.webp)
SuaraPemerintah.IDÂ – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan pernah menyarankan cawapresnya Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).
Menurutnya hal tersebut dilakukan demi menghindari conflict of interest atau konflik kepentingan karena Mahfud menjadi peserta Pilpres 2024.
Awalnya Ganjar menyoroti potensi terjadinya konflik kepentingan ketika peserta Pilpres tidak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Menurutnya, potensi konflik kepentingan tersebut harus diwaspadai.
“Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest,” kata Ganjar Pranowo di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah yang dilansir dari detik.com, Selasa (23/1/2024).
Ganjar juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye berkedok kunjungan kerja. Menurutnya, sikap itu sama saja mengambil risiko sebab rakyat bisa menilai.
“Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” ujar Ganjar.
Ganjar mengaku banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud maupun timnya. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.
“Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu ga bisa lagi Semua orang akan merasa fair,” tegasnya.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
