.webp)
BARU juga 1-2 hari dibentuk, Kabinet Merah Putih (KMP) di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang resmi dilantik pada 22 Oktober 2024 sudah mendapatkan sentilan sentilun masyarakat. Pasalnya, ada lima anggota kabinet langsung menjadi sorotan publik karena sejumlah kontroversi yang mereka buat. Mungkin mereka masih euforia? Wallahualam.
- Yusril Ihza Mahendra
Menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril menuai kritik setelah menyatakan bahwa tidak ada kasus pelanggaran HAM berat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kerusuhan Mei 1998. “Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat,” ungkap Yusril di Istana Kepresidenan. Pernyataan ini menuai kemarahan banyak pihak yang mempertanyakan pandangannya tentang sejarah. - Yandri Susanto
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini juga mendapat sorotan negatif setelah menggunakan kop dan stempel kementerian untuk undangan acara haul ibundanya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik tindakan tersebut, menyatakan, “Acara keluarga seperti haul mestinya yang mengundang pribadi.” Tindakan ini dianggap melanggar etika dan aturan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang menteri. - Mayor Teddy Indra Wijaya
Pengangkatan Teddy sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) dipertanyakan karena melanggar UU TNI. Peneliti SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, menyatakan, “Pengangkatan Mayor Teddy melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.” Meskipun ada penjelasan bahwa Seskab kini di bawah Menteri Sekretaris Negara, banyak yang menilai langkah ini bertentangan dengan semangat reformasi TNI. - Hasan Nasbi
Kepala Kantor Komunikasi Presiden ini mengklaim bahwa kabinet Prabowo-Gibran lebih ramping dibanding era Jokowi, dengan tujuh menteri koordinator yang mengoordinasi kementerian di bawahnya. “Justru Kementerian sekarang jadi ramping,” ujarnya, meskipun beberapa pihak meragukan pernyataan tersebut mengingat banyaknya kementerian yang ada. - Raffi Ahmad
Artis terkenal ini diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Namun, pelantikannya menuai kritik setelah gelar Doktor Honor Causa yang diperolehnya dari kampus yang tidak terdaftar di Kemendikbud. Banyak yang mempertanyakan legitimasi gelar tersebut, mengingat alamat kampus yang ternyata adalah bangunan hotel.
Kontroversi ini menunjukkan bahwa meskipun kabinet baru saja dilantik, tantangan dan perhatian publik sudah langsung tertuju pada kebijakan dan tindakan para anggotanya. Bagaimana langkah Prabowo dan Gibran untuk merespons situasi ini masih dinanti masyarakat.
- Advertisement -
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
- Advertisement -
