SuaraPemerintah.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 2024 yang menetapkan keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF), sebuah organisasi internasional yang dikenal berfokus pada pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Keppres tersebut diteken oleh Jokowi pada 5 April 2024 sebagaimana yang dilihat dalam salinan yang diterbitkan pada hari Minggu (7/4/2023). Keppres ini mengandung empat diktum yang mengatur ketentuan keanggotaan Indonesia di FATF.
Berikut adalah isi dari Keppres tersebut:
- Diktum Pertama: Menetapkan keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force.
- Diktum Kedua: Pelaksanaan penetapan keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Financial Action Task Force dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Diktum Ketiga: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Diktum Keempat: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Sebelumnya,Presiden Jokowi telah menyampaikan kabar mengenai keanggotaan Indonesia di FATF melalui video yang disiarkan oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden, pada 6 November 2023 lalu. Jokowi menyatakan kebahagiaannya atas diterimanya Indonesia sebagai anggota FATF.
“Alhamdulillah Indonesia diterima secara aklamasi sebagai anggota tetap ke-40 Financial Action Task Force (FATF),” kata Jokowi yang dilansir dari detik.com.
Jokowi menyampaikan arti penting FATF untuk Indonesia. Status Indonesia sebagai anggota FATF dapat meningkatkan pandangan positif luar negeri terhadap keuangan Indonesia. Bila pandangan luar negeri positif terhadap Indonesia, itu bagus untuk bisnis dan investasi di dalam negeri.
“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta pemangku kepentingan kunci lainnya, atas kerja keras dan komitmennya sehingga hal ini bisa terwujud,” kata Jokowi.
