.webp)
SuaraPemerintah.ID – Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah terus melakukan penguatan pertahanan dan keamanan di laut Natuna. Hal ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga perbatasan wilayah.
Penguatan dimaksud antara lain, dengan cara memperkuat pertahanan di laut, darat dan udara. Lalu ikut mengatur pemangku kepentingan kelautan dalam menangani gangguan yang muncul dari luar.
“Awal tahun 2020, ketika kapal-kapal China dengan sangat provokatif, kita datang ke sini, Presiden ke sini, saya ke sini, lalu kita katakan ini wilayah kita. Jadi mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur,” ujar Mahfud di atas Kapal KRI Semarang saat menuju Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11/21) kemarin.
Ia memaparkan, bahwa Pemerintah telah mengidentifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selain melakukan penguatan dari dalam, Pemerintah juga melakukan pengaturan kepada pemangku kepentingan di bidang kelautan.
“Stakeholder kelautan diatur sedemikian rupa, kalau menangani pencuri bagaimana, menangani kapal mata mata bagaimana, menghadapi penyelundup, perkuatan di dalamnya tinggal disinergikan,” papar Mahfud MD.
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan pembangunan yang bersifat multi dimensi. Adapun caranya dengan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
“Bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu. Presiden mengatakan, misalnya, berapapun kita sediakan senjata, tentara, polisi di sana, namun kalau di bidang sosial ekonomi tidak dibangun, ya tidak akan efektif menjaga negara,” jelasnya.
Oleh karenanya, sesuai dengan pesan Presiden, penjagaan di perbatasan akan terus dilakukan dengan melakukan pengawasan dan juga patroli.
“Karena kalau ekonomi di laut Natuna itu hidup, maka keutuhan kita menjadi terjaga,” pungkasnya.
