi birokrasi dan pengelolaan SDM aparatur, serta diharapkan dapat menjadi role model bagi kabupaten/kota lainnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...993994995...4,919Halaman 994 dari 4,919