.webp)
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan anggaran kementerian sebesar Rp 20 triliun. Ia menegaskan bahwa anggaran yang ada saat ini, sebesar Rp 64 miliar, tidak cukup untuk mencapai cita-cita dan visi Presiden Indonesia.
“Rombak itu. Dari Rp 20 T (pagu anggaran) cuma Rp 64 M. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia,” kata Natalius Pigai saat acara penyambutan di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, pada Senin (21/10).
Dalam penjelasannya, Pigai menyebutkan beberapa program yang ingin ia jalankan dengan anggaran tersebut. Ia menekankan pentingnya pemenuhan HAM. “Saya rancang program untuk satu tahun ke depan, contoh tentang penghormatan. Saya melihat instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang perlu diperkuat,” jelasnya.
Pigai juga menegaskan bahwa Kementerian HAM bukan sekadar pengawas, tetapi berfungsi untuk membangun hak asasi manusia. “Kementerian HAM itu pembangunan hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat konstitusi, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan HAM, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan,” tambahnya.
Artikel terkait: DPR Tanggapi Menteri HAM Minta Anggaran Rp20 Triliun
Salah satu ide ambisius Pigai adalah mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) yang akan menyediakan berbagai jurusan dan pusat studi HAM. “Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya,” ungkapnya. Ia meyakini bahwa universitas ini akan menjadi yang pertama di dunia.
Pigai juga menjamin bahwa Kementerian HAM akan terlibat langsung dalam melaksanakan program-program pemerintah. Ia ingin memastikan bahwa inisiatif seperti penyediaan makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat berjalan sesuai dengan nilai-nilai HAM.
“Bagaimana Kementerian HAM itu berpartisipasi dalam memberikan spirit nilai-nilai hak asasi manusia dalam program pemerintah,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya audit hak asasi manusia untuk memastikan bahwa semua program pemerintah berlandaskan pada nilai-nilai tersebut.
Dengan penekanan pada perlunya peningkatan anggaran, Pigai berharap bisa mewujudkan visi yang lebih baik untuk pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
