.webp)
SuaraPemerintah.ID – Bank Indonesia (BI) akan memulai implementasi BI-Fast pada minggu kedua Desember 2021. BI-Fast merupakan infrastruktur sistem pembayaran (SP) ritel yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel menggunakan berbagai instrumen dan kanal pembayaran yang dapat dilakukan secara real time dan 24/7.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, BI-Fast dibangun untuk mendukung konsolidasi industri dan integrasi Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) nasional secara end-to-end, bersifat national driven sebagai wujud implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, dan mendukung tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal (Cemumuah).
Pada tahap awal, implementasi program ini fokus pada layanan transfer kredit individual. Selanjutnya, layanannya akan diperluas secara bertahap mencakup layanan bulk credit, direct debit, dan request for payment.
“Implementasi BI-Fast selaras dengan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan, baik di sektor moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, untuk mendukung terciptanya ekosistem digital yang integrated, interoperable, dan interconnected,” kata Perry Warjiyo di acara konferensi pers, Jumat (22/10/2021).
Perry menjelaskan, dalam mengimplementasikan program inn, BI menetapkan kebijakan antara lain kepesertaannya terbuka bagi bank, Lembaga Selain Bank (LSB), dan pihak lain, sepanjang memenuhi kriteria umum dan khusus yang telah ditetapkan. Penetapan 22 calon peserta batch 1 pada Desember 2021 dan 22 calon peserta batch 2 pada Januari 2022.
“Penetapan batas maksimal nominal transaksi BI-Fast pada implementasi awal ditetapkan sebesar Rp 250 juta per transaksi dan akan dievaluasi secara berkala. Penetapan skema harga BI-Fast dari BI ke peserta ditetapkan Rp 19 per transaksi dan dari peserta ke nasabah ditetapkan maksimal Rp 2.500 per transaksi, yang akan direviu secara berkala,” jelasnya.
Ditegaskan Perry, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dan implementasi BI-Fast dengan pelaku industri, dalam rangka mengintegrasikan EKD nasional dan mewujudkan terciptanya layanan sistem pembayaran yang Cemumuah, untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
