.webp)
Suarapemerintah.id – Banyuwangi, Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyelenggarakan Benchmarking ke Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait kiat kesuksesan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Jumat (10-10-2020).
“Studi banding ini kami lakukan untuk dapat belajar dan memahami sistem SAKIP yang diterapkan pada Kabupaten Banyuwangi, agar kinerja kami dapat menjadi lebih baik lagi. Melalui kinerja yang baik kami dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan Kemenko Marves, sebagai tanggung jawab kami kepada masyarakat,” ujar Kepala Bagian (Kabag) Akuntabilitas Kinerja Yetri Fermila, dalam sambutan kegiatan ini.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menoreh prestasi pada sistem SAKIP dengan mendapatkan nilai A selama empat tahun berturut-turut. Dijelaskan oleh Kepala Bagian Organisasi Pemkab Banyuwangi Sumadi, untuk dapat mempermudah pemantauan kinerja, telah dikembangkan aplikasi digital guna mengunggah Perjanjian Kinerja (PK), Perencanaan Strategis (Renstra), serta laporan evaluasi dari setiap pegawai Pemkab Banyuwangi. Aplikasi digital ini digunakan untuk mengintegrasikan seluruh informasi yang dimiliki oleh Pemkab.
“Hal yang paling utama dalam SAKIP adalah integrasi informasi dari setiap rencana serta laporan kegiatan yang telah kita lakukan. Yang harus diperhatikan pertama perencanaan dari setiap kegiatan yang akan dilakukan. Setelahnya adalah sistem data yang baik, sehingga dapat dipastikan bahwa data yang dibutuhkan harus tersedia tepat waktu,” dijelaskan oleh Staff Ahli Kemasyarakatan dan SDM Pemkab Banyuwangi, Dwiyanto.
Ditambahkan oleh Sekretaris Bappeda Banyuwangi bahwa 30% komponen utama dari SAKIP adalah perencanaan. Dimana perencanaan merupakan tahapan awal dalam pembangunan daerah. Salah satu contoh perencanaan yang dilakukan adalah pembuatan Standard Operating Procedure (SOP), dalam setiap pembangunan yang akan dilakukan oleh daerah Banyuwangi.
“Bagi kami SAKIP, bukan soal kompetisi atau capaian yang baik, tapi juga sistem yang dibangun secara baik. Untuk membangun sistem yang baik, ada 4 hal yang harus dicatat. Hal ini yang kemudian diukur dari penurunan visi misi keseluruh aktivitas daerah. Empat hal ini adalah dukungan dari pemerintah daerah, indikator output, indikator outcome beserta target yang ingin dicapai,” dijelaskan olehnya.
Kabag Akuntabilitas Kinerja Yetri Fermila menyampaikan bahwa benchmarking ini akan menjadi acuan bagi Kemenko Marves untuk dapat bekerja lebih baik lagi serta meningkatkan SAKIP kedepannya.
