SuaraPemerintah.ID – Direktur Penegak Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Aan Suhanan mengungkapkan, bagi para pengguna pelat nomor palsu dapat ditindak sebagai pelanggaran hukum dan dijerat sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku.
Ia mengungkapkan bagi para pengguna pelat nomor palsu maka akan ditindak salah satunya menggunakan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
“Kita juga sedang terus membangun ETLE ini mudah-mudahan di tahun depan bisa diterapkan. ETLE ini nanti akan kita support dengan face recognition untuk mengantisipasi ketika menggunakan pelat nomor palsu, kita akan tahu siapa pengemudinya,” kata Aan, dikutip dari NTMC Polri, Senin (30/10/2023).
Sebagai informasi, pemilik kendaraan yang terbukti memalsukan pelat nomor akan diberikan penindakan tegas hingga ancaman penjara karena melanggar UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Berikut ini sanksi penggunaan pelat palsu sebagaimana diatur dalam UU tersebut:
Pasal 280, melanggar tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.
Pasal 288 Ayat 1, melanggar tidak dilengkapi dengan STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.
Selain itu, Aan mengimbau kepada seluruh masyarakat tidak menggunakan jasa pembuatan pelat nomor di pinggir jalan. Alasannya karea tidak cocok dengan ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Polri.
“Kami mengimbau terutama kepada para calon pembuat ada beberapa kriteria, kalau memang pelatnya hilang atau lepas silahkan daftar lagi ke Samsat untuk minta penggantian bahwa STNK-nya, BPKB-nya, kalau BPKB-nya masih di leasing buat keterangan dari leasing silahkan daftar ke Samsat minta TNKB pengganti jangan ke para pencetak yang ada di pinggir jalan,” ujar Aan.
“Kita dengan tertib, TNKB itu akan menjadikan tertib data, dengan tertib data, data itu bisa kita evaluasi bisa kita sharing kemana-mana, untuk kepentingan yang lebih banyak lagi,” lanjutnya, dilansir dari Kompascom
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
