Pagar mengajak satker-satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat untuk menyajikan berita positif Kemenkumham melalui beragam media publikasi. “Pemberitaan yang positif bagi kinerja Kemenkumham akan menambah nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” kata Pagar.
Selain menjelaskan peran fungsi kehumasan, Pagar juga menjelaskan tentang SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik) yang juga sangat penting dalam pembangunan ZI. “Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama mempunyai tusi yaitu menerima pengaduan pelayanan masyarakat,” kata Pagar. “SIPP sebagai salah satu instrumen pelayanan publik kepada masyarakat, harus update datanya (yang diinput) oleh kanwil dan satker,” tegas Pagar
Sementara itu, Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum, Deswati menjelaskan tentang peran penting SIPP. Kebijakan PermenPANRB No.13 Tahun 2017 tentang SIPP menjelaskan, SIPP sebagai media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. “Nantinya, SIPP diharapkan dapat menjadi big data informasi terkait pelayanan publik,” ujar Deswati. (Tedy, Widi)
