.webp)
SuaraPemerintah.ID – Bantuan Sosial Tunai (BST) yang di salurkan Pemerintah resmi dibagikan ke masyarakat yang terdampak pandemi Covid – 19. Adapun nominal yang disalurkan sebesar Rp300.000,00/bulan selama 2 bulan, yaitu Mei dan Juni.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada rakor virtual mengenai penambahan Bansos dimasa PPKM Darurat, Sabtu (17/07/21). Luhut meminta supaya pembagian cepat dibagikan. Hal ini dilakukan guna meringankan biaya kebutuhan masyarakat dimasa pandemi Covid – 19.
BST dari Kementerian Sosial hanya akan diberikan pada bulan Januari sampai April 2021. Namun situasi pandemi yang semakin memburuk ditambah dengan situasi sudah darurat, maka pemerintah memutuskan untuk memperpanjang BST sampai bulan Juni. BST Mei dan Juni dirapel pendistribusiannya pada bulan Juli, sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp600.000,00/KPM. Tak hanya itu, akan ada penambahan beras 10kg/KPM.
Penyaluran BST ini dilakukan melalui Himbara yang akan ditransfer ke rekening masing-masing penerima dan juga melalui Kantor Pos. Selain itu juga sebagian akan didistribusikan melalui PT Pos Indonesia mengingat program ini juga dikerjasamakan pendanaannya dengan PT Pos Indoensia.
“Saya mau nanti benar-benar dipastikan agar masyarakat mendapatkan bantuan ini sesegera mungkin, mengingat ini sekarang kita dalam kondisi darurat. Nyawa masyarkat taruhannya. Jangan sampe mereka makin sengsara karena kelaparan,” tutur Menko Marves.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang ikut serta dalam rapat tersebut dan menanggapi baik perpanjangan BST ini. Menurutnya, Saat ini DIY siap menyalurkan BST tersebut, hanya tinggal menunggu instruksi dari pusat.
Selain itu, Sri Sultan juga mengusulkan selain BST, pemerintah juga memberikan perhatian kepada pelaku usaha seperti PKL, warung-warung kecil, seniman, budayawan, pelaku wisata dan lainnya yang terkena dampak.
“Kami perlu BLT untuk warung, seniman, budayawan, pariwisata yang tidak bisa bergerak sama sekali. Kami kesulitan karena tidak seperti 2020 yang ada peraturan jelas terkait refocusing APBD, tahun 2021 ini tidak ada. Jadi kami minta Kemendagri untuk bisa mengeluarkan peraturan tersebut,” kata Sri Sultan.
Apabila disetujui, Sri Sultan menyebutkan akan segera mengeluarkan usulan refocusing anggaran ini bersama DPRD. Nantinya diharapkan upaya ini akan segera terealisasi agar yang terdampak akibat Covid – 19 cepat teratasi.
Kadinsos DIY Endang Patmintarsih yang dihubungi melalui telepon, Jumat (16/07) menjelaskan BST DIY akan didistribusikan kepada 127.400 KPM di DIY. Angka ini adalah angka yang sama dengan data penerima BST pada Januari, Februari, Maret dan April lalu. Namun, angka ini masih terus berproses sesuai dengan realisasi mengikuti berbagai kemungkinan. Karena bisa jadi, data sudah tidak relevan karena adanya kematian, perpindahan penduduk, dan lain sebagainya.
Masyarakat tidak perlu mendaftar karena data sudah usulan dari kabupaten/kota, kemudian sudah sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini sudah diverifikasi Kementerian Sosial bersama Kemendagri guna mencocokan NIK. Setelah melalui proses itu, barulah muncul SK Dirjen untuk penerimaan BST.
Mengenai pendistribusiannya, Endang menjelaskan, proses distribusi telah dikerjasamakan dengan PT. Pos Indonesia. Namun ada hal yang harus digarisbawahi terkait distribusi BST ini, yaitu terkait dengan penumpukan antrian. Berkaca dari penyaluran BST tahun lalu yang menimbulkan kerumunan, Endang telah memikirkan dua metode distribusi. Melalui kantor pos cabang atau kelurahan.
“Kita mencari model supaya tidak ada penumpukan masyarakat. Ada dua opsi, di kantor pos dengan diatur jadwal dan prokes ketat serta dikawal Gusgas Covid -19 setempat atau lewat kelurahan. Memang kalau di kelurahan waktu distribusi semakin panjang karena akan menyebar tim, tapi lebih aman, akses lebih dekat juga,” pungkasnya.
DIY sendiri bersama PT. Pos Indonesia menurut Endang sudah siap menyalurkan BST ini. Hanya saja, pihaknya masih menunggu instruksi dari pusat untuk bisa secara resmi menyalurkan BST ini. “Ini sebetulnya sudah bisa didistribusikan tetapi tinggal menunggu komando dari Kementerian Sosial. Kalau kami sudah siap. Saya sudah koordinasi dengan kabupaten/kota dan dengan PT. Pos juga. Karena anggarannya dari PT. Pos, jadi PT. Pos nanti yang akan menjadwalkan, tentunya juga setelah ada perintah dari Kementerian Sosial,” jelasnya.
Harapan Endang, BST ini dapat dimanfaatkan oleh warga DIY untuk memenuhi kebutuhan primer, terutama kebutuhan pangan. Karena perpanjangan ini memang bertujuan untuk menyokong pangan masyarakat saat PPKM Darurat.
“Mohon digunakan yang seharusnya agar kita bisa melewati semua ini dengan aman. Jangan sampai ada kasus kelaparan, jadi memang harus dipergunakan sebagaimana mestinya,” tutupnya.
