.webp)
Suarapemerintah.id – Jakarta, Asisten Deputi (Asdep) Pengembangan Perikanan Budidaya, Rahmat Mulianda melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Pengembangan Korporasi Usaha Kecil Perikanan (Pembudidaya Ikan dan Nelayan). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil Ratas tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan, yang mana Presiden menegaskan pentingnya Pengembangan Kelembagaan Petani dan Nelayan dalam bentuk Korporasi Usaha yang Produktif, Efektif dalam mewujudkan Transformasi Ekonomi.
“Sesuai dengan arahan Presiden bahwa ‘petani dan nelayan ini perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar dan beroperasi dengan pendekatan korporasi. Sehingga memiliki economies of scale, sehingga diperoleh skala ekonomi yang efisien yang bisa mempermudah petani dan nelayan dalam mengakses pembiayaan, mengakses informasi, mengakses teknologi, dan meningkatkan efisiensi maupun bisa memperkuat pemasarannya’. Untuk itu perlu dibahas beberapa urgensi mengenai pembentukan Korporasi Usaha Kecil Perikanan,” kata Asdep Rahmat, Kamis (22-10-2020).
Asdep Rahmat memaparkan, dengan jumlah RT Perikanan sebanyak 2.5 juta RTP dengan 90% bersifat tradisional, maka sangat relevan untuk mengangkat kehidupan dan tingkat ekonomi mereka dengan pendekatan melalui sistem korporasi ini.
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, pembahasan urgensi tersebut yakni antara lain mengenai belum terbentuk business model korporasi usaha kecil perikanan dengan skala ekonomi yang optimal, dominansi usaha perikanan berupa skala kecil dan menyebar.
“Selain itu mengenai akses sumber daya produktif rendah serta rantai pasok komoditas panjang dan biaya logistik mahal,” ungkapnya.
“Semua dibahas sejak dari konsepnya, lingkupnya, bagaimana juga pentahapannya, strateginya, targetnya dan lokus pilot plan. Sehingga nantinya pengembangan tersebut dapat sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden,” pungkas Asdep Rahmat.
Hadir dalam Rakor tersebut perwakilan dari Bappenas, KKP, Kemenkop, akademisi IPB dan Lembaga pembiayaan keuangan.
