.webp)
SuaraPemerintah.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang mengatakan setidaknya terdapat 3,38 juta tenaga honorer yang tidak termasuk dalam data tenaga honorer yang telah didata pemerintah dengan jumlah terakhir berada di angka 2,3 juta.
Dengan demikian, jika diakumulasikan total tenaga honorer tanah air menurutnya akan mencapai 5,6 juta.
“Yang sebelumnya sudah terdaftar 2,3 juta lebih kurang, jadi kalau 2,3 ditambah 3,38 juta menjadi 5,6 juta,” kata Junimart Girsang saat rapat kerja dengan Menteri PANRB, Kepala BKN, LAN, dan ANRI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Para tenaga honorer yang telah melaporkan ke Komisi II itu pun kata Junimart kini tengah ketakutan akan terdepak secara cuma-cuma saat penghapusan tenaga honorer resmi dilaksanakan pada Desember 2024 dari semua ditargetkan pada November 2023.
“Umumnya mereka keluhkan pertama data mereka yang tidak terdaftar sebagai tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK sementara mereka telah mengabdi selama puluhan tahun,” tegasnya.
Selain itu, para tenaga honorer atau non ASN itu menurut Junimart juga menyampaikan kekhawatirannya akan diganti dengan tenaga honorer titipan atau fiktif. Sebab, pemerintah hanya mematok bahwa tenaga honorer saat ini hanya sebanyak 2,3 juta.
“Kedua, mereka sangat khawatir data mereka akan diganti dengan tenaga honorer titipan dan fiktif seperti yang sudah terjadi pada beberapa daerah,” tutur Junimart.
Menurut Junimart, data yang disampaikan berdasarkan laporan para tenaga honorer yang tidak menjadi bagian dari 2,3 juta itu valid karena mampu menunjukkan masa tugas selama puluhan tahun, identitas yang jelas, serta instansi mereka tempat bekerja selama ini.
“Jadi mestinya nama A memang nama A, tapi diganti orang lain dengan masa kerja puluhan tahun. Padahal dia tidak pernah jadi tenaga honorer, itu fakta yang terjadi di lapangan, bisa di cross check juga ke kepala daerah,” ungkap Junimart.
Setelah menyampaikan data itu, Junimart pun menyampaikan dokumen dan flashdisk laporan para tenaga honorer itu. Isinya terkait identitas pribadi mereka, instansi, serta lama pengabdian. Data itu diserahkan ke Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini.
Anggota Komisi II DPR dari fraksi PAN Guspardi Gaus menambahkan, ia juga telah melakukan cross check terkait data tenaga honorer yang telah terdata oleh pemerintah sebanyak 2,3 juta. Oleh sebab itu, penambahan ini menurutnya adalah bukti konkrit tenaga honorer yang tak terdata masih banyak.
“2,3 juta itu belum valid datanya ternyata benar banyak yang laporkan di kabupaten kota bahwa input data itu tidak valid, terbukti hari ini tambahan 3,38 juta menjadi 5,6 juta, itu pun masih perlu dipertanyakan,” ucap Guspardi.
“Bagaimana bapak-bapak yang di depan ini apakah BKN, LAN, dan terutama Pak Azwar Anas (Menteri PANRB) dalam menyikapi persoalan yang sangat complicated menurut hemat saya,” tegasnya.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
